JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) akan lebih cepat naik kelas menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan fokus 100 hari pemerintahan pada UMKM. Terlebih dengan adanya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Saat ini UMKM sudah terlihat bahwa akan diurus secara khusus dengan dipisahnya Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Kemudian Kementerian UMKM dengan Kementerian Perindustrian ada dalam kemitraan Komisi VII," papar anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan dua program utama yang akan difokuskan selama 100 hari pertama sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satu dari fokus tersebut adalah perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Bidang saya ini, kan, pemberdayaan. Pemberdayaan ini menganut dua aspek. Aspek yang pertama perlindungan, misalnya UKM. Jangan sampai tergerus, perlu dilindungi," kata Cak Imin.

Erma menilai, sinergi antarkementerian dengan legislatif selain melindungi juga menciptakan iklim usaha yang positif bagi perkembangan UMKM. "Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal," ujarnya.

Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

ASEAN Investment Report 2022 mencatat terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61% dari PDB Indonesia.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi UMKM antara lain akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, kebijakan impor, Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan sebagainya.

?Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia,? kata Erma.

Aspek regulasi dan implementasi tidak kalah penting, misalnya dari sisi pemasaran. UMKM mau tidak mau harus mulai beralih pada pemasaran digital.

Jakarta -

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

(acd/das)

Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendukung langkah pemerintah menunda pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penundaan dinilai tepat, karena tak memperparah kondisi ekonomi kelas menengah.

"Kalau ini dilakukan akan semakin memukul kelas menengah. Dan kalau maayarakat kelas menengah bermasalah akan berdampak pada aktivitas ekonomi secara luas," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis, 3 Oktober 2024.

Mulyanto menyebutkan data mutakhir menunjukan terjadi penurunan jumlah kelas menengah. Hal ini ditandai dengan anjloknya jumlah pekerja formal dan meningkatnya jumlah pekerja informal.
Perbandingan data tahun 2014-2019 dengan 2019-2024 menunjukan grafik terbalik. Periode 2014-2019 angkatan kerja Indonesia lebih banyak diserap sektor formal.

Sementara di periode 2019-2024 jumlahnya berbalik, angkatan kerja lebih banyak diserap sektor informal daripada formal. Hal ini diperparah dengan banyaknya PHK terhadap buruh industri tekstil dan turunannya.

“Kondisi yang memprihatinkan ini jangan diperburuk dengan pembatasan BBM bersubsidi karena secara langsung akan memperlemah daya beli mereka yang sudah lemah," tegasnya.

Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menyarankan sebaiknya kebijakan penting itu diputuskan oleh pemerintahan baru. Pemerintah saat ini diminta fokus menuntaskan sisa program sudah berjalan

"Tanpa membuat kebijakan baru yang berpotensi menimbulkan masalah," tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) terus mengawal upaya pembatalan penerapan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). SP PLN meminta anggota Komisi VII DPR periode 2024-2029 konsisten melanjutkan sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang tegas menolak penerapan skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Kami ucapkan selamat kepada anggota DPR periode 2024-2029 yang baru dilantik. Tidak lupa, kita juga ingatkan agar anggota DPR periode yang baru ini, khususnya Komisi VII, untuk tetap konsisten melanjutkan program kerja Komisi VII sebelumnya yang menolak skema Power Wheeling masuk dalam RUU EBET," ungkap Ketua Umum DPP SP PLN Abrar Ali dalam pernyataan sikapnya, Selasa (1/10/2024).

Abrar mengatakan, SP PLN berharap anggota Komisi VII DPR yang baru dapat memahami beban negara dan potensi kerugian masyarakat jika skema tersebut dijalankan. Karena itu, kata dia, SP PLN sangat mengapresiasi sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang menolak skema power wheeling masuk dalam RUU EBET.

"Kita harapkan sikap bijak dan patrotik demikian dilanjutkan Komisi VII yang baru ini, khususnya dari Fraksi PKS, begitu juga dengan Fraksi PDIP untuk tetap konsisten membela rakyat sebagaimana sikap FPDIP ketika menerima audiensi DPP SP PLN," ungkap Abrar.

