MAKASSAR - Platform fintech lending Kredit Pintar memulai perluasan market Indonesia Timur dengan menggelar edukasi dan literasi keuangan ?Kelas Pintar Bersama? di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai platform fintech lending yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kredit Pintar senantiasa berkomitmen untuk secara konsisten melakukan kegiatan edukasi dan literasi keuangan yang menyasar tidak hanya masyarakat umum, namun juga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan generasi muda.

Sebagaimana dikatakan oleh Direktur Bisnis & Operasi Kredit Pintar, Kokko Cattaka, ?Kelas Pintar Bersama merupakan inisiatif Kredit Pintar yang selaras dengan himbauan OJK bagi para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang baik sehingga dapat memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah. Dengan adanya akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggungjawab, dan produktif, maka diharapkan dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional.?

Komitmen Kredit Pintar melalui Kelas Pintar Bersama secara konsisten telah dilakukan baik secara online dan offline selama kurun waktu 2021-2024. Untuk periode Januari hingga September 2024, Kelas Pintar Bersama telah diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari mahasiswa, blogger, UMKM hingga masyarakat umum.

?Melalui literasi keuangan yang kami lakukan di Kelas Pintar Bersama, kami berharap dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak pada penguatan literasi keuangan serta peningkatan potensi UMKM, serta bertumbuhnya iklim yang sehat bagi industri fintech lending di Indonesia,? tambah Kokko.

Pada kesempatan kali ini, Kelas Pintar Bersama diadakan di Bikin Bikin Creative Hub, Nipah Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan mengangkat tema ?Pahami Kredit untuk Keuangan yang Lebih Baik? dan menghadirkan narasumber yaitu seorang perencana keuangan; Rista Zwestika, CFP�?. Rista berbagi informasi kepada para peserta Kelas Pintar Bersama bagaimana cara memahami kredit agar kondisi keuangan bisa lebih baik.

Sementara itu, Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi turut menambahkan, ?Melalui kegiatan Kelas Pintar Bersama, kami ingin membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi kredit, yaitu kemampuan mengelola pinjaman dengan bijak, memahami suku bunga, risiko, dan dampaknya pada keuangan. Ini penting agar masyarakat bisa memilih kredit yang tepat dan menghindari utang berlebih, terutama di era digital.?

Menyasar pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa khususnya di Sulawesi Selatan, telah dilakukan Kredit Pintar melalui jalinan kerja sama dengan klub sepakbola PSM Makassar pada September 2024 lalu. "Tujuan Kredit Pintar mensponsori klub PSM Makassar adalah untuk memperluas brand exposure di luar Pulau Jawa dan kami ingin memberikan manfaat bagi masyarakat indonesia, khususnya melalui jalur olahraga yang penuh dengan semangat sportivitas,? tandas Puji.

Kredit Pintar adalah salah satu dari 97 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending yang berizin OJK. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024 Kredit Pintar telah membukukan penyaluran pinjaman hingga menyentuh angka Rp6,5 triliun.

Sementara itu, sejak berdiri pada tahun 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh Kredit Pintar yaitu mencapai Rp48,5 triliun. Selain itu berdasarkan data OJK hingga Juni 2024, lanskap industri P2P lending di Indonesia, agregat pencairan telah mencapai angka Rp899,15 triliun.

?Untuk cakupan wilayah Sulawesi Selatan, Kredit Pintar telah mencatatkan angka penyaluran pinjaman yang cukup tinggi sepanjang tahun 2024 ini yaitu sekitar Rp135 miliar. Melihat angka tersebut, kami optimis pertumbuhan geliat ekonomi baru di luar Pulau Jawa seperti di Sulawesi Selatan ini akan semakin menggeliat dan tumbuh positif,? ungkap Kokko.

Kredit Pintar hingga saat ini telah diunduh sebanyak 33,4 juta kali dengan rating Google 4.3 dari 5 dan Apple Store (iOS) dengan rating 4.5 dari 5 dengan dua juta review paling banyak diulas di Google Playstore Indonesia.

JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggandeng pusat inovasi teknologi di China, Shenzhen Internet Finance Association (SIFA). Shenzhen, sebagai pusat inovasi teknologi di China, memiliki ekosistem fintech yang dinamis dan berkembang pesat.

Ketua Bidang External Affairs & Advocacy AFPI Harza Sandityo mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem fintech nasional dan diharapkan dapat memberikan akselerasi pada pertumbuhan industri fintech di Indonesia.

"Sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat inovasi keuangan digital di kawasan Asia Tenggara," ujarnya di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia mengungkapkan kolaborasi AFPI dan SIFA akan fokus pada beberapa area utama, di mana kedua asosiasi akan secara aktif berbagi informasi dan wawasan mengenai beberapa hal. "Termasuk regulasi, teknologi, dan tren terkini dalam industri fintech," imbuh Harza.

Melelui kolaborasi tersebut, anggota AFPI akan memiliki akses ke pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari para pelaku industri fintech di Shenzhen, dan membuka ruang pertumbuhan serta dampak positif bagi perkembangan industri fintech di Indonesia.

Tidak hanya itu, melalui kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital di sektor keuangan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Sinergi ini juga dapat berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan China di bidang ekonomi digital.

Jakarta -

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengapresiasi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya. AFPI melihat keputusan ini sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di industri fintech lending.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan bahwa pencabutan izin usaha Investree merupakan wujud kooperatif secara bersama-sama untuk mewujudkan industri fintech lending yang sehat, berintegritas, kontributif dan melindungi masyarakat dan pengguna.

Ia menyebut, OJK menekankan tentang adanya pelanggaran yang serius pada Investree, bukan pada industri. Lewat tindakan tegas OJK, AFPI yakin hal tersebut semakin menguatkan kepercayaan investor kepada industri fintech lending.

"Kami berharap keputusan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri fintech secara keseluruhan. AFPI berkomitmen untuk terus mendorong seluruh anggotanya agar senantiasa memberikan layanan terbaik dan menjaga keamanan dana nasabah," ujar Entjik dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

AFPI berkomitmen untuk terus mengingatkan seluruh anggota agar wajib patuh dalam mengelola manajemen perusahaan secara comply dan prudent. Salah satunya melalui penyelenggaraan forum-forum diskusi seperti Compliance Talk dan Brainwave.

AFPI juga terus melakukan pemantauan terhadap seluruh anggotanya untuk memastikan bahwa semua anggota menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku secara utuh terkait mulai dari aspek tata kelola, pengelolaan risiko dan ketaatan pada aturan yang berlaku, dan menjalankan Code of Conduct AFPI secara disiplin.

Termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna baik kepada lender maupun borrower. AFPI juga terus mengingatkan dan melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat agar selalu cermat dalam menggunakan layanan fintech lending, melalui pengecekan legalitas, company profile dan laporan kinerja pada masing-masing laman website Penyelenggara yang dipublikasi di kanal resmi.

"AFPI berdedikasi untuk melindungi konsumen dengan menegakkan kepatuhan ketat terhadap kode etik. Komitmen kami dalam melindungi konsumen tercermin dalam penegakan disiplin terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar etika," jelasnya.

(ily/ara)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin fintech peer to peer lending atau pinjol, PT Investree Radika Jaya (Investree). Hal ini sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat," ujar Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, dalam keterangannya, Senin (21/10).

OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Sejalan dengan hal tersebut, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pengurus dan Pemegang Saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal-hal tersebut di atas, sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang, dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, antara lain:

a. Melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal, berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

b. Melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c. Melakukan pemblokiran rekening perbankan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

d. Melakukan penelusuran aset (assettracing) Sdr.Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan;

e. Mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;

f. Melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Sdr. Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.

Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan;

2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;

3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;

4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak- pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak- pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;

7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

Terkait hal ini, nasabah/Masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: [email protected], dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri Penyelenggara LPBBTI.

