JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan.

Banding juga diajukan atas vonis terhadap bawahan SYL, eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta.

“Jaksa sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS (Kasdi), dan MH (Hatta),” kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

“Jadi tiga-tiganya sudah diajukan banding per hari ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ucap Tessa.

Meski demikian, Tessa enggan mengungkapkan alasan Jaksa KPK mengajukan banding.

Sebab, saat ini memori banding masih disusun para penuntut umum KPK.

“Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah disampaikan,” ujar Tessa.

Sementara itu, pihak SYL belum memutuskan akan mengajukan banding melawan KPK.

Dihubungi Kompas.com, pengacara SYL, Djamaluddin Koedoeboen mengatakan, pihaknya masih mendalami pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

“Kami belum ada kesepahaman terkait banding atau tidaknya, masih kami dalami dulu berbagai pertimbangan majelisnya,” kata Djamaluddin.

Adapun SYL divonis bersalah dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan.

SYL dihukum 10 tahun penjara dan denda RP 300 juta subsider empat bulan kurungan.

Ia juga dihukum membayar uang pengganti Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta SYL dihukum 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 44.269.777.204 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) subsider 4 tahun kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam pertimbangan putusannya mengapresiasi niat terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk membayar biaya umrah milik pribadi dan keluarganya.

Namun, hakim anggota Ida Ayu Mustikawati menyentil SYL karena seharusnya biaya umrah keluarga tersebut langsung dibayarkan begitu ibadah selesai dilakukan. Bahkan, sebelum dilakukan.

Hal itu disampaikan Ida membacakan pendapat majelis hakim atas pleidoi atau nota pembelaan penasehat hukum SYL perihal adanya kesesatan hukum terkait biaya perjalanan umrah tersebut.

“Benar terdakwa berniat berkomitmen membayar biara umrah pribadi dan keluarganya dan semestinya terdakwa sudah melakukan pembayaran seketika setelah melakukan perjalanan umrah dan tidak harus beralasan menunggu penagihan,” kata Ida dalam sidang di pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Kegiatan umrah tersebut juga sudah dilaksanakan apalagi pada umumnya jika akan melaksanakan ibadah umrah biasanya melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pelaksaannya,” ujarnya melanjutkan.

Terkait pembayaran biaya umrah itu sebelumnya juga telah dipertimbangkan majelis hakim. Menurut hakim anggota Fahzal Hendri, umrah itu bagian akhir dari kunjungan kerja yang dilakukan eks Menteri Pertanian (Mentan) tersebut.

“Umrah sesungguhnya bukan kegiatan utama karena merupakan bagian akhir di hari terakhir dalam kunjungan menteri dalam rangka melakukan kerja sama internasional Kementerian Pertanian (Kementan) dengan negara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi,” kata Fahzal

Namun, terhadap pihak-pihak di luar Kementan dan bukan pihak terkait yang ikut dalam umrah tersebut biayanya bukan menjadi tanggung jawab Kementan. Seperti, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa SYL.

Oleh karenanya, menurut hakim, harus dikategorikan sebagai pengeluaran pribadi terdakwa.

“Terhadap pihak-pihak di luar pihak kementerian yang bukan pihak terkait dan bukan menjadi tanggungan kementerian, di antaranya keluarga dan kolega menteri dikategorikan menjadi pengeluaran pibadi terdakwa,” ujar Fahzal.

Hanya saja, saat membacakan putusan, hakim tidak merincikan pembagian biaya umrah yang harusnya menjadi tanggung jawab pribadi SYL tersebut.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Minta biaya umrah Rp 1 miliar

Dalam sidang pemeriksaan saksi terungkap bahwa biaya umrah yang dilakukan SYL ketika melakukan kunjungan di Arab Saudi pada 2022, berasal dari patungan pejabat Kementan.

Eks Bendahara Pengeluaran Ditjen (Ditjen) PSP, Kementan, Puguh Hari Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan untuk mengumpulkan yang Rp 1 miliar untuk kegiatan Arab Saudi atau umrah.