Penolakan SP PLN dan Komisi VII DPR periode 2019-2024 atas skema power wheeling dilandasi penilaian bahwa skema tersebut merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan, serta tidak sesuai dengan konstitusi. Untuk diketahui, melalui skema power wheeling, swasta diperbolehkan memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

SP PLN beranggapan keadaan ini akan melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Listrik yang merupakan kebutuhan penting dan strategis masyarakat, tegas Abrar, sesuai konstitusi haruslah dikuasai oleh negara.

Karena itu, lanjut Abrar, SP PLN bersedia memberi masukan kepada Komisi VII DPR yang baru dilantik terkait dampak skema power wheeling bagi negara dan masyarakat. SP PLN, tegas dia, konsisten mengawal agar skema power wheeling dihapuskan dalam RUU EBET.

"Sampai kapanpun SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dengan power wheeling, negara artinya lebih memihak swasta dan pemilik modal untuk memeproleh keuntungan, sementara rakyat akan membayar energi lebih mahal," tandasnya.

kehadiran UU EBET penting untuk menciptakan arena bermain (playing field) yang setara dengan memberikan insentif kepada pihak yang mempercepat pengembangan energi berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) penting untuk segera diterapkan guna mempercepat transisi energi di Indonesia.

Dalam salah satu panel diskusi International Sustainibility Forum (ISF) 2024, Dyah menekankan kehadiran UU EBET penting untuk menciptakan arena bermain (playing field) yang setara dengan memberikan insentif kepada pihak yang mempercepat pengembangan energi berkelanjutan.

“Kami ingin agar renewable energy ataupun new energy itu mempunyai even playing field di ranah energi kita. Ingat bahwa mayoritas ketika kita berbicara mengenai pembangkit listrik, ketika kita berbicara mengenai pemanfaatan energi secara keseluruhan masih berbasis fosil, maka undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan playing field yang bisa even (setara), dengan cara kita memberikan insentif untuk energi berkelanjutan,” kata Dyah Roro saat sesi pleno ISF 2024 di Jakarta, Jumat.

Dyah Roro mengatakan, RUU EBET telah menjadi fokus pembahasan Komisi VII DPR RI selama empat tahun terakhir meskipun terdapat tantangan signifikan yang perlu dihadapi.

Berbagai isu seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan skema penyaluran listrik swasta (power wheeling) masih menjadi topik dalam rancangan aturan yang memerlukan diskusi lebih intensif.

Adapun TKDN merupakan kebijakan yang mendorong penggunaan komponen dalam negeri dalam proyek energi, sementara skema power wheeling memungkinkan produsen listrik independen untuk mengalirkan listrik mereka melalui jaringan negara kepada pelanggan tanpa harus menjualnya langsung ke PLN.

“Kalau misalnya undang-undang ini tidak bisa kami sahkan pada tahun ini, jadi akhir periode ini kami harap dan kemarin sudah kami komunikasikan juga dengan pimpinan komisi bahwa undang-undang ini akan dialihkan (carry over) ke tahun berikut, ataupun ke periode berikut,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti pentingnya peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi dan Kementerian ESDM dalam mendukung program transisi energi.

“Mudah-mudahan kami juga selalu berupaya agar kebijakan anggaran itu berpihak terhadap adanya transisi energi, ini salah satu hal yang selalu kita suarakan juga, bahwa harapannya anggaran yang dialokasikan itu bisa direalisasikan untuk program-program yang bisa mendorong hal tersebut (transisi energi),” kata Dyah Roro.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 menyepakati beberapa hal. Salah satunya menaikkan target lifting minyak dari yang diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd.

Kesimpulan rapat dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman.

"Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut," katanya di Komisi VII, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Rapat juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi VII memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10.884.702.389.000 yang didapat dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.

Berikut asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi VII dan Menteri ESDM:

1. Indonesian Crude Price (ICP): US$ 82 per barel
2. Lifting migas: 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-Lifting minyak bumi: 605 ribu barel per hari (bopd)
-Lifting gas bumi: 1,005 juta boepd
-Cost recovery: US$ 8,5 miliar

3. Volume BBM bersubsidi: 19,41 juta KL
-Minyak tanah: 0,52 juta KL
-Minyak solar: 18,89 juta KL

4. Volume LPG 3 kg: 8,2 juta metrik ton
5. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter
6. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.

