Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menempatkan upaya menangani kejahatan eksploitasi seksual anak sebagai salah satu prioritas utama.

Hal ini tercermin dari terbangunnya kerja sama erat antara PPATK dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerja Sama di antara kedua lembaga untuk memerangi kejahatan seksual anak.

Data yang terhimpun di tahun 2024 mencatat sekitar 303 kasus anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, 128 anak Korban perdagangan, dan 481 anak Korban pornografi di Indonesia.

"Di sisi lain, dugaan prostitusi anak berjumlah sekitar 24.000 anak di rentang usia 10 tahun - 18 tahun dengan frekuensi transaksi mencapai 130.000 kali dan nilai perputaran uang mencapai Rp 127.371.000.000 (Rp 127,37 miliar)," ujar Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK, M Natsir Kongah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/8).

Natsir mengatakan, PPATK terus berupaya memerangi kejahatan eksploitasi seksual anak, tidak hanya dituangkan dalam lingkup domestik. Akan tetapi juga regional yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, hingga Pasifik.

Dalam pertemuan tahunan Financial Intelligence Consultative Group (FICG) yang diselenggarakan di Melbourne, Australia, pada Mei 2024, delegasi PPATK mengajukan proposal penyusunan indikator red flag transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan kejahatan eksploitasi seksual anak.

Gagasan ini disetujui dan menjadi bagian dari project strategis FICG pada periode tahun 2024-2025.

FICG sendiri merupakan kelompok kerja yang menghimpun lembaga intelijen keuangan di wilayah Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, dan berperan krusial dalam upaya anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan terkait lainnya.

Data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang terkait dengan kejahatan eksploitasi seksual anak mencapai 44 LTKM selama periode tahun 2014-2024.

Adapun terkait dengan Hasil Analisis (HA), terdapat 2 HA PPATK yang terkait dengan eksploitasi seksual anak pada tahun 2023; 34 HA pada tahun 2021 dan 2 HA pada tahun 2023 yang terkait dengan Perlindungan Anak, Pornografi, Perdagangan Orang, Informasi dan Transaksi Elektronik, Child Sex Exploitation, dan/atau Kejahatan Lintas Negara Lainnya.

Serta 1 HA pada tahun 2021 yang terkait dengan Perdagangan Orang, Pornografi, ITE, dan Perlindungan Anak.

Temuan aktivitas perdagangan orang di Indonesia pada tahun 2022, termasuk eksploitasi seksual anak di dalamnya, mencatat perputaran uang sejumlah Rp 114 miliar.

Dalam konteks regional, PPATK bersama dengan seluruh pemangku kepentingan yang relevan telah melaksanakan Focus-Group Discussion guna memformulasikan draf Concept Note dan Kuesioner.

Hal itu nantinya akan bermuara pada output berupa dokumen indikator red flag transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi seksual anak.

Proses ini akan melibatkan partisipasi aktif dari penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perbankan, penyelenggara transfer dana (money remittance), penyelenggara dompet elektronik (e-wallet), dan pedagang fisik aset kripto (exchanger).

Termasuk juga lembaga intelijen keuangan, penegak hukum, dan pakar di bidang anti-eksploitasi seksual anak.

Draf pertama dokumen ditargetkan selesai pada November 2024.

PPATK berharap upaya memerangi kejahatan seksual anak menjadi komitmen bersama seluruh pihak, termasuk juga melibatkan peran aktif seluruh komponen masyarakat.

Eksploitasi seksual anak memiliki dampak destruktif yang nyata dan mengancam kelangsungan hidup generasi penerus bangsa.

Karena kejahatan ini cenderung bersifat lintas negara, kerja sama yang solid antara seluruh pihak di lingkup regional hingga internasional adalah suatu keniscayaan.

Data Interpol pada Juni 2024 menyebut kaitan 69 negara yang terlibat dalam jejaring eksploitasi seksual anak.

Karena itulah, keberadaan forum seperti Konferensi ASEAN ini menjadi suatu langkah krusial guna makin memperkuat komitmen dan kerja nyata seluruh pihak yang terlibat.

"Secara spesifik, PPATK akan selalu berkomitmen mendukung segala upaya memerangi kejahatan eksploitasi seksual anak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki," pungkas Natsir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai transaksi gelap dari praktik eksploitasi dan pornografi anak-anak di Indonesia disebut mencapai Rp 127 miliar.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengungkapkan, jumlah eksploitasi anak untuk pornografi (CSAM atau Children Sexual Abuse Material) di Indonesia semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya, termasuk bentuk prostitusi online (eksploitasi online).

"Kalau kemarin catatannya masih Rp 114 miliar yang kepala PPATK, saya mencatat baru saja Rp 127 miliar perputaran atas eksploitasi anak pada CSAM, Children Sexual Abuse Material, kita menyebutnya pornografi anak, tetapi di dunia kita mengenalnya adalah CSAM," kata Ai usai di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk prostitusi online dalam kurung eksploitasi online, itu terjadi di dalamnya. Dan sudah meningkat sangat signifikan," sambung Ai.

KPAI meneken nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pencegahan transaksi online yang menjerat anak-anak.

Ai memaparkan, menurut data KPAI periode 2021-2023 terdapat 481 kasus eksploitasi dan pornografi yang diadukan.

Sedangkan kasus yang sama terjadi pada anak rentang usia 17 sampai 19 tahun mencapai 197.000 laporan.

"Ini menunjukkan data KPAI yang diadukan, teradukan oleh anak orang tuanya dan bahkan media juga menyampaikan itu mungkin hanya 0,9 persen dari data-data yang by name, by address. Kita semua berkepentingan dengan data ini untuk melakukan langkah-langkah yang optimal," papar Ai.