PONTIANAK - PT Atome Finance Indonesia berpartisipasi dalam acara Multifinance Day ke-8 tahun 2024 yang berlangsung di Gaia Bumi Raya City Mall, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 11-13 Oktober 2024. Keterlibatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperluas akses pembiayaan inklusif dan meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Pontianak dan sekitarnya.

Multifinance Day 2024 yang diinisiasi oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menjadi wadah yang tepat bagi PT Atome Finance Indonesia untuk memperkenalkan beragam solusi pembiayaan inovatif, seperti layanan pembiayaan Paylater.

Atome menawarkan kemudahan bagi pengguna dalam memanfaatkan layanan ini yang kini telah tersedia di lebih dari 800 merchant, baik online maupun offline, serta platform e-commerce seperti Tokopedia dan Lazada. Melalui produk-produk ini, Atome berkomitmen untuk menyediakan solusi finansial yang mudah diakses, cepat, dan aman guna mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno melihat acara ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pilihan pembiayaan yang tersedia.

"Sebanyak 31 perusahaan pembiayaan berpartisipasi dalam acara ini, memberikan beragam pilihan bagi masyarakat yang ingin lebih memahami tentang layanan pembiayaan. Penting untuk mengetahui kepada siapa kita meminjam, pastikan perusahaan yang dipilih terpercaya," ujar Suwandi, menekankan pentingnya edukasi sebelum berhutang.



Senada dengan itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ignasius IK, serta Horas Tarihoran, Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK, menegaskan bahwa Multifinance Day tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan industri pembiayaan, tetapi juga merupakan bagian dari kampanye Bulan Inklusi Keuangan.

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami bagaimana memanfaatkan produk keuangan dengan bijak, sekaligus mendukung program nasional Cerdas Keuangan yang diluncurkan OJK pada Agustus 2024.

Direktur Utama PT Atome Finance Indonesia, Meri Ui menyatakan, sangat mendukung acara Multifinance Day 2024 ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan, khususnya di daerah Pontianak. Terang Meri, partisipasi dalam acara ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan edukasi keuangan yang bermanfaat dan mendekatkan layanan kami kepada masyarakat.

"Kami senang melihat antusiasme yang tinggi dari para pengunjung, dengan booth kami yang selalu ramai dikunjungi selama acara berlangsung. Ini membuktikan bahwa masyarakat semakin tertarik untuk mempelajari solusi pembiayaan yang lebih cerdas, aman dan bijak," ungkapnya.

Keikutsertaan Atome dalam acara ini juga sekaligus mendukung Bulan Inklusi Keuangan yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Selama acara ini berlangsung, terdapat hampir 500 pengunjung yang datang ke booth Atome.

Hal itu menjadi peluang bagi Atome untuk lebih mendekatkan layanan keuangan kepada masyarakat, sekaligus memberikan edukasi mengenai penggunaan produk keuangan yang cerdas dan bijak. Atome ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki kemudahan dalam mengelola kebutuhan keuangan mereka dengan lebih baik melalui berbagai produk Paylater unggulan.

Medan -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Utang tersebut belum dilunasi.

Tercatat nominal pinjol warga RI tersebut tumbuh sekitar 35,62% dari periode sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yakni 2,38%. Hal itu menunjukkan masyarakat masih membayar cicilan pinjol dengan cukup baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dilansir detikFinance, Sabtu (19/10/2024).

(nkm/nkm)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dana peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang belum dilunasi mencapai Rp 72,03 triliun per Agustus 2024 ini. Jumlah ini tercatat tumbuh sekitar 35,62%

Namun, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat risiko kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari (TWP90) masih tergolong rendah, yaitu 2,38%.

Artinya pembayaran cicilan pinjol masyarakat tercatat masih berjalan dengan baik.

"Pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan tercatat tumbuh signifikan sebesar 35,62% atau sebesar Rp 72,03 triliun dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat TWP90 turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,38%," kata Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, Mahendra menjelaskan di sektor asuransi total aset per Agustus 2024 mencapai Rp 1.132,49 triliun, tumbuh 1,32% year-on-year. Kinerja asuransi komersial berupa akumulasi pendapatan premi meningkat di agustus mencapai Rp 218,55 triliun atau tumbuh 5,82%.