Untuk memenuhi permintaan itu, Puguh mengatakan, lima direktorat Kementan yang diminta patungan.

Puguh mengungkapkan bahwa sesungguhnya sekretariat tidak memiliki anggaran untuk kebutuhan umrah SYL. Tetapi, karena diminta, para pejabat akhirnya menyepakati masing-masing memberikan uang sebanyak Rp 200 juta.

Namun, SYL pernah membantah bahwa dirinya melakukan umrah atas keperluan pribadi. Politikus Partai Nasdem tersebut menyebut, umrah itu dilakukan karena kebetulan sedang melakukan perjalanan dinas di Arab Saudi.

Sementara itu, dalam tuntuan jaksa disebutkan bahwa SYL menggunakan dana patungan untuk umrah selama 2020-2023 dengan total Rp 1.871.650.000.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam putusannya menyatakan tidak sependapat dengan pledoi atau nota pembelaan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan penasehat hukumnya.

Di antaranya pendapat penasehat hukum terdakwa SYL yang menyebut bahwa terjadi kesesatan fakta terkait permintaan dan pembelian durian Musang King.

“Terkait dengan permintaan durian Musang King fakta di persidangan terbukti durian tersebut diterima dan dialamatkan ke rumah dinas Menteri Pertanian di Jalan Widya Candra meskipun terdakwa maupun keluarganya tidak pernah melakukan pesanan durian ataupun mengonsumsi buah durian,” kata Hakim anggota Ida Ayu Mustikawati dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Demikian juga, terkait pembelaan terjadi kesesatan fakta perihal pembayaran sejumlah barang yang ditegaskan menggunakan kartu kredit terdakwa yang bersumber dari gaji dan honor selama menjadi Mentan.

Menurut hakim, dalam persidangan terbukti bahwa pembayaran sejumlah barang tersebut menggunakan uang tunai.

“Namun, fakta di persidangan tagihan-tagihan untuk pebelian tersebut dibayar menggunakan uang tunai bukan melalui credit card sbagaimana diakui oleh saksi di persidangan,” ujar Ida.

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka majelis hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan dari tim penasehat hukum terdakwa SYL maupun dari terdakwa SYL pribadi yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan memohon untuk dibebaskan,” katanya melanjutkan.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Beda keterangan soal durian

Sebagaimana diketahui, adanya pembelian durian musang king itu terungkap dari kesaksian Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian (Kementan), Wisnu Haryana.

Badan Karantina Kementan disebut pernah beberapa kali mengirimkan buah durian Musang King ke rumah dinas SYL.

Bahkan, Wisnu mengonfirmasi bahwa nilainya sampai puluhan juta rupiah sekali mengirimkan durian tersebut.

Namun, SYL membantah keterangan tersebut dengan menegaskan bahwa keluarganya tidak menyukai buah durian.

“Saya punya keluarga itu, istri, anak, cucu tidak suka durian, bahkan enggak boleh masuk di rumah,” kata SYL dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 20 Mei 2024.

Eks Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini pun heran atas keterangan saksi yang menyebutkan bahwa Kementan kerap mengirimkan buah durian ke rumahnya.

“Saya kira ini perlu saya sampaikan yang makan durian cuma saya, demi Allah Rasulullah,” kata SYL.

“Oleh karena itu, kalau durian dengan jumlah seperti ini saya terheran-heran saja. Tidak ada (yang menyukai durian), bahkan muntah saya punya cucu dan anak-anak,” ujarnya lagi.

Pembelaan SYL itu belakangan secara tidak langsung dibantah oleh sang istri Ayun Sri Harahap.

Ayun mengatakan, dirinya menyukai buah durian. Padahal, SYL menyebut bahwa keluarganya tidak menyukai buah tersebut.

“Satu, dua biki suka tetapi di dalam rumah tidak boleh ada bau durian,” kata Ayun saat ditanya penasihat hukum terdakwa SYL dalam sidang soal buah durian, dalam sidang tanggal 29 Mei 2024.

