Bisnis.com, JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) menjamin kebutuhan gas bumi untuk pelanggan, khususnya guna mendukung keberlanjutan industri dengan menerapkan kebijakan pemerintah yang ada.

Direktur Komersial PGN (PGAS), Ratih Esti Prihatini mengatakan kondisi permintaan gas bumi saat ini terus mengalami peningkatan. Untuk itu, PGN berupaya menghadirkan gas pipa yang akan dialokasikan ke pelanggan industri.

"Sedangkan sisanya akan diisi oleh supply LNG yang dipasok dari infrastruktur FSRU Lampung, Nusantara Regas, dan Aceh," kata Ratih, Kamis (17/10/2024).

Dia menerangkan, dalam beberapa tahun terakhir, PGN telah melakukan berbagai upaya yakni memaksimalkan serapan gas seperti serapan LNG di Jawa Barat yang sudah mencapai 60 BBTUD.

Adapun, saat ini layanan gas bumi nasional telah mengalami pergeseran portfolio pasokan yang awalnya didominasi oleh gas pipa, sekarang 60% dilayani gas pipa dan 40% dilayani melalui LNG.

"Tentunya PGN akan terus mengupayakan ketersediaan gas melalui komunikasi aktif dengan regulator, stakeholder termasuk menggiatkan pembangunan infrastruktur untuk menjangkau pasar-pasar baru," jelasnya.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga sedang digiatkan PGN dengan tujuan gas bumi yang bersumber dari Sumatra dapat didistribusikan hingga Jawa Barat melalui pipa Dumai – Sei Mangke, SSWJ, dan pipa Cisem 2.

Pihaknya berharap dengan begitu penyerapan gas dapat dilakukan secara maksimal oleh industri untuk menjaga keberlanjutan operasional salah satunya dengan LNG.

"Karena LNG menjadi energi pilihan dan signifikan untuk mendukung pasokan energi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan proyeksi ketersediaan pasokan di beberapa wilayah pengembangan baru yang didominasi di offshore," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan rencana harga gas tahun 2025 yang akan menggunakan mekanisme serupa dengan tahun 2024 yakni terdiri dari harga gas pipa dan harga gas regasifikasi.

"Tentunya harga gas regasifikasi akan bersifat dinamis, menyesuaikan dinamika harga LNG sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh regulator dan kondisi ICP," tuturnya.

PGN membidik pemberlakuan harga gas regasifikasi yang dinamis berdasarkan formula ICP dapat membuat pelanggan memperoleh price signal yang tepat dan harga gas yang tetap kompetitif jika dibandingkan dengan BBM.

“Harga LNG mengacu pada Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Apabila kita lihat pada realisasinya, harga gas cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh supply maupun faktor eksternal, sehingga harga gas dapat rendah maupun tinggi namun tetap mengacu pada ICP," terangnya.

Beberapa langkah tersebut yang akan menjadi strategi PGN tahun depan untuk mengingat ketersediaan LNG yang lebih dominan dibandingkan gas pipa.

"Kami sangat mengharapkan sektor industri dapat terus tumbuh dan berkelanjutan," tambahnya.

PGN hingga saat ini mendukung pemenuhan gas bumi domestik khususnya pada sektor industri sejumlah sekitar 2.500 pelanggan per 2024 dan diperkirakan akan meningkat mencapai 2.700-2.750 pelanggan industri pada beberapa tahun ke depan.

"Mengingat peningkatan kebutuhan masyarakat akan gas, maka LNG akan menjadi penopang ketersediaan dan keandalan dalam distribusi gas bumi PGN," pungkasnya.

Senada, Wakil Direktur Utama PT Pertamina, Wiko Migantoro, mengatakan beberapa tahun ke depan, gas akan memiliki peranan yang penting sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan strategi menuju NZE.

"Kita tahu di negara berkembang seperti Indonesia ini akan terus bertumbuh dari segala aspek seperti industri dan semacamnya, sehingga diperlukan adanya ketersediaan energi. Saat ini Indonesia menjalin komitmen dengan komunitas di dunia yang ingin merealisasikan terciptanya energi bersih, salah satunya dengan gas bumi," tuturnya.

IDXChannel - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan gas yang kian meningkat bagi seluruh pelanggan khususnya pada sektor industri.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Wiko Migantoro mengatakan hal ini dilakukan demi mengutamakan keberlanjutan industri sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

Menurut dia, beberapa tahun ke depan, gas akan memiliki peranan yang penting sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan strategi menuju NZE. Sebagai negara berkembang, Indonesia akan terus bertumbuh dari segala aspek seperti industri, sehingga diperlukan adanya ketersediaan energi.

