Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah tertekannya kinerja reksadana saham secara industri, produk reksadana saham Henan Putihrai Asset Management (HPAM) berhasil mencetak kinerja yang apik.

Sejak awal tahun hingga Oktober 2024, HPAM Syariah Ekuitas mencatatkan return hingga 30,38% (YtD). Kemudian, HPAM Ekuitas Syariah Berkah mencetak yield sebesar 27,07% YtD.

Sedangkan secara industri reksadana saham kinerjanya mencatatkan penurunan paling besar diantara kategori lainnya. Menurut data Infovesta, per Oktober 2024, industri indeks reksadana saham turun sebesar 2,51% (YTD).

Head of Business Development Division PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM) menjelaskan pihaknya mampu mencapai return yang maksimal karena strategi untuk fokus kepada perusahaan dengan fundamental yang kuat dan berbasis pertumbuhan jangka panjang.

"Kami menerapkan strategi long bias serta diversifikasi yang optimal, termasuk seleksi saham yang ketat dan manajemen risiko yang efektif," jelas Reza kepada KONTAN, Selasa (5/11).

Selain itu, Reza menjelaskan bahwa reksadana saham di Henan Asset tidak terpengaruh oleh saham-saham perbankan konvensional yang sering kali lebih volatil. Ini karena HPAM fokus pada saham perbankan syariah yang memberikan kinerja lebih konsisten.

Berdasarkan fund fact sheet perusahaan, kedua produk tersebut berisikan saham dari sejumlah sektor seperti energi, perbankan syariah, consumer cyclical, dan industri yang memiliki prospek positif.

Adapun underlying asset HPAM Syariah Ekuitas AMMN, BRPT, EXCL, ICBP, MDK, MPMX, MTEL, SRTG, SSIA.

Sedangkan underlying saham HPAM Ekuitas Syariah Berkah adalah AKRA, AMMN, KPIG, MTEL, PGEO, PRDA, PWON, SRTG, SSIA, TPIA.

"Beberapa top holding dalam universe kami termasuk AMMN, TD - Bank Panin Syariah, BRPT, EXCL, ICBP, MDKA, MPMX, MTEL, dan SRTG," sebut Reza.

Ke depan, Reza mengaku masih akan menggunakan strategi yang sama dan masih menyasar sektor yang telah disebutkan. Ia pun tetap optimistis terhadap prospek positif reksadana saham pada 2025.

Reza meyakini sektor-sektor tersebut punya potensi pertumbuhan yang baik didukung oleh regulasi. Selain itu, tingkat competitiveness yang tinggi dan rata-rata emiten sektor tersebut mempunyai laporan keuangan yang positif, serta memiliki chain korporasi yang baik.

Saham perusahaan media sosial Donald Trump, Truth Social (DJT), sempat menguat selama lima minggu terakhir. Namun nampaknya Dewi Fortuna sudah tak menyertai, nilai saham DJT anjlok drastis hingga 22,3% pada perdagangan Rabu kemarin.

Melansir CNN, Kamis (31/10/2024), penurunan nilai saham ini merupakan kerugian terburuk yang dialami Trump Media dalam sehari. Sebelumnya, saham DTJ pernah turun paling dalam di level 21,5% pada April lalu.

Saham Trump di perusahaan tersebut yang awalnya senilai US$ 5,9 miliar atau setara Rp 92,6 triliun langsung anjlok jadi Rp 72,2 triliun. Harta kekayaan Trump menghilang Rp 20,4 triliun dalam satu hari.

Masih belum diketahui sentimen apa yang membuat saham tersebut merosot tajam. Perusahaan juga belum merilis informasi yang dapat menjelaskan penurunan tajam tersebut.

CEO Tuttle Capital Management, Matthew Tuttle, menilai penurunan itu dikarenakan adanya aksi jual besar-besaran pada Rabu kemarin. Aksi jual terjadi karena saham perusahaan gagal menembus resistensi utama ke arah kenaikan.

"Pedagang yang lebih cerdas tahu Anda menghasilkan uang dan keluar dari sana. Dan biarkan pedagang yang tidak cerdas menanggung akibatnya," kata Tuttle.

