Paris: Pendiri Telegram Pavel Durov ditangkap dalam penyelidikan beberapa kejahatan serius, termasuk terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan yang terjadi di platform berkirim pesan itu, menurut keterangan jaksa penuntut Prancis pada Senin kemarin.

Durov ditangkap di bandara Le Bourget dekat Paris, Prancis, pada Sabtu malam.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengonfirmasi bahwa penangkapan pria kelahiran Rusia itu tidak bermotif politik, meski beberapa klien daring menunjukkan hal sebaliknya.

“Penangkapan tersebut merupakan bagian penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa Prancis tetap berkomitmen untuk menegakkan kebebasan berbicara yang sah,” ujar Macron di media sosial X.

Jaksa Paris, Laure Beccuau, memberikan keterangan lebih rinci, dengan mengungkapkan bahwa penangkapan yang dilakukan memiliki kaitan dengan penyelidikan yang luas pada 8 Juli.

Mengutip dari Channel News Asia, Selasa, 27 Agustus 2024, penyelidikan difokuskan pada aktivitas ilegal yang diduga difasilitasi Telegram, seperti pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan. Selain itu, Telegram juga dituduh menyediakan layanan kriptografi kepada penjahat dan tidak bekerja sama dengan pihak berwenang.

Durov yang memiliki kewarganegaraan ganda dari Prancis dan Uni Emirat Arab, menghadapi pengawasan ketat sehingga ditahan sampai Rabu, dan kantor berita Reuters tidak dapat menghubungi pengacara mana pun yang mewakilinya.

Penangkapan Durov telah memicu kritik dari tokoh-tokoh terkemuka seperti Elon Musk, yang berpendapat bahwa hal ini mengancam kebebasan berbicara di Eropa.

Selain itu, Rusia telah meminta Prancis untuk menghormati hak-hak Durov, yang mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara Prancis dan Rusia, terutama mengingatkan perselisihan geopolitik baru-baru ini.

Telegram memiliki hampir 1 miliar pengguna dan sangat berpengaruh di Rusia serta negara-negara bekas Soviet. (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Bos Telegram Ditangkap di Prancis, Macron: Tak Bermotif Politik

(WIL)

Paris: Pavel Durov, CEO dan Pendiri Telegram ditangkap sebagai bagian dari investigasi kejahatan terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan penipuan di platform, berdasarkan kejaksaan Prancis pada hari Senin, 26 Agustus 2024, dilansir dari ABC.

Dalam Pernyataan yang sama, Jaksa Prancis Laure Beccuau juga mengatakan Durov ditahan sebagai bagian dari investigasi oleh dinas kejahatan siber terhadap orang yang tidak dinamai yang dimulai pada 8 Juli.

Investigasi tersebut atas dugaan kejahatan-kejahatan meliputi menjalankan platform untuk transaksi illegal, pornografi anak, perdagangan narkoba, penolakan memberi informasi kepada pihak berwajib, pencucian uang, dan layanan kriptografi kepada penjahat, ujar pernyataan jaksa.

Baca Juga: Pendiri Telegram Pavel Durov Ditangkap di Bandara Prancis

Pernyataan tersebut berbeda dengan dugaan yang dilontarkan netizen terutama di media sosial (medsos) X yang menyatakan bahwa Durov ditangkap untuk "mengekang kebebasan berpendapat".
Salah satu tokoh masyarakat yang mengkritisi penangkapan Durov adalah CEO X Elon Musk, yang menyatakan bahwa "kebebasan berpendapat di Eropa diserang" dan memulai #FreePavel di akun medsosnya.

Hal tersebut ditentang oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 26 Agustus di X, yang menyatakan bahwa penangkapan Durov dikarenakan investigasi hukum dan bukan alasan politik.

"Prancis sangat berkomitmen untuk kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, berinovasi, dan jiwa kewirausahaan" Ujar Macron.

Pavel Durov ditangkap setelah mendarat Bandara Beauvais 80 km Utara dari Kota Prancis. Berdasarkan pernyataan Jaksa Beccuau, Durov akan ditahan sampai hari Rabu waktu Prancis.

(WAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemuda berinisial MAF (20) asal Bandung menyediakan puluhan konten pornografi anak di kanal Telegram miliknya.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com, setidaknya ada 23 konten pornografi yang dijajakan MAF.

“Tersangka menawarkan berbagai koleksi video pornografi anak di channel Telegram miliknya. Ada yang nama kontennya Loli, Silbee, Msbree, dan lain-lain,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak dalam keterangan, Selasa (30/7/2024).