Namun, Ayun mengatakan, dia harus ke luar rumah jika ingin makan buah durian. Sebab, anak-anaknya disebut tidak menyukai bau durian.

“Anak-anak ini muntah kalau ada bau durian. Kalau sedang pengin saya harus keluar. Musti di luar ruangan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) untuk merekomendasikan cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pernyataan itu disampaikan hakim anggota Ida Ayu Mustikawati saat membacakan pendapat majelis hakim atas pleidoi atau nota pembelaan penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Terdakwa (SYL) telah melakukan kekuasaan dan kewenangan sebagai seorang menteri dan terdakwa merekomendasikan saksi Andi Tenri Bilang Radiansyah yang merupakan cucu sendiri menjadi pegawai tenaga honorer dengan dibayar honor oleh kementerian tanpa melalui prosedur yang semestinya,” kata Ida dalam sidang, Kamis.

“Karena bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian bukanlah merupakan tugas belajar sebagaimana yang terdakwa utarakan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Cucu SYL digaji Kementan

Dalam sidang terungkap bahwa cucu SYL yang kerap disapa Bibie ternyata mendapat jatah posisi sebagai tenaga ahli di Biro Hukum Kementan dan digaji sebesar Rp 10 juta per bulan.

Fakta itu terungkap dari kesaksian Protokol Menteri Pertanian Rininta Octarini dalam sidang yang digelar pada 22 Mei 2024.

Dalam kesaksiannya, Rini menyebut, Bibie menjadi tenaga ahli bidang hukum di Kementan sejak tahun 2022.

Cucu SYL tersebut juga mendapatkan fasilitas mobil dari Kementan. Sebagaimana kesaksian Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fadjry Djufry dalam sidang tanggal 22 Mei 2024.

Menurut Fadjry, dia diminta oleh oleh Panji Harjanto selaku Aide de Camp (ADC) atau ajudan dari SYL, untuk menyediakan mobil untuk Bibie.

Fadjry mengatakan, mobil dinas Balitbangtan tersebut kemudian dipakai cucu SYL selama kurang lebih tiga tahun, yakni sejak 2020 sampai 2023.

Sementara itu, saat dihadirkan dalam sidang, Bibie mengaku bahwa dirinya tak pernah memohon untuk menjadi tenaga honorer di Kementan.

Menurut Bibie, dia hanya pernah diminta sang kakek untuk magang di Kementan.

Akan tetapi, Bibie mengakui mendapatkan surat keputusan (SK) dari Kementan yang diteken kakeknya. Dia juga mengaku dapat honor Rp 4 juta setiap bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut bahwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Pertanian (Mentan) untuk merekomendasikan cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian (Kementan).

Pernyataan itu disampaikan hakim anggota Ida Ayu Mustikawati saat membacakan pendapat majelis hakim atas pleidoi atau nota pembelaan penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Terdakwa (SYL) telah melakukan kekuasaan dan kewenangan sebagai seorang menteri dan terdakwa merekomendasikan saksi Andi Tenri Bilang Radiansyah yang merupakan cucu sendiri menjadi pegawai tenaga honorer dengan dibayar honor oleh kementerian tanpa melalui prosedur yang semestinya,” kata Ida dalam sidang, Kamis.

“Karena bekerja sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian bukanlah merupakan tugas belajar sebagaimana yang terdakwa utarakan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Cucu SYL digaji Kementan

Dalam sidang terungkap bahwa cucu SYL yang kerap disapa Bibie ternyata mendapat jatah posisi sebagai tenaga ahli di Biro Hukum Kementan dan digaji sebesar Rp 10 juta per bulan.

Fakta itu terungkap dari kesaksian Protokol Menteri Pertanian Rininta Octarini dalam sidang yang digelar pada 22 Mei 2024.

Dalam kesaksiannya, Rini menyebut, Bibie menjadi tenaga ahli bidang hukum di Kementan sejak tahun 2022.