(acd/rrd)

Jakarta -

Tambang ilegal menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Willy Midel Yoseph pun mengingatkan tugas berat Bahlil untuk menangani tambang ilegal ini.

"Salah tugas yang menurut kami cukup berat bagaimana kepemimpinan bapak ini mampu mengurangi illegal mining yang tersebar di seluruh nusantara ini tidak kecuali di Kalimantan Tengah di dapil kami," katanya di Komisi VII, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Terkait tambang ilegal ini, Bahlil mengatakan, dirinya ingin bicara pada forum khusus. Ia ingin tambang ilegal ini dibicarakan dalam forum tertutup.

"Kalau terkait dengan illegal mining, illegal mining ini saya nanti akan bicarakan pada forum khusus, tidak dalam forum persidangan, kita akan membuat forum diskusi FDG yang tidak diketahui orang lain, tertutup," katanya.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil mengaku tahu mengenai persoalan tambang ilegal ini. Dia mengatakan, urusan tambang ilegal ini membutuhkan kesepakatan semua pihak.

"Saya akan bongkar aja, nggak apa-apa, karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu, tapi saya harus sepakat bapak-bapak semua, ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama kalau ingin melakukan perubahan terhadap negara," katanya.

"Dan ilegal mining ini, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai, kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif, terutama pada kami yang ada di sini dan bapak-bapak ibu semua dan aparat. Karena ini kan seperti Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah," sambungnya.

(acd/rrd)

Jakarta -

Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sore ini. Rapat ini membahas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2023.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto. Mengawali rapat, Sugeng menyampaikan ucapan selamat kepada Bahlil yang telah ditunjuk Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar.

"Kami ucapkan selamat Pak Menteri telah mendapat amanah baru sebagai Menteri Energi Sumber Daya Mineral dan bermitra dengan Komisi VII, di samping Pak Menteri juga mendapat amanah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Sugeng di Komisi VII Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sugeng mengatakan, rapat ini dihadiri 28 anggota yang berasal dari 7 fraksi. Sehingga, kata dia, rapat telah memenuhi kuorum.

"Berdasarkan catatan sekretariat hadir anggota berjumlah 28 anggota dari 7 fraksi dan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR Nomor 1 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 Ayat 1 telah terpenuhi," katanya.

Dia mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada, rapat di DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Pada rapat itu, ia meminta persetujuan anggota agar rapat digelar secara terbuka. Hal itu pun disetujui oleh peserta rapat.

Bahlil sendiri mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa dari Komisi VII. Apalagi, dirinya disambut dengan foto-foto.

"Izinkan saya sebelum mulai saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat luar biasa diawali dengan foto-foto. Ini sejarah baru bagi saya pimpinan karena satu minggu yang lalu tepat pada hari Senin, jam setengah 10 pagi saya dilantik sebagai Menteri ESDM," ujar Bahlil.

(acd/rrd)

Jakarta -

Komisi VII DPR RI memanggil Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita siang ini. Komisi VII memanggil Agus Gumiwang untuk rapat kerja membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023.

Wakil Ketua Komisi VII Dony Maryadi Oekon bertindak sebagai pemimpin dalam rapat ini. Dony mengatakan, rapat ini dihadiri 12 anggota dari 53 anggota Komisi VII, yang berasal dari 6 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Dengan kondisi tersebut, dia mengatakan, rapat telah memenuhi kuorum.

"Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 Ayat 1 telah terpenuhi," katanya di Komisi VII, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Sesuai ketentuan, kata dia, setiap rapat di DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Pada kesempatan itu, ia meminta persetujuan anggota agar rapat bersifat terbuka.

"Apakah dapat disetujui?" tanya Dony.

"Setuju," saut peserta rapat.

(acd/rrd)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, mengaku khawatir dengan tingginya pajak yang dikenakan pada produk turunan kelapa sawit.

Dia menilai jika pajak yang berkisar 9-12% cukup besar sehingga membebani sektor industri sawit. Kendati perusahaan yang berinvestasi dalam kawasan tertentu sudah mendapatkan beberapa insentif, Bambang menilai masih perlu penambahan insentif dari pemerintah untuk mendukung pengembangan inovasi di industri ini.