"Permodalan industri asuransi komersial pada agustus 2024 ini masih solid dengan risk-based capital industri asuransi jiwa tercatat 457,02% dan asuransi umum reasuransi sebesar 323,74%, terjaga jauh di atas ambang batas 120%," terangnya.

Kemudian untuk dana pensiun, total aset dana pensiun tumbuh 9,07% year-on-year dengan nilai sebesar Rp 1.485,43 triliun dengan aset dana pensiun sukarela sebesar Rp 378,45 triliun tumbuh 4,83%.

"Adapun pada perusahaan penjaminan outstanding penjaminan tercatat tumbuh 11,25% dengan nominal mencapai Rp 418,13 triliun dan aset tumbuh sebesar 7,26% sebesar Rp 47,90 triliun," jelas Mahendra.

Mahendra menambahkan, penyaluran dana perusahaan pembiayaan juga tumbuh double digit di level 10,18% pada Agustus 2024, dengan pembiayaan modal kerja sebagai penopang pertumbuhan tumbuh 10,76%.

Menurutnya hal ini sejalan dengan intermediasi di perbankan yang menentukan tingkat tumbuhan yang baik.

"Profil risiko perusahaan pembiayaan terjaga dengan non-performing financing NTF Net tercatat 0,83% dan NTF Gross 2,66%," terangnya.

(hns/hns)

JAKARTA - Menghadapi tantangan dalam bisnis impor bisa terasa seperti perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian dan risiko. Banyak pengusaha yang telah merasakan betapa sulitnya mengelola transaksi impor, dari masalah biaya pengiriman yang tinggi hingga kekhawatiran tentang keamanan dana.

Namun di tengah segala tantangan tersebut, Fasdana memberikan solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga sangat memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran tersebut. Fasdana merupakan bagian dari Fasdeli Group, perusahaan yang memiliki berbagai layanan untuk kebutuhan impor.

"Layanan Fasdana memungkinkan Anda untuk mendapat dukungan penuh dari layanan forwarding dari Less Container Load (LCL) FASDEX ataupun Full Container Load (FCL) GENCO, untuk transaksi remitansi juga oleh FASREMIT. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi dan pengiriman impor yang Anda lakukan melalui Fasdana berjalan dengan lancar, aman, dan efisien,? ujar Manager Operasional Fasdana, Saptarini.

Sebagai seorang yang telah lama berkecimpung di industri ini, Saptarini telah menyaksikan berbagai cerita tentang pengusaha yang mengalami kesulitan dalam proses impor. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, memiliki mimpi besar, tetapi sering kali terhambat oleh risiko dan ketidakpastian yang ada.

Fasdana memberikan solusi sistem pembayaran bertahap untuk pembelanjaan yang memungkinkan Anda untuk mengelola arus kas dengan lebih baik. "Kami ingin Anda merasa tenang, tanpa harus memikirkan beban finansial yang besar di awal. Kami ingin Anda fokus pada hal yang paling penting - mengembangkan bisnis Anda," terangnya.

Menyadari risiko kehilangan dana karena ketidakpastian dalam pengiriman barang. Diterangkan, Fasdana menawarkan jaminan dana kembali jika supplier tidak mengirimkan barang.

Paylater dengan DP 30% adalah salah satu fitur andalan Fasdana. Dengan pembayaran yang fleksibel, Anda hanya perlu membayar DP 30% di awal, dan sisanya, termasuk fee dan biaya lainnya, dibayarkan setelah barang tiba di Indonesia.

"Kami mengerti bahwa likuiditas adalah kunci dalam menjalankan bisnis yang sukses, dan kami ada di sini untuk memastikan Anda dapat mengelola keuangan Anda dengan lebih baik," bebernya.

Tidak ketinggalan, Saptarini juga memaparkan keunggulan Fasdana seperti, Sistem Pembayaran Bertahap: Memungkinkan Anda mengatur aliran kas tanpa beban.