Ade Safri menerangkan, konten-konten tersebut didapatkan MAF dari internet dan media sosial. MAF lalu menghimpun video-video tersebut dan disimpan rapi dalam ponsel miliknya.

“Tersangka mendapatkan gambar dan video bermuatan pornografi atau asusila tersebut dari media sosial. Dia unduh dan simpan di ponsel miliknya,” ucap Ade.

Jika ada seseorang yang berminat untuk berlangganan, MAF baru mengirimkan koleksi videonya.

Adapun MAF menyediakan dua paket pembelian konten pornografi anak. Pertama, berlangganan selama satu bulan. Lalu yang kedua, yakni membeli konten secara eceran.

“Untuk berlangganan, dihargai Rp 165.000 selama satu bulan. Kalau konten eceran, dihargai Rp 15.000 per jenis video,” kata Ade.

Sebagai informasi, penangkapan MAF bermula saat penyidik melakukan patroli siber di media sosial pada 24 Juli 2024.

Penyidik lalu menemukan akun X @DeflamingoOfc yang diduga mempromosikan konten pornografi anak.

“Pelaku mengiklankan konten video bermuatan asusila atau pornografi melalui akun X. Dia membagikan cuplikan video di X untuk menarik pelanggan,” Ade.

Ketika pelanggan sudah tertarik dengan konten yang disediakan, MAF mengarahkan para pelanggannya menuju akun Telegram yang telah dibuat.

Dalam akun Telegram dengan username @DEFLAMINGOOFC, MAF menyediakan konten pornografi yang telah diberi nama Loli, Silbee, Nanachan, Rissamishu, Micanesan, hingga Chella.

Adapun MAF diciduk dua hari setelah penyidik menemukan akunnya. Pelaku ditangkap di sebuah kos yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, MAF kemudian ditetapkan sebagai tersangka penjualan konten pornografi anak.

Hal itu didasari dari keterangan saksi dan bukti konkret berupa akun telegram yang dikelola MAF.

MAF dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 7 Jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pemuda berinisial MAF (20) meraup keuntungan jutaan rupiah dari menjual konten pornografi anak di Telegram.

“Omzetnya 5-7 per bulan,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Ade Safri mengatakan, MAF mendapatkan keuntungan tersebut nyaris satu tahun berturut-turut.

Ia sengaja menjual konten video pornografi untuk memenuhi kebutuhannya.

“Jadi motif utamanya karena ekonomi ya. Dia mulai menjual konten-konten ini sejak 2023,” tutur dia.

Ade Safri menjelaskan, konten pornografi anak yang dijual MAF didapatkan tersangka dari internet. MAF lantas menghimpun video-video yang sudah dia unduh untuk kemudian dijajakannya melalui channel Telegram.

“Tersangka mendapatkan gambar dan video bermuatan pornografi atau asusila tersebut dari media sosial. Dia unduh dan disimpan di ponsel miliknya dan selanjutnya dikirimkan kepada setiap member yang sudah berlangganan,” ungkap Ade Safri.

Sebagai informasi, penangkapan MAF bermula saat penyidik melakukan patroli siber di media sosial pada 24 Juli 2024.

Penyidik lalu menemukan akun X dengan username @DeflamingoOfc yang diduga mempromosikan konten pornografi anak.

“Pelaku mengiklankan konten video bermuatan asusila atau pornografi melalui akun X. Dia membagikan cuplikan video di X untuk menarik pelanggan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Ketika pelanggan sudah tertarik dengan konten yang disediakan, MAF mengarahkan para pelanggannya menuju akun Telegram yang telah dibuat.

Dalam akun Telegram dengan username @DEFLAMINGOOFC, MAF menyediakan konten pornografi yang telah diberi nama Loli, Silbee, Nanachan, Rissamishu, Micanesan, dan Chella.

“Pelaku menyuguhkan konten pornografi yang dibagi ke dalam beberapa paket. Dia mengklasifikasinya dengan memberi nama pada konten tersebut,” tutur Ade Safri.

Adapun MAF diciduk dua hari setelah penyidik menemukan akunnya. Pelaku ditangkap di sebuah kos yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, MAF kemudian ditetapkan sebagai tersangka penjualan konten pornografi anak.

Hal itu didasari dari keterangan saksi dan bukti konkret berupa akun telegram yang dikelola MAF.

MAF dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 7 Jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang pemuda berinisial MAF (20) meraup keuntungan jutaan rupiah dari menjual konten pornografi anak di Telegram.

