JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong adanya bullion bank atau tempat penyimpanan di Indonesia.

Bullion bank dapat menyediakan layanan kegiatan perbankan dengan instrumen logam mulia.

Menurut Erick, dorongan kehadiran bullion bank ini sejalan dengan produksi emas di Tanah Air yang mencapai angka puluhan ton. Sehingga pemerintah mendorong agar ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.

"Dengan sekarang ada Freeport punya smelter, bisa produksi sampai 50 ton. Ini nanti dibeli 30 ton (oleh PT Antam Tbk), itu penghematannya hampir Rp 200 triliun. Itu sangat besar," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

"Tapi tadi saya bilang, tidak cukup di situ, kembali, base dari ekonomi masyarakat harus terus digali. Misalnya untuk deposito atau tabungan emas. Tabungan emas ini kita tidak punya bullion bank," ungkapnya.

Erick menyebut, apabila sudah tersedia bullion bank maka masyarakat akan mulai mengenal dan terbiasa dengan tabungan emas.

Terlebih, saat ini sejumlah sistem tabungan yang lebih spesifik seperti tabungan syariah dan pegadaian sudah lebih dulu dikenal luas masyarakat.

"Kebetulan kita ada bank syariah, ada pegadaian, ya kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas. Nah ini akan meningkatkan reserve-nya (simpanan). Yang tadi cuma 70,83 itu bisa terus naik nanti," ungkap Erick.

"Tetapi tidak hanya negara sendiri, tetapi bersama masyarakat yang memang kita pastikan ekonominya makin hari, makin baik," katanya.

Lebih lanjut Erick mengungkapkan, pendirian bullion bank sudah pernah dirapatkan secara terbatas (ratas) bersama Presiden RI.

Hanya saja, ia menegaskan bullion bank harus ada untuk menyambungkan dan memperluas ekosistem produksi emas di Indonesia.

"Memang kan sudah pernah di-rataskan, dibicarakan, bagaimana Indonesia harus punya bullion bank sendiri. Nah ini yang tadi, kalau dulu ekosistemnya emasnya belum nyambung. Kalau ini kan nggak bisa menjadi proven. Bahwa ini barangnya udah ada. Jadi supaya ekosistemnya besar," jelas Erick.

"Jadi ini kesempatannya akan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita coba nanti dorong lagi di pemerintahan, kebetulan kita punya tadi seperti pegadaian, BSI, BRI. Ini bisa menjadi opsi," tambah Ketua Umum PSSI itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong adanya bullion bank atau tempat penyimpanan di Indonesia.

Bullion bank dapat menyediakan layanan kegiatan perbankan dengan instrumen logam mulia.

Menurut Erick, dorongan kehadiran bullion bank ini sejalan dengan produksi emas di Tanah Air yang mencapai angka puluhan ton. Sehingga pemerintah mendorong agar ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.

"Dengan sekarang ada Freeport punya smelter, bisa produksi sampai 50 ton. Ini nanti dibeli 30 ton (oleh PT Antam Tbk), itu penghematannya hampir Rp 200 triliun. Itu sangat besar," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

"Tapi tadi saya bilang, tidak cukup di situ, kembali, base dari ekonomi masyarakat harus terus digali. Misalnya untuk deposito atau tabungan emas. Tabungan emas ini kita tidak punya bullion bank," ungkapnya.

Erick menyebut, apabila sudah tersedia bullion bank maka masyarakat akan mulai mengenal dan terbiasa dengan tabungan emas.

Terlebih, saat ini sejumlah sistem tabungan yang lebih spesifik seperti tabungan syariah dan pegadaian sudah lebih dulu dikenal luas masyarakat.

"Kebetulan kita ada bank syariah, ada pegadaian, ya kita coba dorong masyarakat juga mulai menabung emas. Nah ini akan meningkatkan reserve-nya (simpanan). Yang tadi cuma 70,83 itu bisa terus naik nanti," ungkap Erick.

"Tetapi tidak hanya negara sendiri, tetapi bersama masyarakat yang memang kita pastikan ekonominya makin hari, makin baik," katanya.

Lebih lanjut Erick mengungkapkan, pendirian bullion bank sudah pernah dirapatkan secara terbatas (ratas) bersama Presiden RI.

Hanya saja, ia menegaskan bullion bank harus ada untuk menyambungkan dan memperluas ekosistem produksi emas di Indonesia.

"Memang kan sudah pernah di-rataskan, dibicarakan, bagaimana Indonesia harus punya bullion bank sendiri. Nah ini yang tadi, kalau dulu ekosistemnya emasnya belum nyambung. Kalau ini kan nggak bisa menjadi proven. Bahwa ini barangnya udah ada. Jadi supaya ekosistemnya besar," jelas Erick.