Cucu SYL tersebut juga mendapatkan fasilitas mobil dari Kementan. Sebagaimana kesaksian Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fadjry Djufry dalam sidang tanggal 22 Mei 2024.

Menurut Fadjry, dia diminta oleh oleh Panji Harjanto selaku Aide de Camp (ADC) atau ajudan dari SYL, untuk menyediakan mobil untuk Bibie.

Fadjry mengatakan, mobil dinas Balitbangtan tersebut kemudian dipakai cucu SYL selama kurang lebih tiga tahun, yakni sejak 2020 sampai 2023.

Sementara itu, saat dihadirkan dalam sidang, Bibie mengaku bahwa dirinya tak pernah memohon untuk menjadi tenaga honorer di Kementan.

Menurut Bibie, dia hanya pernah diminta sang kakek untuk magang di Kementan.

Akan tetapi, Bibie mengakui mendapatkan surat keputusan (SK) dari Kementan yang diteken kakeknya. Dia juga mengaku dapat honor Rp 4 juta setiap bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sidang pembacaan putusan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta juga menjawab pleidoi atau nota pembelaan penasehat hukum terdakwa SYL.

Hakim anggota Ida Ayu Mustikawati membacakan pendapat majelis hakim atas pembelaan penasehat hukum SYL mengenai sejumlah kesesatan fakta dalam persidangan.

Di antaranya, pendapat yang menyebut terjadi kesesatan fakta terkait kebutuhan mobil untuk anak SYL Indira Chunda Thita.

Menurut Ida, fakta di persidangan terungkap bahwa mobil tersebut dipakai oleh Indira Chunda cukup lama sehingga terdakwa SYL pasti sudah mengetahui keberadaan mobil tersebut.

“Tidak mungkin saksi Indira Chunda Thita belum menginformasikan adanya mobil tersebut kepada terdakwa karena mobil tersebut diterima oleh saksi dikarenakan keluhan kebutuhan mobil untuk aktivitas kegiatan saksi kepada terdakwa,” kata Ida dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Kamis (11/7/2024).

“Jika terdakwa tidak mengetahui mengenai keberadaan mobil tersebut mustinya terdakwa memerintahkan saksi Indira Chunda Thita untuk mengembalikan mobil tersebut ke Kementan karena itu bukan haknya,” ujarnya melanjutkan.

Demikian juga, terkait pembelaan yang menyebut terjadi kesesatan fakta dalam pembayaran dan pembelian tiket pesawat untuk keluarga terdakwa SYL.

Menurut hakim, seharusnya SYL selaku birokrat senior mengetahui mana fasilitas yang melekat pada jabatan menteri dan mana yang tidak termasuk fasilitas keluarga menteri.

“Mengingat terdakwa sudah berpengalaman dalam praktek sebagai aparatur sipil negara selama ini. Jadi suatu hal yang janggal apabila terdakwa tidak bisa membedakan mana fasilitas yang bisa dinikmati oleh keluarga dan mana fasilitas yang tidak bisa,” kata Ida.

Kemudian, terkait pembelaan yang menyebut tejadi kesesatan mengenai hak atas uang perjalanan, majelis hakim menegaskan bahwa perjalanan dinas pasti disesuaikan dengan anggaran dan pasti sudah diperhitungkan oleh kementerian.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Pembelian mobil untuk anak SYL

Sebagaimana diketahui, perihal pembelian mobil untuk anak SYL, Indira Chunda Thita diketahui dari kesaksian pejabat Fungsional Barang Jasa Rumah Tangga Kementan, Arief Sopian dalam sidang pada 29 April 2024.

Dia mengatakan, Kementan juga pernah membayar pembelian mobil merek Toyota Innova milik anak perempuan SYL yang karib disapa Thita itu sebesar Rp 500 juta.

Menurut Arief, mobil Innova hasil kolekan pejabat Kementan itu dikirim ke rumah pribadi anak SYL di wilayah Limo, Jakarta Selatan.

Arief mengaku, mendapatkan uang untuk membeli mobil itu dari para eselon I di Kementan. Tetapi, hanya Inspektorat di Kementan yang tidak ikut iuran untuk membeli mobil anak SYL tersebut.