“Omzetnya 5-7 per bulan,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa (30/7/2024).

Ade Safri mengatakan, MAF mendapatkan keuntungan tersebut nyaris satu tahun berturut-turut.

Ia sengaja menjual konten video pornografi untuk memenuhi kebutuhannya.

“Jadi motif utamanya karena ekonomi ya. Dia mulai menjual konten-konten ini sejak 2023,” tutur dia.

Ade Safri menjelaskan, konten pornografi anak yang dijual MAF didapatkan tersangka dari internet. MAF lantas menghimpun video-video yang sudah dia unduh untuk kemudian dijajakannya melalui channel Telegram.

“Tersangka mendapatkan gambar dan video bermuatan pornografi atau asusila tersebut dari media sosial. Dia unduh dan disimpan di ponsel miliknya dan selanjutnya dikirimkan kepada setiap member yang sudah berlangganan,” ungkap Ade Safri.

Sebagai informasi, penangkapan MAF bermula saat penyidik melakukan patroli siber di media sosial pada 24 Juli 2024.

Penyidik lalu menemukan akun X dengan username @DeflamingoOfc yang diduga mempromosikan konten pornografi anak.

“Pelaku mengiklankan konten video bermuatan asusila atau pornografi melalui akun X. Dia membagikan cuplikan video di X untuk menarik pelanggan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Ketika pelanggan sudah tertarik dengan konten yang disediakan, MAF mengarahkan para pelanggannya menuju akun Telegram yang telah dibuat.

Dalam akun Telegram dengan username @DEFLAMINGOOFC, MAF menyediakan konten pornografi yang telah diberi nama Loli, Silbee, Nanachan, Rissamishu, Micanesan, dan Chella.

“Pelaku menyuguhkan konten pornografi yang dibagi ke dalam beberapa paket. Dia mengklasifikasinya dengan memberi nama pada konten tersebut,” tutur Ade Safri.

Adapun MAF diciduk dua hari setelah penyidik menemukan akunnya. Pelaku ditangkap di sebuah kos yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, MAF kemudian ditetapkan sebagai tersangka penjualan konten pornografi anak.

Hal itu didasari dari keterangan saksi dan bukti konkret berupa akun telegram yang dikelola MAF.

MAF dijerat dengan Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 dan/atau Pasal 7 Jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

JAKARTA, investor.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dugaan transaksi terkait prostitusi anak senilai Rp 127 miliar, yang melibatkan 24.049 anak usia 10-18 tahun.

“Transaksinya itu patut diduga secara kuat terkait dengan prostitusi lalu kemudian ada pornografi juga. Nah, transaksi yang 24 ribu sekian itu, itu ada 130 ribu transaksi, angkanya mencapai Rp 127 miliar 371 juta sekian,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers penandatanganan nota kesepahaman dengan KPAI di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Data-data tersebut, kata dia, bisa menjadi pembahasan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ditangani secara serius. Pihaknya bertekad untuk melakukan yang terbaik guna menjaga anak dan perempuan di Indonesia.

Diketahui, hasil analisis terkait dengan pornografi dalam dua tahun terakhir mencatat angka transaksi Rp 4,9 miliar, atau hampir Rp 5 miliar perputaran transaksi.

Sementara itu, Ketua KPAI Ai Maryati menyatakan, sejak tahun 2021-2023 terdapat sebanyak 481 kasus yang teradukan, serta korban eksploitasi dan perdagangan anak dalam kurun waktu yang sama ada 431 kasus.

“Jadi, kalau kita total hampir 900 anak yang masuk dalam situasi dan kondisi eksploitasi serta children sexual abuse material atau pornografi,” kata Ai Maryati.

Dia menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang menimpa anak-anak Indonesia. Pertama, tindak pidana TPPO yang menyasar anak secara online dengan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi, serta pornografi dan cyber crime.

Kedua, adanya jual beli konten pornografi anak yang dikendalikan orang dewasa serta melibatkan anak melalui pembayaran uang digital dan perbankan. Ketiga, adanya sejumlah kasus yang sulit diselesaikan akibat transaksi keuntungan yang sulit terdeteksi, tindak pencucian uang, serta minimnya perspektif follow the money dalam tindak kejahatan.