Bambang juga menegaskan bahwa insentif tambahan dari pemerintah akan dinilai sangat membantu sektor usaha, khususnya ketika pelaku usaha mengembangkan inovasi baru dalam produksi dan pengolahan sawit.

Dalam keterangannya, dia mengatakan jika dukungan tersebut tidak hanya akan meringankan beban pajak yang tinggi saja, melainkan juga mendorong perusahaan untuk lebih giat dalam berinovasi dan meningkatkan investasi mereka di sektor ini.

“Apabila perusahaan yang melakukan inovasi diberikan insentif tertentu dari pemerintah, ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk mengembangkan produk turunan sawit yang lebih berkualitas dan kompetitif,” ujar Bambang yang dikutip Warta Ekonomi dari TVR Parlemen, Kamis (15/8/2024).

Inovasi dalam industri sawit, sebutnya, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing industri tersebut di pasar global. Menurut Bambang, dengan adanya insentif yang tepat, diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa terus berinovasi dan mengembangkan berbagai produk turunan sawit yang bernilai tambah tinggi.

Tak hanya itu, dirinya juga mengajak pemerintah untuk bersedia membuka telinga dan mendengar masukan dari sektor usaha. Khususnya dalam hal pemberian insentif yang dapat memacu inovasi dan investasi.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang dalam industri sawit,” ucapnya.

Kelapa sawit, sebagai salah satu komoditas unggulan Indonesia, mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan terutama melalui berbagai inovasi yang didukung oleh kebijakan yang pro-investasi dan insentif yang tepat dari pemerintah.

Dirinya pun berharap bahwa langkah ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen utama kelapa sawit dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menilai sudah waktunya PT Pertamina menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series. Tujuannya agar tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasalnya, sejak Maret 2024 lalu, Pertamina sudah menahan harga meskipun ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok. Eddy menuturkan, penaikan harga tersebut juga untuk menjaga agar keuangan Pertamina tetap stabil.

Sebab, Pertamina membutuhkan dana untuk melakukan impor BBM dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya tersebut.

"Ini membebani APBN dan cash flow (aliran keuangan) Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," ungkapnya, Kamis (1/8/2024).

Namun demikian, kata Edy, penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini. Selain itu, kenaikan harga tersebut juga tidak memperlebar jarak harga antara BBM non subsidi dan BBM subsidi.

Eddy mengingatkan, mayoritas masyarakat tidak membeli BBM non subsidi, namun BBM dalam bentuk jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi seperti Pertalite. Eddy meminta, pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM non subsidi.

"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot dan sebagainya," ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo, juga mengaku sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series. Sebab, jika Pertamina terus menahan harga, maka pemasukan negara berpotensi bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.

Selain itu, Sartono juga mengingatkan kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional. ?Sehingga penyesuaian harga BBM non subsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,? katanya.

Sartono mengungkapkan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM non subsidi. Hal itu, untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.

?Penyesuaian harga juga akan membantu mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi,? ucapnya.

Namun demikian, Sartono juga meminta agar kenaikan harga BBM non subsidi harus dilakukan dengan bijak dan tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial

Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan

Jakarta (ANTARA) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Pertamina layak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan sejak Maret 2024 BUMN tersebut sudah menahan harga, meski ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.

Sementara itu, lanjutnya melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu, impor BBM dilakukan oleh Pertamina dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya.

"Ini membebani APBN dan 'cashflow' Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," katanya.

Menurut dia penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat.

Selain itu, tambahnya, diharapkan agar kenaikan tidak menjadikan disparitas harga antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi semakin besar.

Yang juga perlu diperhatikan, lanjutnya, bahwa mayoritas konsumsi BBM bukan terhadap BBM nonsubsidi, namun BBM dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi.

Oleh karena itu, tambahnya, alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.

"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot, dan sebagainya," ujar Eddy Soeparno.

Senada dengan itu Anggota Komisi VII Sartono Hutomo sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series, karena jika BUMN tersebut terus menahan harga, justru membuat potensi pemasukan negara bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional .

“Sehingga penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM nonsubsidi untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.

Penyesuaian harga, tambahnya, juga akan membantu mencegah potensi kerugian yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi.

Namun demikian Sartono juga meminta, bahwa kenaikan harga harus dilakukan dengan bijak, harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024