Jakarta: Polda Bali gencar akan terus berupaya membongkar kasus prostitusi yang kerap terjadi di tempat spa. Seperti kasus sebelumnya yang terjadi di Flame Spa Seminyak dan Pink Palace.

Pada Selasa, 28 Oktober 2024, Polda Bali tengah membongkar kasus prostitusi di tempat spa plus-plus sesama jenis yakni Elegantz Spa dan Sauna Bali yang berlokasi di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kerobokan, Badung.

Garis polisi telah terpasang di kedua tempat spa tersebut. Pintu masuk gedung pun juga tengah disegel.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan membenarkan bahwa terjadi penggerebekan di kedua tempat spa tersebut.

"Betul. Sementara dalam proses sidik Ditreskrimum Polda Bali," ungkap Jansen.

Bedasarkan keterangan Jansen, penggerebekan dilakukan atas laporan informasi dari masyarakat, kemudian langsung ditindaklanjuti oleh subdit IV PPA Ditreskrimum Polda Bali.

Saat penggerebekan, ditemui seorang terapis laki-laki tengah bersama tamunya yang merupakan warna negara Inggris tanpa mengenakan busana.

Ditreskrimum Polda Bali tengah menahan sejumlah orang, yakni manajer hingga kasir.

Bedasarkan keterangan kepolisian, Elegantz Spa dan Sauna Bali memiliki tarif dan treatment yang berbeda-beda. Harga terendah yakni Rp290.000 dengan durasi satu jam. Sedangkan harga tertinggi dipatok sebesar Rp1.500.000 dengan durasi kurang lebih tiga jam.

Belakangan ini, Polisi tengah banyak membongkar kasus prostitusi yang terjadi di tempat spa. Dari fakta di lapangan, spa berkedok plus-plus sendiri memiliki omzet mencapai miliaran pertahunnya. Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak 25 wanita muda terjaring razia Satpol PP Kota Bandung, Selasa (29/10/2024) malam. Mereka diduga melakukan praktik prostitusi di beberapa apartemen dan hotel melati. 

Selain puluhan wanita muda, petugas Satpol PP juga menindak para penjual minuman keras (miras), obat keras dan pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar aturan kawasan.

"Total 46 orang menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Markas Satpol PP Kota Bandung, Rabu (30/10/2024)," ujar Kasi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kota Bandung Mujahid Syuhada, Rabu (30/10/2024).

Dia menyampaikan, sidang tipiring dilaksanakan di Mako Satpol PP Kota Bandung bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (30/10/2024). 

"Sebanyak 46 orang yang disidang itu merupakan hasil dari razia yang dilaksanakan sejak Senin (28/10/2024) hingga Selasa (29/10/2024)," ucapnya.

Untuk kasus asusila dan prostitusi, kata dia petugas Satpol PP mengamankan 25 wanita muda di apartemen kawasan Cihampelas dan hotel melati.

Sedangkan kasus miras sebanyak enam orang, usaha tanpa izin obat G lima orang dan pedagang kaki lima sebanyak 10 orang pelanggar. Mereka dikenakan sanksi denda mulai dari Rp350.000 hingga Rp2 juta.

Dia menuturkan, jika tidak bisa membayar denda maka dikenakan kurungan tiga hingga tujuh hari. "Kalau gak bisa subsider kurungan tiga sampai tujuh hari," tuturnya.

Menurutnya, Satpol PP Kota Bandung mengapresiasi masyarakat yang terus melaporkan kasus penyakit masyarakat di lapangan. Sehingga petugas bisa segera melakukan tindakan.

Editor: Kurnia Illahi

Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mencatat ada 1.675 kasus HIV/AIDS di Kota Yogya hingga September 2024. Jumlah ini sudah lebih tinggi dari tahun 2023 sebanyak 1.583 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus HIV/AIDS di Kota Yogya meningkat sekitar 5,87 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi Dinkes Kota Yogya, Endang Sri Rahayu, mengatakan mayoritas penderita HIV/AIDS ini adalah laki-laki. Persentasenya bahkan mencapai 71 persen.

“(Pengidap HIV/AIDS Kota Yogya) laki-laki ada 71 persen,” ujarnya.

