JAKARTA, investor.id - Penunjukan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto harus menjadi momentum untuk menaikkan lifting nasional yang terus menurun.

Menurut Presidium Koalisi Muda Nusantara (KMNU), Abdul Rahman Sutara Purba, Presiden Prabowo Subianto pernah memanggil Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia agar meningkatkan produksi migas nasional. Untuk menjalankan perintah itu, kata Abdul Rahman Sutara Purba, SKK Migas harus menjadi lokomotifnya.

Editor: Euis Rita Hartati (euis_somadi@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) untuk Djoko Siswanto sebagai ketua SKK Migas yang baru.

Moshe menilai PR Utama untuk Djoko adalah masalah lifting minyak yang masih rendah. Padahal, SKK Migas menargetkan lifting minyak bisa mencapai 1 juta barel per hari (BOPD) pada 2032.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 BOPD.

Sementara, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Artinya, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

"Kalau mau mencapai di 2032 itu 1 juta barel minyak, harusnya dari sekarang sudah mulai naik. Karena harus naik setidaknya untuk mencapai 2032 itu 1 juta barel, [lifting minyak] harus naik 8% per tahun," tutur Moshe kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Memang, kata Moshe, target lifting minyak 1 juta BOPD bisa terwujud. Namun, asa itu tak akan terjadi pada 2032, jika realisasi lifting minyak masih seperti saat ini.

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah harus punya terobosan, yakni membuat kebijakan yang revolusioner. Apalagi, Indonesia masih memiliki cadangan yang belum dioptimalkan.

Moshe mengingatkan pemerintah jangan hanya membuat kebijakan progresif saja seperti meningkatkan jatah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam skema gross split. Dia menilai kebijakan ini tak membuat investasi menarik.

Menurutnya, pemerintah bisa menawarkan lapangan tersebut sebagai production sharing contract (PSC). Moshe menyebut hal menjadi salah satu kebijakan revolusioner.

PSC merupakan skema di mana pemerintah dan KKKS berada pada level yang sama. Dia menekankan bahwa PSC harus dilakukan alih-alih kerja sama operasi (KSO) atau idel well.

Moshe mengatakan pemerintah harus tegas dalam memberi pilihan kepada KKKS. Menurutnya, KKKS cukup diberi dua pilihan saja jika memang mendek dalam menggarap wilayah kerja (WK).

Adapun dua pilihan itu adalah tetap mengerjakan dengan menyertakan target produksi atau izinnya dikembalikan ke pemerintah.

"Kebalikan ke pemerintah buat apa? Pemerintah bisa tawarkan Kembali ke investor dengan kontrak PSC, bukan KSO. Biar apa? jadi yang mau itu investor-investor yang besar, yang lebih berbobot," jelas Moshe.

Dia menambahkan bahwa dengan dua opsi di atas, KKKS akan lebih disiplin dan serius dalam menggarap WK mereka.

"Nah, itu baru revolusioner, langsung semua orang [KKKS] panik, antara mengerjakan atau kembalikan [izin] saja," katanya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas pada Kamis (7/11/2024).

Bahlil juga langsung mengingatkan sejumlah tugas untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru saja melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada Kamis (7/11/2024).

Bahlil pun langsung mengingatkan sejumlah pekerjaan rumah untuk Djoko, terutama terkait mendorong peningkatan lifting migas. Maklum, lifting minyak Indonesia saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD).

Padahal, konsumsi minyak RI mencapai sekitar 1,6 juta BOPD. Dengan kata lain, Indonesia masih melakukan impor minyak sebanyak 1 juta BOPD.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam pelantikan di Kementerian ESDM, Jakarta.

Pergantian pucuk pimpinan SKK Migas pun seolah menjadi momentum untuk melakukan sejumlah terobosan. Untuk itu, Bahlil juga meminta Djoko menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

"Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting," tutur Bahlil.

Lantas, apa sebenarnya terobosan yang bakal dikerjakan SKK Migas untuk memastikan peningkatan produksi dan lifting migas?

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro menuturkan pihaknya belum bisa memberikan rencana detil terkait peningkatan lifting pasca-Djoko dilantik. Hudi menyebut, saat ini pihaknya asih melakukan konsolidasi.

Kendati, dia memastikan SKK Migas terus mendukung mandate dari Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil terkait mendorong peningkatan lifting demi kedaulatan energi.