Dana Kembali: Perlindungan dana yang memberikan rasa aman. Paylater dengan DP 30%: Fleksibilitas pembayaran untuk mendukung likuiditas bisnis. Lalu dipastikan transaksi aman dan terpercaya, layanan pelanggan profesional hingga kemudahan dan kecepatan proses approval: proses approval hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari.

Pengajuan berbasis teknologi di sistem website Fasdana yang terintegrasi dengan mitra teknologi ternama di Indonesia.

Jakarta -

Suku bunga pinjaman online atau fintechpeer to peer (P2P) lending akan turun menjadi 0,2% pada 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19/SEOJK.06/ 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, implementasi pembatasan maksimum manfaat ekonomi terhadap industri LPBBTI masih dilakukan pendalaman.

"Mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi makroekonomi, kinerja industri, dan pelindungan konsumen," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam keterangannya, ditulis Jumat (11/10/2024).

Untuk diketahui dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19/SEOJK.06/ 2023, bunga pinjaman atau pendanaan konsumtif yang dibatasi untuk tenor pendanaan jangka pendek kurang dari satu tahun, pertama 0,3% per hari kalender dengan perjanjian pendanaan yang berlaku sejak 1 Januari 2024.

Kemudian, akan turun menjadi 0,2% per hari kalender dari nilai pendanaan yang tercantum pada perjanjian pendanaan yang berlaku sejak Januari 2025. Lalu akan berangsur turun lagi pada tahun berikutnya menjadi 0,1%.

Agusman menjelaskan, kesiapan industri LPBBTI perlu didorong dengan peningkatan efisiensi operasional, teknologi, dan pengelolaan risiko untuk menghadapi penurunan suku bunga.

"Implikasinya, pembiayaan konsumtif dapat lebih terjangkau bagi konsumen, namun Penyelenggara LPBBTI perlu menjaga profitabilitas dan kualitas portofolio pendanaannya," terangnya.

Agusman menerangkan, penurunan suku bunga acuan dapat berdampak positif bagi industri LPBBTI seperti peningkatan permintaan pembiayaan.

"Namun demikian, Penyelenggara LPBBTI dan bank-bank yang menyalurkan lewat channeling, tetap harus berhati-hati dalam menilai risiko untuk menjaga kualitas portofolio pendanaan dan mengurangi risiko gagal bayar," pungkasnya.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 19/SEOJK.06/ 2023, juga mengatur suku bunga untuk pendanaan produktif, d mana sejak Januari 2024 sebesar 0,1%. Kemudian akan turun menjadi 0,067% pada 2025.

Sebagai informasi, Laba industri LPBBTI per Agustus 2024 meningkat dibandingkan dengan posisi Juli 2024 menjadi sebesar Rp 656,80 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional yang disertai dengan efisiensi dari beban operasional.

(ada/ara)

Gen Z mendominasi penggunaan financial technology atau fintech di Indonesia. Chief Data Officer Lokadata.id, Suwandi Ahmad, mengungkapkan 78 persen pengguna fintech di Tanah Air adalah anak muda.

Suwandi mengungkapkan berdasarkan riset Lokadata, penggunaan fintech oleh Gen Z bukan hanya sebagai konsumsi, tetapi juga untuk mengatur keuangan.

“78 persen anak muda menggunakan fintech. Awalnya kami kira itu untuk kebutuhan sementara untuk kebutuhan kepraktisan. Sekarang isu ownership semakin melemah, tidak lagi anak muda membeli sesuatu tapi membeli experience,” kata Suwandi dalam acara Power Lunch dengan tema ‘Dunia Baru Fintech: Praktis atau Berbahaya?’ di Midaz, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu (9/10).

Gen Z saat ini lebih memilih pengeluaran untuk pengalaman seperti konser dan tiket liburan. Selain itu, beberapa prioritas Gen Z dalam penggunaan fintech terbagi ke beberapa sektor seperti fesyen hingga investasi.

