Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 6 perusahaan dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 100 miliar hingga akhir September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan terkait progress action plan mengenai upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari 6 perusahaan pembiayaan tersebut.

"Baik berupa injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan injeksi modal dari new strategic investor baik lokal maupun asing yang kredibel, serta alternatif pengembalian izin usaha," ungkap Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sebagai informasi, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 501,78 triliun pada September 2024. Nilai piutang pembiayaan pada September 2024 tumbuh 9,39% secara Year on Year (YoY).

Adapun Non Performing Financing (NPF) Net tercatat sebesar 0,81% pada September 2024, sedangkan Non Performing Financing (NPF) Gross perusahaan pembiayaan pada September 2024 sebesar 2,62%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat 26 penyelenggara dari 98 penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar yang mulai berlaku 4 Juli 2024.

Adapun ketentuan itu diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022. Dalam butir tersebut, menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan sebanyak 12 penyelenggara fintech lending dari 26 yang belum memenuhi modal minimum tengah dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor.

Agusman menyebut pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan terkait progress actionplan mengenai upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari 26 perusahaan fintech lending yang dimaksud.

"Baik berupa injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan injeksi modal dari new strategic investor baik lokal maupun asing yang kredibel, serta alternatif pengembalian izin usaha," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (6/9).

Sebagai informasi, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending pada Juli 2024 mencapai Rp 69,39 triliun. Pencapaian pada Juli 2024 tumbuh sebesar 23,97% Yearon Year (YoY).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada Juli 2024 sebesar 2,53%. Adapun TWP90 pada Juli 2024 tercatat menurun dari posisi Juli 2023 yang sebesar 3,47%. Nilai Juli 2024 terbilang menurun, jika dibandingkan dengan posisi Juni 2024 yang sebesar 2,79%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending diwajibkan memenuhi ketentuan ekuitas atau permodalan minimum sebesar Rp 7,5 miliar yang mulai berlaku 4 Juli 2024.

Setelah itu, fintech lending harus memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar pada tahun depan.

Menanggapi hal itu, Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi berpendapat tujuan dari penambahan modal tersebut bisa dilihat dari dua sisi. Menurutnya, aturan penambahan modal bisa jadi mekanisme untuk filter penyelenggara yang memiliki modal cukup dan serius dalam menjalankan bisnis fintech lending.

"Namun, penambahan modal itu bisa juga untuk mengurangi jumlah penyelenggara yang ada," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (8/8).

Dengan kebijakan tersebut, Heru menilai memang ada potensi jumlah fintech lending akan berkurang karena tak mampu memenuhi permodalan. Akan tetapi, dia bilang bisa saja jumlahnya tak akan berubah karena fintech lending berpotensi mencari permodalan dari investor luar negeri untuk memenuhi aturan tersebut.

Heru juga menyebut faktor pangsa pasar yang masih besar di Indonesia, tentu akan membuat investor luar negeri melirik fintech lending Indonesia.

Sebagai informasi, ketentuan permodalan minimum fintech lending diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022. Dalam butir tersebut, menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan.

Adapun saat ini terdapat 28 dari 98 fintech lending yang belum memenuhi ketentuan permodalan minimum sebesar Rp 7,5 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending diwajibkan memenuhi ketentuan ekuitas atau permodalan minimum sebesar Rp 7,5 miliar yang mulai berlaku 4 Juli 2024. Setelah itu, fintech lending harus memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar pada tahun depan.

Menanggapi hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat ekuitas minimum Rp 7,5 miliar dirasa berat bagi sebagian platform fintech P2P lending mengingat saat ini pendanaan bagi perusahaan digital juga tengah menurun. Terlebih, fintech lending juga diharuskan untuk memenuhi ekuitas minimum Rp 12,5 miliar pada 2025.