Sementara itu Analis ekuitas senior Wedbush Securities, Dan Ives, menilai pergerakan saham Truth Social memang sulit ditebak. Hal ini mirip seperti yang terjadi pada saham AMC dan GameStop selama beberapa tahun terakhir.

"Truth Social hanya sebagian kecil dari X dan platform media sosial lainnya dalam hal pengguna. Perlu diingat pemilihan umum seminggu lagi, saham ini telah menjadi ujian lakmus bagi beberapa investor dalam persaingan menuju Gedung Putih," ujarnya.

Jika dolar AS melemah karena pemangkasan suku bunga The Fed, maka kemampuan Indonesia membayar utang menjadi lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Senior Investment Strategist DBS Daryl Ho memproyeksikan obligasi Indonesia bakal terimbas positif secara signifikan dari pemangkasan suku bunga The Fed, yang diperkirakan terjadi pada November 2024.

Sebab, pemangkasan suku bunga memengaruhi imbal hasil, sementara imbal hasil bergerak berlawanan dengan harga obligasi.

"Ini akan menjadi hal positif dari sisi capital gain, pada obligasi. Imbal hasil naik karena harga obligasi bergerak berlawanan dengan imbal hasil," kata Daryl dalam media briefing DBS yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin.

Turunnya Fed Fund Rate (FFR) juga berpotensi melemahkan dolar AS. Kondisi ini dinilai bisa menguntungkan Indonesia yang memiliki posisi utang luar negeri cukup besar. Bila dolar AS melemah, utang luar negeri yang perlu dibayar oleh Indonesia menjadi lebih ringan.

"Jika dolar AS tetap kuat, maka akan lebih menantang bagi Indonesia untuk membayar utang. Sementara, jika dolar AS melemah karena pemangkasan suku bunga The Fed, maka kemampuan Indonesia membayar utang menjadi lebih baik," jelas dia.

Terlebih, obligasi Indonesia memiliki peringkat kredit BBB, sehingga menawarkan keuntungan yang menarik bagi investor dengan risiko yang relatif terukur.

Obligasi dengan tenor 7 sampai 10 tahun yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia juga menambah daya tarik untuk investor, lantaran menawarkan pengembalian yang stabil dalam jangka panjang.

Di sisi lain, Senior Investment Strategist DBS Joanne Goh menilai pasar ekuitas ASEAN juga bakal terdampak positif, tak terkecuali Indonesia.

Pelonggaran moneter AS dan pemangkasan FFR akan mendorong percepatan arus modal masuk ke negara berkembang, termasuk ASEAN, terutama sektor-sektor seperti perusahaan besar (blue-chip).

Sektor perbankan disebut akan menjadi penerima manfaat utama, karena menjadi yang mendominasi pasar ekuitas di Indonesia dengan komposisi sekitar 30 persen. Hal serupa juga terjadi di Singapura, Thailand, dan Malaysia.

"Bank akan mendapat manfaat dari peningkatan likuiditas akibat suku bunga yang rendah. Meskipun penurunan suku bunga dapat memberikan tekanan pada profitabilitas bank, jika ekonomi ASEAN tetap kuat, maka peningkatan likuiditas akan mendukung pertumbuhan," jelas Joanne.

Sektor lainnya, seperti DIRE atau Dana Investasi Real Estat, di kawasan ASEAN juga diyakini akan mendapat keuntungan dari pemangkasan suku bunga The Fed.

Joanne juga berpendapat Indonesia menjadi salah satu pasar utama yang diuntungkan dari strategi China Plus One, di mana investasi asing langsung (FDI) dialihkan ke negara-negara selain China. Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari permintaan domestik yang kuat dan penurunan suku bunga, yang akan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

"Secara keseluruhan, Indonesia adalah salah satu pasar favorit DBS di ASEAN," tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bursa Asia lanjut menguat pada perdagangan Jumat (20/9) pagi.

