Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritik aturan ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap berubah-ubah. Apindo mencatat terjadi perubahan sebanyak empat kali dalam waktu 10 tahun terakhir.

Menurut Bob banyaknya perubahan yang terjadi akan berdampak negatif terhadap iklim usaha dalam negeri. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah 21 aturan ketenagakerjaan dalam Undang Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja lewat Putusan No.168/PUU-XXI/2023.

"Nah catatan kami perubahan ini kalau terjadi adalah perubahan yang keempat kalinya dalam waktu 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada 4 kali perubahan peraturan yang tentunya ini membuat wajah kita ini ya kurang baik lah," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, di dunia usaha dan investasi akan menjadi sulit jika peraturan terus mengalami perubahan. Apalagi industri padat karya harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun.

"Investasi juga kalau menghadapi perubahan undang-undang yang tiap 2 tahun, ya Anda bisa bayangkan investasi apa yang akan masuk. Pasti investasi yang CKD. Ya kalau ada perubahan dalam jangka seminggu itu bisa tutup pabriknya dan pindah ke tempat lain," ujar Bob.

Bob juga mengaku kecewa dengan keluarnya putusan MK soal undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya perusahaan di bawah Apindo tidak hanya perusahaan besar, dan 90% di antaranya menghadapi banyak tantangan sejak Pandemi 2024.

Ia turut menyoroti turunnya serapan tenaga kerja dibanding investasi yang masuk ke Indonesia. Dari investasi Rp 1 triliun tenaga kerja yang terserap kini hanya 1.000 orang.

"Karena dalam 10 tahun terakhir daya serap lapangan kerja terhadap investasi turun terus. Kalau dulu setiap Rp 1 triliun itu bisa menyerap 4.000, 4.500, sekarang Rp 1 triliun hanya menyerap 1.000. Jadi tinggal seperempat," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hal itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan pihaknya menghormati proses hukum dan akan mematuhi putusan MK karena pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja/buruh dan kepentingan dunia usaha. Di sisi lain, ia meminta semua pihak melihat dampak dari keputusan ini secara lebih luas.

"Kami mendorong semua pihak untuk dapat melihat dampak dari putusan ini dalam perspektif yang lebih luas, terutama di tengah dinamika ekonomi saat ini. Perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan dan pelambatan imbas dari tantangan ekonomi global. Selama beberapa bulan terakhir, tren deflasi menunjukkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak besar pada konsumsi domestik," kata Bob dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Dengan putusan MK yang membatalkan beberapa ketentuan UU Cipta Kerja, kata Bob, dapat memicu ketidakpastian regulasi yang berdampak pada iklim investasi. Padahal stabilitas regulasi dan kepastian hukum adalah faktor kunci bagi pelaku usaha dan investor dalam membuat perencanaan jangka panjang.

"Kondisi ini secara langsung akan memengaruhi berbagai sektor usaha, terutama industri padat karya yang memiliki ketergantungan besar pada stabilitas perekonomian nasional. Dalam situasi ini, fleksibilitas dalam kebijakan ketenagakerjaan menjadi sangat penting untuk memungkinkan dunia usaha menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif, guna mempertahankan kelangsungan operasional dan tetap berkontribusi pada perekonomian," ucapnya.

Tanpa kepastian ini, Bob menyebut daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bisa turun. Pada gilirannya dapat memperlambat aliran modal baru dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.

Selain itu, perubahan 21 pasal yang diputuskan oleh MK dinilai akan membuat dunia usaha harus mengukur kembali dampak yang ada terhadap kondisi dan perencanaan perusahaan ke depan, terutama yang berpotensi meningkatkan beban operasional.

"Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, peningkatan beban biaya ini akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menjaga daya saing. Beban operasional yang lebih tinggi akan menekan stabilitas produksi, terutama di sektor padat karya seperti manufaktur, yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar dan sensitif terhadap perubahan biaya tenaga kerja," imbuhnya.