KPAI, kata Ai, juga mencatat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah kasus eksploitasi dan perdagangan anak mencapai 431 kasus.

"Jadi kalau kita total itu hampir ratusan anak yang masuk dalam situasi dan kondisi eksploitasi serta Children Sexual Abuse Material atau pornografi," ucap Ai.

Menurut Ai, data itu seharusnya bisa menjadi rujukan buat penanganan kasus-kasus eksploitasi anak di Indonesia.

"Sekali lagi data-data ini harus menjadi sebuah peta bersama. Yang kami temukan sejumlah tindak pidana TPPO (tindak pidana perdagangan orang) yang menyasar anak secara online dengan bentuk eksploitasi seksual, ekonomi, serta pornografi dan cybercrime," papar Ai.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Ketua KPAI: Nilai Transaksi EksploitasiPornografi Anak Mencapai Rp 126 Miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menyampaikan kasus eksploitasi anak secara online disebabkan oleh faktor lemahnya bimbingan orang tua.

Plt Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus KemenPPPA, Atwirlany Ritonga mengatakan orang tua memiliki peran penting untuk mencegah eksploitasi anak secara online.

"Kehangatan dari keluarga, kemudian komunikasi yang positif dan juga bimbingan dari orang tua itu menjadi salah satu kunci untuk memberantas terjadinya kasus eksploitasi online di ranah daring," kata Atwirlany di Bareskrim Polri, Selasa (23/7/2024).

Selain itu, kata Atwitrlany, faktor emosional dan pengaruh ekonomi menjadi penyebab anak mudah tergiur dalam mencari jalan yang instan untuk memperoleh pemasukan. Oleh sebab itu, anak banyak yang terjerumus dalam kasus ini.

Senada dengan Atwirlany, Komisioner KPAI Kawiyan mengatakan keluarga perlu melakukan introspeksi diri terkait dengan pola didik dan asuh terhadap anak-anaknya.

Dia juga membeberkan data KPAI terkait kasus eksploitasi anak selama satu tahun terakhir di Indonesia mencapai 2.656 kasus. Perinciannya, 1.833 kasus pemenuhan hak anak dan 823 kasus perlindungan khusus anak.

"Jangan sampai terjebak dalam kasus eksploitasi seksual. Ini sebagian besar adalah mengenai pengasuhan yang masuk dalam kategori pemenuhan hak," tutur Kawiyan.

Kasus Eksploitasi 19 Anak Dijadikan PSK

Dalam kasus ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan tersangka berinisial MIR alias IM alias Sam (26), YM (26), MRP alias Alona alias Aline (39), dan CA alias Aul (19).

Sindikat ini mematok harga untuk perempuan di bawah umur Rp8 juta sampai dengan Rp17 juta. MIR Cs menjaring anggota atau pria berhidung belang dari X dan dimasukkan ke grup Telegram dengan membayar Rp500.000 hingga Rp2 juta.

Grup ini aktif dari Juli 2023 dengan berhasil mengumpulkan 3.200 member. Untuk anggota yang loyal, dapat bergabung ke grup Hidden Gems dengan membayar lagi deposit Rp5-10 juta untuk menawarkan talent terbaiknya.

Talent yang dimiliki sindikat ini mencapai 1.962 orang dan baru terdeteksi anak di bawah ini mur mencapai 19 orang. Adapun, sindikat ini beroperasi di Jakarta, Bali, Surabaya, Makassar, Semarang dan Bandung.

"Tarif yang diterima oleh talent itu adalah sejumlah 2 juta dari pemesanan untuk berbayar ke adminnya 8 juta. Jadi pelanggan membayar 8 juta, kemudian dipesan, dan baru dibayarkan kepada talent itu, baik talent di bawah umur dan dewasa, hanya 2 juta yang diberikan," kata Wadirtipsiber Kombes Dani Kustoni.

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana eksploitasi seksual anak. Korban anak yang berjumlah 19 orang dijual menjadi pekerja seks komersial (PSK) melalui sosial media X dan Telegram.

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber (Wadirtipidsiber) Bareskrim Polri Kombes Dani Kustoni mengatakan ada 1.962 orang menjadi talent atau diperjualbelikan oleh mucikari melalui sosial media. Sebanyak 19 di antaranya merupakan anak di bawah umur.

"Saat ini untuk kategori perempuan di bawah umur yang ditawarkan itu baru teridentifikasi 19 orang," kata Dani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Juli 2024.
Dani mengatakan pihaknya masih mendalami kasus ini. Khususnya, memastikan jumlah anak di bawah umur yang menjadi korban dalam kasus tersebut.

"Kita cek dari data-data terkait dengan anak ini, ada beberapa yang masih belum kita temukan datanya dan bahkan masih dalam proses pendalaman untuk mengidentifikasi oleh penyidik direktorat tindak pidana siber," ungkap Dani.

Baca juga: Korban TPPO, 50 WNI Dipaksa Menjadi PSK di Sydney

Adapun para talent dijual oleh tersangka dengan harga kisaran Rp8-Rp17 juta. Namun, Dani menyebut pelaku hanya memberikan uang Rp2 juta kepada pekerja seks yang dijajakannya.

"Khusus perempuan di bawah umur, para tersangka mematok harga antara Rp8 juta sampai Rp17 juta," beber dia.

Dani mengatakan empat orang telah ditepkan tersangka dalam kasus ini.
Keempatnya yakni YM, 26; MRP, 39; CA, 19; dan MI, 26

"Tersangka (MI) yang merupakan narapidana di lapas narkotika umurnya 26 tahun," ungkapnya.

Ketiga tersangka lainnya telah ditahan. Mereka dijerat Pasal 45 ayat 1 juncto Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(END)