Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut masih dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"PPN masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi itu kita masih akan ada pembahasan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Untuk diketahui, sejatinya pemerintah hanya memiliki dua bulan lagi untuk memutuskan kebijakan penyesuaian tarif PPN tersebut.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif PPN dari yang berlaku saat ini 11% menjadi 12% dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, belum lama ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga saat ini Presiden Prabowo Subianto belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025.

Padahal, pemerintah hanya memiliki waktu dua bulan lagi untuk memutuskan kebijakan penyesuaian tarif PPN tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembahasan tarif PPN juga tidak dibahas dalam pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

"Nanti kita lihat. Enggak-enggak (ada di bahas di pembekalan)," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (28/10).

Untuk diketahui, dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif PPN dari yang berlaku saat ini 11% menjadi 12% dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, belum lama ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa 92% kelas menengah ingin Presiden Prabowo Subianto membatalkan atau merevisi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% pada tahun depan.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menanyakan kepada kelas menengah: apa saja kebijakan pemerintahan Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus dibatalkan, direvisi, atau dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran?

Hasilnya, kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025 menjadi yang paling banyak ditolak. Kenaikan PPN itu sendiri sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"49% mengatakan sebaiknya dibatalkan, 43% direvisi [total 92%], dan hanya 7% yang meminta dilanjutkan Pak Prabowo," kata Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Di posisi kedua, pembangunan infrastruktur menjadi peringkat kedua yang paling banyak ditolak. Perinciannya: 34% meminta untuk dibatalkan, 47% meminta untuk direvisi, dan hanya 19% meminta untuk dilanjutkan.

"Karena pembangunan infrastruktur itu memangkas untuk kesejahteraan sosial untuk kelas menengah; subsidi, bantuan sosial barang kali," jelas Yuswohady.

Lalu, diperingkat ketiga, kelas menengah menolak kebijakan penghapusan kelas BPJS. Perinciannya: 32% minta dibatalkan, 45% minta direvisi, dan hanya 23% minta dilanjutkan.

Sebaliknya, hanya ada dua kebijakan pemerintahan Jokowi yang mayoritas kelas menengah ingin dilanjutkan oleh Presiden Prabowo: program makan bergizi gratis (72%) dan sistem merdeka belajar (54%).

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Kenaikan PPN Berpeluang Batal

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2025 belum final, meski sudah diamanatkan UU HPP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, nantinya keputusan final ihwal PPN naik atau tidak akan ditentukan oleh pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Namun demikian, penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," jelas Dwi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, kubu Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira menjelaskan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU HPP sudah mengamanatkan agar PPN naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

Oleh sebab itu, sambung Anggawira, pembatalan kenaikan PPN hanya bisa melalui revisi UU HPP. Revisi perundang-undangan sendiri hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemerintah sekaligus DPR.

"Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU," jelas Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengklaim dari sisi pebisnis akan mengikuti keputusan pemerintah Prabowo ke depan. Hanya saja, Anggawira meminta setiap pihak bersabar ihwal kepastian tarif PPN.

"Makanya kalau memang ini, kita tunggu nanti apakah ada revisi, kalau ada revisi berarti ada perubahan dalam tarif PPN ya," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menunda implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menyampaikan, situasi ekonomi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami memohon penundaan PPN 12% karena ini situasi yang tidak baik-baik saja. Mengapa sih menunda setahun dua tahun lagi tidak bisa dilakukan?” kata Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Danang mengungkapkan, penambahan PPN 12% tidak hanya sekadar kenaikan 1%. Melainkan, terjadi atas semua pembelian sehingga harga akhir di tingkat konsumen akan meningkat sekitar 3%-4%.

“Artinya barang-barang nanti akan lebih mahal sekitar 15%, bukan 12%. Meskipun ambang yang ditetapkan pemerintah adalah PPN 12%, tapi PPN atas apa? Bukan atas produk akhir, atas semua pembelian,” tuturnya.

Akibat dari kenaikan PPN ini, lanjutnya, adalah menurunya daya beli masyarakat. Apalagi, kenaikan PPN tidak diiringi dengan kenaikan penghasilan yang signifikan. Padahal, kebutuhan hidup sudah di atas 15%.