Saat ini Apindo disebut akan mengkaji lebih dalam dampak dari putusan MK, terutama untuk kebijakan yang berdampak di klaster ketenagakerjaan. Pihaknya mendorong pemerintah untuk melibatkan dunia usaha dalam pembahasan substantif untuk menindaklanjuti putusan MK.

Terkait proses penetapan upah minimum (UMP) untuk 2025 yang sudah diambang pintu, Apindo berharap agar proses penetapannya masih tetap mengikuti ketentuan yang ada sebelumnya.

"Hal ini mengingat kerumitan yang akan terjadi di seluruh daerah bahkan di tingkat perusahaan apabila putusan MK terkait tentang upah minimum langsung diberlakukan dan menjadi acuan penetapan upah minimum tahun 2025," ucapnya.

Apindo berharap dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan ke depan, keputusan-keputusan yang diambil agar mempertimbangkan situasi ekonomi makro yang dihadapi dunia usaha.

"Kebijakan yang adaptif dan proporsional akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi pekerja, namun juga bagi dunia usaha secara keseluruhan, untuk mempertahankan daya saing Indonesia di kancah internasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, utamanya untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas," pungkasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang. Pasalnya, penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Bob Azam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob dalam keterangannya ditulis Kamis (31/10/2024).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya. Kalau upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," papar Bob.

Dia menyebut, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagai bagian dari rakyat, Apindo sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara berputar lebih kencang.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%.

"Dari sisi ini kita sangat setuju, bahwa harus ditingkatkan pendapatannya. Tetapi yang sifatnya sustain, jangan sampai sekarang naik tinggi tetapi kemudian kehilangan pekerjaan karena perusahaannya rugi. Kenaikan yang tidak sustain itu adalah yang kenaikan UMP-nya melebihi produktivitas. Suatu perusahaan katakanlah produktivitasnya 5%, lalu upahnya naik 7%, selisih 2% nya itu pasti akan dilempar ke harga jual produk. Jadi kalau kita naikkan tinggi upah buruh, lalu harga-harga ikutan naik, ujungnya tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Bob, UMP 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat akan memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan. Jadi jangan hanya fokus pada UMP nasional saja, tetapi di tingkat perusahaan juga harus ada dialog," kata Bob.

SUSU tersebut nantinya akan berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "Kalau keuangan perusahaannya bagus, lalu profesionalisme pekerjanya bagus silakan bisa dibicarakan. Tetapi kalau perusahannya tidak bagus, mungkin akan menahan diri," imbuhnya.

Ia menambahkan, di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah. Caranya adalah dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob menyebut angka ideal Kaitz index adalah 0,4 sampai 0,6 atau 40% sampai 60% upah rata-rata dibandingkan dengan upah minimum.

"Di Indonesia angka indeksnya itu hampir 1,2. Artinya upah minimum yang ditetapkan malah lebih tinggi dari upah rata-rata yang riil diterima pekerja. Karena masalahnya ada di pembahasan bipartit yang tidak jalan. Struktur terkecil dari hubungan industrial di Indonesia tidak terbangun, akibatnya jadi titik negatif investasi negara kita. Tanpa adanya investasi dari luar mana bisa, karena investasi itu perlu konsistensi regulasi," pungkas Bob.

Kemnaker sendiri memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Kemnaker menurutnya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam menentukan UMP 2025 berdasarkan simulasi, perhitungan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kita tunggu dulu data dari BPS sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," ungkapnya.

Pemerintah menurutnya belum memutuskan formulasi perhitungan UMP 2025. Namun, ia menyebut formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α) seperti yang diatur dalam PP Nomor 51.

Dalam pasal 26 beleid tersebut, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α atau alfa). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan PHK massal bisa terjadi imbas raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Peringatan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani saat membahas persoalan industri tekstil bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya petang tadi.

"Jadi kita kembali lagi kalau urusan seperti itu (upaya penyelamatan Sritex) kan serahkan kepada pemerintah ya. Jadi saya rasa ada proses yang harus dihadapi," kata Shinta saat ditemui wartawan setelah konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

"Kami cuma ingatkan bahwa memang saat ini kondisi terutama PHK dan lain-lain itu saja akan sangat mempengaruhi. Jadi kami harapkan bahwa akan bisa diminimalisasi unsur-unsur seperti PHK yang besar seperti ini," sambung Shinta.

