ekBis#1

#30 tag 24jam

2 item, 1 hal

Kasus e-KTP Bergulir Lagi, KPK Bakal Periksa Eks Anggota DPR Miryam Haryani

Pemeriksaan mantan anggota DPR Miryam S. Haryani dalam perkara korupsi e-KTP dijadwalkan ulang pada Selasa (13/8/2024). [442] url asal

#ektp #korupsi-ektp #kasus-ektp #kpk-periksa-kasus-ektp #kasus-ektp-bergulir-lagi #kpk-periksa-lagi-kasus-ektp #kpk-periksa-anggota-dpr-miryam-haryani #kpk-periksa-mantan-anggota-dpr-miryam-haryani #mi

(Bisnis.Com) 10/08/24 09:30
v/14018995/

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan perkara korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau e-KTP. Teranyar, lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan mantan anggota DPR Miryam S. Haryani.

Miryam awalnya dijadwalkan untuk diperiksa, Jumat (9/8/2024). Penyidik berencana memeriksa Miryam sebagai tersangka di kasus e-KTP. Namun, anggota DPR periode 2009—2014 itu berhalangan hadir. Dia akan diperiksa oleh penyidik pada pekan depan.

"Saksi berhalangan hadir namun mengonfirmasi penyidik untuk dijadwal ulang pada hari Selasa (13/8/2024)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip pada Sabtu (10/8/2024).

Untuk diketahui, Miryam dijatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun karena memberikan kesaksian palsu di persidangan kasus e-KTP. Dia lalu ditetapkan tersangka lantaran juga diduga menerima aliran dana pada pengembangan kasus tersebut.

Selain Miryam, KPK menetapkan tersangka lain yaitu Direktur Utama Perum PNRI yang juga Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Husni Fahmi; serta Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Sandipala Arthaputra yang dipimpin Tannos diduga diperkaya Rp145,85 miliar; Miryam Haryani diduga diperkaya US$1,2 juta; manajemen bersama konsorsium PNRI sebesar Rp137,98 miliar dan Perum PNRI diperkaya Rp107,71 miliar; Husni Fahmi diduga diperkaya senilai US$20.000 dan Rp10 juta.

Tannos diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan Husni selaku ketua panitia lelang dan Isnu serta pihak-pihak vendor. Pertemuan di sebuah ruko di Jakarta Selatan ini digelar jauh sebelum proyek ini dilakukan.

Pertemuan-pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dari 10 bulan itu menghasilkan beberapa output di antaranya adalah Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan kerja, struktur organisasi pelaksana kerja, dan spesifikasi teknis yang kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Sugiharto selaku PPK Kemendagri.

Tak hanya itu, Tannos juga diduga melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus, Johannes Marliem dan Isnu untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5 persen. Kini, Tannos masih berstatus buron dan diduga mengganti identitasnya sekaligus memiliki dua kewarganegaraan.

Sementara itu, Miryam diduga memiliki peran yakni ketika pada medio 2011, meminta US$100.000 kepada Dirjen Dukcapil saat itu, Irman, untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. Permintaan uang dilakukan setelah RDP antara Komisi II DPR RI dan Kemendagri dan dipenuhi Irman melalui perantara Miryam.

Tak hanya itu, Miryam juga meminta uang dengan kode “uang jajan” kepada Irman. Permintaan uang tersebut mengatasnamakan rekan-rekannya di Komisi II yang akan reses.

Sepanjang tahun 2011—2012, Miryam diduga juga menerima fee beberapa kali dari Irman dan Sugiharto.

Dalam putusan hakim atas terdakwa mantan Ketua DPR Setya Novanto, Miryam juga diduga diperkaya US$1,2 juta terkait proyek ini.

KPK Gunakan Strategi di Kasus e-KTP Buat Kejar Ganti Rugi Kasus LNG Pertamina

KPK terus mengupayakan mengejar ganti rugi kerugian negara di kasus LNG Pertamina, salah satunya dengan memakai strategi di kasus e-KTP [372] url asal

#kpk #kasus-lng #kasus-lng-pertamina #kerugian-negara-kasus-lng-pertamina #kasus-ektp #kerugian-negara #lng-pertamina #eks-dirut-pertamina-tersangka #karen-agustiawan

(Bisnis.Com) 18/07/24 10:52
v/11169650/

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menjalin komunikasi dengan pihak penegak hukum di Amerika Serikat (AS) guna mengejar pertanggungjawaban perusahaan luar negeri dalam kasus korupsi gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) PT Pertamina (Persero). Strategi yang sama pernah digunakan untuk mengejar ganti rugi di kasus korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

Pertanggungjawaban itu berupa uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Corpus Christie Liquefaction, LLC atau CCL sebesar US$113,83 juta pada kasus LNG Pertamina. Uang pengganti itu tertuang dalam tuntutan jaksa di persidangan, namun luput pada vonis hakim.

"Kita sedang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak penegak hukum yang ada di luar negeri, karena di perkara e-KTP kita pernah melakukan itu dan alhamdulillah bisa berhasil. Nah untuk ini [kasus LNG] juga sama dengan pola yang sudah ada di e-KTP, kita sedang melakukan itu," jelas Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, dikutip Kamis (17/7/2024).

Asep mengaku KPK lebih berfokus mengejar pengembalian kerugian keuangan negara pada kasus LNG Pertamina, sebagai upaya asset recovery, dibandingkan dengan pidana badan.

Sejalan mengejar uang pengganti kerugian keuangan negara dari CCL, KPK turut mengejar asset recovery ke terdakwa Karen Agustiawan sebesar Rp1,09 miliar dan US$104.016 (setara sekitar Rp2,8 miliar berdasarkan kurs jisdor BI). Uang pengganti itu juga hilang pada vonis majelis hakim, yang menilai uang tersebut bukan hasil korupsi Karen di kasus tersebut.

Pengejaran uang pengganti tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan upaya banding terhadap putusan tingkat pertama majelis hakim.

"Salah satunya sudah disampaikan kita banding, supaya kita bisa mengambil uang negara yang keluar akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan," terang Asep.

Adapun KPK menyayangkan vonis majelis hakim terhadap mantan direktur utama Pertamina itu, yang tidak menyertakan pidana uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan US$104.016. Uang itu merupakan gaji Karen dari perusahaan investasi asal Amerika Serikat (AS) Blackstone, yang merupakan pemegang saham induk dari CCL, Cheniere Energy, Inc. Jaksa KPK mendakwa Karen meminta jabatan ke Blackstone karena sudah mengamankan pembelian LNG dari CCL.

Di sisi lain, tuntutan jaksa untuk membebankan uang pengganti kerugian keuangan negara ke CCL juga tidak dikabulkan oleh hakim.

Pidana badan berupa kurungan penjara kepada Karen juga berkurang menjadi sembilan tahun, dari sebelumnya 11 tahun sebagaimana tuntutan jaksa.