Dalam catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa implementasi PPN 12% akan diberlakukan per 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Ditjen Pajak menilai, penyesuaian PPN 12% akan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat dan memperkuat perekonomian negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dana yang terkumpul, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang dengan berpedoman pada PPN 11%, bukan 12%.

Ekonom menyarankan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 2025 ditunda. Pemerintah disarankan mencari cara lain untuk mengerek penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Dari kebijakan itu, potensinya disebut mencapai Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax.

"CELIOS merekomendasikan inovasi perpajakan dengan pengenaan 2% pajak dari total aset 50 individu terkaya. Potensinya dihitung sebesar Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan pajak kekayaan atau wealth tax," kata Bhima kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, pemerintah disarankan menerapkan windfall profit tax pada perusahaan komoditas yang memiliki keuntungan abnormal selama dua tahun berturut-turut. Indonesia, kata Bhima, bisa mencontoh Inggris dalam menerapkan kebijakan tersebut.

"Penerapan pajak yang lebih tinggi dan meningkatkan kepatuhan pada perusahaan digital over the top. Banyak kesepakatan OECD dan G20 yang bisa diterapkan untuk memajaki perusahaan over the top," ucap Bhima.

Terpisah, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy menambahkan bahwa coretax system yang sudah diadopsi pemerintah bisa mendukung upaya peningkatan penerimaan. Selain itu, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 2024 bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan 2025.

"Kombinasi dari kedua hal tersebut bisa dilakukan sebagai solusi sementara pemerintah ketika ingin mengambil langkah menunda sementara kenaikan tarif PPN 12%," tutur Yusuf.

Menurutnya, kenaikan tarif PPN menjadi 12% harus melihat momentum terlebih dahulu terkait daya beli masyarakat dan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melihat kondisi saat ini, pemerintah dinilai perlu untuk menunda kenaikan tarif PPN.

"Kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Yusuf.

Saksikan Live DetikSore:

Ekonom menilai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari saat ini 11% menjadi 12% pada 2025 perlu ditunda. Hal ini melihat indikasi pelemahan daya beli masyarakat yang relatif kuat terutama pada kelas menengah.

"Jika indikator ini berlanjut sampai dengan awal tahun 2025 maka kami kira pemerintah perlu mempertimbangkan ulang untuk menetapkan tarif baru PPN 12% seperti yang direncanakan sebelumnya," kata Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

Rendy menyebut, indikator inflasi inti yang angkanya relatif mirip dengan kondisi pandemi COVID-19 menunjukkan terjadinya pelemahan permintaan terutama untuk kelompok kelas menengah. Belum lagi terjadinya kontraksi indikator PMI manufaktur dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

"Itu menjadi hal yang perlu diperhatikan, apalagi jika menyasar pada kelompok-kelompok tertentu seperti misalnya kelas menengah," ucapnya.

Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai akan mengerek inflasi dan menggerus daya beli yang bisa mempengaruhi perekonomian secara umum. Dengan ditundanya kebijakan tersebut, membuktikan negara hadir untuk masyarakat dan tidak hanya mementingkan pemasukan.

"Perlambatan konsumsi untuk kelompok kelas menengah yang diakibatkan oleh rencana kenaikan PPN 12% sudah tentu akan sedikit banyak juga ikut mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara umum," tuturnya.

Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut yang menderita akibat kenaikan PPN menjadi 12% bukan hanya masyarakat, melainkan juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel.

"Yang kasihan bukan hanya masyarakat daya belinya turun, tapi juga pelaku usaha industri manufaktur dan ritel bisa gigit jari. Efek lanjutan ketika konsumen mengurangi belanja, maka perusahaan bisa menurunkan kapasitas produksi seperti saat ini tercermin dari PMI manufaktur yang berada di bawah level 50," imbuhnya.

Kapasitas produksi yang turun mempersempit risiko lapangan kerja dan membuat angkatan kerja baru sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kenaikan PPN menjadi 12% dinilai bisa menyebabkan PHK massal khususnya di sektor industri dan ritel.

