Jakarta -

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Chery Motor Indonesia agar meningkatkan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Omoda 5 dari 40% menjadi 60%. Hal itu diungkapkan Agus saat memberi sambutan di acara First Export Chery Indonesia di Cikarang Dry Port, Bekasi, Jumat (1/11/2024).

"First export launch by Chery Indonesia merupakan momen penting dalam meningkatkan kontribusi industri otomotif nasional di pasar global. Pemerintah memberi apresiasi kepada Chery Motor Indonesia terhadap pencapaian terbaru melalui ekspor Omoda 5 yang merupakan produk mobil dengan setir kiri menuju pasar Vietnam," terang Agus dalam sambutannya.

Diketahui, pada tahap awal pengiriman, Chery mengekspor sebanyak 120 unit Omoda 5 ke Vietnam. Setelahnya, Chery menargetkan mengapalkan 500 unit Omoda 5 setiap bulannya ke negeri naga biru. Pada tahun pertama, Chery menargetkan bisa mengekspor sebanyak 5.000 unit Omoda 5 ke Vietnam.

Agus juga berharap Chery bisa memperluas pasar ekspornya ke negara-negara lain, seperti Australia, maupun di negara-negara Afrika. Tak kalah penting, Agus mempunyai harapan agar Chery Indonesia bisa meningkatkan kandungan lokal produknya.

"Bukan hanya pasar-pasar tradisional di Asean, tapi bisa mengembangkan sayap atau pasar ekspor di negara-negara atau kawasan-kawasan lain luar Asean seperti Australia, yang saya tidak tahu seberapa besar operasional yang ada di Afrika untuk Chery dan saya kira itu juga menjadi salah satu potensi market yang bisa kita kirim dari Indonesia ke Afrika," tambah Agus.

"Catatannya untuk Chery bahwa Omoda 5 ini memiliki TKDN masih 40% dan harapan kami harapan pemerintah, yang 40% itu angka yang relatif masih, bagi pandangan kami masih bisa ditingkatkan. Dan oleh sebab itu harus dicari segera mungkin kiat-kiat atau cara untuk meningkatkan nilai TKDN. Sesuai dari produk-produk yang dihasilkan oleh Chery termasuk produk impornya meningkat ke angka 60%. Nanti dari kantor kami bisa melakukan bimbingan atau pengawalan agar nilai TKDN Chery bisa 60% dan kami harapkan bisa melibatkan sebanyak-banyaknya industri kecil, industri menengah supaya menjadi bagian dari supply chain Chery itu sendiri," terang Agus.

Pada kesempatan yang sama, Executive Vice President of Chery International Chen Chunqing mengatakan, ke depannya Chery akan mengakselerasi TKDN produk mobilnya sesuai permintaan pemerintah.

"Seperti pernah dikatakan Chairman of Chery Holding Group Yin Tongyue, 'in somewhere, for somewhere'. Artinya, kita sudah di mana, kita harus berkontribusi untuk wilayah mana. Jadi 40% minimal (TKDN) kita sudah capai. Ke depannya, kita pasti akan akselerasi lokalisasi di Indonesia," bilang Chen.

(lua/riar)

JAKARTA, investor.id – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah akan segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, setelah perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan perintah kepadanya dan kementerian terkait untuk mengkaji opsi-opsi penyelamatan tersebut.

“Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," ujar Agus Gumiwang kepada wartawan, Jumat (25/10/2024).

Agus menjelaskan, prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK). Penyelamatan karyawan emiten bersandi SRIL tersebut akan dilakukan dalam waktu secepatnya.

“Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan,” pungkas Agus.

Sebelumnya, PT. Sritex dinyatakan pailit berdasarkan hasil sidang PN Semarang pada perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Putusan pailit tersebut berimbas pada kemungkinan PHK pada belasan ribu karyawan Sritex. Terkait hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja telah meminta agar Sritex tidak langsung melakukan PHK.

“Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerja-nya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” ujar Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) di Jakarta, (25/10/2024).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa produsen iPhone 16, Apple Inc masih belum mendapatkan sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai syarat untuk bisa menjual produk terbarunya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu realisasi komitmen investasi Apple sebesar Rp1,71 triliun. Adapun, yang sudah terealisasi sebesar Rp1,48 triliun.