Keempat, adanya kecenderungan penggunaan transaksi hasil jual beli eksploitasi dan pornografinya menggunakan penyedia jasa keuangan digital seperti e-wallet, e-money dan lainnya yang memudahkan tipu daya kepada anak. Kelima, adanya kecenderungan tindakan jual beli konten pornografi dan eksploitasi online menggunakan jasa perbankan dengan mata uang rupiah, USD, atau Euro.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai transaksi gelap dari praktik eksploitasi dan pornografi anak-anak di Indonesia disebut mencapai Rp 127 miliar.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengungkapkan, jumlah eksploitasi anak untuk pornografi (CSAM atau Children Sexual Abuse Material) di Indonesia semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya, termasuk bentuk prostitusi online (eksploitasi online).

"Kalau kemarin catatannya masih Rp 114 miliar yang kepala PPATK, saya mencatat baru saja Rp 127 miliar perputaran atas eksploitasi anak pada CSAM, Children Sexual Abuse Material, kita menyebutnya pornografi anak, tetapi di dunia kita mengenalnya adalah CSAM," kata Ai usai di Kantor KPAI, Menteng, Jakarta, Jumat (26/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

"Dan yang kedua adalah bentuk-bentuk prostitusi online dalam kurung eksploitasi online, itu terjadi di dalamnya. Dan sudah meningkat sangat signifikan," sambung Ai.

KPAI meneken nota kesepahaman dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pencegahan transaksi online yang menjerat anak-anak.

Ai memaparkan, menurut data KPAI periode 2021-2023 terdapat 481 kasus eksploitasi dan pornografi yang diadukan.

Sedangkan kasus yang sama terjadi pada anak rentang usia 17 sampai 19 tahun mencapai 197.000 laporan.

"Ini menunjukkan data KPAI yang diadukan, teradukan oleh anak orang tuanya dan bahkan media juga menyampaikan itu mungkin hanya 0,9 persen dari data-data yang by name, by address. Kita semua berkepentingan dengan data ini untuk melakukan langkah-langkah yang optimal," papar Ai.

KPAI, kata Ai, juga mencatat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlah kasus eksploitasi dan perdagangan anak mencapai 431 kasus.

"Jadi kalau kita total itu hampir ratusan anak yang masuk dalam situasi dan kondisi eksploitasi serta Children Sexual Abuse Material atau pornografi," ucap Ai.

Menurut Ai, data itu seharusnya bisa menjadi rujukan buat penanganan kasus-kasus eksploitasi anak di Indonesia.

"Sekali lagi data-data ini harus menjadi sebuah peta bersama. Yang kami temukan sejumlah tindak pidana TPPO (tindak pidana perdagangan orang) yang menyasar anak secara online dengan bentuk eksploitasi seksual, ekonomi, serta pornografi dan cybercrime," papar Ai.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Ketua KPAI: Nilai Transaksi EksploitasiPornografi Anak Mencapai Rp 126 Miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melimpahkan BAH, tersangka kasus dugaan pornografi anak dengan objek keponakan sendiri, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Jawa Timur, Selasa (23/7/2024).

"Penyidik dan tersangka tiba di kantor kejari Gresik pukul 14.10 WIB (kemarin)," kata Kepala Kejari Gresik Nana Riana kepada wartawan, Rabu (24/7/2024).

Setibanya di kejari, BAH langsung dibawa ke ruang konsultasi untuk dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

"Dan proses tahap II sedang berlangsung," ujar Nana.

Sebelumnya, berkas perkara tersebut juga dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Selasa (16/7/2024).

Adapun kasus ini berawal dari laporan polisi Nomor: LP/A/9/V/2024/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI tertanggal 22 Mei 2024.

Polisi kemudian menetapkan BAH sebagai tersangka dalam kasus pornografi anak.

Polisi mengungkapkan, BAH membuat konten pornografi anak sejak September 2022 sampai Juni 2023, lalu diunggah di email dan disimpan di handphone serta laptop miliknya.

“Dengan total lebih kurang 100 foto yang diproduksi oleh BAH untuk konsumsi pribadi. Mirisnya, yang menjadi objek perkara yaitu korban dengan inisial D yang tidak lain merupakan keponakan tersangka,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (21/7/2024).

BAH dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 4 Ayat (1) dan/atau Pasal 37 juncto Pasal 11 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 6 miliar.

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri ternyata telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus pembuatan konten pornografi terhadap anak di Gresik, Jawa Timur. Bahkan, berkas perkara tersangka atas nama Bagas Arista Heriyanto (BAH) dinyatakan telah lengkap atau P-21.

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan penyidik segera melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Gresik. Pelimpahan ini untuk persidangan pelaku.