"Pemerintah harus rasional memperhitungkan antara penerimaan negara dari tarif PPN 12%, dengan efek ke pelemahan ekonomi. Efek kenaikan tarif PPN 12% diperkirakan akan mengurangi minat masyarakat mengkonsumsi barang-barang sekunder dan tersier contohnya seperti peralatan elektronik, fesyen, kendaraan bermotor," pungkas Bhima.

Saksikan Live DetikSore:

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Soal PPN Naik 12%, Menko Airlangga: Lihat UU APBN Nanti

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja emiten di sektor properti tampak prospektif hingga akhir semester II/2024. Namun, aral sudah menanti para pengembang properti pada 2025.

Salah satu faktor yang dinilai bakal menjadi ancaman bagi emiten real estat pada tahun depan adalah rencana implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan belum akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% akan diserahkan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, karena akan terjadi pada 2025.

“Sekali lagi, PPN, biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dahulu ya. Pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ungkap Thomas dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Jauh sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan tarif pajak yang direncanakan pada tahun depan tersebut berada di tangan Paman dari Thomas Djiwandono tersebut. Di mana nantinya Prabowo akan membahas hal tersebut, dan nantinya dapat meminta persetujuan Komisi XI DPR.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers pada akhir Juni lalu.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan dalam Rapat Paripurna pekan lalu (19/9/2024) menggunakan asumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Asumsi ini sejatinya belum memenuhi mandat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam regulasi yang disahkan pada era Covid-19 itu, besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Cukai Rokok Batal Naik

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkapkan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 belum akan dinaikkan alias batal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan, sampai dengan akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.

“Posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan belum akan menaikkan tarif cukai rokok pada tahun 2025 mendatang. Di sisi lain, keputusan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tahun depan masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menegaskan bahwa kenaikan PPN 12% akan diserahkan kepada pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, karena akan terjadi pada 2025.

“Sekali lagi, PPN, biarlah Pak Prabowo menjadi presiden dahulu ya. Pastilah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut kalau sudah ada kabinet yang terbentuk,” ungkap Thomas dalam Media Gathering APBN 2025, Rabu (25/9/2024).

Jauh sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kenaikan tarif pajak yang direncanakan pada tahun depan tersebut berada di tangan Paman dari Thomas Djiwandono tersebut. Di mana nantinya Prabowo akan membahas hal tersebut, dan nantinya dapat meminta persetujuan Komisi XI DPR.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers pada akhir Juni lalu.

Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan dalam Rapat Paripurna pekan lalu (19/9/2024) menggunakan asumsi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

Asumsi ini sejatinya belum memenuhi mandat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam regulasi yang disahkan pada era Covid-19 itu, besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% per 1 Januari 2025.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.

Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.

Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.

"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).

Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.

"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.

Cukai Rokok Batal Naik

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu mengungkapkan penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok pada 2025 belum akan dinaikkan alias batal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan, sampai dengan akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah diketok pada pekan lalu, pemerintah belum akan menaikkan tarif cukai rokok.

“Posisi pemerintah untuk kebijakan penyesuaian CHT 2025 belum akan dilaksanakan,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha ritel mengkritik rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Ketua Umum Asosiasi Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan, untuk memperkuat perdagangan dalam negeri pemerintah semestinya saat ini mendukung para pengusaha ritel untuk mendongkrak penjualan.

Dengan penjualan yang meningkat, kata dia, dapat menambah omzet pengusaha sehingga pajak yang dibayarkan kepada negara akan semakin besar.

"Jadi omzet harus dinaikkan, bukan PPN-nya," kata Budihardjo di acara Indonesia Retail Summit 2024, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Budihardjo mengatakan para pengusaha ritel berharap agar wacana kenaikan PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12% ditunda.

Adapun, sebelumnya pemerintah dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah merencanakan kenaikan PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

"Kondisi saat ini kita mau perkuat perdagangan dalam negeri, kalau bisa enggak dinaikkan, kasih waktu tahun depan lagi [ditunda sampai 2026]," ujarnya.

Kendati begitu, Budihardjo mengakui bahwa rencana pemerintah menaikkan PPN telah tertuang dalam Undang-undang. Menurutnya, apabila pemerintah tetap menjalankan amanat UU tersebut dengan menaikkan PPN menjadi 12% pada 2025 diharapkan dapat diimbangi dengan stimulus menjaga daya beli masyarakat.

