IDXChannel - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara soal alokasi energi gas bumi yang mayoritas dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Kondisi ini diterapkan demikian meski belum adanya kebijakan Domestik Market Obligation (DMO).

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menjelaskan, secara mayoritas ketersediaan energi gas sudah dialokasikan untuk kebutuhan domestik. Hal itu berdasarkan kesepakatan kontrak yang sebelumnya sudah ada.

"Sebenarnya gas kita majority itu untuk kebutuhan domestik. Cuma kita terikat dengan kontrak lama saja ya," ujar Mirza saat ditemui usai diskusi CSIS, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Meskipun demikian, kata Mirza, pemerintah tetap meningkatkan produksi gas bumi dengan pengembangan produksi gas dalam negeri yakni di Blok Natuna.

Dia mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun pipa gas di West Natuna Transportation System, menuju Batam, tepatnya di Pulau Pemping. Produksi gas di Natuna tersebut dimaksudkan untuk ekspor ke Singapura yang akan habis pada 2027.

"Tadinya kan pipa gas itu untuk Singapura, tetapi kontraknya kan bakal habis di tahun 2027. Nanti kan produksinya jadinya kita kembalikan lagi untuk kebutuhan domestik," katanya.

Mirza menuturkan, pembangunan pipa terbaru tersebut dibangun sepanjang 5 km. Diperkirakan pembangunan pipa tersebut pun akan selesai dalam target tahun ini.

"Jadi harapan saya pipa itu selesai, cuma lima kilometer. Nantinya menghubungkan jalur distribusi dari Sumatera bisa balik ke Jawa," ujar Mirza.

Diketahui, usulan kebijakan DMO yang digaungkan Kementerian Perindustrian yakni kebutuhan 60 persen alokasi gas diusulkan untuk kebutuhan domestik, sementara sisa 40 persen digunakan untuk ekspor.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk (PGAS) Arief Setiawan Handoko mengatakan, PGN telah mengambil peran yang dominan untuk menjadikan gas bumi sebagai salah satu sumber energi utama khususnya pada era transisi energi di Indonesia.

Salah satu peran yang dijalankan dengan menyalurkan gas bumi dari berbagai sumber pasokan di wilayah-wilayah Indonesia kepada banyak segmen konsumen yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.

Selain melayani kebutuhan sektor-sektor strategis seperti kelistrikan, pupuk dan petrokimia, gas bumi PGN juga mengalir ke ribuan industri mulai dari yang kelas UMKM hingga industri besar. PGN juga menjadi motor utama pembangunan jaringan gas (jargas) ke rumah tangga yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan LPG.

“PGN memiliki tiga strategi prioritas yang akan menjadi kunci utama perusahaan dalam memperkuat fundamental bisnis di masa depan. Grow, Adapt & Step out (GAS) menjadi strategi PGN dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis energi yang sangat dinamis," katanya di Jakarta, Jumat (1/3/2024).

(YNA)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Gas Society (IGS) meminta pemerintah cermat terkait dengan rencana penerapan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Chairman IGS Aris Mulya Azof mengatakan, kebijakan DMO 60% yang dibarengi dengan ketetapan harga khusus lewat skema harga gas bumi tertentu (HGBT) bakal berimplikasi negatif pada rencana investasi jangka panjang industri hulu minyak dan gas (migas) domestik.

“Hal tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap rencana investasi di hulu migas yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada peningkatan produksi migas,” kata Aris saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Aris berpendapat pemerintah mesti mempertimbangkan kebijakan yang mendukung investasi jangka panjang dalam sektor hulu migas, termasuk memberikan insentif fiskal yang menarik dan memastikan kepastian hukum yang stabil.

Dengan demikian, kata dia, produksi gas Indonesia dapat meningkat kembali untuk memenuhi kebutuhan domestik dan potensi ekspor, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Seperti kita ketahui bersama, daya beli konsumen di sektor hilir masih belum sesuai dengan tingkat keekonomian investasi hulu sehingga dikeluarkanlah kebijakan HGBT,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan HGBT yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Sementara itu, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan realisasi lifting gas bumi untuk keperluan domestik pada periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Realisasi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagian praktisi dan pemerhati gas meminta pemerintah untuk cermat dalam menerapkan aturan kewajiban pasok atau domestic market obligation(DMO) gas sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Alasannya, kebijakan DMO yang dibarengi dengan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna bakal menjadi sentimen negatif bagi investasi hulu hingga midstream gas.

“Menjadi masalah besar jika diatur dalam skema HGBT. Harga khusus untuk tujuh jenis industri ini juga menimbulkan masalah bagi industri lainnya dan tuntutan HGBT yang rendah menjadi tidak menarik,” kata praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Menurut Hadi, kebijakan HGBT itu tidak menarik untuk kepentingan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Konsekuensinya, investasi eksplorasi lapangan gas menjadi tidak optimal untuk jangka panjang.

Malahan, dia menyarankan pemerintah untuk mencabut aturan HGBT apabila ingin menetapkan DMO gas 60% untuk industri domestik.

“Jika kebijakan itu dipaksakan, dengan sendirinya ekosistem di bisnis hulu tidak menarik lagi. Sedangkan di negera-negara lain, saat ini mereka terus berbenah untuk menarik banyak investor,” kata dia.

Senada, Ekonom Energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk melepas kebijakan HGBT jika ingin menerapkan aturan soal DMO gas pada KKKS.

Pri mengkhawatirkan kebijakan itu justru bakal mengoreksi rencana investasi hulu migas dalam jangka panjang.

“Itu akan memberikan sinyal yang tidak kondusif untuk investasi, baik di hulu untuk eksplorasi produksi maupun di midstream untuk pengembangan infrastruktur gas domestik,” kata Pri saat dihubungi.