Mengutip Bloomberg, pukul 08.18 WIB, indeks Nikkei 225 naik 731,48 poin atau 1,96% ke 37.884,92, Hang Seng naik 56,17 poin atau 0,31% ke 18.069,33, Taiex naik 301,95 poin atau 1,41% ke 22.342,84, Kospi naik 21,88 poin atau 0,81% ke 2.601,83, ASX 200 naik 38,88 poin atau 0,47% ke 8.230,80, Straits Times turun 1,37 poin atau 0,02% ke 3.632,04 dan FTSE Malaysia naik 6,07 poin atau 0,36% kle 1.671,84.

Bursa Asia naik arena data pekerjaan AS mendukung pandangan bahwa ekonomi AS sedang menuju soft landing.

Penurunan klaim pengangguran AS ke level terendah sejak Mei menandakan pasar tenaga kerja tetap sehat meskipun terjadi perlambatan dalam perekrutan.

Hal ini mendorong risk appetite pasar dan meredakan kekhawatiran bahwa The Fed mungkin terlalu lambat memangkas suku bunga saat memangkas suku bunga 50 basis poin pada Rabu (18/9).

Nick Ferres, Chief Investment Officer Vantage Point Asset Management mengatakan, kenaikan ekuitas pada Kamis dan Jumat menandakan bahwa reaksi euforia yang tertunda terhadap Fed kemungkinan akan mundur.

"Valuasi sudah sangat tinggi dan kompensasi risikonya buruk, terutama jika siklus pendapatan mengecewakan."

Di Jepang, bank sentral akan segera mengambil keputusan kebijakan. Dimana Bank of Japan diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya, sehingga para pedagang menunggu petunjuk mengenai prospek kenaikan suku bunga di akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Bakrie & Brothers Tbk. (BNBR) telah menyelesaikan proses kuasi reorganisasi dengan menghapus defisit ekuitas senilai Rp19,5 triliun.

Proses kuasi reorganisasi BNBR dimulai dengan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 21 Juni 2024. Proses itu berlanjut dengna tahap pemberitahuan kepada kreditur BNBR.

Hingga batas waktu 21 Agustus 2024, BNBR mengungkapkan tidak terdapat kreditur peseroan yang melakukan sanggahan atau menyatakan keberatan terhadap rencana kuasi reorganisasi.

Alhasil, BNBR juga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham) terkait aksi korporasi tersebut pada 22 Agustus 2024.

Persetujuan tersebut berdasarkan keputusan Menkumham No. AHU- 0052501.AH.01.02. Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bakrie & Brothers Tbk.

Dengan diperolehnya persetujuan Menkumham tersebut, pengurangan modal BNBR sehubungan dengan kuasi reorganisasi menjadi efektif.

“Kami bersyukur bahwa seluruh prosedur akuntansi dan peraturan dari segi hukum untuk melakukan kuasi telah tuntas. Kini kami dapat fokus untuk menjalankan bisnis dengan catatan buku yang bersih untuk melangkah lebih baik ke depannya,” kata Direktur BNBR Roy Hendrajanyo M. Sakti lewat siaran pers, Senin (26/8/2024).

Imbas aksi korprasi kuasi reorganisasi tersebut, BNBR menghapus defisit ekuitas senilai Rp19,5 triliun yang berasal dari nilai akumulasi laba rugi perseroan pada periode 2011 sampai dengan 2023.

Roy menambahkan proses kuasi yang dilakukan BNBR membutuhkan waktu yang terbilang panjang. Sebab, untuk melakukan kuasi, BNBR harus melakukan pekerjaan yang kompleks dan sangat terperinci yang berujung pada penyehatan neraca perseroan.

“Dengan kinerja yang lebih baik, diharapkan perseroan dapat memberikan nilai tambah kepada para stakeholder-nya dengan membagikan dividen bagi pemegang saham Perseroan sebagai salah satu wujud nyata komitmen kami tersebut,” kata Roy.

Lima Tujuan Kuasi Reorganisasi BNBR

Sementara itu, dia mengatakan, terdapat lima tujuan dari kuasi yang dilakukan oleh BNBR. Pertama, berkaitan dengan perbaikan neraca keuangan yang menunjukkan saldo laba tanpa dibebani defisit masa lampau.