Artinya, kata dia, pemerintah perlu memastikan bahwa pungutan PPN dari masyarakat dapat dikembalikan untuk program-program populis. Misalnya seperti jaminan kesehatan, subsidi listrik dan bantuan lainnya.

"Kalau enggak bisa [ditunda], itu tambahan PPN jadi 12% bisa dikembalikan dengan meningkatkan daya beli, ke rakyat bawah stimulus ekonomi dari uang tambahan itu," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Jumat (16/8/2024), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

Airlangga beralasan, kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan itu sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Oleh sebab itu, jika pasal tersebut belum dibatalkan dengan UU lain maka kenaikan PPN 12% akan tetap terjadi.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani merasa bingung karena banyak pihak yang soroti rencana kenaikan tarif PPN tersebut. Padahal, menurutnya, kenaikan PPN malah akan menjaga daya beli masyarakat.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tetap berlaku mulai 1 Januari 2025.

Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP) Pasal 7 (1): Tarif PPN sebesar 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025.

Merespons hal itu, Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamani mengatakan, berdasarkan sudut pandang yang lebih rasional, rencana kenaikan tarif PPN ini cenderung lebih karena aspek fungsi anggaran (budgeteir), yaitu fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Adapun, penerimaan PPN dan PPnBM tahun 2023 sebesar 764,3 triliun.

"Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dan inflasi 2,5 persen pada tahun 2024 dan 2025, maka kenaikan tarif PPN sebesar 1 persen akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari 80 triliun pada tahun 2025," jelas Ajib ketika dihubungi IDX Channel, Senin (12/8/2024).

Ajib menilai apabila benar aspek budgeteir yang menjadi pertimbangan pemerintah maka seharusnya ada kajian yang lebih mendalam, karena tren daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri menunjukkan kelas menengah mengalami penurunan dari 21,45 persen pada 2019 menjadi 17,44 persen pada 2023.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia juga menyebutkan 8,5 juta penduduk Indonesia turun ke kelas ekonomi yang lebih rendah dalam rentang 2018-2023.

"Di sisi lain, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara signifikan lebih dari 60 persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya, kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif, akan menghadapi kendala," tutur Ajib.

Oleh karena itu, Ajib menyarankan pemerintah mengambil jalan tengahnya dengan melakukan dua kebijakan. Pertama, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sesuai dengan PMK Nomor 101 tahun 2016, besaran PTKP adalah sebesar 54 juta per tahun, atau ekuivalen dengan penghasilan 4,5 juta per bulan. Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta.

"Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan," ujarnya.

Kedua, lanjut Ajib, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost, dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi salah satunya sektor properti.

"Atau untuk sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan dan peternakan. Tetapi, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan. Sehingga fiskal bisa tetap prudent," kata Ajib.

Ia pun menekankan, pada prinsipnya, pemerintah memang harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di 2025 mendatang ini.

"Harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan juga sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan," ujar dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap akan berlaku mulai 2025 mendatang.

Demikian dikatakannya, lantaran hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kan Undang-Undangnya sudah jelas," ujar Airlangga ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Diakui Airlanga, kenaikan tarif PPN ini juga bisa ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan soal aturan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen.

"Ya kecuali ada hal yang terkait dengan undang-undang, kan tidak ada. Jadi kita monitor aja catatan nota keuangan nanti," kata dia.

Sebagai informasi, dalam UU HPP itu memang disebutkan bahwa pemerintah memang bisa menunda kenaikan tarif PPN dengan menerbitkan peraturan pemerintah untuk nantinya dibahas besama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan, pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 mendatang. Pelaksanaan ketentuan kenaikan PPN yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 itu akan ditentukan oleh pemerintahan mendatang.

"Tunda dulu kenaikan tarif PPN 12 persen. Kalau bisa turunkan tarif PPN saat ini menjadi 8-9 persen untuk menstimulus konsumsi domestik," kata Bhima, Senin (5/8/2024) lalu.

(Dhera Arizona)