Salah satu penyebab kasus HIV/AIDS ini kata Endang karena pengaruh prostitusi. Meski diakui prostitusi bukanlah penyebab tunggal tingginya HIV/AIDS.

“Prostitusi hanya salah satu sebab. Jumlah kasus meningkat karena memang dicari atau diskrining,” kata Endang saat dikonfirmasi Pandangan Jogja, Selasa (22/10).

Dinkes Kota Yogya juga telah berupaya melakukan berbagai upaya pencegahan agar kasus tidak semakin merebak.

“Salah satu yang dilakukan adalah VCT (Voluntary Counseling and Testing) mobile pada orang-orang berisiko seperti waria, warga binaan, pasien TBC, pekerja seks, pasien infeksi menular seksual,” kata Endang.

Pihaknya juga mewajibkan ibu hamil untuk melakukan skrining HIV/AIDS untuk memutus penularan dari ibu ke anak.

Tiga Warga Negara Asing (WNA) asal Tanzania terjaring operasi yang dilakukan petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat di sebuah apartemen kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, karena melakukan pelanggaran terkait keimigrasian.

Ketiga WNA itu berinisial JM, LL, dan TL. Ketiganya diamankan karena izin tinggalnya sudah habis atau overstay. Tak hanya itu, mereka juga diduga melakukan praktik prostitusi saat berada di Indonesia.

"Diduga melakukan pelanggaran keimigrasian dalam Operasi Jagratara Tahap III," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Nur Raisha Pujiastuti, melalui keterangan yang diterima pada Rabu (16/10).

Sebagai tindak lanjut, kata Raisha, tiga WNA itu dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas bakal melakukan serangkaian pendalaman terhadap ketiganya.

"Kami akan terus mendalami kasus ini dan berkomunikasi dengan perwakilan UNHCR. Segala bentuk pelanggaran keimigrasian ditindaklanjuti sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," ucap dia.

Selain mengamankan tiga WNA asal Tanzania, dalam kegiatan operasi itu, petugas juga mengamankan satu buah paspor milik WNA asal Guinea yang berinisial RD. Paspor milik RD diamankan karena diduga memberi keterangan palsu ketika mengajukan izin tinggal.

"Tujuan kami melaksanakan Operasi Jagratara yaitu guna memastikan bahwa orang asing mematuhi regulasi terkait keimigrasian," ujar dia.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat terus berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban Warga Negara Asing di wilayah kerja Imigrasi Jakarta Barat," lanjut dia.

Jakarta: Polda Bali tengah mengungkap kasus prostitusi yang terjadi di tempat spa milik selebgram Sarnanitha di Bali.

Flame Spa sendiri memiliki omzet harian mencapai Rp180 juta hingga Rp200 juta. Dari usaha spa tersebut terdapat keuntungan bersih senilai kurang lebih sebesar Rp1 Miliar hingga Rp3 Miliar.

"Harga berbeda-beda, mulai dari Rp1 juta hingga Rp1,9 juta yang di Flame Spa, kalau di Pink Palace antara Rp1 juta sampai dengan Rp2,5 juta tergantung dari treatment yang ditawarkan," ujar AKBP I Ketut Suarnaya selaku Wadirreskrimum Polda Bali saat konferensi pers di Mapolda Bali, Jumat, 11 Oktober 2024.

Sistem pemesanan layanan pijat sensual di Flame Spa melibatkan resepsionis yang memberikan daftar menu dan pelanggan memilih terapis berpakaian minim. Layanan pijat sensual baru diberikan setelah pelanggan menentukan pilihan terapis.

Dalam kasus Flame Spa ini, polisi telah menetapkan empat tersangka, yaitu Direktur Flame Spa Ni Made PS, AC (pemasaran), RAB dan Ni Kadek WHS (resepsionis), polisi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan suami selebgram Nitha, pemilik Flame Spa, dalam kasus ini.

Sedangkan untuk kasus di Pink Palace, polisi telah menetapkan 6 pelaku, yakni WS sebagai direktur, NMWS general manager, kemudian WW 29 tahun sebagai resepsionis, dan IGNJ resepsionis, MJLG 50 tahun dan LJLG 44 tahun sebagai owner.