“Pertama adalah fashion, bukan makanan bukan minuman, kedua skincare, ketiga konser dan event, dan yang menarik keempat adalah investasi. Jadi kalau dulu uang sisa diinvestasikan, kalau sekarang mereka sudah menaruh di kantong. Nah ini makin bergeser,” terang Suwandi.

Suwandi mengungkapkan kebanyakan pilihan durasi pembayaran adalah 1 sampai 3 bulan. Hal ini karena Generasi Z juga memiliki pengeluaran untuk experience, bukan hanya pembelian suatu barang.

“Durasi cicilan juga menarik, 1-3 bulan, karena mereka juga harus menabung untuk membeli experience,” ujar Suwandi.

Dalam riset Lokadata, 73 persen Gen Z telah beralih untuk menggunakan bank digital. Sedangkan, untuk layanan Buy Now Pay Later (BNPL) proporsi Gen Z berpartisipasi sebesar 67 persen.

“Hampir separuh anak muda menggunakan PayLater, bukan melulu soal konsumsi tapi juga kemudahan layanan untuk mereka memanage keuangan,” tutur Suwandi.

JAKARTA - PT Smartec Teknologi Indonesia (BANTUSAKU), yang bergerak di bidang Fintech p2p Lending , turut serta dalam Financial Expo (FinExpo) 2024. Acara ini digelar sebagai puncak dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Pentacity Mall dan E-walk Super Block Mall Kota Balikpapan pada 3-6 Oktober 2024.

Dengan mengusung tema ?Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif,? FinExpo 2024 bertujuan memperluas pemberian edukasi keuangan kepada masyarakat Indonesia khususnya di Kota Kalimantan Timur, Kota Balikpapan.

Chief Business Officer PT Smartec Teknologi Indonesia, Rafif Rizqullah menyampaikan, bahwa partisipasi BantuSaku dalam acara ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan perusahaan untuk terus mendukung program inklusi keuangan melalui penyediaan informasi yang transparan dan edukatif kepada masyarakat.

?Rafif mengatakan bahwa BantuSaku percaya jika edukasi tentang keuangan dilakukan sejak dini, maka hal tersebut dapat menjadi kunci untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan finansial yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Kehadiran BantuSaku dalam FinExpo 2024 menjadi kesempatan BantuSaku untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, sekaligus mengajak mereka untuk memulai pengetahuan tentang keuangan sejak dini,? jelasnya.

Adapun OJK, BantuSaku, dan Industri Jasa Keuangan (IJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan hingga mencapai angka yang masif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%.

Rafif menambahkan bahwa kegiatan FinExpo BIK 2024 di Kota Balikpapan diharapkan dapat memperkuat pengenalan serta pemahaman masyarakat terhadap Aplikasi Fintech Lending BantuSaku di wilayah Kalimantan, terutama Kota Balikpapan dengan potensi pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang baik.

Selama pameran FinExpo berlangsung, BantuSaku membuka booth, yang menampilkan produk unggulan milik BantuSaku, Booth dirancang dengan berbagai fun activity sehingga mendatangkan animo masyarakat Kota Balikpapan yang sangat tinggi selama kegiatan berlangsung. BantuSaku juga mengadakan mini games ?Kuis BantuSaku #BisaBantu? dengan tema seputar pengetahuan tentang layanan jasa keuangan.

FinExpo 2024 merupakan salah satu wujud implementasi ?Gerakan Nasional Cerdas Keuangan? (GENCARKAN) yang dirancang dan diharapkan dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan yang terus tumbuh hingga target mencapai 98% di tahun 2045.

Pada kick-off Bulan Inklusi Keuangan tanggal 5 Oktober 2024, menghadirkan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku.

Mohammad Ismail Riyadi mengatakan dalam pidato pembukaan singkat, bahwa kegiatan FinExpo ini dilakukan sebagai bagian dari meningkatkan literasi, inklusi serta memperkuas akses keuangan masyarakat secara lebih luas. sedangkan GENCARKAN memang memiliki tujuan lebih untuk mencerdaskan keuangan masyarakat yang akan terus dilakukan secara merata, masif dan berkesinambungan.