"Kami tentu saja sangat mendukung hal ini, saat ini kami sedang inventarisasi hal-hal yang bisa kami dorong untuk segera mendukung ke arah itu," jelas Hudi kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Ketika ditanya ihwal masalah yang masih menghambat dalam upaya peningkatan produksi dan lifting migas nasional, Hudi menilai masih terkait faktor alam.

Dia menjelaskan sebenarnya hal-hal yang menghambat sudah diidentifikasi oleh satgas yang dibentuk oleh Kemenko Marves, di mana hal itu kini dilanjutkan oleh Kementerian ESDM.

"Kalau secara operasional di 2024 kendala terbesar adalah kendala cuaca dengan terjadinya banjir yang mengakibatkan tertundanya kegiatan2 pengeboran, perawatan sumur dan kerja ulang," ucap Hudi.

"Selain itu, terdapat delay on stream di beberapa proyek," imbuhnya.

Bisnis Indonesia telah berupaya menghubungi Djoko Siswanto untuk menanyakan lebih rinci terkait terobosan yang bakal diambil SKK migas untuk mengerek lifting. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Potensi 1,8 Miliar Barel Minyak Belum Tergarap

Adapun demi mendorong peningkatan lifting, SKK Migas belakangan mengumpulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Dalam pertemuan itu, SKK Migas meminta KKKS untuk mengoptimalkan potensi 1,8 miliar barel minyak (Bbo) dan 13,4 triliun kaki kubik (Tcf) gas yang belum tergarap.

Berdasarkan catatan SKK Migas, terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, plan of development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti. Ini khususnya pada wilayah kerja (WK) eksploitasi yang hanya fokus pada produksi existing.

SKK Migas mencatat terdapat beberapa potensi yang masih bisa dikembangkan. Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 Bbo minyak dan 13,4 Tcf gas.

Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan EOR & waterflood. SKK Migas pun mengklaim telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 juta barel minyak (MMbo).

Ketiga, terdapat kategori stranded PoD, yang mencakup lapangan-lapangan dengan PoD yang sudah disetujui, tetapi pelaksanaannya terhambat. SKK Migas mencatat saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori ini yang memiliki potensi sebesar 153 MMbo minyak dan 5,3 Tcf gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

Keempat, terdapat idle field dan idle well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 idle field dengan potensi produksi 122 juta barel setara minyak per hari (MMboe).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen menambah angka lifting minyak demi mengurangi impor. Menurut Bahlil, produksi minyak Tanah Air hanya sekitar 600 riby barrel per hari, sementara angka impor tembus 1 juta barrel per hari.

Oleh karena itu lifting minyak menjadi salah satu fokusnya sebagai Menteri ESDM. Bahkan Bahlil mengaku isu lifting menjadi hal yang dipikirkannya saat akan tidur.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif . Makna daripada pelantikan pada malam hari ini, di malam hari itu menunjukkan bahwa saya nggak pernah tidur. Saya itu Mau tidur pun mungkin otak saya itu cuma lifting, lifting dan lifting," ujar Bahlil usai pelantikan Djoko Siswanto sebagai Kepala SKK Migas di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/11/2024).

Bila lifting naik, mantan Ketua Umum HIPMI itu menyebut pendapatan negara akan naik. Bahlil percaya Djoko merupakan sosok yang kompeten, mengingat pengalamannya di Dirjen Migas dan pernah menjadi Deputi di SKK Migas.

"Saya lihat bapak pernah menjadi Dirjen Migas, pernah juga jadi Deputi di SKK. Jadi sudah tau kan Mana jalan lurus dan mana jalan bengkok. Ya saya Ingin jalan lurus saja Jangan bengkok-bengkok. Jangan ajari saya jalan bengkok karena saya dulu mantan pemain di jalan bengkok," imbuhnya.

Bahlil juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa diatur oleh pengusaha. Namun, pemerintah juga tidak boleh berlaku tidak adil kepada pengusaha.

"Saya juga perintahkan ke bapak, tim bapak yang mau tidur ya sudah kita ikhlaskan biar tidurnya di rumah, karena kita disini mau kerja dan bapak juga jangan ragu-ragu untuk mengevaluasi semua perizinan yang bapak sudah keluarkan tapi tidak produktif," tutupnya

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik dan mengambil sumpah Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menggantikan Dwi Soetjipto.

Bahlil menegaskan, peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas) menjadi tugas utama Kepala SKK Migas yang baru. Sekarang ini lifting minyak hanya berada pada kisaran 600 ribu BOPD. Sejauh ini ada 301 pemboran eksplorasi, 195 sumur di Pertamina dan sebagian tempat lain.

“Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil mengawali sambutannya usai pelantikan di Gedung Sarula Kementerian ESDM malam tadi, Kamis (7/11).

Selanjutnya, Kepala SKK Migas diminta memangkas perizinan dan perkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak timbul hambatan.

"Pangkas semua aturan dan koordinasi yang mengambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting. Sampaikan kepada saya dan kita selesaikan bersama-sama," lanjut Bahlil.

Bahlil juga menegaskan dalam menjalankan sebuah kebijakan dalam pemerintahan harus satu visi dan misi dengan Presiden Probowo karena prinsipnya seorang Menteri adalah pembantu Presiden untuk mewujudkan visi dan misinya.

"Jadi tidak ada visi-misi Menteri, yang ada itu visi-misi Presiden. Saya pembantu Menteri, Bapak juga bagian dari para pembantu Menteri. Jadi jangan kita melakukan program di luar apa yang Presiden telah canangkan," tegasnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan lifting adalah mengoptimalkan sumur-sumur idle yang saat ini masih belum diolah. Untuk itu segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang memiliki sumur idle.

"Sumur-sumur idle segera selesaikan, dikerjasamakan, dibincangkan sama KKKS. di-clear-kan. Yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting," tegas Menteri.

Bahlil menekankan kembali pentingnya upaya terobosan dan kerja keras dalam mewujudkan peningkatan lifting.

"Jadi saya minta Pak Kepala yang baru, untuk melakukan penataan sistem yang menghambat, get out!. Dari bangun pagi sampai tidur, urusannya lifting. Dan saya gak mau tau caranya apa gimana, harus kita mampu wujudkan apa yang menjadi program pemerintah ini," pungkas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

"Mengangkat Djoko Siswanto sebagai Kepala Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas," berikut bunyi putusan yang dibacakan di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024) malam.

Dengan begitu, Djoko resmi menggantikan Dwi Soetjipto sebagai orang nomor satu di SKK Migas. Bahlil pun langsung memberi tugas meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) kepada Djoko.

Menurut Bahlil, tugas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi. Bahlil mengingatkan lifting minyak RI saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil.

Selain itu, dia juga meminta Djoko untuk menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting.

Profil Djoko Siswanto

Berdasarkan catatan Bisnis, Djoko sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) sejak 2019.

Dia juga pernah mendapat jabatan di SKK Migas, yakni sebagai deputi pengendalian pengadaan pada 2016 hingga 2018. Setelah itu dia menempati jabatan Dirjen Migas pada 2018-2019.

Secara pengalaman, Djoko Siswanto memiliki pengalaman panjang di sektor migas. Dia memulai karirnya pada 1990 di PT Sarana Putra Makmur sebagai Petroleum Engineer, di sana dia melakukan analisa tekanan, volume, dan temperatur migas dengan menggunakan software eclipse 100 dan 200.

Dua tahun kemudian atau pada 1992, dia pindah menjadi Direktorat Teknik, Dirjen Migas. Di sana, dia melakukan inspeksi lapangan kegiatan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan pada kegiatan eksplorasi serta produksi migas, selain itu dia juga membuat plan of development (POD) lapangan migas.

Setelah menjadi Direktur Teknik, 8 tahun kemudian atau pada 1999 dia alih posisi menjadi Direktorat Eksplorasi dan Produksi Dirjen Migas. Pada posisi itu, dia memantau produksi migas serta membuat POD lapangan migas.

Pada 2002, dia juga merangkap jabatan fungsional inspektur migas Dirjen Migas. Setahun kemudian pada 2003, Djoksis, sapaan akrab Djoko Susilo, menjadi Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Migas di Sekretariat Direktorat Jenderal Migas.

Setahun kemudian, dia pindah haluan dari Dirjen Migas ke Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.Petualang Djoko Susilo di pengawas industri hilir migas itu pun cukup lama yakni, selama 11 tahun sampai 2015. Karirnya di BPH Migas dimulai sejak 2004, kala itu dia menjabat sebagai anggota Pokja Direktorat BBM, BPH Migas.

Pada 2008, dia beralih menjadi Kepala Pokja Tarif, Iuran, Akun Pengaturan dan harga Gas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, Direktorat Gas Bumi BPH Migas.

Lalu, pada 2010, dia juga menjadi Pelaksana Harian Direktur Gas Bumi BPH Migas. Pada periode 2012-2013, dia pun menjabat sebagai Direktur BBM BPH Migas.