Suarnaya mengatakan dalam kasus tersebut akan ada penambahan undang-undang khusus pada kasus yang terjadi di Pink Palace.

"Untuk yang di Pink Palace ada penambahan undang-undang perlindungan anak karena melibatkan anak di bawah umur," tambahnya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 29 dan/atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Sedangkan kasus yang terjadi di Pink Palace dijerat dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dok. Istimewa/Instagram/@sarnanitha


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Polda Bali terus menyelidiki kasus prostitusi yang terjadi di Flame Spa Bali. Selain menetapkan empat tersangka, yaitu Direktur Flame Spa Ni Made PS, AC (pemasaran), RAB dan Ni Kadek WHS (resepsionis), polisi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan suami selebgram Nitha, pemilik Flame Spa, dalam kasus ini.

"Kalau saatnya nanti sudah berkesesuaian, saksi, alat bukti, tidak segan-segan pasti akan turut kami sergap," tutur, AKBP I Ketut Suarnaya selaku Wadirreskrimum Polda Bali saat konferensi pers di Mapolda Bali, Jumat, 11 Oktober 2024.

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga dan dilanjutkan dengan penggerebekan di spa yang terletak di Seminyak, Kuta, Bali. Saat penggerebekan, petugas menemukan terapis dan pelanggan dalam keadaan tanpa busana di kamar No.11, dengan berbagai alat pijat dan menu pijat sensual yang ditawarkan dengan harga bervariasi.

"Modus operandinya menawarkan pijat dengan berbagai sensasi dan memiliki harga yang berbeda-beda dari Rp1 juta sampai Rp1,9 juta," lanjut Suarnaya.

Sistem pemesanan layanan pijat sensual di Flame Spa melibatkan resepsionis yang memberikan daftar menu dan pelanggan memilih terapis berpakaian minim. Layanan pijat sensual baru diberikan setelah pelanggan menentukan pilihan terapis.

Flame Spa memiliki omzet harian mencapai Rp180 juta hingga Rp200 juta. Para tersangka dijerat dengan Pasal 29 dan/atau Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta: Usai dinaikkan statusnya sebagai tersangka, Sarnanitha kini dikabarkan mangkir dari pemeriksaan polisi.

Mangkirnya Sarnanitha dari pemeriksaan lanjutan tengah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Jansen Avitus Panjaitan.

"Statusnya menjadi tersangka. Dia hari ini tidak datang dari pemeriksaan lanjutan," kata Jansen pada wartawan melalui sambungan telepon, Rabu, 2 Oktober 2024.

Jansen menjelaskan bahwa pihaknya belum melakukan penahanan meski saat ini Sarnanitha tengah ditetapkan menjadi tersangka.

"Prosedur hukumnya masih panjang. Bukan tiba-tiba penahanan. Saat ini dipanggil tapi tidak datang. Nanti saya cek dulu ya," kata Jansen.

Lebih lanjut, Jansen menegaskan bahwa pihak kepolisian akan menindak siapapun yang bermasalah secara hukum tanpa pandang bulu.

"Kita selalu tindak tegas semua proses hukum termasuk Sarnanitha ini, jadi Sarnanitha nggak boleh ngomong sembarangan soal penyidik bisa dititip atau apa," tegas Jansen.

Sarnanitha sudah muncul di publik bersama kuasa hukumnya. Ia membantah bahwa Flame Spa yang digerebek karena dugaan prostitusi itu miliknya.

Ia menjelaskan posisinya di Flame Spa hanyalah sebagai komisaris. Dok. Instagram/@sarnanitha

(CDE)

Polisi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus layanan prostitusi berkedok Spa di Flame Spa Seminyak, Bali. Para tersangka adalah pemilik WNI bernama Sarnanitha, direktur atau komisaris dan tiga orang karyawan Spa di Flame Spa Seminyak.

"Polda bali sudah menetapkan lima tersangka, tentunya penetapan itu sudah melalui tahapan-tahapan dan pembuktian yang ada tentang dugaan keterlibatan dan tanggung jawab secara pidana," kata Kabid Humas Polda Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Rabu (2/10).