Kedua, memperbaiki struktur ekuitas Perseroan dengan mengeliminasi akumulasi rugi (defisit) dengan menggunakan komponen ekuitas lain seperti agio saham, selisih transaksi dengan pihak non pengendali dan penurunan modal saham.

Ketiga, dengan kondisi neraca keuangan yang menunjukkan nilai sekarang tanpa dibebani defisit masa lampau, Perseroan diharapkan akan lebih mudah memperoleh pendanaan, jika diperlukan, dalam rangka pengembangan usaha.

“Keempat, dengan tidak adanya saldo defisit, maka akan dapat memberikan dampak positif bagi para pemegang saham karena perseroan dapat membagi dividen sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-undang Perseroan Terbatas (UUPT),” kata dia.

Dia berharap kuasi reorganisasi itu bisa meningkatkan minat dan daya tarik investor untuk memiliki saham perseroan. Sebelumnya, BNBR telah menyelesaikan restrukturisasi sebagian besar kewajiban perseroan terhadap kreditur.

Di sisi kinerja keuangan, BNBR menyebutkan terjadi kenaikan pendapatan selama periode 2011-2023 dengan CAGR sebesar 16,24%. BNBR juga membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk masing-masing sebesar Rp63,67 miliar pada 2021, Rp266,13 miliar pada 2022 dan Rp237,46 miliar pada 2023.

“Rata-rata 3 tahun atas laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp189,09 miliar,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sepanjang 1-23 Agustus 2024, sembilan emiten masuk dalam Papan Pemantauan Khusus (PPK) Bursa Efek Indonesia dengan mekanisme perdagangan saham full call auction (FCA).

Berdasarkan data BEI, sembilan emiten tersebut yaitu PT Sky Energy Indonesia Tbk. (JSKY) dan PT Tirta Mahakam Resources Tbk. (TIRT) pada 2 Agustus 2024, PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. (SQMI) pada 5 Agustus 2024, serta PT Fimaperkasa Utama Tbk. (FIMP) pada 7 Agustus 2024.

Selanjutnya, BEI juga memutuskan untuk menempatkan saham PT Envy Technologies Indonesia Tbk. (ENVY) ke dalam PPK mulai 8 Agustus 2024 dan PT Sejahtera Bintang Abadi Textime Tbk. (SBAT) pada 20 Agustus 2024.

Teranyar, saham PT Indofarma Tbk. (INAF) masuk PPK pada 21 Agustus 2024 dan PT MNC Land Tbk. (KPIG) pada 23 Agustus 2024.

Lebih terperinci, INAF masuk PPK dengan mekanisme FCA karena memenuhi kriteria 5 dalam PPK. Kriteria itu ialah memiliki ekuitas negatif pada laporan Keuangan terakhir.

Emiten farmasi anak usaha BUMN PT Bio Farma (Persero) itu mencatat ekuitas sebesar minus Rp906,09 miliar pada 2023.

Sementara itu, masuknya emiten properti Hary Tanoesoedibjo, KPIG karena dikenakan penghentian sementara perdagangan efek atau suspensi selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. Alasan itu sesuai dengan kriteria nomor 10 dalam ketentuan PPK yang disusun BEI.

Seperti diberitakan Bisnis, saham KPIG disuspensi BEI mulai 20 Agustus 2024 dan gembok saham KPIG baru dibuka kembali pada 23 Agustus 2024.

Saat kembali diperdagangkan, saham KPIG menguat 9,47% ke level Rp185 per saham pada Jumat (23/8/2024). Sepanjang tahun berjalan 2024, pengembang proyek KEK Lido City itu mengalami lonjakan harga saham sebesar 198,39%.

Masuknya sembilan emiten dalam PPK membuat total saham yang diperdagangkan di papan tersebut mencapai 219 saham.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perkembangan terkini terkait kinerja dan komitmen fintech peer to peer (P2P) lending per Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, mengatakan ada 28 penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas atau permodalan minimum dan sudah diberi sanksi.

"Saat ini, terdapat 28 penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp7,5 miliar dan telah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Agusman dalam konferensi pers RDKB Juli 2024, Selasa (6/8/2024).