Shinta menambahkan pihak pengusaha juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah terkait cara mengatasi masalah yang menimpa Sritex atau industri lain yang saat ini masih mengalami banyak tekanan. Namun, ia enggan merinci masukan tersebut.

"Kita sekarang hanya mencoba jangan sampai peningkatan daripada PHK ini kan yang sekarang kita jaga. Makanya kenapa kita sekarang juga terus memberikan masukan dari industri padat karya. Kan kita tidak mau sesuatu yang buruk terjadi," katanya.

Di luar itu Shinta juga mengungkap kondisi industri padat karya, seperti tekstil hingga garmen telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, pertemuan dengan pemerintah ini bermaksud untuk menjelaskan kondisi industri tersebut agar tetap bisa mengikuti kebijakan dari UMP.

"Oleh karenanya kami mau bahwa ini satu hal perlu, tantangan ini yang perlu kita perhatikan bersama bahwa dengan kondisi saat ini kita juga perlu mewaspadai. Jangan sampai kondisi ini tambah besar yang harus dihadapi, oleh karenanya kami bersiap kami sudah sampaikan, kami sudah sampaikan juga ke Kementerian Ketenagakerjaan," terangnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas mengenai kebijakan pengupahan pada tahun 2025.

Airlangga mengatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengar masukan dari pengusaha mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) di 2025.

"Ada komitmen pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP, tetapi bicara mengenai skala upah dan struktur skala upah dan berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Rabu (30/10).

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut bahwa koordinasi penetapan UMP ini sangat penting mengingat sangat berdampak kepada industri padat karya.

Bahkan, Apindo sudah mendudukkan perwakilannya di Dewan Pengupahan dan bipartit untuk menyampaikan rekomendasi dari para pelaku usaha.

"Dan kami harapkan nantinya bahwa kita bisa tetap memegang sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan terutama mengenai pengupahan. Ia menekankan pentingnya pemahaman lebih lanjut mengenai Struktur dan Skala Upah (SUSU).

"UMP ini kan hanya sebagai safety net ya, upah minimum. Tapi yang sebenarnya berlaku adalah kita juga memiliki SUSU. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita tonjolkan," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan usulan terkait kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Hal ini dibahas dalam pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ada tiga hal yang bisa masuk skema pengupahan. Airlangga menjelaskan dalam usulan pengusaha, pertama skema pengupahan selain UMP juga melihat kondisi perkembangan perekonomian dan industri saat ini.

"Dalam pembahasan para pengusaha yang tercakup dalam Apindo, terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, sektor retail, dan tekstil itu mengharap bahwa perupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kedua, skema pengupahan tetap sesuai regulasi. Ketiga, pengusaha usul agar ada skema struktur skala pengupahan baru yang berdasarkan produktivitas.

"Komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor," terang Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menjelaskan dalam waktu dekat UMP 2025 memang akan diumumkan, tepatnya 21 November 2024.

Terkait skema pengupahan dilakukan secara Bipartit, Shinta menyebut skema itu menyasar kepada pekerja upahnya di atas UMP. Jadi, kenaikan gajinya akan bergantung pada kondisi perusahaan.

"Jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya berbeda-beda ini negosiasi bipartit dan ada social dialog yang terus kami kedepankan dengan pada pekerja," pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pelaku usaha menyoroti isu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2025 mendatang di tengah ketidakpastian industri manufaktur nasional.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan akan mengumumkan UMP nasional tahun 2025 pada 24 November mendatang. Hanya saja, pemerintah belum bisa memastikan adanya kenaikan UMP atau tidak.

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut adanya kenaikan UMP 2025 sebesar 8%--10%. KSPI beralasan, dalam lima tahun terakhir para buruh tidak mengalami kenaikan upah yang signifikan atau tidak sebanding dengan lonjakan inflasi. Tak ayal, fenomena makan tabungan marak ditemui di kalangan pekerja.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, penetapan upah minimum mestinya dapat mengikuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Alhasil, penetapan UMP harus disesuaikan dengan sistem dan peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan kepastian hukum.