Kemudian, pada 2013 sampai 2015, Djoko menjadi sekretaris BPH Migas. Terakhir, dia menjadi Direktur Gas bumi pada periode 2014-2015. Setelah itu, Djoko Siswanto kembali ke Kementerian ESDM dan menjabat Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas pada 2015.

Jika melihat latar pendidikannya, Djoko mengambil Diploma Teknik Mesin Politeknik Universitas Indonesia. Lalu, dia melanjutkan kuliah S1 di teknik Perminyakan ITB pada periode 1986-1990.

Pada 2000-2001, dia lulus di Edinburgh Business School di Herriot Watt University, Inggris. Dia juga mengambil S2 Spesialis manajemen migas di Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy, Dundee University, Inggris.

Untuk S3nya, Djoko pulang kampung dengan mengambil doktor di Teknik perminyakan ITB pada periode 2006-2011.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia langsung memberi tugas meningkatkan lifting minyak dan gas bumi (migas) kepada Kepala SKK MigasDjoko Siswanto yang baru dilantik pada Kamis (7/11/2024).

Menurut Bahlil, tugas tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi. Bahlil mengingatkan lifting minyak RI saat ini masih di level 600.000 barel per hari (BOPD), sedangkan konsumsi minyak mencapai 1,6 juta BOPD.

"Saya minta kepada Pak Djoko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," kata Bahlil dalam acara pelantikan di Kementerian ESDM.

Selain itu, dia juga meminta Djoko untuk menuntaskan semua aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun untuk meningkatkan lifting.

Bahlil juga meminta Djoko segera berkoordinasi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sejumlah sumur idle.

Berdasarkan catatan Bahlil, saat ini terdapat 16.990 sumur idle. Dari jumlah tersebut, terdapat 4.495 sumur yang memiliki hidrokarbon potensial. Dengan kata lain, sumur tersebut masih bisa digunakan kembali.

"Dibincangkan sama KKKS. Di-clear-kan yang sudah selesai eksplorasi, teman-teman dari KKKS, kita sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu semua untuk bersama-sama membantu membutuhkan program negara. Ini yang menjadi hal yang paling penting," tutur Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil juga meminta Djoko untuk segera memetakan produksi gas yang katanya akan surplus pada 2026. Pasalnya, RI harus segera membangun industrinya.

"Pak Djoko, kita akan enam puluh persen sampai tujuh puluh persen itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi. Karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, dia meminta Djoko untuk bekerja sama dengan KKKS pemegang-pemegang konsesi yang gasnya mulai akan produksi pada 2026-2027.

"Pak Djoko, kita akan 60% sampai 70% itu konsumsi nya dalam negeri. Harus didorong untuk hilirisasi karena ini perintah Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil.

Bahlil sekali lagi mengingatkan agar SKK Migas lebih akomodatif dan responsif. Apalagi, SKK Migas adalah perpanjangan tangan pemerintah yang khusus melakoni business to business (B2B) dengan KKKS.

"Jangan duduk di belakang meja, tapi harus kita proaktif," tegas Bahlil.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia resmi melantik Djoko Siswanto menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) pada Kamis (7/11/2024) malam.

Posisi Djoko menggantikan Dwi Soetjipto. Sebelumnya, Djoko menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) sejak Juli 2019.

Lantas Bagaimana Sepak Terjang Djoko Siswanto?

Djoko Siswanto atau yang akrab disapa Djoksis ini menyelesaikan pendidikan Diploma di jurusan Teknik Mesin, Politeknik, Universitas Indonesia (UI).

Kemudian dia meraih gelar Sarjana Teknik Perminyakan ITB Mahasiswa Pertama yang dapat menyesaikan studi empat tahun sejak didirikannya Teknik Perminyakan ITB (1986 hingga 1990).

Djoksis juga meraih gelar Magister di MBA Program, Edinburgh Business School, Herriot Watt University, Inggris (2000 hingga 2001). Dia bahkan meraih gelar MBA Specialist Oil & Gas Management Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy (CEPMLP), Dundee University, Inggris.

Pria kelahiran Jakarta 23 Mei 1965 itu menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat gelar MBA Specialist Oil & Gas Management (2001 hingga 2002). Selanjutnya, Djoksis meraih gelar Doktor pada Teknik Perminyakan ITB (2006 hingga 2011).

Dikutip dari berbagai sumber, Djoksis memulai kariernya di dunia migas pada 1990 di PT Sarana Putra Makmur sebagai Petroleum Engineer.

Setelahnya, Djoksis mulai mendapatkan banyak penugasan, khususnya di lingkungan BPH Migas, di antaranya Direktur BBM, Direktur Gas, serta Sekretaris BPH Migas.