OJK meminta penyelenggara tersebut menyampaikan action plan kepada OJK dalam rangka pemenuhan kecukupan permodalan.

Dengan adanya sanksi maka akan ada potensi berkurangnya penyelenggara. Agusman mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji rencana pembukaan moratorium izin usaha fintech lending.

"Saat ini OJK tengah mengkaji pembukaan moratorium izin usaha Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur data dan pengawasan untuk mendukung penguatan dan pengembangan industri LPBBTI, termasuk dalam mendukung pengembangan sektor produktif," kata dia.

Berdasarkan data OJK, jumlah laba industri LPBBTI per Juni 2024 terus meningkat menjadi sebesar Rp337,15 miliar dibandingkan Mei 2024 sebesar Rp277,02 miliar.

"Peningkatan laba ini disebabkan didorong pendapatan Penyelenggara yang cenderung mengalami peningkatan sejalan dengan penyaluran pendanaan yang meningkat," kata Agusman.

(NIA DEVIYANA)

telah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan saat ini sebanyak 28 dari 98 penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) belum memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp7,5 miliar.

"Saat ini, terdapat 28 penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp7,5 miliar dan telah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman di Jakarta, Selasa.

Agusman menuturkan per Juni 2024, terdapat tujuh dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar.

Hal tersebut disebabkan antara lain karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progres action plan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari investor strategis yang kredibel, termasuk alternatif pengembalian izin usaha.

OJK meminta penyelenggara LPBBTI yang belum memenuhi ekuitas minimum tersebut untuk menyampaikan action plan kepada OJK dalam rangka pemenuhan kecukupan permodalan.

OJK masih terus melakukan monitoring terhadap kondisi seluruh penyelenggara LPBBTI, termasuk dalam hal terdapat pengembalian izin usaha oleh penyelenggara.

Saat ini OJK juga sedang mengkaji pembukaan moratorium izin usaha LPBBTI, dengan memperhatikan kesiapan infrastruktur data dan pengawasan untuk mendukung penguatan dan pengembangan industri LPBBTI termasuk dalam mendukung pengembangan sektor produktif.

Selain itu, Agusman menuturkan per Juni 2024, terdapat 19 penyelenggara LPBBTI yang memiliki TWP90 di atas 5 persen.

TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban nasabah fintech di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, yang menjadi ukuran kualitas pendanaan fintech.

Terhadap penyelenggara tersebut, OJK memberikan surat peringatan dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas
pendanaannya.

OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran.

Adapun jumlah laba industri LPBBTI per Juni 2024 terus meningkat menjadi sebesar Rp337,15 miliar dibandingkan pada Mei 2024 yang tercatat sebesar Rp277,02 miliar.

Peningkatan laba tersebut disebabkan antara lain karena pendapatan penyelenggara LPBBTI yang cenderung mengalami peningkatan sejalan dengan penyaluran pendanaan yang meningkat.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan saat ini ada 28 penyelenggara fintech P2P lending belum memenuhi ekuitas minimum sebesar Rp 7,5 miliar. Berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022, penyelenggara fintech harus memenuhi ekuitas secara bertahap mulai Rp 2,5 miliar di Juli 2023, kemudian Rp 7,5 miliar di 4 Juli 2024, dan Rp 12,5 miliar pada 4 Juli 2025.

"Saat ini terdapat 28 dari 98 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp 7,5 miliar yang mulai berlaku tanggal 4 Juli 2024," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan (PVML) OJK, Agusman, dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner, Senin (5/8).

Agusman mengatakan, OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum tersebut.

"Bisa berupa injeksi modal dari pemegang saham, maupun dari strategic investor lokal atau asing yang kredibel, termasuk alternatif pengembalian izin usaha," ujar Agusman.

Sehubungan dengan hal tersebut, OJK mencatat pembiayaan fintech P2P lending hingga semester I tahun 2024 naik 26,73 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 66,79 triliun.

Adapun penyaluran pembiayaan kepada sektor produktif senilai Rp 8,33 triliun atau 12,47 persen dari total pembiayaan fintech. Sementara tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) turun dan dalam kondisi terjaga di posisi 2,79 persen.