Namun, dalam sidang tanggal 24 Juni 2024, SYL mengaku hanya ingin meminjamkan mobil untuk anak sulungnya, Indira Chunda Thita Syahrul.

Dia menyebut, bukan memerintahkan untuk membelikan mobil baru dari anggaran Kementan.

SYL lantas menyampaikan, dia meminta kepada staf khususnya, Panji untuk memberikan Titha mobil. Sebab, mobil yang sering digunakan sang anak adalah mobil dinas menteri.

Oleh karena itu, SYL mengaku bahwa dirinya sempat marah kepada Panji karena membeli mobil baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa pengabdian dan prestasi yang dicapai terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak bisa menjadi alasan pembenar melakukan tindakan korupsi.

Hal itu disampaikan hakim anggota Ida Ayu Mustikawati saat membacakan pertimbangan majelis hakim terhadap pleidoi atau nota pembelaan terdakwa SYL dalam perkara dugaan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Terkait dengan jejak kehidupan pribadi dan riwayat pengabdian terdakwa yang syarat dengan prestasi dan integritas dan tidak berperilaku koruptif, hal-hal tersebut menurut majelis hakim bukanlah sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk melakukan perbuatan koruptif,” kata Ida dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Hal tersebut merupakan salah satu hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa,” ujarnya melanjutkan.

Terkait pembelaan SYL bahwa jajaran di Kementan yang memberikan sejumlah fasilitas pada keluarganya karena ada tujuan menyangkut jabatan, Ida menyebut, pengalaman SYL sebagai birokrat senior harusnya tahu mana fasilitas yang melekat pada jabatannya dan mana yang tidak.

Pasalnya, SYL disebut memulai karier sebagai birokrat dengan menjadi lurah hingga dua periode menjabat sebagai bupati dan Gubernur Sulawesi Selatan.

“Sejatinya terdakwa mengetahui apa yang merupakan fasilitas kedinasan dan bukan bagi dirinya sebagai seorang menteri atau di luar kedinasan apalagi untuk kepentingan keluarga,” kata Ida.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL.

Tak hanya itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

SYL dinyatakan terbukti melakukan tidak pidana korupsi berlanjut dan bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Majelis Hakim menyatakan SYL dan anak buahnya melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Dalam pertimbangan hal meringankan, SYL disebut telah memberikan kontribusi positif selaku Mentan terhadap negara dalam penanganan krisis pangan pada saat pandemi Covid-19.

Kemudian, SYL disebut banyak mendapatkan penghargaan dari Pemerintah RI atas hasil kerjanya selama menjabat sebagai Mentan.

“Terdakwa dan keluarga terdakwa sudah kembalikan sebagian uang dan barang dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa,” kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh.

Pembelaan SYL

Diberitakan sebelumnya, SYL dalam pleidoi pribadinya menegaskan bahwa dia bukan penjahat atau pemeras sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SYL juga membantah memiliki watak dan perilaku koruptif. Menurut dia, ketika menerima uang maupun pembiayaan dari mantan ajudan pribadinya Panji Hartanto dan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono, dia selalu bertanya apakah sumbernya benar.

SYL pun menyebut bahwa para bawahannya tersebut selalu menyatakan penerimaannya merupakan hak seorang menteri.

"Kata khas yang selalu saya ingat, ‘Ini sudah dipertanggungjawabkan, Bapak. Ini sudah menjadi hak menteri, Bapak’,” katanya.

“Tidak jadi sembahyang saya, kalau dia tidak sebut itu,” ujar SYL melanjutkan.

Oleh karena itu, SYL menuding para pejabat di Kementan melakukan pendekatan hingga mencari muka di hadapan keluarganya.

“Berharap pamrih antara lain naik jabatan, punya akses ke menteri dan lain-lain," kata SYL.

Dia menyebut, tindakan itu dilakukan para pejabat Kementan dengan menawarkan pembelian tiket, barang, perbaikan, belanjaan dan lainnya. Dengan pernyataan seakan-akan merupakan tindakan yang sah.