“Saat ini Indonesia menjalin komitmen dengan komunitas di dunia yang ingin merealisasikan terciptanya energi bersih, salah satunya dengan gas bumi,” kata dia dalam Customer Business Forum 2024 (CBF), dikutip dari keterangan resminya pada Kamis (17/10/2024).

Melalui forum CBF 2024, lanjut Wiko, PGN menunjukkan keyakinan dan optimisme dalam memaksimalkan serapan gas yang ada di Indonesia serta membuktikan komitmennya dalam mengutamakan pelanggan demi kemajuan industri.

Melalui forum ini PGN berharap dapat memberikan manfaat untuk pelanggan secara keseluruhan. Dari sisi pelanggan, PGN diharapkan menjamin ketersediaan gas demi keberlanjutan industri.

"Ke depan, PGN akan merambah ke Indonesia Timur dengan melakukan investasi masif demi penyediaan LNG bersih dari hulu ke hilir Indonesia sebagai upaya meyakinkan pelanggan bahwa gas selalu tersedia," kata Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko.

Dalam memenuhi kebutuhan gas bumi pelanggan, PGN telah melakukan berbagai upaya yakni memaksimalkan serapan gas seperti serapan LNG di Jawa Barat yang sudah mencapai 60 BBTUD.

Saat ini layanan gas bumi nasional telah mengalami pergeseran portofolio pasokan yang awalnya didominasi oleh gas pipa, sekarang 60 persen dilayani gas pipa dan 40 persen dilayani melalui LNG.

PGN juga terus mengupayakan ketersediaan gas melalui komunikasi aktif dengan regulator, stakeholder termasuk menggiatkan pembangunan infrastruktur untuk menjangkau pasar-pasar baru.

"Saat ini demand gas bumi terus meningkat sehingga PGN akan terus berusaha menyediakan gas pipa dengan komunikasi intensif degan pemerintah untuk mengalokasikan gas pipa pada pelanggan industri. Sedangkan sisanya akan diisi oleh supply LNG yang dipasok dari infrastruktur FSRU Lampung, Nusantara Regas, dan Aceh," kata Ratih Esti Prihatini selaku Direktur Komersial PGN, dalam kesempatan yang sama.

Pembangunan infrastruktur juga sedang digiatkan PGN dengan tujuan gas bumi yang bersumber dari Sumatera dapat didistribusikan hingga Jawa Barat melalui pipa Dumai - Sei Mangke, SSWJ, dan pipa Cisem 2.

"PGN secara agresif mengharapkan penyerapan gas secara maksimal oleh industri untuk menjaga keberlanjutan industri salah satunya dengan LNG. Karena LNG menjadi energi pilihan dan signifikan untuk mendukung pasokan energi pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan proyeksi ketersediaan pasokan di beberapa wilayah pengembangan baru yang didominasi di offshore," tuturnya.

Harga Gas Industri

Ratih menambahkan, dalam forum tersebut juga merupakan ajang diskusi dan komunikasi kedua belah pihak terkait rencana harga gas tahun 2025. Mekanisme yang digunakan akan tetap sama dengan tahun 2024 yang terdiri dari harga gas pipa dan harga gas regasifikasi.

Adapun harga gas regasifikasi akan bersifat dinamis, menyesuaikan dinamika harga LNG sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh regulator dan kondisi ICP. Dia berharap dengan pemberlakuan harga gas regasifikasi yang dinamis berdasarkan formula ICP, memungkinkan pelanggan memperoleh price signal yang tepat dan harga gas yang tetap kompetitif jika dibandingkan dengan BBM.

"Harga LNG mengacu pada Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Apabila kita lihat pada realisasinya, harga gas cenderung fluktuatif yang dipengaruhi oleh supply maupun faktor eksternal, sehingga harga gas dapat rendah maupun tinggi namun tetap mengacu pada ICP. Ini menjadi strategi yang kita terapkan untuk tahun 2025 hingga ke depan mengingat ketersediaan LNG yang lebih dominan dibandingkan gas pipa. Kami sangat mengharapkan sektor industri dapat terus tumbuh dan berkelanjutan," tutur Ratih.