"Dengan pendanaan yang tidak memadai, sulit bagi sebagian platform memenuhi ekuitas minimum tersebut. Kecuali, platform tersebut melakukan konsolidasi untuk meningkatkan nilai ekuitas mereka. Konsolidasi tersebut dapat berupa merger dengan platform lain atau produk digital lainnya," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (6/8).

Nailul menerangkan saat ini terjadi tech winter, yang mana pendanaan bagi technology company turun tajam. Ditambah The Fed masih menahan suku bunga acuan mereka yang mengakibatkan biaya untuk investasi masih tinggi.
Dengan demikian, dia beranggapan akan sulit bagi perusahaan fintech P2P lending untuk memenuhi ketentuan tersebut dengan pendanaan yang sangat terbatas sumbernya.

Selain itu, Nailul juga menilai OJK harus mengevaluasi terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Mengingat masih banyaknya fintech lending yang belum memenuhi ekuitas minimum tahap kedua sebesar Rp 7,5 miliar.

"Apakah memang harus dinaikkan ke angka Rp 12,5 miliar tahun depan atau bisa dimundurkan lagi? Mengingat krisis pendanaan sektor digital juga masih terjadi," tuturnya.

Nailul juga menyebut OJK semestinya bisa mendorong platform melakukan konsolidasi dengan ekosistem digital atau keuangan lainnya apabila memang belum sanggup memenuhi ketentuan permodalan yang dicanangkan.

Sebagai informasi, ketentuan permodalan minimum fintech lending diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b POJK 10 Tahun 2022. Dalam butir tersebut, menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan. Adapun saat ini terdapat 28 dari 98 fintech lending yang belum memenuhi ketentuan permodalan minimum sebesar Rp 7,5 miliar.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat industri fintech peer to peer (P2P) lending mencatatkan peningkatan laba yang signifikan per Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan bahwa laba industri fintech lending mencapai Rp 277,02 miliar pada Mei 2024, meningkat hampir 59,45% dari Rp 173,73 miliar pada April 2024.

"Penurunan laba yang dialami pada awal tahun berbalik dengan peningkatan penyaluran pendanaan bulanan," ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (9/7).

Pada awal tahun, industri fintech P2P lending mengalami kerugian yang cukup besar.

Pada Januari 2024, kerugian mencapai Rp 135,57 miliar, berkurang menjadi Rp 97,53 miliar pada Februari, dan menurun lagi menjadi Rp 27,30 miliar pada Maret. Keadaan mulai membaik pada April 2024, dengan industri mencatatkan laba sebesar Rp 173,73 miliar.

Salah satu pemain utama di industri ini, PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran, menargetkan laba sebesar Rp 18-Rp 20 miliar sepanjang tahun 2024.

Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, optimistis dapat mencapai target tersebut dengan menurunkan biaya operasional hampir 40% dibandingkan tahun lalu dan meningkatkan pendapatan.

"Penyaluran pinjaman kami per Juni tercatat sekitar Rp 1,45 triliun, naik sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kami menargetkan penyaluran pinjaman mencapai Rp 3,4 triliun tahun ini," jelas Ivan pada Kamis (18/7).

Sementara itu, Modalku, salah satu platform fintech P2P lending lainnya, fokus mencapai profitabilitas dengan pendapatan yang stabil selama semester pertama 2024.

Arthur Adisusanto, Country Head Modalku Indonesia, mengungkapkan bahwa Modalku telah menyalurkan lebih dari Rp 61 triliun kepada lebih dari 5,1 juta transaksi UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

"Tahun ini kami berharap mencatatkan pertumbuhan yang konsisten dan lebih baik dibanding tahun lalu, sambil menjaga kualitas portofolio pendanaan," kata Arthur kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).

Modalku juga akan memprioritaskan beberapa industri UMKM seperti perdagangan besar dan eceran, manufaktur dan daur ulang, serta supplier alat kesehatan, akomodasi dan layanan makanan, dan industri hiburan.

Mereka terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menyediakan solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM, serta mengevaluasi peluang ekspansi cabang untuk distribusi pendanaan yang lebih merata.