"Jadi ini kesempatannya akan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kita coba nanti dorong lagi di pemerintahan, kebetulan kita punya tadi seperti pegadaian, BSI, BRI. Ini bisa menjadi opsi," tambah Ketua Umum PSSI itu.

IDXChannel - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengelola ekosistem terumbu karang di Pantai Bangsring Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim).

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary menilai, terumbu karang yang sehat dapat berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.

"Terumbu karang yang sehat membuat jumlah ikan berlimpah, artinya masyarakat pesisir bisa menjual lebih banyak dan dapat penghasilan yang juga bertambah," kata Dodot kepada wartawan di Banyuwangi, Jumat (26/9/2024).

Terumbu karang yang sehat, kata Dodot, dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung, dan menghidupkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di pantai tersebut.

Bukan hanya itu, terumbu karang juga dapat dijadikan sebagai perhiasan sebagai variasi produk usaha unggulan bagi masyarakat pesisir.

"Sektor kelautan ini krusial bagi Indonesia apalagi kita sebagai negara kepulauan, sehingga perlu kolaborasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. PNM akan terus berupaya menyajikan program berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," katanya.

Menurut Dodot, terumbu Karang memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir yang sehat. Dengan turut menanam terumbu karang, PNM berharap dapat mendukung pengelolaan laut secara berkelanjutan, mendorong terciptanya lapangan pekerjaan serta mendukung ekonomi lokal melalui ekowisata.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurrahman, turut angkat bicara seiring terjadinya longsor di tambang emas ilegal di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Suwawa Timur, Gorontalo.

Dalam keterangan resminya, Maman mengaku turut menyayangkan atas kejadian yang menewaskan 27 orang, dan 15 orang lainnya masih hilang tersebut.

Menurut Maman, kejadian tersebut harusnya bisa diantisipasi jika semua pihak mengikuti aturan perundang-undangan yang ada. Mengingat hal ini juga terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat.

"Karena perangkat-perangkat hukum, aturan-aturan perundang-undangan sebetulnya sudah memberikan ruang sebesar-besarnya untuk meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya problematika tambang illegal di bawah. Ini kan berangkat dari kondisi ekonomi masyarakat yang sebetulnya ingin mencari tambahan untuk kebutuhan hidup. Maka dari itu sebetulnya kita melihatnya dari perspektif yang jauh lebih objektif," ujar Maman, dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (18/7/2024).

Maman menjelaskan, di dalam Undang-Undang Minerba yang telah disahkan secara konstitusi, negara memberikan ruang atau kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki izin pertambangan rakyat (IPR), di mana dalam izin tersebut tambang milik pribadi diberikan kesempatan kurang lebih 5 hektare, dan milik badan atau koperasi diberikan kurang lebih 10 hektare.

"Sebetulnya kita berikan ruang, namun memang mungkin nanti ke depan yang perlu kita dorong adalah sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat dan kepala-kepala daerah. Ini memang dituntut untuk proaktif kepala daerah (baik) bupati dan gubernur di daerah masing-masing, itu sebetulnya sudah ada cantelan aturannya itu perundang-undangannya sebagai salah satu solusi untuk menangani situasi-situasi seperti ini," ujar Maman.

Namun, khusus untuk kejadian longsor di tambang emas ilegal di Gorontalo ini Maman mendorong para aparat penegak hukum yang memang harus berani menindaktegas oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang memang masih memberikan ruang atau kesempatan pada praktek-praktek ini.

"Karena pada akhirnya yang dirugikan masyarakat dan negara, kenapa? yang seharusnya tadi negara bisa mengutip pendapatan di situ akhirnya tidak mendapat pendapatan, lalu akhirnya masyarakat juga jadi dirugikan korban nyawa korban segala macamnya, saya pikir disitu ya," ujar Maman.

Maman pun mendorong aparatur penegak hukum untuk mensosialisasikan terkait IPR tersebut. Karena, tegasnya, kata kunci dari persoalan ini salah satunya memang dukungan dari aparatur penegak hukum, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan juga di pusat.

"Tidak kalah pentingnya kalau dari sisi yang lebih besar lagi yaitu realisasi percepatan pengurusan RKAB. Karena terkadang situasi ini terjadi karena approval RKAB terlambat, akhirnya orang ataupun pemilik-pemilik IUP lebih cenderung melakukan praktek-praktek Ilegal. Karena dia berpikir gua ngurusin yang legal-legal saja susah akhirnya mereka lebih memilih praktek yang ilegal. Jadi ini kompleks, tapi kalau dari sisi jangka pendeknya saya rasa segera untuk kepala daerah untuk mendorong pembentukan izin pertambangan rakyat di masing-masing daerahnya," ujar Maman.