Terakhir, beberapa hal yang menjadi komitmen PGN bagi pelanggan khususnya sektor industri yakni PGN senantiasa berupaya mendukung pemenuhan gas bumi domestik khususnya pada sektor industri sejumlah sekitar 2500 pelanggan per 2024 dan diperkirakan akan meningkat mencapai 2700-2750 pelanggan industri pada beberapa tahun ke depan.

"Mengingat peningkatan kebutuhan masyarakat akan gas, maka LNG akan menjadi penopang ketersediaan dan keandalan dalam distribusi gas bumi PGN," ujar Ratih.

(Febrina Ratna)

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- PT PGN Tbk mendapatkan angin segar untuk memperluas pasar ke sektor komersial di Jawa Tengah. Ini adalah dampak dari integrasi infratruktur transmisi Gresem, Pipa Cisem I dan jaringan pipa distribusi.

Integrasi juga menjadi fasilitas penting untuk optimasi pasokan terutama dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB). Area Head Semarang Sugianto Eko Cahyono menerangkan bahwa market komersial di wilayahnya banyak bergerak di bidang perhotelan. Dengan menggunakan pipa, kapasitas volume dan kehandalan gas yang disalurkan ke pelanggan meningkat.

PGN tentunya tetap menjaga nilai lebih gas bumi bisa didapatkan pelanggan yakni pasokan terjamin 24 jam, efisien, aman dan ramah lingkungan. Salah satu pelanggan komersial yang kini menggunakan gas pipa PGN adalah Hotel Gumaya. Hotel bintang limaa ini menggunakan gas bumi PGN sebesar 500 MMBTU per bulan atau setara 14 Kilo Liter BBM per bulan.

Saat ditemui, pihak Hotel Gumaya menggunakan gas bumi untuk keperluan kitchen dan laundry. "Pemanfaatan gas bumi PGN memberikan efisiensi biaya energi kurang lebih 40 persen. Selain itu aspek safety yang menjadi concern operasi dari PGN sebagai bagian dari keluarga besar Pertamina Grup, menjadi salah satu pertimbangan kami memilih gas bumi," kata Rohayat selaku Chief Engineering Hotel Gumaya, dalam siaran pers, Selasa (23/7/2024).

Penggunaan pipa juga lebih terjamin pasokannya dan membantu dalam kalkulasi penggunaan energi per bulannya. Selain itu, terdapat record pemakaian gas sehingga memudahkan perhitungan preventif terkait pengeluaran untuk operasional sehari-hari. Secara tekanan gas untuk dapur dan laundry terpantau stabil. Sejauh ini kehandalan gas juga stabil.

Sambutan dan kesan positif penggunaan gas bumi PGN dari pelanggan mendorong optimisme PGN untuk menjangkau pasar komersial lebih luas lagi di Jawa Tengah. Sudah terdapat pasokan dan infrastruktur yang menunjang, PGN berharap kelancaran dalam komersialisasi maupun layanan gas untuk pelanggan. Gas bumi yang ramah lingkungan pun memiliki peran dalam mendukung green business.

Saat ini, PGN area Semarang melayani untuk 31 industri & Komersial, 29 pelanggan kecil dan satu pembangkit listrik. Volume penyerapan di pelanggan industri - komersial meningkat dari 0,5 BBTUD menjadi 3,5 BBTUD pasca integrasi Gresem, Pipa Cisem I dan pipa distribusi PGN.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pelaku usaha di kawasan industri bisa mengimpor gas alam cair (LNG) saat harga gas di dalam negeri terbilang mahal.

Kepastian itu disampaikan Airlangga saat menerima kunjungan sejumlah pentolan pengusaha yang terhimpun dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai positif rencana importasi LNG yang dijanjikan Airlangga tersebut. Sanny berharap izin impor gas alam cair itu bisa menciptakan harga gas yang lebih kompetitif untuk industri di dalam negeri nantinya.

“Supaya betul-betul ada kompetisi sehingga harganya juga nanti terbentuk sesuai dengan market untuk pertumbuhan dari industri nasional,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar saat ditemui selepas audiensi dengan Airlangga.

Sanny menuturkan, arah kebijakan pemerintah telah mencoba untuk membuka kemungkinan pasokan gas lain di luar pasokan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN. Hanya saja, Sanny menuturkan, Airlangga belum menerangkan lebih spesifik ihwal syarat yang mesti dipenuhi untuk izin impor LNG tersebut.

Belakangan, kata Sanny, PGN telah menerapkan skema kuota untuk pembelian gas pipa yang dicampur dengan LNG. Konsekuensinya, harga gas yang dipasok PGN untuk industri jauh dari ketetapan harga gas bumi tertentu (HGBT).