"Kalau ada iPhone 16 yang beroperasi dan bisa beroperasi di Indonesia, artinya dia boleh saya sampaikan ilegal. Laporkan kepada kami, karena kami belum mengeluarkan izin," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Terlebih, dia menegaskan bahwa pihaknya belum menerbitkan izin International Mobile Equipment Identity (IMEI) untuk iPhone 16. Artinya, produk iPhone 16 yang beroperasi saat ini merupakan produk ilegal.

"IMEI hanya ada tiga tempat yang bisa keluarkan IMEI, kita [Kemenperin], bea cukai dan Kominfo," ujarnya.

Dia menerangkan, IMEI yang dikeluarkan Kominfo hanya untuk layanan untuk kepentingan diplomat. Selain dari tiga lembaga tersebut, maka operasional produk tersebut dipertanyakan.

"Kami belum mengeluarkan izin edarnya. Dan yang saya sampaikan, mereka masih harus merealisasikan komitmen yang mereka sudah sepakati antara kami, dengan mereka. Jadi itu pasti ilegal, itu pasti IMEI-nya itu tidak keluar dari jalur kami," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, untuk dapat memperjualbelikan barang yang sepenuhnya diimpor, maka produk tersebut harus memenuhi sertifikasi TKDN.

"iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut,".

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 29/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri, Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet, pemerintah memberikan kemudahan skema untuk mencapai syarat TKDN, pertama yakni pembuatan produk dalam negeri yang dinilai paling ideal.

Kedua, skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Ketiga, skema inovasi di dalam negeri. Agus menuturkan, dari ketiga skema tersebut Apple selaku produsen iPhone memilih skema ketiga yaitu inovasi.

"Padahal kita sudah memberikan fleksibilitas, perusahaan bisa menggunakan tiga skema, bisa memilih tiga skema," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap sejumlah kebijakan strategis untuk industri yang akan dilakukan dengan cepat dan menjadi fokus dalam 100 hari pertama kerja usai pelantikan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan pertama yang diusulkan kepada Prabowo yakni terkait pengesahan kebijakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sebelumnya telah disetujui pada pemerintahan Joko Widodo.

"Untuk pertama kali dokumen yang saya tandatangani sebagai menteri kemarin yaitu mengusulkan kembali kepada Pak Presiden berkaitan dengan penetapan regulasi RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Agus menerangkan bahwa surat usulan RPP Gas Bumi tersebut juga telah dikirimkan kepada Prabowo agar dapat berkenan mengesahkannya. Pasalnya, beleid tersebut dinilai sangat menopang kebutuhan gas untuk pembangunan industri manufaktur.

Tak hanya itu, di RPP Gas Bumi juga akan mengatur gas untuk kebutuhan energi, termasuk listrik. Dalam hal ini dia juga menyebutkan terkait keberlanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah US$6 - US$6,5 per MMbtu.

"Kalau RPP tadi disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo, itu akan jadi game changer, itu saya kira program HGBT tidak diperlukan lagi, karena semuanya sudah diatur secara rigid di RPP tersebut, itu sudah menjamin," jelasnya.

Bahkan, dia mengatakan, dengan beleid itu juga tidak hanya tujuh subsektor industri yang mendapatkan HGBT sebagaimana saat ini diterapkan untuk industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, dan sarung tangan karet.

"Kemenperin pada dasarnya pembina seluruh sektor manufaktur, jadi no one left behind," tuturnya.

Di sisi lain, Agus juga kembali mengusulkan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Pengaturan Impor. Beleid yang merelaksasi sejumlah komoditas itu belakangan dinilai menjadi biang kerok penurunan Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur nasional.

Dia menegaskan bahwa Kemenperin tidak antiimpor. Namun, justru memastikan bahwa impor berkaitan dengan bahan baku dan barang antara dipermudah untuk kebutuhan produksi.

"Long away kita juga harus mengupayakan agar bahan baku bisa diproduksi dalam negeri, produk antara itu juga bisa kita dapatkan atau dipoduksi industri dalam negeri sendiri sehingga kita tidak tergantung dari supply dan impor yang kita bisa menyentuh supply chain bagi kebutuhan dunia dari Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Agus juga tengah mendorong pemindahan pelabuhan impor ke wilayah timur Indonesia. Adapun, terdapat delapan komoditas yang akan menjadi sasaran kebijakan ini yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, alas kaki, katup, dan obat tradisional.