Dalam beleid tersebut, formula perhitungan upah minimum memperhitungkan beberapa variabel di tingkat provinsi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Adapun penentuan variabel indeks tertentu dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah.

"Perlu dipahami juga upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sementara pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun bisa mendiskusikan kenaikan upah berdasarkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan," kata Shinta, Kamis (24/10).

Apindo pun selalu aktif mengedukasi seluruh anggotanya dalam penyusunan dan melaksanakan struktur dan skala upah sesuai regulasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Apindo menilai bahwa tuntutan untuk kenaikan upah harus terlebih dahulu merujuk kepada formulasi perhitungan upah. Kenaikan upah juga tidak dapat serta merta langsung berpatokan kepada besaran persentase tertentu dan harus melalui mekanisme yang ada.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet pengusaha di Indonesia merespons positif atas naiknya indeks Perdagangan Berkelanjutan atau Sustainable Trade Index (STI) yang dirilis laporan Hinrich IMD.

Penilaian tersebut menunjukkan bahwa peringkat dagang Indonesia naik satu level ke posisi 18 dunia dari total 30 negara yang diukur dalam penelitian Hinrich-IMD STI 2024. Di Asia Tenggara, total skor Indonesia (45,3), ada di posisi keenam dari sepuluh negara Asia Tenggara yang masuk dalam penelitian tersebut.

Indonesia berhasil mengungguli India yang ada di peringkat 24 dan Rusia yang ada di posisi buncit (30). Sementara dari negara Asia Tenggara lain, Indonesia lebih unggul dari Kamboja (19), Laos (22), Brunei (24), dan Myanmar (27).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengaku bersyukur peringkat perdagangan Indonesia naik level. Meski begitu, dia juga berharap agar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bisa memperluas perjanjian dagang dengan negara lain.

“Alhamdulillah peringkat kita naik, seharusnya pemerintah lakukan perluasan perjanjian perdagangan dengan negara-negara nontradisional market,” kata Benny kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Di samping itu, Benny juga berharap pemerintah mengevaluasi perjanjian dagang yang sudah ada untuk dilakukan fokus komoditi ekspor, sehingga terlihat perubahan komoditi yang memiliki potensi. “Serta simplifikasi perizinan ekspor ditambah rasionalisasi biaya biaya logistik, khususnya pelabuhan muat,” sambungnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani juga mengapresiasi adanya penelitian yang memberikan sudut pandang berbeda dalam mengkaji efek perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Menurutnya, ini merupakan metode pengkajian efek perdagangan baru yang diharapkan bisa menyeimbangkan pandangan tradisional terhadap perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi yang umumnya direpresentasikan secara kuantitatif.

“Adanya pandangan baru ini tentu membantu kita untuk melihat dalam aspek apa kita masih perlu menggenjot ekspor bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih sustainable di dalam negeri,” kata Shinta kepada Bisnis.

Masih mengacu parameter penilaian STI terhadap Indonesia, Shinta melihat perdagangan internasional (impor-ekspor) Indonesia belum memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memadai.

Dalam banyak aspek penilaian, lanjut dia, efek perdagangan terhadap parameter pertumbuhan berkelanjutan Indonesia banyak yang di bawah rata-rata, teruatam di aspek ekonomi dan sosial.

“Ini berarti perdagangan Indonesia belum bisa menciptakan daya saing ekonomi yang berkelanjutan secara memadai,”

Shinta menyampaikan bahwa kondisi ini terlihat dalam catatan STI, di mana Indonesia memiliki kelemahan dalam hal trade infrastructure, ease of conducting international trade, diversifikasi perdagangan, hingga penciptaan nilai tambah dalam perdagangan.

Begitu pula dengan parameter dampak sosial, Shinta menuturkan bahwa Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal memastikan perdagangan internasional memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui tingkat pendidikan masyarakat, mobilitas sosial atau peningkatan daya beli, hingga penyempitan ketimpangan sosial.