Dalam kasus ini, tiga karyawan Flame Spa Seminyak sudah ditahan di Rutan Polda Bali. Sementara itu, dua orang lainnya, Sarnanitha dan direktur belum ditahan. Hal ini karena status tersangka baru ditetapkan beberapa hari lalu.

Jansen mengatakan, Sarnanitha dan direkturnya belum memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka pada Selasa (1/10). Polisi berencana mengirim surat pemeriksaan kedua.

Kasus ini bermula pada saat polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang layanan prostitusi di Spa di Flame Spa Seminyak yang berada di Jalan Batu Belig, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.

Polisi kemudian menggerebek spa itu pada Senin (2/9) sekitar 17.30 WITA. Polisi menemukan seorang pelanggan dan terapis sedang melakukan kegiatan yang diduga prostitusi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Polda Bali menduga Flame Spa Seminyak menyediakan layanan prostitusi bagi pelanggan berkebangsaan Indonesia dan orang asing atau WNA. Tarif jasa prostitusi yang dipatok sekitar Rp 2-3 juta.

"Modus spa kebugaran, namun memberikan fasilitas body to body dengan cara terapisnya bugil," sambungnya.

Dalam kasus ini, Sarnanitha dijerat dengan Pasal 29 dan atau 30 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 44 tahun 2008 tentang Prostitusi dan Pasal 506 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

Polda Bali menetapkan perempuan bernama Sarnanitha menjadi tersangka kasus prostitusi. Hal ini lantaran Sarnanitha diduga menyediakan layanan prostitusi di tempat spa miliknya.

"Sarnanitha sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Setelah dilaksanakan gelar perkara sudah ditetapkan dan dinaikkan statusnya sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Jansen Avitus Panjaitan, Selasa (1/10).

Kasus ini bermula pada saat polisi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang layanan prostitusi di Flame Spa Seminyak yang berada di Jalan Batu Belig, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.

Polisi kemudian menggerebek spa itu pada Senin (2/9) sekitar 17.30 WITA. Polisi menemukan seorang pelanggan dan terapis sedang melakukan kegiatan yang diduga prostitusi.

Polisi sudah memeriksa pelanggan dan terapis tersebut, namun hingga kini masih berstatus sebagai saksi.

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita sejumlah uang, laptop, handphone, mesin EDC (Electronic Data Capture) bank dan daftar harga layanan spa plus. Polisi juga mengamankan tiga orang perempuan berinsial yakni EG, HE dan RI.

"Tiga orang tersebut berperan sebagai marketing, resepsionis dan manajer spa," katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, modus yang dilakukan spa ini adalah mempromosikan spa kebugaran. Namun, mereka menawarkan jasa spa plus-plus atau prostitusi.

Dalam kasus ini, Sarnanitha belum ditahan polisi. Dia dijerat dengan Pasal 29 dan atau 30 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 44 tahun 2008 tentang Prostitusi dan Pasal 506 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Rusia, AA (32), dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Bali, pada Jumat (6/9) akibat penyalahgunaan izin tinggal. Berdasarkan pemeriksaan, AA merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor. Dia diduga terlibat dalam prostitusi.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyampaikan, AA masuk ke Indonesia dengan Visa Kunjungan pada Desember 2020 kemudian melakukan perpanjangan ke ITAS Investor. Saat itu, syarat pemberian ITAS Investor yakni setoran modal senilai Rp 1 Miliar.

“Sebelum pemberlakuan Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) No. 22 Tahun 2023 tentang visa dan izin tinggal, penerbitan ITAS untuk Investor dapat diproses dengan syarat penyertaan modal yang terbilang rendah, yakni Rp1 Miliar. Maka pada saat saya menjabat, di aturan terbaru diubah ketentuan modalnya, menjadi Rp 10 Miliar untuk izin tinggal terbatas dalam rangka penanaman modal, dan Rp 15 Miliar untuk izin tinggal tetap penanam modal. Ini dalam rangka memperketat WNA yang bisa menerima Visa Investor, kami semakin selektif,” jelas Silmy Karim.

Perubahan kebijakan keimigrasian terkait nilai penyertaan modal bagi pemohon Visa Investor tersebut merespons Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga gencar menertibkan pemegang visa investor agar tidak disalahgunakan. Imigrasi pun rutin melaksanakan operasi pengawasan orang asing di seluruh Indonesia--khususnya Bali--guna menjaring orang asing yang beraktivitas tidak sesuai izin tinggal.