Di sisi lain, kata Pri, pemerintah mestinya mendorong investasi lebih intensif pada pembangunan infrastruktur gas domestik. Dengan demikian, harga gas bisa lebih terjangkau untuk pasar domestik saat infrastruktur lebih merata di sejumlah wilayah kerja (WK) migas.

“Dengan cara itu lah mestinya pemerintah menciptakan kondisi harga gas yang sehat, bukan dengan melakukan intervensi melalui pengaturan harga dan menetapkan nominalnya secara langsung,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan kebijakan HGBT yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur sampai dengan di titik serah dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN masih mengkaji rencana pemerintah untuk menerapkan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Pj Sekretaris Perusahaan PGN Susiyani Nurwulandari mengatakan perseroan prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang bakal diambil terkait dengan DMO gas tersebut.

“Kami intinya mendukung kebijakan pemerintah, tapi untuk detail teknis dan strategi tentunya harus kami kaji secara internal,” kata Susi saat dikonfirmasi, Selasa (9/7/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Sementara itu, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan realisasi lifting gas bumi untuk keperluan domestik pada periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Realisasi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan sebagian besar produksi gas bumi saat ini telah dialokasikan untuk konsumen dalam negeri.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, serapan domestik untuk produksi gas nasional telah mencapai 3.745 juta kaki kubik per hari (MMScfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi per akhir tahun lalu.

“Prioritas pemanfaatan gas bumi Indonesia adalah untuk domestik, ditunjukkan dengan realisasi gas untuk domestik tahun 2023 sudah mencapai 68% dari keseluruhan porsi gas,” kata Kurnia saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang sekitar 900.000 sambungan rumah (SR).

Adapun, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan serapan gas sepanjang periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Serapan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Kurnia mengatakan, lembaganya tengah meningkatkan monetisasi lapangan gas untuk mengejar produksi sampai 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030 mendatang.

Pemerintah belakangan tengah berupaya mencari pembeli untuk memanfaatkan kelebihan pasokan atau oversupply gas dari sejumlah lapangan migas di Jawa Timur.

Sejumlah alternatif yang saat ini tengah dikaji, di antaranya pembangunan kilang mini gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), compressed natural gas (CNG), hingga diarahkan untuk liquefied petroleum gas (LPG).

Selain itu, pemerintah turut mendorong tumbuhnya industri-industri baru seperti pabrik metanol yang potensial untuk menyerap kelebihan pasokan gas tersebut saat ini.

“SKK akan fokus pada upaya-upaya untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi,” kata Kurnia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri manufaktur dalam negeri.

Aturan itu turut diarahkan untuk meningkatkan persaingan harga yang lebih terbuka bagi kontraktor hulu migas, di mana lebih dari separuh lapangan produksi saat ini dipegang oleh afiliasi usaha PT Pertamina (Persero).

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Dalam RPP itu, kawasan industri diperbolehkan untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya atau tenant-nya untuk melakukan penyediaan, penyaluran dalam kawasan industri, termasuk melalui importasi,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Nantinya, kawasan industri itu bisa berbentuk konsorsium untuk membangun infrastruktur penunjang. Selanjutnya, kawasan industri itu diberi wewenang untuk melakukan impor gas dengan skema bisnis yang terbuka atau kompetitif mengikuti pasar.

“Tapi batasannya hanya boleh menyervis mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagi tenant masing-masing dan juga mendatangkan gas bumi untuk memproduksi listrik di kawasan industri,” tuturnya.

Lewat kebijakan itu, dia berharap, industri hulu gas bisa lebih sehat dan kompetitif. Situasi itu bakal membuat pasokan dan harga gas untuk industri nasional bisa lebih berkelanjutan.

“RPP gas bumi utuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Selain itu, beleid itu turut mengatur ihwal kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation) atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Adapun, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

“Ini akan ditandatangani dalam waktu dekat,” kata Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan potensi penerimaan bagian negara yang hilang dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023 mencapai lebih dari US$1 miliar atau minimal sekitar Rp15,67 triliun (asumsi kurs Rp15.667 per dolar AS).

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, potensi hilangnya pendapatan negara itu masih hitung-hitungan awal dan perlu rekonsiliasi lanjutan.

Hilangnya pendapatan negara yang cukup besar itu dibarengi dengan pengembalian sejumlah kontrak volume dan gas ke perjanjian jual beli gas (PJBG) awal sebelum beleid HGBT terbit pertama kali lewat Kepmen ESDM No.89/2020.

“Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$1 miliar ada potensi penurunan penerimaan negara atau penyesuaian penerimaan negara,” kata Kurnia saat webinar, Rabu (28/2/2024).

Lewat beleid teranyar Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023, HGBT tidak lagi dipatok US$6 per juta metrik british thermal unit (MMBtu). Sebagian industri saat ini mendapat penyusutan alokasi volume dan harga gas bisa di level tertinggi US$7 per MMBtu.

Secara berturut-turut, Kementerian ESDM telah mencatat pengurangan bagian negara dari program gas murah industri ini mencapai Rp29,39 triliun selama 2021 dan 2022. Bagian negara yang hilang itu turun rata-rata sebesar 46,81% selama dua periode program itu berjalan.

Kendati demikian, Kurnia menerangkan, serapan HGBT sepanjang 2023 telah naik ke level sekitar 96%. Artinya, ada peningkatan penerima insentif gas murah itu yang cukup signifikan dibandingkan penyaluran 2021 dan 2022.

Sepanjang 2021, jumlah penyerahan harian pasokan gas bumi untuk sektor industri sebesar 87,06% dari alokasi saat itu 1.241,01 BBtud, sementara penyaluran gas pada 2022 melorot ke level 81,38% dari alokasi volume sebesar 1.253,81 BBtud.