"Ini yang akan kami fokus untuk kebijakan pemerintah kabinet merah putih untuk menetapkan entry point di timur Indonesia, di Sorong, Belitung, dan Kupang," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap harapan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikannya tugas sebagai menteri perindustrian (menperin) dalam 5 tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Agus juga merupakan menteri perindustrian di era pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024.

"Jadi, sekarang ekspektasi dari Bapak Presiden juga ketika memberikan arahan kepada saya, 'Karena kamu lanjut maka saya berharap sektor manufaktur bisa terbang tinggi'," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Hal ini disampaikan Agus dalam agenda ramah tamah bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dengan pelaku usaha industri hingga anggota DPR RI yang menaungi industri.

Dia optimistis pekerjaan rumah industri manufaktur dapat ditangani bersama dengan hadirnya Wamenperin Faisol Riza. Pasalnya, Faisal dinilai telah memahami tantangan dan kekuatan manufaktur lantaran dia pernah menjadi ketua Komisi VI DPR RI yang menangani industri.

"Saya yakin bahwa beliau paham betul sehingga kehadiran beliau di Kemenperin sebagai wamenperin saya kira seperti manufaktur akan menjadi nilai tambah bagi Kemenperin dan juga insyaallah bagi para pelaku usaha, para pelaku industri itu sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti pesan dari Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa Indonesia harus berani untuk mengakui kelemahan.

Dalam hal ini, Agus menuturkan bahwa pihaknya selalu menerapkan 'belanja masalah' kepada para pelaku usaha. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan perbaikan.

"Belanja masalah karena kita tidak boleh takut mengakui bahwa kita ada masalah, kalau kita takut mengakui ada masalah kita tidak bisa memperbaiki diri, tapi once kita paham masalah yang kita hadapi maka kita bisa memperbaiki diri kita sendiri," jelasnya.

Di sisi lain, Agus menuturkan, terkait perubahan dari kepemimpinan di Kementerian Perindustrian untuk menyesuaikan dengan masalah industri yang ada.

"Jadi di kantor ini nanti dalam kepemimpinan kami 5 tahun itu akan ada perbedaan dari 5 tahun sebelumnya, tapi perbedaan itu semaunya akan didasari dari kebutuhan, dari masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan," jelasnya.

Dia pun mengajak pelaku usaha industri untuk bersama-sama berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 7%-8%. Target tersebut juga akan mendorong dunia usaha untuk tumbuh.

"Jadi, ini komitmen kita it's a win-win kita punya komitmen 7%-8%, 2-3 tahun ke depan sehingga semua komponen bangsa ini, semua stakeholders akan menang akan merasakan dari pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendapatkan tugas perdana dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas hilirisasi industri dari seluruh komoditas.

Agus kembali dipercaya untuk menjadi menteri perindustrian dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Sebelumnya, Agus menjadi menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

“Arahan dari Pak Presiden bahwa perhatian pada hilirisasi, bukan hanya beberapa komoditas saja tapi seluruh komoditas menciptakan nilai tambah,” kata Agus di Kompleks Istana Kepresidenan usai pelantikan Kabinet Merah Putih, Senin (21/10/2024).

Program hilirisasi merupakan kebijakan lanjutan yang juga telah digencarkan di era Jokowi. Hilirisasi dinilai dapat menjadi jalan untuk pengembangan industri pengolahan, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk industri.

Dalam hal ini, Agus akan membuat roadmap atau peta jalan dalam 3 tahun ke depan terkait hilirisasi, sekaligus memperkuat industri manufaktur. Upaya ini dinilai dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan berkisar 7%—8%.

“Kami akan membuat roadmap untuk sebagai bentuk dukungan dari sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7%—8% itu kita akan buat roadmap-nya dalam 3 tahun ke depan,” ujarnya.

Agus menegaskan tidak ada sektor spesifik di industri pengolahan atau manufaktur. Jika dilihat dalam rencana Kemenperin, pihaknya akan fokus pada program Making Indonesia 4.0 yang menyasar 5+2 sektor prioritas, mencakup elektronik, tekstil, kimia, otomotif, alat kesehatan, hingga pharmaceutical.