Maman menambahkan, terkait dengan RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya), harus dievaluasi proses pengurusannya. Karena saat ini seluruh pengurusan IUP dan RKAB dibebankan kepada pemerintah pusat, meski saat ini RKAB berlaku selama tiga tahun, tidak lagi satu tahun seperti sebelumnya, namun beban personel Kementerian ESDM yang mengurus hal tersebut juga perlu diperhitungkan.

"Ada satu lagi yang mungkin menurut saya perlu ini menjadi perhatian khusus pasca UU Minerba itu disahkan. Dulu kan perizinan IUP itu kan (menjadi wewenang) di kabupaten dan provinsi dan sekarang itu kan ditarik semua ke pusat. Artinya, beban kerja pusat akan bertambah, yang tadinya mungkin personel cuma 10 orang atau 20 orang ngurusin 500 IUP, sekarang rata-rata mungkin personel 10-20 orang dia ngurusin hampir seribu IUP. Kita mendorong ini juga saran usulan kami juga segera memecah Direktorat Mineral (KESDM)," ujar Maman.

Bukan tanpa alasan Maman mengusulkan hal tersebut. Sebab, di dalam Direktorat Mineral KESDM, di dalamnya meliputi nikel, bauksit, tembaga, emas, yang tentunya dengan kompleksitas permasalahan yang berbeda-beda. Tidak seperti batubara yang sudah memiliki direktorat tersendiri.

"Tapi kalau yang (menjadi wewenang) di direktorat mineral itu banyak sekali. Ada emas tembaga dan lain-lain, sehingga kita mendorong ini agar ini dipecah, mungkin bisa dilihat berdasarkan pendekatan apa segala macam, tetapi kita mengusulkan agar (direktorat) ini dipecah. Supaya fokus kerja ESDM juga sudah mulai bebannya juga disebar didistribusikan ke beberapa direktorat khususnya mineral," ujar Maman. (TSA)

IDXChannel - Pergelaran Festival Bunga dan Buah Tanah Karo 2024 sukses diselenggarakan pada 4-6 Juli, di Tugu Perjuangan, Pusat Kota Berastagi, Karo, Sumatera Utara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno turut hadir dalam pegelaran itu.

Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan event yang telah masuk ke dalam deretan 110 Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024 ini.

Sandiaga menyampaikan event Festival Bunga dan Buah Tanah Karo ini menjadi sarana promosi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Menurutnya, Festival Bunga dan Buah mengingatkan negara-negara yang maju pariwisatanya. Terlebih lagi banyak buah-buahan yang sangat terkenal dan luar biasa seperti jeruk, salak, juga ada alpukat, buah naga, dan kurma.

“Atas perintah Presiden Jokowi agar terus dikembangkan.Melalui festival ini ekonomi masyarakat bisa digerakkan karena banyak yang terlibat. Dan nanti ini harus ada hilirisasinya,” ujar Sandiaga, saat menghadiri festival tersebut pada Jumat, (5/7/2024) kemarin

Sandiaga menjelaskan Festival Bunga dan Buah Tanah Karo dengan tema ‘Karo Glorious Nature’ diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas kesuburan lahan.

Berawal dari kegiatan yang hanya bisa disaksikan di tingkat desa, kini festival ini dapat dinikmati secara nasional.

Festival Bunga dan Buah Tanah Karo ini turut melibatkan seluruh desa di Kabupaten Karo dalam bentuk karnaval untuk memamerkan hasil bumi dan parade kendaraan mobil hias yang unik.

Tak ketinggalan juga kolaborasi atraksi budaya dan tradisi yang dapat menjadi simbol harmoni masyarakat.

Penyelenggaraan event yang diselenggarakan pada 4-6 Juli 2024 ini mengangkat berbagai keunikan atraksi dan pameran produk kreatif UMKM terbaik di Provinsi Sumatera Utara.

Untuk itu, Sandiaga menekankan bahwa kegiatan yang masuk agenda KEN tersebut harus ditingkatkan agar lebih baik lagi pada tahun depan.

"Sehingga bukan hanya dikunjungi wisatawan lokal, nasional saja melainkan mancanegara juga," kata Sandiaga.

Bupati Kabupaten Karo, Cory Sriwaty Sebayang, menyampaikan bahwa tahun ini Festival Bunga dan Buah Tanah Karo ini menargetkan 80.000 kunjungan.

“Hingga saat ini sudah tercapai 45.000,” kata Cory.

Cory juga menyampaikan terima kasih kepada Sandiaga yang telah mendukung pariwisata di Kabupaten Karo.

“Dengan kedatangan Pak Menteri membawa satu hal kemajuan untuk Tanah Karo, dalam arti kepada Pak Menteri Kabupaten Karo akan lebih maju lagi dalam bidang pariwisata, khususnya dalam pesta nasional nantinya,” ujar dia.

(FRI)