"Berkas telah dinyatakan lengkap (P-21) dan penyerahan tersangka serta barang bukti atau tahap 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Kejaksaan Negeri Gresik," kata Erdi dalam keterangan tertulis, Minggu, 21 Juli 2024.
Sebelumnya, Erdi mengatakan Dittipidsiber Bareskrim Polri mengungkap kasus pornografi anak yang dilakukan oleh pelaku atas nama Bagas Arista Heriyanto (BAH). Pelaku membuat konten pornografi terhadap korban yang merupakan keponakannya sendiri.

"Mirisnya yang menjadi objek perkara yaitu anak korban dengan inisial D (15 tahun) yang tidak lain merupakan keponakan tersangka," kata Erdi.

Baca juga: Jadikan Ponakan Konten Pornografi, Pria di Gresik Ditangkap

Erdi mengatakan pelaku merupakan pemilik dan/atau pengguna dan/atau penguasa akun email darksidexxx@gmail.com dan bagasbagasxxxx@gmail.com. Pelaku juga pemilik dan/atau pengguna dan/atau penguasa nomor handphone +628135932xxxx terkait konten pornografi sejak September 2022 hingga Juli 2023.

Erdi menyebut pengungkapan kasus ini dilakukan berdasarkan laporan Polisi (LP) Nomor: LP/A/9/V/2024/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI, tanggal 22 Mei 2024. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap seorang tersangka.

"Tersangka ditangkap pada hari Senin, 10 Juni 2024 di Gresik," ungkap Erdi.

Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti seperti satu buah kartu tanda penduduk (KTP) atas nama tersangka, satu unit handphone Oppo warna hitam, satu unit handphone Realme, dua buah Simcard handphone. Lalu, satu buah laptop merk HP warna hitam, tujuh buah akun email, dan satu buah flashdisk berisikan hasil ekspor email tersangka.

"Serta dokumen pendukung terkait adanya aksi pornografi terhadap anak korban di bawah umur yang terjadi selama kurang lebih 11 bulan," ujar mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat itu.

Adapun tersangka Bagas Arista Heriyanto disebut membuat konten pornografi anak sejak September 2022 sampai Juni 2023. Kemudian, tersangka mengunggah konten tak senonoh itu pada email darksidexxx@gmail.com dan disimpan pada handphone serta laptop miliknya.

"Dengan total lebih kurang 100 foto yang diproduksi oleh BAH untuk konsumsi pribadi," beber Erdi.

Tersangka dijerat Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 37 Jo Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp6 miliar.

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan satu tersangka, yakni seorang laki-laki berinisial BAH dalam kasus pornografi anak.

BAH membuat konten pornografi anak sejak September 2022 sampai Juni 2023, lalu diunggah di email dan disimpan di handphone serta laptop miliknya.

“Dengan total lebih kurang 100 foto yang diproduksi oleh BAH untuk konsumsi pribadi. Mirisnya, yang menjadi obyek perkara yaitu korban dengan inisial D yang tidak lain merupakan keponakan tersangka,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (21/7/2024).

Adapun berkas perkara tersebut juga dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Selasa (16/7/2024).

“Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di Kejaksaan Negeri Gresik," ujar Erdi.

Bareskrim Polri bergerak menyelidiki kasus tersebut berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/A/9/V/2024/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI tertanggal 22 Mei 2024.

Dalam kasus tersebut, barang bukti yang disita dari tersangka antara lain kartu tanda penduduk (KTP) atas nama tersangka, dua unit ponsel beserta simcard, satu unit laptop, tujuh akun email, dan satu unit flashdisk.

Tersangka dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 29 juncto Pasal 4 Ayat (1) dan/atau Pasal 37 juncto Pasal 11 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan/atau Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 6 miliar.

“Polri selalu berupaya menciptakan lingkungan aman untuk anak-anak dengan memberantas para pelaku kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, sebagai langkah menjaga masa depan anak-anak kita,” kata Erdi.

SEMARANG, iNews.id – Penyidik Tindak Pidana Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng membongkar kasus pornografi anak via online.

Praktik pornogarfi anak itu dilakukan pria berinisial RS (34) warga Kabupaten Kebumen melalui grup Facebook dan Telegram. Dari penyebaran konten video pornografi itu, RS meraup untung puluhan juta rupiah per bulan.

Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Jateng, AKBP Sulistyowati mengatakan, modus RS awalnya menawarkan lewat grup privat di Facebook. Setelah mendapatkan pembeli, mereka kemudian diarahkan ke grup Telegram yang sudah diseleksi kontennya. Untuk konten dewasa dihargai Rp100.000. Sedangkan konten pornografi anak Rp300.000.