“Kalau ditanya fokusnya apa kalau kita perhatikan dalam program Making Indonesian 4.0 kita punya 5+2 sektor yang jadi prioritas kita,” tuturnya.

Industri tersebut diprioritaskan lantaran paling banyak menyerap tenaga kerja. Agus juga tak menampik potensi pemberian insentif untuk industri manufaktur prioritas.

Lebih lanjut, Agus menekankan bahwa dalam konteks pembangunan hilirisasi industri tidak lagi hanya fokus pada mineral, tetapi juga ke bidang lain termasuk industri agro atau pertanian.

“Kita punya keberhasilan hilirisasi kelapa sawit misalnya one of the best suatu sucesorry yang harus kita kembangkan ke luar sektor-sektor lain kelapa sawit,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Politikus partai Golongan Karya (Golkar) Agus Gumiwang Kartasasmita kembali mendapat amanah sebagai menteri perindustrian (menperin) pada masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo resmi menunjuk Agus sebagai menperin periode 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Negara. Politikus Partai Golkar itu telah mengemban tugas sebagai menperin pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (2019-2024).

Sebelum menjadi menperin, Agus juga sempat dipercaya untuk menjadi menteri sosial pada 2018 menggantikan posisi Idrus Marham yang terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau-1.

Karir Agus dalam dunia usaha dan politik mengikuti jejak sang Ayah, Ginandjar Kartasasmita di Partai Golkar dan menjadi bagian dari kabinet menteri pada pemerintahan Soeharto.

Dikutip dari laman resmi profil nya, Agus Gumiwang Kartasasmita lahir di Jakarta pada 3 Januari 1969 sebagai anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Ginandjar Kartasasmita dan Yultin Harlotina.

Dalam bidang pendidikan, Agus mengawali sekolah di SD Pangudi Luhur (1975-1981), lalu melanjutkan ke SMP Pangudi Luhur (1981-1984) dan SMA Kanisius (1984-1985). Setelah itu, ia menempuh pendidikan di luar negeri, di Knox High School, New York (1985-1986) dan Williston Northampton High School (1986-1987).

Agus kemudian kuliah di Northeastern University (1987-1991) dan mendapatkan gelar Bachelor of Science Commercial and Industrial Economic di Pacific Western University, California, AS (1991-1994). Setelah kembali ke Indonesia, dia meraih gelar S2 di Universitas Pasundan (2007-2009) dan melanjutkan studi S3 di Universitas Padjadjaran (2010-2014).

Pada September 2024 lalu, Agus menerima gelar Doktor Kehormatan atau Honoris Causa dari Hiroshima University, Jepang. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi dalam pembangunan sektor industri.

Pendidikan yang kuat menjadi bekal Agus dalam berkarier di dunia profesional dan politik. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Agumar Eka (1994-1999) dan Komisaris PT Asiana Lintas Development sejak 2012 hingga kini.

Di politik, Agus mengawali kariernya di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai wakil sekjen DPP AMPI (1994-1999) dan juga aktif di Generasi Muda Ormas MKGR, menjabat Sekretaris Jenderal (1996-2001). Karier politiknya terus berkembang setelah bergabung dengan Partai Golkar.

Agus memulai karier di pemerintahan sebagai anggota MPR RI (1998-1999, 1999-2004) dan terpilih kembali sebagai anggota DPR/MPR RI untuk periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun, pada 24 Agustus 2018, ia dilantik menjadi Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham. Pada periode 2019-2024, Agus dipercaya sebagai Menteri Perindustrian.

Harta Kekayaan Agus Gumiwang

Dikutip dari laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), Agus melaporkan hartanya pada 2023 yang tercatat mencapai Rp197,53 miliar.

Adapun, kekayaannya tersebut mencakup berbagai aset yang terdiri dari 10 bidang tanah dan bangunan di berbagai lokasi, termasuk Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bogor, dan Gianyar, Bali, yang merupakan hasil pribadi senilai Rp64,68 miliar.

Dia juga memiliki kendaraan berupa Mitsubishi PJ SP24LDAKAR-H4X4 tahun 2019 senilai Rp400 juta dan Toyota BZ4X tahun 2022 seharga Rp1 miliar dari hasil pribadi sehingga total Rp1,45 miliar.

Harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp12,3 miliar, surat berharga bernilai Rp21 miliar, serta harta lainnya mencapai Rp176 miliar. Agus memiliki kas dan setara kas sebesar Rp10,9 miliar

Di sisi lain, Agus melaporkan utang sebesar Rp89,07 miliar sehingga total kekayaannya setelah dikurangi utang adalah Rp197,53 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai kewajiban pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Permenperin tersebut diluncurkan pada Senin (14/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri di Indonesia.

Hal tersebut oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang diadakan di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ujar Andi.

Andi menjelaskan bahwa dalam Permenperin tersebut, ditetapkan target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan kewajiban pemberlakuan SNI.

Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) ditunjuk sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI.

Selain itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian juga akan berperan dalam menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

"Kemenperin menunjuk LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib. Kami juga mengawasi apakah LPK tersebut sudah melaksanakan mandat yang telah kami berikan kepada mereka," jelas Andi.

"Jadi kami memberikan mandat, kemudian kami juga mengawasi, dan nanti apabila ada LPK yang tidak sesuai mungkin kelupaan administrasi, mungkin kesalahan prosedur, nanti Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri akan mengingatkan dengan tim," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesalahan minor dalam pelaksanaan, hal itu bisa diperbaiki. Namun, jika kesalahan tersebut bersifat mayor atau mengarah pada tindak pidana, akan ada potensi sanksi lebih lanjut.

"Kalau memang penemuannya minor, mungkin bisa diperbaiki tapi kalau major atau mengarah pada tim tindak pidana mungkin nanti juga akan menggandeng mitra dari penegak hukum," tambah Andi.

Berikut rincian 16 Permenperin soal SNI tersebut:
1. Permenperin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib.
2. Permenperin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib.
3. Permenperin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib.
4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Konstruksi Secara Wajib.
5. Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib.
6. Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.
7. Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.
8. Permenperin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib.
9. Permenperin Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib.
10. Permenperin Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib.
11. Permenperin Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib.
12. Permenperin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elasformer Secara Wajib.
13. Permenperin Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pelindung Diri Sepatu Pengaman Secara Wajib.
14. Permenperin Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib.
15. Permenperin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib.
16. Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai kewajiban pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Permenperin tersebut diluncurkan pada Senin (14/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri di Indonesia.

Hal tersebut oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang diadakan di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ujar Andi.

Andi menjelaskan bahwa dalam Permenperin tersebut, ditetapkan target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan kewajiban pemberlakuan SNI.

Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) ditunjuk sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI.

Selain itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian juga akan berperan dalam menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

"Kemenperin menunjuk LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib. Kami juga mengawasi apakah LPK tersebut sudah melaksanakan mandat yang telah kami berikan kepada mereka," jelas Andi.

"Jadi kami memberikan mandat, kemudian kami juga mengawasi, dan nanti apabila ada LPK yang tidak sesuai mungkin kelupaan administrasi, mungkin kesalahan prosedur, nanti Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri akan mengingatkan dengan tim," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesalahan minor dalam pelaksanaan, hal itu bisa diperbaiki. Namun, jika kesalahan tersebut bersifat mayor atau mengarah pada tindak pidana, akan ada potensi sanksi lebih lanjut.

"Kalau memang penemuannya minor, mungkin bisa diperbaiki tapi kalau major atau mengarah pada tim tindak pidana mungkin nanti juga akan menggandeng mitra dari penegak hukum," tambah Andi.

Berikut rincian 16 Permenperin soal SNI tersebut:
1. Permenperin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib.
2. Permenperin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib.
3. Permenperin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib.
4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Konstruksi Secara Wajib.
5. Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib.
6. Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.
7. Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.
8. Permenperin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib.
9. Permenperin Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib.
10. Permenperin Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib.
11. Permenperin Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib.
12. Permenperin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elasformer Secara Wajib.
13. Permenperin Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pelindung Diri Sepatu Pengaman Secara Wajib.
14. Permenperin Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib.
15. Permenperin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib.
16. Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta agar 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) mengenai kewajiban pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk berbagai produk industri segera diterapkan.