“Paling tidak harga US$6 per juta per British thermal unit [MMBtu] itu jangan naik lagi, sesuai HGBT,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Gas Society (IGS) meminta pemerintah cermat terkait dengan rencana penerapan wajib pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Chairman IGS Aris Mulya Azof mengatakan, kebijakan DMO 60% yang dibarengi dengan ketetapan harga khusus lewat skema harga gas bumi tertentu (HGBT) bakal berimplikasi negatif pada rencana investasi jangka panjang industri hulu minyak dan gas (migas) domestik.

“Hal tersebut tentunya akan berimplikasi terhadap rencana investasi di hulu migas yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada peningkatan produksi migas,” kata Aris saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Aris berpendapat pemerintah mesti mempertimbangkan kebijakan yang mendukung investasi jangka panjang dalam sektor hulu migas, termasuk memberikan insentif fiskal yang menarik dan memastikan kepastian hukum yang stabil.

Dengan demikian, kata dia, produksi gas Indonesia dapat meningkat kembali untuk memenuhi kebutuhan domestik dan potensi ekspor, serta memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Seperti kita ketahui bersama, daya beli konsumen di sektor hilir masih belum sesuai dengan tingkat keekonomian investasi hulu sehingga dikeluarkanlah kebijakan HGBT,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan HGBT yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, Agus menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Sementara itu, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan realisasi lifting gas bumi untuk keperluan domestik pada periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Realisasi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebagian praktisi dan pemerhati gas meminta pemerintah untuk cermat dalam menerapkan aturan kewajiban pasok atau domestic market obligation(DMO) gas sebesar 60% untuk industri dalam negeri.

Alasannya, kebijakan DMO yang dibarengi dengan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna bakal menjadi sentimen negatif bagi investasi hulu hingga midstream gas.

“Menjadi masalah besar jika diatur dalam skema HGBT. Harga khusus untuk tujuh jenis industri ini juga menimbulkan masalah bagi industri lainnya dan tuntutan HGBT yang rendah menjadi tidak menarik,” kata praktisi minyak dan gas bumi (migas) Hadi Ismoyo saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Menurut Hadi, kebijakan HGBT itu tidak menarik untuk kepentingan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Konsekuensinya, investasi eksplorasi lapangan gas menjadi tidak optimal untuk jangka panjang.

Malahan, dia menyarankan pemerintah untuk mencabut aturan HGBT apabila ingin menetapkan DMO gas 60% untuk industri domestik.

“Jika kebijakan itu dipaksakan, dengan sendirinya ekosistem di bisnis hulu tidak menarik lagi. Sedangkan di negera-negara lain, saat ini mereka terus berbenah untuk menarik banyak investor,” kata dia.

Senada, Ekonom Energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk melepas kebijakan HGBT jika ingin menerapkan aturan soal DMO gas pada KKKS.

Pri mengkhawatirkan kebijakan itu justru bakal mengoreksi rencana investasi hulu migas dalam jangka panjang.

“Itu akan memberikan sinyal yang tidak kondusif untuk investasi, baik di hulu untuk eksplorasi produksi maupun di midstream untuk pengembangan infrastruktur gas domestik,” kata Pri saat dihubungi.

Di sisi lain, kata Pri, pemerintah mestinya mendorong investasi lebih intensif pada pembangunan infrastruktur gas domestik. Dengan demikian, harga gas bisa lebih terjangkau untuk pasar domestik saat infrastruktur lebih merata di sejumlah wilayah kerja (WK) migas.

“Dengan cara itu lah mestinya pemerintah menciptakan kondisi harga gas yang sehat, bukan dengan melakukan intervensi melalui pengaturan harga dan menetapkan nominalnya secara langsung,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan kebijakan HGBT yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur sampai dengan di titik serah dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan sebagian besar produksi gas bumi saat ini telah dialokasikan untuk konsumen dalam negeri.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, serapan domestik untuk produksi gas nasional telah mencapai 3.745 juta kaki kubik per hari (MMScfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi per akhir tahun lalu.

“Prioritas pemanfaatan gas bumi Indonesia adalah untuk domestik, ditunjukkan dengan realisasi gas untuk domestik tahun 2023 sudah mencapai 68% dari keseluruhan porsi gas,” kata Kurnia saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang sekitar 900.000 sambungan rumah (SR).

