Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap bekas Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek, Djoko Dwijono, menjadi 10 tahun penjara.

Selain itu, majelis hakim tinggi DKI Jakarta juga menambah jumlah denda menjadi Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," demikian bunyi amar putusan yang dikutip, Selasa (15/10/2024).

Putusan banding terhadap Djoko Dwijono jauh lebih lama dibandingkan dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

Sekadar catatan, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Djoko selama 3 tahun penjara di kasus tol MBZ.

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyatakan Djoko telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsider atau Pasal 3 UU Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Dwijono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Fahzal saat membacakan amar putusan di PN Tipikor, Selasa (30/7/2024).

Selain pidana, Djoko juga dibebankan denda sebesar Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan pidana.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Djoko tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi.

Sementara, kata Fahzal, hal yang meringankan vonis Djoko yaitu mengaku bersalah atas perbuatannya, bersikap sopan, hingga hasil pengerjaan tol MBZ bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Hasil pengerjaan berupa jalan tol sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan kenyataanya telah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa Djoko Dwijono dengan hukuman pidana selama 4 tahun pidana.

Selain pidana, Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana atau subsider selama 6 bulan.

Sebagai informasi, dalam perkara ini JPU mendakwa Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin hingga eks Dirops PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas telah kongkalikong terkait pemenangan lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Akibat perbuatan para terdakwa, JPU menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp510 miliar.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan Kamis (14/4/2024).

Jakarta: Penasihat Hukum Eks Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Wardhani Dyah Gayatri, menyoroti putusan hakim terkait kasus Tol MBZ. Menurut Dyah, hakim mengabaikan fakta persidangan.

"Majelis Hakim telah mengabaikan fakta persidangan dan pembelaan baik dari penasihat hukum maupun dari terdakwa," ujar Dyah dalam keterangan tertulis, Rabu, 31 Juli 2024.

Hakim Ketua Fahzal Hendri mengatakan Djoko terbukti menyalahgunakan wewenang. Hakim memutuskan Djoko bersalah, karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana tertulis dalam dakwaan.

Majelis Hakim menilai, Djoko terbukti melanggar Pasal 3 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH Pidana. Karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp250 juta.
Anggota Tim Penasihat Hukum Djoko Dwijono, Supriyadi Adi, mengutip fakta hasil persidangan. Djoko, kata Supriyadi, tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan KSO Waskita Acset dalam proyek pembangunan jalan Tol MBZ.

Djoko, kata dia, juga baru menjabat sebagai Dirut JJC setelah proses pelelangan proyek berjalan. Sehingga, semestinya tidak ada tindak pidana korupsi di dalamnya.

"Klien kami tidak terbukti bersalah melakukan korupsi jika mengacu pasal 18 UU Tipikor," kata Supriyadi.

Kliennya, kata dia, tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Yudhi Mahyudin untuk meloloskan dan memenangkan KSO Waskita Acset dalam lelang jasa konstruksi pembangunan Tol MBZ meski tidak memenuhi syarat evaluasi administrasi maupun evaluasi teknis.

Djoko, ujar Supriyadi, hanya memberikan arahan kepada Yudhi, bahwa KSO Waskita Acset memperoleh right to match (RTM). Hal tersebut merupakan hak untuk menyamakan penawaran dengan penawar terbaik.

Saat lelang, hak itu tak digunakan, lantaran harga penawaran KSO Waskita Acset paling rendah. Pemberian RTM tersebut juga sudah sesuai aturan dan sudah diinformasikan dalam lelang konstruksi.

Djoko juga dinilai tidak terbukti melakukan persekongkolan dengan Yudhi Mahyudin, Tony Budianto Sihite, Sofiah Balas, serta Dono Parwoto untuk mengubah spesifikasi khusus yang tidak sesuai dengan basic design. Termasuk, menurunkan volume serta mutu steel box girder sehingga mengakibatkan jalan Tol MBZ tidak memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan untuk dilalui kendaraan golongan III, IV, dan V.

Pembangunan Tol MBZ, kata Supriyadi, menggunakan metode pekerjaan design and build sehingga dapat dilakukan pengembangan spesifikasi dari yang telah ditentukan pada basic design. Terkait perubahan steel box girder berbentuk V Shape menjadi U Shape, hal itu dilakukan sebelum PT JJC didirikan dan Djoko belum menjabat sebagai direktur utama. Selain itu, perincian steel box girder pada basic design hanya bersifat perkiraan awal.

"Hakim tidak memahami konsep design and build. Jika paham, maka perubahan tinggi girder dan perubahan volume beton merupakan hal yang diperbolehkan karena yang mengikat adalah kriteria desain," imbuh Wardhani.

Selain tidak terbukti melakukan persekongkolan, dalam fakta persidangan justru terungkap bahwa Djoko telah memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai usaha dalam melaksanakan good corporate governance. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Djoko menolak klaim KSO Waskita Acset atas penambahan pekerjaan senilai Rp1,4 triliun karena perjanjian pembangunan Tol MBZ menggunakan metode pembayaran lumpsum.

“Klaim itu tidak disetujui oleh PT JJC karena tidak dijumpai adanya instruksi dari pemilik proyek (PT JJC) atau persetujuan proposal oleh PT JJC terkait klaim pekerjaan tersebut,” ungkap Sugiharto yang menjabat sebagai Vice President Infrastruktur II PT Waskita Karya Periode Maret 2019 sampai dengan Maret 2021 dan Vice President Infrastruktur II PT Waskita Karya Periode Maret 2021 sampai dengan 17 Desember 2021, pada sidang pertengahan Mei lalu.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono selama 3 tahun penjara di kasus tol MBZ.