Secara ekonomi, Shinta juga menyebut bahwa produktivitas ekspor, daya saing ekspor, dan posisi tawar produk ekspor Indonesia relatif lemah di pasar global.

Untuk itu, Apindo berharap pemerintah dapat membenahi berbagai isu hambatan daya saing ekspor Indonesia melalui reformasi struktural terhadap iklim usaha atau investasi di dalam negeri agar Indonesia memiliki produk ekspor yang lebih terdiversifikasi, bernilai tambah, dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Di sisi sosial, sambung dia, ekspor Indonesia juga dinilai perlu dibuat lebih inklusif dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi di dalam negeri, termasuk UMKM.

Maka dari itu, Shinta kembali menekankan Indonesia perlu mawas diri dan jangan cepat puas dengan capaian yang ada saat ini. Menurutnya, pemerintah harus tetap fokus menciptakan pembenahan struktural terhadap daya saing iklim usaha, investasi, maupun ekspor Indonesia.

“Selama kita belum sampai pada tingkat pertumbuhan atau kesejahteraan yang kita targetkan, indeks ini seharusnya hanya menjadi cermin kita untuk lebih strategis menciptakan reformasi kebijakan ekonomi di dalam negeri agar kita menjadi negara yang lebih maju dengan mempergunakan instrumen perdagangan,” pungkasnya.

Prosesi serah terima tugas Menteri dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diselenggarakan pada Selasa (22/10) turut dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani di Gedung Kemnaker.

Shinta menyatakan, pihaknya punya harapan besar terutama perihal ketenagakerjaan di Tanah Air. Menciptakan lapangan pekerjaan juga menjadi tantangan, karena Shinta melihat bahwa lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan di Indonesia berkisar di angka 2-3 juta per tahunnya.

"Sementara, investasi yang masuk penyerapannya juga sudah berpindah dari padat karya. Penciptaan lapangan pekerjaan menjadi isu utama yang harus diperhatikan, dan jelas berhubungan dengan masuknya investasi. Begitupun dari bidang pendidikan, agar bisa diserap oleh industri, maka link and match menjadi kuncinya," ujar Shinta.

Shinta mengaku menyambut gembira bahwa hal ini tidak cuma menyoal perkara hubungan industrial. Menurut Shinta, perlu untuk bisa menitikberatkan pada produktivitas yang masih menjadi tugas yang perlu diselesaikan.

"Mengenai pengangguran angkanya kelihatan meningkat karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mengatasi hal ini, kita juga harus siap untuk melihat bahwa ada pengalihan jenis pekerjaan. Dengan kondisi ekonomi saat ini, yang arahnya juga menuju ke digitalisasi, tentu saja akan memengaruhi ke PHK," tutur Shinta.

Shinta melihat bahwa fenomena turunnya permintaan pasar tidak semata menjadi alasan pengurangan tenaga kerja. Akan tetapi juga kian maraknya inovasi teknologi yang banyak menggantikan tenaga kerjanya.

"Saya pikir ini satu era baru, dan kami akan terus mendukung program kerja dari Kemnaker. Kami menunggu untuk bagaimana ke depannya kami bisa sama-sama berkolaborasi, seperti yang juga sudah terjalin selama ini. Melalui pihak ketiga, maupun melalui dewan pengupahan ini bisa terus kami jalankan," pungkas Shinta.

Simak Video: Prediksi Pakar Terkait Sektor yang Bakal Terkena Gelombang PHK

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan pelaku usaha dapat menerapkan strategi untuk mendorong industrialisasi. Salah satu yang menjadi kunci adalah berkolaborasi dengan pemerintah.

Chairman Apindo Business & Industry Learning Center I Made Dana Tangkas, mengatakan kolaborasi dengan pemerintah menjadi penting untuk mendukung industrialisasi. Hal itu termasuk pemanfaatan insentif fiskal dan regulasi yang mendukung.