"Pada Juni lalu, Ditjen Imigrasi menindak 103 orang asing asal Taiwan pelaku kejahatan siber, di mana sebagian dari mereka menggunakan visa investor,” imbuhnya.

Silmy menambahkan, secara prosedural, penerbitan visa dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil verifikasi persyaratan telah dipenuhi pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Verifikasi juga dilakukan dengan pengecekan catatan pencegahan dan penangkalan (cekal).

“Dalam proses tersebut, jika secara syarat sudah dipenuhi pemohon dan yang bersangkutan tidak memiliki track record yang patut diwaspadai, maka visanya bisa diterbitkan. Akan tetapi, pada perjalanannya saat berada di Indonesia, tidak semua orang asing memiliki integritas untuk mematuhi peraturan. Contohnya macam-macam, mulai dari berkendara ugal-ugalan sampai beraktivitas tidak sesuai izin tinggal,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, penegakan hukum juga dilakukan terhadap tiga perempuan WNA, dua orang WN Uganda berinisial RKN dan FN serta satu WN Rusia berinisial IT. Mereka ditangkap oleh petugas imigrasi karena terlibat prostitusi di Bali.

“Imigrasi merupakan instansi yang menjalankan dua fungsi, yakni pelayanan dan penegakan hukum. Sebagaimana kami terus melakukan improvement dalam pelayanan, kami juga memperkuat pengawasan keimigrasian. Akselerasi pelayanan dan penegakan hukum ini tidak hanya dilakukan secara sistem dan infrastruktur, akan tetapi juga sampai level kebijakan. Evaluasi tentunya kami lakukan secara berkelanjutan untuk memaksimalkan kualitas orang asing yang memasuki Indonesia,” pungkasnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho, mengungkapkan bahwa delapan muncikari yang terlibat dalam praktik prostitusionline di Wisma Bahagia, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, telah ditangkap.

Para muncikari tersebut menjajakan empat perempuan kepada pelanggan melalui aplikasi percakapan online.

Menurut Aji, para muncikari berinisial MI (27), RP (20), AR (28), AD (21), RA (22), IN (26), R (24), dan DN (21), menawarkan jasa layanan seksual melalui aplikasi tersebut.

Setelah terjadi kesepakatan, pelanggan diarahkan ke Wisma Bahagia, tempat transaksi dilakukan.

"Setiap perempuan sudah standby di kamar yang telah dipesan oleh muncikari," ujar Aji saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/9/2024).

Tarif layanan berkisar antara Rp 250.000 hingga Rp 400.000 per pelanggan, dengan komisi muncikari atau "joki" sebesar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per transaksi.

Saat ini, delapan muncikari telah ditangkap pada Selasa (24/9/2024) malam dan sedang diperiksa lebih lanjut oleh tim Sat Reskrim Polresta Bogor Kota.

"Kami mengamankan dan melakukan interogasi terhadap pelaku prostitusi online," kata Aji.

Jakarta: Polisi bakal menahan Sarnanitha, Pemilik spa di Bali yang sebelumnya tengah digerebek karena dugaan prostitusi ditempat usahanya.

Hal itu tengah dijelaskan oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan.

Bedasarkan keterangan Kombes Jansen, Polisi tengah jalani pemeriksaan terhadap Sarnanitha sesuai hukum. Pelengkapan berkas perkara juga telah dilakukan oleh penyidik.

"Pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sementara berproses, penyidik sedang melengkapi berkas perkara. Masih berposes ada tahapannya," kata Jansen saat dihubungi wartawan.

Jansen menyebut bahwa Flame Spa milik Sarnanitha dapat dikenakan pasal pornografi karena terdapat fasilitas plus-plus di tempat usahanya tersebut.

"Modus Spa kebugaran, namun memberikan fasilitas body to body dengan cara terapisnya bugil dan diakhiri dengan hand job," lanjutnya.

Atas perbuatannya tersebut, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi yang di atur pada Pasal 29 dan atau 30 Juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2008 atau Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 506 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun. Dok. Instagram/@sarnanitha


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)