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyatakan Djoko telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsider atau Pasal 3 UU Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Dwijono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun," ujar Fahzal saat membacakan amar putusan di PN Tipikor, Selasa (30/7/2024).

Selain pidana, Djoko juga dibebankan denda sebesar Rp250 juta dengan subsider tiga bulan kurungan pidana.

Adapun, hal yang memberatkan vonis ini yaitu Djoko tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi.

Sementara, kata Fahzal, hal yang meringankan vonis Djoko yaitu mengaku bersalah atas perbuatannya, bersikap sopan, hingga hasil pengerjaan tol MBZ bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Hasil pengerjaan berupa jalan tol sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan kenyataanya telah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas," pungkasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa Djoko Dwijono dengan hukuman pidana selama 4 tahun pidana.

Selain pidana, Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana atau subsider selama 6 bulan.

Sebagai informasi, dalam perkara ini JPU mendakwa Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin hingga eks Dirops PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas telah kongkalikong terkait pemenangan lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Akibat perbuatan para terdakwa, JPU menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp510 miliar.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan Kamis (14/4/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020 Djoko Dwijono meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari tuntutan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Japek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat.

"Putusan terbaik bagi saya dan keluarga adalah tentu membebaskan dari tuntutan dan denda yang diajukan jaksa penuntut umum," ucap Djoko dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (19/7/2024).

Djoko diduga telah memperkaya suatu korporasi atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya suatu korporasi, yakni kerja sama operasi (KSO) Waskita-Acset senilai Rp 367,33 miliar dan KSO Bukaka-Krakatau Steel sebesar Rp 142,75 miliar. Djoko melakukan korupsi bersama-sama dengan Ketua Panitia Lelang JJC Yudhi Mahyudin dan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) Sofia Balfas.

Dia juga dibantu tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganesatama Consulting Tony Budianto Sihite, yang juga menjadi terdakwa. Akibat perbuatan tersebut, keempatnya didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 510,08 miliar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ.

Djoko mengatakan, dalam usia yang menginjak 65 tahun, ia sebagai manusia dan seorang pensiunan memiliki ruang dan waktu yang semakin sempit dalam menjalankan sisa hidupnya. Untuk itu, ia masih ingin berkontribusi dan mencari ladang ibadah melalui kompetensi dan profesionalisme yang dimiliki.

Pasalnya, ia juga masih memiliki anak yang membutuhkan biaya sekolah. Maka dari itu, Djoko berharap majelis hakim memberikan keputusan yang sebaik-baiknya, baik dari segi tuntutan hukuman dan pembayaran denda.

Selama 36 tahun bekerja di lingkungan PT Jasamarga (Persero) Tbk tanpa pelanggaran apapun, Djoko mengaku tak pernah terpikir dengan sengaja melanggar aturan untuk menguntungkan pihak atau korporasi lain. "Apakah ada pihak lain yang diuntungkan? Kalau ada mengapa tidak dihadirkan pada persidangan ini?" ungkapnya.

Djoko menilai, paradigma mengenai adanya persekongkolan guna mengurangi volume dan mutu konstruksi yang membuat jalan Tol MBZ tidak aman, sehingga terdapat larangan kendaraan golongan II hingga golongan V tidak boleh lewat, tidak dapat dibuktikan. Hal itu karena tidak terdapat persekongkolan di antara terdakwa.

Dengan demikian, Djoko menyampaikan, jalan Tol MBZ sudah dinyatakan aman dan nyaman digunakan karena sudah mendapat sertifikat laik desain dan fungsi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

"Jalan Tol MBZ juga telah lulus dari pemenuhan standar minimum jalan tol sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2014," kata Djoko.

Sebelumnya, Djoko dituntut pidana selama empat tahun penjara dan denda senilai Rp 1 miliar subsider enam bulan pidana kurungan. Dia dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Dengan begitu, jaksa penuntut umum menilai perbuatan Djoko diatur dan diancam pidana sesuai dakwaan primer, yakni dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaaan Agung (Kejagung) menuntut terdakwa Djoko Dwijono dkk dengan hukuman pidana selama empat hingga lima tahun pidana.

Selain Djoko, terdapat Sofiah Balfas, Yudhi Mahyudin, Tony Budianto dituntut dalam perkara dugaan korupsiTol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat atau jalan layang MBZ.

JPU menuntut mantan Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono selama empat tahun lantaran dinilai telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur UU Tipikor.

"Menjatuhkan pidana terhadap Djoko Dwijono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan," ujar JPU di PN Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Selain pidana, Djoko juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider enam bulan. Adapun, hal yang memberatkan putusan itu karena tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tipikor.

Selanjutnya, eks Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sekaligus kuasa KSO Bukaka PT KS Sofiah Balfas dan team leader konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur Tony Budianto Sihite dituntut lima tahun pidana.

Sementara, Ketua panitia lelang di PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin dituntut selama empat tahun. Ketiga terdakwa ini juga dituntut Rp1 miliar dengan subsider enam bulan.

"Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Sofiah Balfas sejumlah Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," tutur JPU.

Sebagai informasi, dalam perkara ini JPU mendakwa Djoko Dwijono, Yudhi Mahyudin hingga eks Dirops PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas telah kongkalikong terkait pemenangan KSO Waskita Acset dalam Lelang Jasa Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II elevated STA.9+500 – STA.47+000.

Akibat perbuatan para terdakwa, JPU menyampaikan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp510 miliar.

"Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan Kamis (14/4/2024).