Djoko pun kemudian ditarik ke Ditjen Migas dengan jabatan Direktur Pembinaan Hulu Migas dan terakhir menjabat Direktur Teknik dan Lingkungan sebelum ditarik ke SKK Migas.

Sebelum di SKK Migas, Djoksis menjabat sebagai Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas. Tugasnya di SKK Migas, yaitu mengelola pengadaan barang dan jasa, rantai suplai, tingkat komponen dalam negeri, pengawasan dan analisis biaya, serta pengelolaan aset barang milik negara yang dikelola oleh kontraktor migas.

Karier Djoksis semakin menanjak kala dirinya diangkat menjadi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) oleh
Menteri ESDM saat itu, Ignasius Jonan pada 2018.

Djoksis menggantikan Ego Syahrial yang kala itu ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal ESDM. Namun demikian, Djoksis tidak lama menduduki posisi Dirjen Migas tersebut.

Pasalnya, pada 2019, Djoksis dicopot dari jabatannya dan kemudian dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) hingga kini.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

"Mengangkat Djoko Siswanto sebagai Kepala Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas," berikut bunyi putusan yang dibacakan di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (7/11/2024) malam.

Dengan begitu, Djoko menggantikan Dwi Soetjipto. Djoko sendiri sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN).

Dia juga pernah mendapat jabatan di SKK Migas, yakni sebagai deputi pengendalian pengadaan pada 2016 hingga 2018.

Secara pengalaman, Djoko Siswanto memiliki pengalaman panjang di sektor migas. Dia memulai karirnya pada 1990 di PT Sarana Putra Makmur sebagai Petroleum Engginer, di sana dia melakukan analisa tekanan, volume, dan temperatur migas dengan menggunakan software eclipse 100 dan 200.

Dua tahun kemudian atau pada 1992, dia pindah menjadi Direktorat Teknik, Dirjen Migas. Di sana, dia melakukan inspeksi lapangan kegiatan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan pada kegiatan eksplorasi serta produksi migas, selain itu dia juga membuat plan fo development (POD) lapangan migas.

Karirnya pun terus melejit di Kementerian ESDM. Jika melihat latar pendidikannya, Djoko mengambil Diploma Teknik Mesin Politeknik Universitas Indonesia. Lalu, dia melanjutkan kuliah S1 di teknik Perminyakan ITB pada periode 1986-1990.

Pada 2000-2001, dia lulus di Edinburgh Business School di Herriot Watt University, Inggris. Dia juga mengambil S2 Spesialis manajemen migas di Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy, Dundee University, Inggris.

Untuk pendidikan S3, Djoko pulang kampung dengan mengambil doktor di Teknik perminyakan ITB pada periode 2006-2011.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan total kapasitas mencapai 1 Giga Watt (GW).

"Saat ini proyek PLTS yang disiapkan oleh PLN Indonesia Power sebesar 1.000 Mega Watt (MW)," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (3/10).

Djoko menjelaskan, sejumlah proyek PLTS yang kini tengah dijalankan oleh PLN IP antara lain PLTS Terapung Singkarak (50 MW), PLTS Terapung Saguling (60 MW), PLTS Banten (80 MW), PLTS Jabar (80 MW), PLTS Banjar (100 MW) dan PLTS Jateng (190 MW).

Kemudian, terdapat proyek lain seperti PLTS Jateng (250 MW), PLTS Buleleng (50 MW), PLTS Jatigede (100 MW), PLTS Gajah Mungkur (100 MW), PLTS kedung Ombo (100 MW), PLTS Pasuruan (100 MW) dan PLTS Banyuwangi (100 MW).

Djoko menambahkan, salah satu sumber energi terbarukan yang akan digenjot dalam Revisi PP KEN yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target sebesar 131 Giga Watt (GW) hingga 178 GW pada tahun 2060 mendatang.

"PLTS merupakan pembangkit listrik terbesar yang dapat mendukung penurunan emisi di tahun 2060 dengan porsi sekitar 40%-41% dari total kapasitas pembangkit EBT," jelas Djoko.

Djoko mengungkapkan, peluang mendorong pemanfaatan PLTS masih terbuka lebar. Ini tercermin dari realisasi kapasitas terpasang pada 2023 yang baru mencapai 589 Mega Watt (MW).

Selain sejumlah rencana proyek yang akan dilaksanakan oleh PLN IP, Djoko mengatakan masih terdapat potensi lain yakni dengan mendorong implementasi PLTS sepanjang pesisir pantai di Indonesia.