"Semoga FinExpo kali ini dapat menjadi tempat berkumpulnya semua masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sesuai kebutuhan masing-masing. Dan dengan harapan yang sama semoga acara ini benar-benar menarik dan seperti tujuannya, dapat meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan," harap Ismail Riyadi.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa semoga dengan terselenggaranya kegiatan FinExpo 2024 dapat tercapai masyarakat dengan akses keuangan yang bertanggung jawab, inklusif dan menjadikan masyarakat kita produktif.

?Saya ingin mengajak seluruh masyarakat terkhusus di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan untuk selalu mengedepankan akses atau inklusif keuangan yang bertanggung jawab," sambungnya.

Selama kegiatan FinExpo 3-6 Oktober 2024 juga banyak menyediakan kompetisi seru seperti: Fin Got Talent, FinFashion Show Wastra Borneo, Fin Smart, FinColouring Competition, FinQuiz LJK, FinFashion Show Muslim/ Muslimah Modern, FinDa'I Cilik dan FinReels Competition dengan total hadiah jutaan rupiah serta menghadirkan bintang tamu yang tak kalah menarik seperti Marchella Mulyawan, Fabio Asher dan Kahitna.

Jakarta (ANTARA) - Saat ini, layanan pinjaman online (pinjol) semakin banyak bermunculan dan sangat mudah diakses oleh siapapun.

Bagi Anda yang hendak menggunakan layanan pinjaman onlline penting untuk berhati-hati dan lebih cermat dengan mengecek legalitas pinjol sebelum melakukan peminjaman, agar tidak terjerat pinjol ilegal.

Perlu Anda ketahui bahwa menggunakan layanan pinjol ilegal bisa menyebabkan beberapa kerugian di antaranya adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi, penagihan kasar kepada penerima pinjaman, waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal serta akses terhadap data pribadi yang nantinya bisa disalahgunakan.

Salah satu langkah penting yang perlu Anda lakukan adalah memastikan bahwa layanan pinjaman online sudah resmi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, setiap penyelenggara fintech lending atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia diwajibkan untuk terdaftar di OJK agar beroperasi secara legal dan sesuai aturan.

Terdapat beberapa cara untuk mengecek apakah pinjol terdaftar di OJK atau tidak sebagai berikut:

1. Melalui website OJK

Cara pertama yang bisa Anda lakukan adalah memeriksa langsung melalui laman resmi OJK. Berikut cara memeriksanya:

• Akses laman OJK di www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx.
• Setelah itu, pilih menu IKNB (Industri Keuangan Non-Bank), lalu klik Fintech yang berada di kanan bawah.

Di laman ini, Anda bisa melihat daftar lengkap penyelenggara fintech lending atau pinjaman online (pinjol) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

2. Melalui WhatsApp OJK

Cara kedua untuk memeriksa legalitas pinjol adalah dengan memanfaatkan layanan WhatsApp resmi OJK. Berikut langkah-langkahnya:

• Simpan nomor WhatsApp resmi OJK: 081-157-157-157.
• Buka aplikasi WhatsApp dan buka kontak OJK yang sudah Anda simpan.
• Ketik nama pinjol yang ingin Anda cek, misalnya "pinjol.com".
• Kirim pesan tersebut dan tunggu hingga bot memberikan informasi mengenai status legalitas pinjol yang Anda tanyakan.

3. Melalui Telepon atau Email

Cara ketiga adalah dengan menghubungi OJK secara langsung melalui telepon atau email:

• Telepon: Anda bisa menghubungi nomor resmi OJK di 157.
• Email: Kirimkan pertanyaan terkait pinjol ke alamat email waspadainvestasi@ojk.go.id

Dengan menggunakan salah satu dari tiga cara di atas, Anda bisa memastikan bahwa pinjol yang ingin Anda gunakan terdaftar secara resmi dan diawasi oleh OJK, sehingga lebih aman dan terpercaya. Semoga bermanfaat!

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024