Permenperin tersebut diluncurkan pada Senin (14/10/2024) dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk industri di Indonesia.

Hal tersebut oleh Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin, Andi Rizaldi, dalam sosialisasi yang diadakan di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Bapak Menperin memberikan arahan bahwa peluncuran Peraturan Menperin ini harus segera dilaksanakan, harus segera diselesaikan, sesuai dengan target dari Peraturan Menperin Nomor 45 tahun 2022 tentang Standarisasi Industri," ujar Andi.

Andi menjelaskan bahwa dalam Permenperin tersebut, ditetapkan target waktu paling lambat dua tahun untuk penerapan kewajiban pemberlakuan SNI.

Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) ditunjuk sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI.

Selain itu, Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian juga akan berperan dalam menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

"Kemenperin menunjuk LPK dalam rangka pemberlakuan SNI wajib. Kami juga mengawasi apakah LPK tersebut sudah melaksanakan mandat yang telah kami berikan kepada mereka," jelas Andi.

"Jadi kami memberikan mandat, kemudian kami juga mengawasi, dan nanti apabila ada LPK yang tidak sesuai mungkin kelupaan administrasi, mungkin kesalahan prosedur, nanti Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri akan mengingatkan dengan tim," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa jika terdapat kesalahan minor dalam pelaksanaan, hal itu bisa diperbaiki. Namun, jika kesalahan tersebut bersifat mayor atau mengarah pada tindak pidana, akan ada potensi sanksi lebih lanjut.

"Kalau memang penemuannya minor, mungkin bisa diperbaiki tapi kalau major atau mengarah pada tim tindak pidana mungkin nanti juga akan menggandeng mitra dari penegak hukum," tambah Andi.

Berikut rincian 16 Permenperin soal SNI tersebut:
1. Permenperin Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kaca Isolasi Secara Wajib.
2. Permenperin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kalsium Karbida Secara Wajib.
3. Permenperin Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara, dan Tahan Api dari Mineral Wool Secara Wajib.
4. Permenperin Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kawat Baja Beton Pratekan untuk Konstruksi Secara Wajib.
5. Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG Secara Wajib.
6. Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel Secara Wajib.
7. Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas Secara Wajib.
8. Permenperin Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Seng Oksida Gas Secara Wajib.
9. Permenperin Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Aluminium Sulfat Secara Wajib.
10. Permenperin Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Sodium Tripolifosfat Mutu Teknis Secara Wajib.
11. Permenperin Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Semen Secara Wajib.
12. Permenperin Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Selang Termoplastik Elasformer Secara Wajib.
13. Permenperin Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pelindung Diri Sepatu Pengaman Secara Wajib.
14. Permenperin Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemeliharaan Tanaman Sprayer Gendong Secara Wajib.
15. Permenperin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Regulator Gas LPG Secara Wajib.
16. Permenperin Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Ubin Keramik Secara Wajib.

Apple buka suara soal nasib iPhone 16 Series di Indonesia usai ramai beredar kabar ketidakjelasan perilisan ponsel teranyar Apple di Tanah Air.

"Kami memiliki komitmen yang besar terhadap Indonesia dan sangat antusias untuk segera menghadirkan produk-produk terbaru kami, termasuk rangkaian iPhone 16, kepada para pelanggan," ujar pihak Apple kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/10).

Dalam pernyataannya, Apple juga menyinggung soal investasi yang mereka tanam untuk mendukung berbagai pihak di Indonesia.

"Kami bangga telah melakukan investasi yang signifikan dan terus bertumbuh, yang kami berikan demi mendukung wirausahawan, kreator, dan ekosistem pengembang yang penuh dengan semangat di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.

Ketidakjelasan peluncuran iPhone 16 Series muncul karena perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ini tak kunjung memperpanjang sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan alasan produk terbaru iPhone 16 belum bisa dijual secara resmi di Indonesia, karena Apple belum memunhi TKDN 40 persen yang diatur pemerintah.

"iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut," ujar Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10), dikutip Detik Finance.

Regulasi TKDN tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN untuk produk seluler, komputer genggam, dan komputer tablet.

Menurut Agus, pemerintah memberi kemudahan kepada perusahaan melalui tiga skema pemenuhan TKDN, yakni skema manufaktur, aplikasi, dan inovasi. Apple diketahui memilih menggunakan skema inovasi, meski Agus menilai skema manufaktur lebih ideal.