"Kami juga berharap kepemimpinan mendatang dapat memberikan kebijakan yang pasti untuk pelaku usaha, jadi jangan sering berubah karena itu membuat pengusaha bingung," ungkapnya dalam Seminar Nasional, Rabu (16/10).

Made juga menyebutkan penguatan rantai pasok melalui diversifikasi sumber daya juga krusial untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Peningkatan kompetensi SDM melalui investasi pendidikan vokasi sangat penting, terutama untuk menghadapi transformasi industry 4.0. Adopsi teknologi dan inovasi serta implementasi prinsip ESG juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan akses pendanaan internasional.

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan utama dalam industrialisasi. Pertama, keterbatasan infrastruktur dan logistik dengan sekitar 40% wilayah masih kekurangan akses ke infrastruktur dasar. Kedua, keterbatasan SDM dan teknologi dengan Indonesia berada pada peringkat ke 60 dari 141 negara dalam kesiapan teknologi menurut World Economic Forum.

“Tantangan lainnya juga termasuk regulasi dan perizinan yang tumpah tindih,” ujarnya.

Made menambahkan yang juga masih menjadi tantangan untuk industrialisasi di Indonesia adalah ketidakpastian ekonomi global yang memengaruhi rantai pasok, serta tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Menurutnya hal-hal tersebut berdampak signifikan pada efisiensi produksi dan daya saing Indonesia.

Widiyanti Putri Wardhana merupakan salah satu sosok yang dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Senin (14/10) kemarin. Atas pemangilan tersebut, ia disebut-sebut menjadi salah satu calon menteri kabinet pemerintahan selanjutnya.

Widiyanti Putri Wardhana merupakan seorang pengusaha yang memiliki banyak pengalaman di dunia bisnis, khususnya di sektor agribisnis dan energi. Saat ini Widiyanti Putri Wardhana menjabat sebagai Komisaris di PT Teladan Prima Agro Tbk. sejak 2021.

Di mana Teladan Prima Agro (TPA) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis yang berfokus kepada pengelolaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit berkelanjutan, serta energi terbarukan.

Dalam situs resmi perusahaan disebutkan aktivitas utama perusahaan di mulai dari pengelolaan 60.497 hektar kebun kelapa sawit (termasuk 20% lahan plasma) di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian perusahaan juga memiliki pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK) melalui pengoperasian enam pabrik kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas olah secara total sebesar 335 ton tandan buah segar/jam yang terletak dekat dengan kebun yang dimiliki TPA.

Kemudian selain mengoperasikan bidang usaha utama perusahaan di perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, TPA saat ini juga mengembangkan kegiatan usaha lain seperti pengembangan energi terbarukan melalui salah satu entitas anak perusahaan yaitu PT Daya Lestari.

Sehingga dalam hal ini TPA berdiri sebagai perusahaan induk dari 8 entitas yang bergerak dalam sektor perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta 1 entitas yang bergerak di bidang pengembangan energi terbarukan, yakni:

1. PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation

Kegiatan Usaha: Perkebunan & Pengolahan Produk Kelapa Sawit

2. PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation

Kegiatan Usaha: Perkebunan & Pengolahan Produk Kelapa Sawit

3. PT Telen

Perkebunan & Pengolahan Produk Kelapa Sawit

4. PT Sawit Prima Nusantara

Kegiatan Usaha: Perkebunan Kelapa Sawit

5. PT Telen Prima Sawit

Kegiatan Usaha: Perkebunan & Pengolahan Produk Kelapa Sawit

6. PT Gemilang Sejahtera Abadi

Kegiatan Usaha: Perkebunan Kelapa Sawit

7. PT Multi Jayantara Abadi

Kegiatan Usaha: Perkebunan & Pengolahan Produk Kelapa Sawit

8. PT Cahaya Anugrah Plantation

Kegiatan Usaha: Perkebunan & Pengolahan Produk Kelapa Sawit

9. PT Daya Lestari

Kegiatan Usaha: Energi Terbarukan

Lokasi kegiatan bisnis utama Teladan Prima Agro terkonsentrasi secara strategis di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Berau, Kutai Timur, Paser dan Kutai Kartanegara.