Dalam kesempatan tersebut, SYL juga memutarkan video arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, guna membuktikan bahwa pertanian menjadi sektor sentral pada masa pandemi Covid-19.

Saat itu, menurut SYL, Jokowi menyoroti peringatan Food Agriculture Organization (FAO) terkait risiko krisis pangan sehingga pengolahan dan pertumbuhan pertanian harus dimaksimalkan.

“Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo juga dalam pidatonya pada pembukaan sensus pertanian pada tahun 2023, ‘mengingatkan kemungkinan krisis pangan besar yang diakibatkan cuaca ekstrim dan perang di eropa yang terus bergejolak,” ujarnya.

Saat itu, Jokowi menyebut bahwa 435 juta orang di dunia terancam krisis pangan dan kelaparan.

Setelah memutar video arahan Jokowi itu, SYL menyampaikan capaian nilai dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada sektor pertanian di Indonesia tahun 2020-2022.

Kemudian, nilai tukar atau nilai kesejahteraan petani yang meningkat, nilai tukar usaha petani, hingga nilai ekspor pertanian dan peningkatan angka serapan lapangan kerja di sektor pertanian.

“Adapun pencapain yang dibahas di atas sangat dipengaruhi oleh keadaan Pandemi Covid 19 serta kondisi Global dunia antara lain perang dagang,” kata SYL.

Dia juga menyampaikan sejumlah penghargaan yang diterima Kementan. Salah satunya dari KPK pada 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Majelis Hakim juga memutuskan merampas sejumlah uang hasil korupsi SYL.

Mayoritas uang yang disita itu berasal dari setoran sejumlah pihak yang merupakan aliran uang korupsi SYL. Di antaranya, ada yang berasal dari Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasdem Ahmad Sahroni, penyanyi dangdut Nayunda Nabila, dan dua anak SYL.

Berikut rincian barang bukti tambahan berupa uang yang disetorkan ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputuskan dirampas untuk negara:

• Rp 820.000.000 dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni pada 8 Desember 2023. Uang yang diberikan terdakwa untuk pendaftaran bacaleg ke KPU
• Rp 40.000.000 dari fraksi Partai Nasdem dana kemanusiaan pada 27 maret 2024
• Rp 20.000.000 dari Nayunda Nabila pada Desember 2023
• Rp 20.000.000 dari Nayunda Nabila pada 14 Mei 2024
• Rp 30.000.000 dari Nayunda Nabila pada 21 Mei 2024
• Rp 253.000.000 dari Kemal Redindo pada 25 Juni 2024
• Rp 293.205.900 dari Indira Chunda Thita Syahrul pada 25 juni 2024.

“Seluruh barang bukti tambahan tersebut sepatutnya dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai kompensasi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa,” kata hakim anggota Fahzal Hendri dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa sejumlah uang tunai dalam mata yang Rupiah dan mata uang asing yang disita KPK dari rumah dinas SYL di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta, dirampas untuk negara.

"Apabila dalam perhitungan ada kelebihan uang atau sisa maka harus dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya," ujar Fahzal.

Diketahui, hakim menyatakan, SYL melakukan tidak pidana korupsi berlanjut bersama-sama dengan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta.

Sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama, yakni melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan SYL terbukti memerintahkan pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan cara menggunakan paksaan.

Selain itu, SYL juga meminta adanya jatah 20 persen dari anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan pada Kementan RI.

Hakim mengatakan, uang yang diperoleh SYL sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Oleh karena itu, terhadap SYL juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL menghargai sepenuhnya putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun terhadapnya.

SYL mengatakan bahwa vonis majelis hakim terhadapnya atas perkara pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan), merupakan konsekuensi jabatan.

"Ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya selama tiga [hingga] empat tahun ini memimpin pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional," ujarnya kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Politisi Nasdem itu lalu mengatakan bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya.Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuknya sebagai Mentan pada 2019 lalu.