"Perusahaan bisa menggunakan tiga skema bisa memilih tiga skema. Yang pertama yaitu skema manufaktur, yaitu pembuatan produk dalam negeri. Ini sebetulnya yang paling ideal untuk kita. yang kedua skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Yang ketiga skema inovasi di dalam negeri. dari tiga skema ini Apple memilih skema yang ketiga yaitu inovasi," tuturnya.

Selain itu, Agus mengatakan sertifikat TKDN Apple telah habis masa berlakunya, dan kini harus diperpanjang.

Namun, proses perpanjangan ini terhambat karena Apple belum memenuhi total komitmen investasi mereka sebesar Rp1,71 triliun.

Menurut Agus, investasi Apple saat ini baru sebesar Rp1,48 triliun yang direalisasikan, sehingga masih ada kekurangan Rp240 miliar.

"Proses perpanjangan sertifikat TKDN masih menunggu tambahan realisasi investasi dari Apple karena realisasi investasi Apple baru tercatat Rp 1,48 triliun relatif kecil ya dibandingkan dengan produk-produk yang mereka datangkan ke Indonesia dari komitmen dari komitmen antara Apple dan pemerintah yaitu Rp 1,71 triliun," terang Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan izin penjualan iPhone 16 di Tanah Air akan langsung diberikan begitu Apple memenuhi sisa komitmen investasinya.

"Once mereka memegang komitmen itu kita akan keluarkan izin untuk mereka jual iPhone 16," tandasnya.

Jakarta – Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita baru saja resmi menerima gelar doktor honoris causa/ doktor kehormatan dari Hiroshima University, Jepang. Universitas yang diketahui sebagai sekolah tinggi para periset termasuk periset otomotif dunia itu, memberikan gelar Doktor kehormatan kepada Menperin pada 24 September 2024 di Jepang.

Diketahui, Hiroshima University merupakan universitas riset nasional Jepang yang didirikan pada tahun 1929 dan saat ini menjadi salah satu universitas negeri terbaik di Jepang. Bagi Agus Gumiwang, pemberian gelar doktor kehormatan dari kampus bergengsi di Jepang ini tentu menjadi sebuah prestasi yang membanggakan.

Atas hal ini, Agus juga tak henti mengucap syukur dan rasa terima kasihnya untuk segenap sivitas akademika Hiroshima University. "Ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya. Salah satu kampus terbaik di Jepang, bahkan dunia, memberikan apresiasi kepada saya dengan anugerah gelar Doktor Honoris Causa," ucap Agus Gumiwang.
Atas pencapaian ini, Dr Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si ke depan akan terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi khalayak luas. Sebagai Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita juga terus mendukung sektor otomotif termasuk juga industri modifikasi yang disebutnya menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar melalui penjualan produk aftermarket.

Baca Juga: Tahun Depan, MG Sudah Siapkan 1 Model SUV Baru

Salah satu dukungan kuatnya terhadap pertumbuhan industri kreatif, beliau selalu hadir di ajang ekspo modifikasi dan lifestyle terbesar se-Asia Tenggara, Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) Saat pembukaan acara IMX 2023 tahun lalu, Agus mengatakan bahwa saat ini industri otomotif, termasuk modifikasi sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Pasalnya, sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan negara.

"Dapat disebutkan pembinaan sektor otomotif, baik kinerja ekspor CBU maupun CKD berjalan di arah yang tepat. Seperti yang sempat disampaikan industri otomotif termasuk subsektor yang sangat penting karena di dalamnya terdapat ekosistem yang sangat kompleks, termasuk modifikasi," lanjut Menperin.

Selain itu, Agus juga berjanji mengusahakan kemudahan untuk kendaraan modifikassi dalam sertifikasi laik jalan. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi stimulis bertumbuhnya industri modifikasi di Indonesia.

NMAA turut bangga atas pencapaian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita. “Kami atas nama asosiasi NMAA mengucapkan selamat dan bangga atas diterimanya gelar Doktor Honoris Causa oleh Pak Menteri, ini merupakan salah satu bentuk pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan industri Indonesia salah satunya industry modifikasi," terang Andre Mulyadi, selaku Founder NMAA sekaligus Project Director IMX.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)