Adapun, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan serapan gas sepanjang periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Serapan itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Kurnia mengatakan, lembaganya tengah meningkatkan monetisasi lapangan gas untuk mengejar produksi sampai 12 miliar kaki kubik gas per hari pada 2030 mendatang.

Pemerintah belakangan tengah berupaya mencari pembeli untuk memanfaatkan kelebihan pasokan atau oversupply gas dari sejumlah lapangan migas di Jawa Timur.

Sejumlah alternatif yang saat ini tengah dikaji, di antaranya pembangunan kilang mini gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG), compressed natural gas (CNG), hingga diarahkan untuk liquefied petroleum gas (LPG).

Selain itu, pemerintah turut mendorong tumbuhnya industri-industri baru seperti pabrik metanol yang potensial untuk menyerap kelebihan pasokan gas tersebut saat ini.

“SKK akan fokus pada upaya-upaya untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi,” kata Kurnia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri manufaktur dalam negeri.

Aturan itu turut diarahkan untuk meningkatkan persaingan harga yang lebih terbuka bagi kontraktor hulu migas, di mana lebih dari separuh lapangan produksi saat ini dipegang oleh afiliasi usaha PT Pertamina (Persero).

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Dalam RPP itu, kawasan industri diperbolehkan untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya atau tenant-nya untuk melakukan penyediaan, penyaluran dalam kawasan industri, termasuk melalui importasi,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Nantinya, kawasan industri itu bisa berbentuk konsorsium untuk membangun infrastruktur penunjang. Selanjutnya, kawasan industri itu diberi wewenang untuk melakukan impor gas dengan skema bisnis yang terbuka atau kompetitif mengikuti pasar.

“Tapi batasannya hanya boleh menyervis mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagi tenant masing-masing dan juga mendatangkan gas bumi untuk memproduksi listrik di kawasan industri,” tuturnya.

Lewat kebijakan itu, dia berharap, industri hulu gas bisa lebih sehat dan kompetitif. Situasi itu bakal membuat pasokan dan harga gas untuk industri nasional bisa lebih berkelanjutan.

“RPP gas bumi utuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Selain itu, beleid itu turut mengatur ihwal kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation) atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Adapun, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

“Ini akan ditandatangani dalam waktu dekat,” kata Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Dia menilai aturan ini terbilang krusial di tengah proyeksi peningkatan kebutuhan gas domestik untuk industri manufaktur. Dia memperkirakan kebutuhan gas untuk industri naik dua kali lipat pada 2030 mendatang jika dibandingkan dengan neraca tahun ini.

“RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan potensi penerimaan bagian negara yang hilang dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023 mencapai lebih dari US$1 miliar atau minimal sekitar Rp15,67 triliun (asumsi kurs Rp15.667 per dolar AS).

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi mengatakan, potensi hilangnya pendapatan negara itu masih hitung-hitungan awal dan perlu rekonsiliasi lanjutan.

Hilangnya pendapatan negara yang cukup besar itu dibarengi dengan pengembalian sejumlah kontrak volume dan gas ke perjanjian jual beli gas (PJBG) awal sebelum beleid HGBT terbit pertama kali lewat Kepmen ESDM No.89/2020.

“Kalau saya mencatat mungkin jumlahnya di 2023 ini bisa mencapai lebih dari US$1 miliar ada potensi penurunan penerimaan negara atau penyesuaian penerimaan negara,” kata Kurnia saat webinar, Rabu (28/2/2024).

Lewat beleid teranyar Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM/2023, HGBT tidak lagi dipatok US$6 per juta metrik british thermal unit (MMBtu). Sebagian industri saat ini mendapat penyusutan alokasi volume dan harga gas bisa di level tertinggi US$7 per MMBtu.

Secara berturut-turut, Kementerian ESDM telah mencatat pengurangan bagian negara dari program gas murah industri ini mencapai Rp29,39 triliun selama 2021 dan 2022. Bagian negara yang hilang itu turun rata-rata sebesar 46,81% selama dua periode program itu berjalan.

Kendati demikian, Kurnia menerangkan, serapan HGBT sepanjang 2023 telah naik ke level sekitar 96%. Artinya, ada peningkatan penerima insentif gas murah itu yang cukup signifikan dibandingkan penyaluran 2021 dan 2022.

Sepanjang 2021, jumlah penyerahan harian pasokan gas bumi untuk sektor industri sebesar 87,06% dari alokasi saat itu 1.241,01 BBtud, sementara penyaluran gas pada 2022 melorot ke level 81,38% dari alokasi volume sebesar 1.253,81 BBtud.