REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Pemerintah Rusia ikut mengutuk keras beberapa ledakan pager atau penyeranta elektronik di Lebanon yang menewaskan sedikitnya sembilan orang dan melukai banyak warga lainnya. Negeri Beruang Merah menyebut, kejadian itu sebagai tindakan perang hibrida.

"Kami menganggap insiden ini sebagai tindakan perang hibrida melawan Lebanon yang telah berdampak pada ribuan orang tak berdosa," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia, Maria Zakharova dalam sebuah pernyataan di Moskow, Rabu (18/9/2024).

Rusia, lanjut dia, mengutuk keras serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Lebanon dan warganya yang merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatannya. Rusia menganggap, hal itu merupakan tantangan serius terhadap hukum internasional dengan menggunakan senjata nonkonvensional.

Pada Selasa (16/9/2024), sembilan orang tewas dan ratusan lainnya terluka di ibu kota Lebanon, Beirut dan wilayah lain di negara itu, setelah perangkat komunikasi nirkabel, yang dikenal sebagai penyeranta, mendadak meledak. Pemerintah Lebanon menuduh Israel berada di balik kejadian tersebut.

Zakharova mengatakan, para penyelenggara serangan itu dengan sengaja berupaya memicu konfrontasi bersenjata skala besar dan berupaya memprovokasi perang besar di Timur Tengah. Dia menyebut, tindakan tidak bertanggung jawab tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat berbahaya karena semakin meningkatkan ketegangan di wilayah perbatasan Israel-Lebanon.

Pejabat Rusia tersebut turut menekankan pentingnya penyelidikan komprehensif untuk membawa pelaku ke pengadilan. Sehingga aksi terorisme lainnya tidak terselubung, seperti yang coba dilakukan negara-negara Barat dengan penyelidikan ledakan pipa gas Nord Stream pada 2022.

Zakharova menambahkan, Rusia menyerukan kepada semua pihak yang terlibat untuk menjauh dan menahan diri dari langkah-langkah yang akan semakin mengacaukan situasi militer dan politik di Timur Tengah.

Pada hari yang sama, Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov menggarisbawahi, penyelidikan menyeluruh harus dilakukan sehubungan dengan insiden tersebut untuk mengungkap keadaan sebenarnya. Dia mengatakan, penyelidikan juga harus mengungkap siapa yang berada di balik ledakan penyeranta tersebut.

"Setelah itu, tentu saja, ini harus menjadi subjek studi oleh para spesialis untuk mengambil tindakan guna menghilangkan risiko serupa di sini (di Rusia) dan di tempat lain," ucap Dmitry di Moskow, Rabu.

Dia juga mengatakan insiden tersebut tentu saja mengarah pada peningkatan ketegangan yang kemudian menjadikan wilayah tersebut berada dalam kondisi yang meledak-ledak. "Kejadian-kejadian seperti itu, masing-masing, bisa menjadi pemicu situasi menjadi tidak terkendali," ujar Dmitry.

Moskow: Rusia mendesak Prancis untuk memberikan bukti kuat bahwa penangkapan CEO Telegram Pavel Durov beberapa hari lalu tidak bermotif politik. Durov ditangkap di Prancis atas tuduhan terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, hingga penipuan yang terjadi di Telegram.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut tuduhan dari pihak berwenang Prancis terhadap Durov sebagai sesuatu yang “sangat serius,” dan menekankan perlunya bukti kuat untuk membuktikan tudingan tersebut.

“Jika tidak, ini akan menjadi upaya langsung membatasi kebebasan berkomunikasi dan, sejujurnya, merupakan tindakan intimidasi terhadap kepala perusahaan besar,” ujar Peskov dalam konferensi pers di Moskow, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 28 Agustus 2024.

“Ini adalah jenis manuver politik yang dibantah oleh (Presiden Prancis Emmanuel) Macron kemarin,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa penahanan Durov berkaitan dengan investigasi yang sedang berlangsung perihal Telegram, dan sama sekali tidak bermotif politik.

Peskov juga mencatat bahwa meski Rusia siap membantu Durov, situasi menjadi rumit karena Durov memiliki kewarganegaraan Prancis.

“Kami berharap Tuan Durov memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk mengatur pembelaan hukumnya,” tambah Peskov.

Di tengah kekhawatiran bahwa komunikasi sejumlah tokoh Rusia dapat disadap oleh badan-badan intelijen Barat jika Durov bekerja sama, juru bicara Kremlin menyarankan para pejabat untuk tidak menggunakan utusan untuk tujuan resmi.

“Tidak ada aplikasi pesan yang aman dari sudut pandang keamanan informasi, termasuk Telegram,” tutur Peskov. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Pornografi Anak hingga Penipuan, Alasan Mengapa Bos Telegram Ditangkap

(WIL)

Moskow: Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, komentar Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengenai kesiapan Ukraina untuk bernegosiasi dengan Rusia sejalan dengan posisi Moskow. Namun, diperlukan klarifikasi lebih lanjut.

Berbicara pada konferensi pers di Moskow, Peskov menekankan pentingnya memahami rincian pernyataan tersebut.

“Kami telah melihat laporan dari Beijing yang menunjukkan bahwa pernyataan seperti itu dibuat selama pertemuan dengan (Menteri Luar Negeri Tiongkok) Wang Yi,” tutur Peskov, dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 24 Juli 2024.

“Pesan ini sejalan dengan pendirian kami. Anda tahu bahwa pihak Rusia tidak pernah menolak untuk bernegosiasi dan telah selalu terbuka untuk proses negosiasi. Namun detailnya krusial dan kami belum mengetahuinya. Oleh karena itu, kami akan menunggu klarifikasi lebih lanjut,” ujar Peskov.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Ukraina mengklaim, Kuleba mengumumkan kesiapan Kyiv untuk berdialog dan bernegosiasi dengan Rusia selama kunjungannya ke Tiongkok.

Dalam pernyataan terpisah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan keraguannya terhadap proposal perdamaian Ukraina, dengan mengutip pengalaman masa lalu.

Dia mencatat bahwa Kiev pada awalnya telah menyetujui rancangan perjanjian perdamaian dengan Rusia pada Maret 2022 selama pembicaraan di Istanbul, namun kemudian memutuskan kontak dan mengadopsi undang-undang yang melarang negosiasi dengan Moskow.

Zakharova menekankan, baik Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky maupun pemerintahannya, cabang pemerintahan lain, atau negara-negara Barat belum mengambil langkah untuk mencabut undang-undang yang melarang Ukraina bernegosiasi dengan Rusia.

“Kami mendengar banyak pernyataan, namun pada prinsipnya kami tidak melihat ada tindakan apa pun,” kata Zakharova.

Ia mengisyaratkan bahwa pihak berwenang Ukraina mungkin mengubah retorika mereka mengenai perundingan damai menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) mendatang.

Baca juga: Zelensky Ingin Rusia Hadir di KTT Perdamaian Ukraina Kedua

(FJR)