Bisnis.com, BANDUNG--Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas enam raperda.

"Rencananya, pada November mendatang, Kami akan membentuk 4 Pansus untuk membahas enam raperda," ujar Ketua Papemberda DPRD Kota Bandung Dudy Himawan, Jumat (18/10/2024).

Dudy mengatakan dari enam raperda yang akan dibahas dalam waktu dekat, lima diantaranya merupakan usulan eksekutif dan satu lainnya merupakan usulan dari legislatif.

Raperda yang merupakan usulan legislatif adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

"Pansusnya akan dibentuk November, rencananya akan dibahas lagi di bamus, sebagai laporan bahwa kami ada kewajiban menyelesaikan program yang harus diselesaikan," terangnya.

Keenam raperda ini merupakan raperda yang sudah terprogramkan pada 2023, dan memang harus dibahas pada 2024. Karena pada 2025, sudah ada beberapa raperda lagi yang harus dibahas.

"Tahun 2025 ada sekitar 12 raperda lagi yang akan dibahas, di luar raperda APBD. Ya mungkin pada akhirnya nanti raperda yang dibahas sekitar 13-15," tuturnya.

Menurut Dudy, setelah pansus dibentuk ada waktu satu tahun untuk membahas raperda, dan jika pansus membahas peraturan DPRD punya waktu enam bulan untuk membahasnya.

Meski demikian, Dudy mengatakan, Bapemperda sendiri berharap ke enam raperda ini bisa selesai dibahas dalam tiga bulan.

"Kita kan punya raperda lagi yang akan dibahas di tahun 2025. Jadi lebih baik raperda yang enam ini bisa segera selesai. Agar pembahasan raperda tidak bertumpuk nantinya," terang Dudy.

Meski ditarget selesai dalam waktu yang relatif cepat, pihaknya yakin tidak akan mengurangi kualitas pembahasan. Selain itu, target itu hanya merupakan target Bapemberda yang akan dilaporkan dalam rapat Bamus.

"Implementasinya nanti, sangat bergantung dinamika saat membahas raperda," tambahnya.

Disinggung mengenai rekomendasi Kemendagri atas raperda ini, Dudy mengatakan, sebelum diagendakan menjadi raperda, pemkot Bandung sudah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Kemendagrimengenai raperda yanng akan dibahas.

Adapub Raperda yang akan dibahas yakni:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 – 2035.

Bisnis.com, BANDUNG -- Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya minta Pemkot Bandung agar lebih gencar mensosialisasikan Perda yang sudah ditetapkan agar diketahui masyarakat.

"Perda Kota Bandung yang sudah disahkan lima tahun terakhir priode 2019-2024, dalam pengawasan penegakan Perda dan sosialisasinya dirasakan masih sangat kurang dan harus ditingkatkan," ujar Edwin, Rabu (16/10/2024).

Menurut Edwin, kurangnya sosialisasi dan pengawasan terkait Perda terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Perda.

"Warga yang tertangkap melanggar Perda kebanyakan beralasan tidak tahu ada larangan yang diatur Perda," ujar politisi Partai Golkar ini.

Salah satunya, Edwin menyebutkan misalnya masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah ada Perda tentang sanksi membuang sampah sembarangan.

"Warga masih banyak buang sampah sembarangan ini menunjukkan warga masih belum tahu mengenai saksi yang diberikan jika melakukan pelanggaran atas perda tersebut," jelasnya.

Selain itu, lanjut Edwin, banyak warga yang mengalihkan fungsi kawasan, sehingga sekarang banyak kawasan perumahan yang berubah menjadi kawasan usaha atau perkantoran.

"Hal ini menunjukkan warga belum paham mengenai perda tata ruang kota, padahal sanksi cukup berat," tuturnya.

Edwin mengatakan Perda yang sangat kurang pengawasan dan sosialisasi juga adalah Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang sekarang masih banyak pelanggaran.

"Banyak orang yang masih merokok di ruang publik, seperti di perkantoran, pusat perbelanjaan dan bahkan kendaraan umum. Bahkan mungkin masih banyak ASN atau Satpol PP nya yang juga merokok sembarangan. Khusus masalah rokok ini saya minta sebaiknya ASN dan anggota Satpol PP supaya tidak ada yang merokok.. akan lebih baik, karena biar jadi contoh," katanya.

Edwin mengaku, saat melakukan sosialisasi perda (Sosper), masih banyak warga yang tidak tahu mengenai produk hukum yang dihasilkan DPRD Kota Bandung dan Pemkot Bandung.

Semestinya, lanjut Edwin pihak eksekutif melakukan sosialisasi lebih gencar dan lebih masif. Libatkan kewilayahan, seperti kecamatan, kelurahan, ketua RT, RW dan Ketua LPM misalnya

"Setidaknya, sampaikan perda kepada para pupuhu seperti ketua RT, ketua RW, PKK dan LPM, nanti mereka yang menyampaikan kepada warga, " katanya.

Menurut Edwin, selama lima tahun masa jabatan DPRD Kota Bandung Periode 2019-2023, sudah menghasilkan kira-kira 57 Perda.

Perda yang sudah ditetapka.tahun 2019 menghasilkan 15 Perda tahun 2020 menghasilkan 9 perda.
"Tahun 2020 hanya menghasilkan 9 Perda, karena dalam masa pandemi cocid-19," jelasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2021 menghasilkan 13 perda. Tahun 2022 menghasilkan 7 Perda dan 2023 menghasilkan 13 perda.

"Dari 57 perda ini, 56 diantaranya adalah Perda yang diusulkan eksekutif dan Satu plPerda yang diusulkan legislatif, " jelasnya.

Edwin menegaskan,Perda yang sudah disahkan merupakan Perda yang baik untuk warga Kota Bandung karena sudah melewati berbagai pembahasan dan kajian akademis.

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPRD Kota Bandung, Yudi Cahyadi (YC), Jumat (27/9/2024). YC merupakan tersangka terkait pengembangan perkara suap program Bandung Smart City.

Sebelumnya, KPK telah menahan terlebih dahulu anggota DPRD Kota Bandung Riantono (RI); Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha (AH); anggota DPRD Kota Bandung (2019-2024), Ferry Cahyadi (FCR); dan eks Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna (ES), pada Kamis (26/9/2024). 

“Penyidik KPK melakukan penahanan terhadap tersangka YC selaku anggota DPRD Kota Bandung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Tessa menyebut, keterkaitan Yudi dengan kasus tersebut yakni dalam fungsi dan kewenangannya selaku anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024.

Penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka merupakan tindak lanjut atas fakta-fakta baru yang didapat pada proses penyidikan maupun persidangan kasus dugaan suap Bandung Smart City yang sebelumnya menjerat eks Wali Kota Bandung, Yana Mulyana (YM) dan kawan-kawan.

“Terkait kebutuhan penyidikan, tersangka ditahan oleh penyidik untuk 20 hari pertama terhitung mulai 27 September 2024 sampai 16 Oktober 2024 di rutan (rumah tahanan negara) KPK,” ujar Tessa.

Diketahui, KPK melakukan pengembangan atas kasus dugaan suap pengadaan CCTV Bandung Smart City yang menjerat mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Lewat pengembangan ini, lembaga antikorupsi itu telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK telah menjebloskan Yana Mulyana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin. Dia telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim dalam kasus korupsi terkait program Bandung Smart City.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News