SYL menilai dirinya berhasil mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia.

"Saya sampaikan terima kasih pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apapun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya," ucapnya.

Tidak hanya itu, dia juga berterima kasih kepads Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh. "Maafkan saya kalau, tentu sebagai manusia ada yang keliru tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK. SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun.

Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) merespons vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim. SYL menganggap hukuman itu sebagai risiko jabatan dan pemimpin.

Pernyataan tersebut dikatakan SYL setelah majelis hakim menutup persidangan pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

"Bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya, ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya," kata SYL kepada awak media pada Kamis (11/7/2024).

SYL merasa risiko besar itu harus diterimanya dengan lapang dada. Walau, SYL menyinggung Kementan di bawah kepemimpinannya sudah mencukupi kebutuhan pangan nasional, termasuk ketika pandemi Covid-19.

"Di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi Covid," ujar SYL.

"Ini risiko leadership, ini risiko dari jabatan dari sebuah diskresi dan jabatan yang saya ambil, saya akan pertanggungjawabkan itu adil, teman-teman pers, saya akan pertanggungjawabkan ini, dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya," ujar SYL.

SYL juga mengutarakan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo yang sudah menunjuknya sebagai Mentan. Sehingga, SYL bisa membuka kesempatan untuk mengambil kebijakan strategis untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

"Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apapun akibat dari sebuah kebijakan ini resiko jabatan bagi saya," ucap SYL.

Diketahui, SYL dinyatakan bersalah dalam perkara pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan). Sehingga, majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara.

Majelis hakim juga menjatuhkan sanksi denda Rp300 juta. Apabila SYL tak memiliki kesanggupan maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

SYL diyakini hakim melanggar melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh usai divonis pidana penjara selama 10 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor.

SYL mengatakan bakal mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itu, Politisi Nasdem itu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang menunjuknya sebagai mentan pada 2019 lalu.

SYL menilai dirinya berhasil mengambil kebijakan untuk menstabilkan harga pangan di Indonesia.

"Saya sampaikan terima kasih pak Jokowi membeberkan kesempatan sebagai menteri, apa pun akibat dari sebuah kebijakan ini risiko jabatan bagi saya," ucapnya kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Tidak hanya itu, SYL juga berterima kasih kepads Ketua Umum Partai NasdemSurya Paloh. "Maafkan saya kalau, tentu sebagai manusia ada yang keliru tetapi Surya Paloh sangat konsisten dengan partai untuk mengatakan bela rakyat, bela bangsa," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam persidangan tersebut, ketiga terdakwa kasus pemerasan di Kementan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama jaksa KPK.

SYL dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 tahun. Dia juga dijatuhi hukuman pidana denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Dari ketiga terdakwa, hanya SYL yang dibebankan uang pengganti.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh.

Sementara itu, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta serta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono masing-masing dijatuhi pidana penjara empat tahun serta denda sejumlah Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dalam putusannya menyebut bahwa ibadah umrah yang dilakukan terdakwa kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo (SYL) adalah bagian akhir dari kunjungan kerja yang dilakukan eks Menteri Pertanian (Mentan) tersebut.

“Umrah sesungguhnya bukan kegiatan utama karena merupakan bagian akhir di hari terakhir dalam kunjungan menteri dalam rangka melakukan kerja sama internasional Kementerian Pertanian (Kementan) dengan negara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi,” kata hakim anggota Fahzal Hendri dalam sidang putusan, Kamis (11/7/2024).

Namun, terhadap pihak-pihak di luar Kementan dan bukan pihak terkait yang ikut dalam umrah tersebut biayanya bukan menjadi tanggung jawab Kementan. Seperti, keluarga terdakwa dan kolega terdakwa SYL.

Oleh karenanya, menurut hakim, harus dikategorikan sebagai pengeluaran pribadi terdakwa.

“Terhadap pihak-pihak di luar pihak kementerian yang bukan pihak terkait dan bukan menjadi tanggungan kementerian, di antaranya keluarga dan kolega menteri dikategorikan menjadi pengeluaran pibadi terdakwa,” ujar Fahzal.