Tiap orang yang sudah membayar sesuai tarif tersebut, dimasukkan oleh RS ke grup Telegram sesuai harga yang dibayar.

“Dia menawarkan via Facebook dan Telegram. Sekali bayar, bisa masuk grup Telegram yang dibuat oleh RS,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Dia menjelaskan, konten pornografi anak itu, disediakan video beragam di antaranya anak berhubungan intim dengan sesama anak atau seusianya, maupun anak berhubungan intim dengan yang lebih dewasa. Usia terkecil antara 8 sampai 10 tahun.

“Member (grupnya) ratusan lebih. Dia rata-rata tiap bulan mendapatkan uang Rp15 juta hingga Rp20 juta,” ungkapnya.

RS kini ditahan di Mapolda Jateng untuk diperiksa lebih lanjut. Dia dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. 

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani permasalahan pornografi anak. Sinergi penanganan dilakukan mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pascakejadian

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk satgas pornografi anak mengingat temuan kasus di lapangan semakin meningkat.

“Satgas Pornografi yang sudah lama ada tapi masa aktifnya telah berakhir, akan dibentuk dan diaktifkan lagi dengan memperbaiki beberapa aturan dasarnya melalui perpres,” ujar Nahar di Gedung Kementerian PPPA dikutip pada Sabtu, 13 Juli 2024.
Kementerian Komunikasi mencatat ada 19.228 kasus pornografi anak sejak 2016 hingga 2024. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ada sekitar 5,5 juta anak yang berpotensi menjadi korban pornografi dalam kurun waktu 4 tahun.

“Anak-anak banyak yang terpapar konten pornografi, bukan hanya sebagai korban tapi anak juga dieksploitasi untuk pembuatan konten-konten pornografi sebagai pelaku. Atas dasar itu, satgas pornografi anak akan dibentuk,” jelasnya.

Nahar mengatakan ini bukan kali pertama pemerintah Indonesia fokus dalam penanganan dan pencegahan pornografi. Dikatakan bahwa tahun 2012 satgas fornografi pernah dibetuk yang diketuai oleh Kementerian Agama.

“Satgas pornografi sudah dibubarkan dulu karena masa berlaku atau waktunya sudah habis, saat itu ketua pelaksananya adalah Kementerian Agamanya. Tapi mengingat kasus pornografi terus meningkat, apalagi telah menyasar kalangan anak dan transnasional, jadi satgas ini akan dievaluasi kembali,” imbuhnya.

Saat ditanya kapan waktu akan dibentuknya satgas pornografi anak, Nahar menjawab bahwa pemerintah akan membentuk dalam waktu dekat, menyusul satgas Judi Online yang kini tengah bekerja.

“Kalau yang Satgas Judi Online sudah ada, jadi ini yang harus sama-sama diwaspadai. Targetnya setelah Satgas Judi Online, pemerintah akan segera memperbarui Satgas Pornografi. Karena dua hal itu, judi online dan pornografi menjadi yang paling rentan dihadapi oleh anak-anak Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Nahar menjelaskan pembentukan satgas ini akan memiliki arti penting untuk mengkoordinasikan berbagai tindakan mengatasi permasalahan pornografi anak, Menurutnya, adanya regulasi di masing-masing kementerian dan lembaga perlu disinergikan dan dikolaborasikan mengingat pesatnya kemajuan teknologi yang menyebabkan kasus meningkat.

“Kalau dari sisi kecenderungan teknologi yang meningkat pesat, bisa saja pelaporan kasus kekerasan pada anak meningkat. Karena teknologi ini, dampak positifnya itu nggak utuh dan ada bahaya-bahaya yang harus diwaspadai. Sehingga aspek pencegahan dan penanganannya perlu terus dilakukan,”

Nahar menekankan bahwa jumlah kasus yang sebenarnya diperkirakan lebih banyak lagi karena banyak korban yang tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini ibarat fenomena gunung es, sehingga penanganan harus dilakukan oleh satgas dengan pendekatan cyber melalui beberapa undang-undang.

“Antara 5 tahun kebelakang dengan yang kondisi sekarang, cara penanganannya tentu berbeda karena Undang-Undang ITE saja sudah diperbaiki menggunakan Undang-Undang No.1 tahun 2024. Dan pada pasal 2 UU ITE memandatkan perlindungan anak di ranah daring khususnya mengatur tentang penyelenggara kebijakan sistem elektronik,” kata dia.

MI/Devi Harahap

(ADN)