Sebelumnya, hakim telah mengkategorikan sejumlah pembayaran atau pengeluaran yang tidak bisa disebut untuk kepentingan kedinasan. Melainkan, kepentingan pribadi SYL.

Antara lain, keperluan istri, keperluan keluarga dan pribadi SYL. Lalu, pengeluaran untuk kado undangan, keperluan kolega dan partai politik.

“Keperluan haji dan umrah yang tidak berdasarkan SPJ (surat perjalanan dinas), yaitu untuk keluarga dan kolega serta operasional menteri dan pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori yang ada yang sudah ditentukan dalam anggaran kementerian,” kata hakim Fahzal.

Hakim dalam pertimbangannya menyebut bahwa SYL berhasil mengumpulkan uang dari para pejabat eselon I Kementan sejak tahun 2020-2023 dengan cara menggunakan paksaan adalah sebesar total 44.269.770.204 dan 30.000 dollar AS.

Namun, hanya Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar AS yang dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa, keluarga terdakwa, dan keperluan lainnya yang didapat dari arahan terdakwa secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan.

Berikut kepentingan pribadi dan keluarga serta kolega SYL di luar kedinasan yang dinikmati SYL, keluarga, dan kolega yang tidak terkait dengan kedinasan sebagaimana dibacakan hakim dalam sidang:

1. Keperluah istri terdakwa berupa uang bulanan, perawatan kecantikan, pembelian perhiasan
2. Keperluan pribadi terdakwa untuk pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan, jam tangan, perawatan kecantikan, makan-makan di restoran, acara pesta keluarga, pembelian mobil dan sewa kendaraan dan lain-lain yang dinikmati keluarga dan pribadi terdakwa
3. Keperluaran pribadi terdakwa berupa pembelian barang-barang seperti pakaian, sepatu, parfum, perhiasan untuk pibadi yang tidak termasuk anggaran rumah tangga menteri
4. Kado undangan kepentingan terdakwa berupa pemberian kado, berupa perhiasan atau barang lain, pemberian atas nama pribadi terdakwa
5. Pemberian ke Partai Nasdem berupa bantuan dalam rangka kegiatan Partai Nasdem, antara lain dalam acara pendaftaran bacaleg ke KPU dalam Pemilu 2024
6. Keperluan lainnya yang tidak diuraikan

Namun, hakim tidak membacakan secara rinci nominal masing-masing dari pengeluaran tersebut.

Sebagaimana diketahui, SYL dijatuhi pidana 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Serta, membayar uang pengganti sebesar Rp 14.147.144.786 dan 30.000 dollar Amerika Serikat (AS).

Minta biaya umrah Rp 1 miliar

Dalam sidang pemeriksaan saksi terungkap bahwa biaya umrah yang dilakukan SYL ketika melakukan kunjungan di Arab Saudi pada 2022 lalu berasal dari patungan pejabat Kementan.

Eks Bendahara Pengeluaran Ditjen (Ditjen) PSP, Kementan, Puguh Hari Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan untuk mengumpulkan yang Rp 1 miliar untuk kegiatan Arab Saudi atau umrah.

Untuk memenuhi permintaan itu, Puguh mengatakan, lima direktorat Kementan yang diminta patungan.

Puguh menyebut bahwa sesungguhnya sekretariat tidak memiliki anggaran untuk kebutuhan umrah SYL. Tetapi, karena diminta, para pejabat akhirnya menyepakati masing-masing memberikan uang sebanyak Rp 200 juta.

Namun, SYL pernah membantah bahwa dirinya melakukan umrah atas keperluan pribadi. Politikus Partai Nasdem tersebut menyebut, umrah itu dilakukan karena kebetulan sedang melakukan perjalanan dinas di Arab Saudi.

Dalam tuntuan jaksa disebutkan bahwa SYL menggunakan dana patungan untuk umrah selama 2020-2023 dengan total Rp 1.871.650.000.