Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya jika diminta oleh Presiden terpilih Donald Trump.

Hal ini disampaikan Powell dalam konferensi pers usai The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga. Ia ditanya terkait kesediaannya untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan bank sentral jika diminta Trump.

Merespons pertanyaan tersebut, Powell menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia juga bilang kalau memecatnya atau petinggi The Fed lainnya sebelum masa jabatan berakhir tidak diizinkan secara hukum.

"Tidak diizinkan menurut hukum," ujar Powell, dikutip dari Reuters, Jumat (8/11/2024),

Pada kesempatan itu, ia menepis banyak pertanyaan tentang langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan Trump sebagai presiden terhadap pengambilan keputusan bank sentral.

"Dalam jangka pendek, pemilihan umum tidak akan berdampak pada keputusan kebijakan kami," ujarnya.

Konferensi pers tersebut diadakan usai Powell mengumumkan langkah pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi antara 4,5-4,75%. Keputusan ini menyusul langkah pemangkasan 50 basis poin pada September lalu.

Sebelumnya pada Kamis, seorang penasihat Trump mengatakan presiden terpilih akan mempertahankan Powell hingga akhir masa jabatan kepemimpinannya, yang akan berakhir pada Mei 2026. Masa jabatan Powell sebagai gubernur telah diperpanjang hingga akhir Januari 2028.

CNN juga melaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan mantan Gubernur Fed, Kevin Warsh, yang sekarang menjadi kritikus bank sentral, dan mantan kepala ekonom pemerintahannya Kevin Hassett sebagai calon pengganti Powell.

Dalam sejarahnya, Trump menunjuk Powell sebagai Gubernur The Fed pada awal 2018 untuk menggantikan Janet Yellen, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan Presiden Joe Biden. Biden mengangkat kembali Powell untuk masa jabatannya saat ini.

Hubungan antara Trump dan Powell memburuk, dengan Trump sering menyerang Fed dan pimpinannya selama masa jabatan pertamanya atas kebijakan bank sentral. Serangan ini muncul setelah puluhan tahun presiden menghindari kritik langsung terhadap bank sentral.

Di sisi lain, setiap upaya untuk menyingkirkan pemimpin Fed kemungkinan besar berdampak negatif terhadap pasar keuangan hingga memicu kekhawatiran peningkatan harga.

Pada saat yang sama, kebijakan Trump yakni kenaikan tarif perdagangan serta deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal kemungkinan mengerek inflasi yang telah berhasil diredam oleh bank sentral.

Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS). Lalu, bagaimana dengan dampaknya terhadap pasar global?

Dikutip dari Reuters, Kamis (7/11/2024), Edison Research menilai, kondisi ini dapat menjadi kemenangan bagi nilai tukar dolar AS dan pasar saham. Namun, kemenangan Trump dapat berdampak kurang baik bagi obligasi, negara berkembang, energi bersih, dan investasi berkelanjutan.

Mata Uang

Posisi Trump sebagai presiden AS akan memperkuat nilai tukar dolar AS. Para investor mengharapkan kebijakan Trump terhadap inflasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, itu berarti bank sentral AS, Federal Reserve perlu mempertahankan suku bunga tinggi untuk mencegah ekonomi menjadi 'terlalu panas' yang pada akhirnya membuat dolar AS menguat.

Pada saat yang sama, rencana Trump mengenakan tarif pada perdagangan membuat Eropa membayar lebih banyak untuk pertahanan, dan kewaspadaannya terhadap lembaga multilateral kemungkinan menekan pertumbuhan di negara lain, sehingga meningkatkan daya tarik dolar AS.

Analis Citi memperkirakan penurunan tajam nilai tukar euro hingga di bawah level kunci US$ 1 jika tarif dan pemotongan pajak domestik diberlakukan. Nilai tukar Yuan China juga diperkirakan merosot lebih dalam, seperti pada 2018-2020 ketika nilainya terdepresiasi dengan cepat.

Trump diharapkan mengambil langkah yang lebih luwes terhadap regulasi kripto, sehingga harga Bitcoin bisa melonjak. Mata uang kripto terbesar di dunia ini naik ke titik tertinggi sepanjang masa pada Rabu kemarin

Saham

Sejumlah janji kampanye Trump dipandang mendatangkan dampak positif bagi pasar modal karena bisa menyebabkan pertumbuhan dan inflasi yang lebih kuat. Janji itu antara lain mengurangi regulasi dan penerapan pajak yang lebih rendah untuk perusahaan besar, lebih banyak produksi minyak, dan imigrasi yang ketat.

Sektor-sektor seperti bank, teknologi, pertahanan, dan bahan bakar fosil kemungkinan diuntungkan. Berdasarkan estimasi Goldman Sachs, tarif pajak perusahaan dipangkas menjadi 15% dari 21% dan bisa menaikkan laba S&P 500 4%.

Pada saat yang sama, kebijakan proteksionisme dan sikap kerasnya terhadap China akan menaikkan biaya, mengurangi keuntungan, dan merugikan perusahaan multinasional. Sektor-sektor yang terpapar perubahan tarif, seperti semikonduktor, otomotif, dan energi bersih kemungkinan bergejolak.

Obligasi

Sementara itu, investor semakin khawatir tentang skala utang pemerintah AS dan defisit fiskalnya. Kondisi ini berangkat dari kekhawatiran bahwa hal itu akan mendorong biaya pinjaman, atau imbal hasil Treasury. Rencana belanja Trump dapat menambah US$ 7,5 triliun pada defisit selama 10 tahun, jauh lebih besar dari yang diusulkan Kamala Harris.

Imbal hasil Treasury naik hampir 50 basis poin pada Oktober, ketika pasar memperkirakan kemungkinan kemenangan Trump. Tekanan inflasi dari kebijakan Trump akan membuat Fed memiliki lebih sedikit ruang untuk memangkas suku bunga, yang akan membuat imbal hasil Treasury tetap tinggi.

Tekanan yang lebih besar pada mata uang euro, yen, franc Swiss, dan lainnya, serta inflasi yang lebih tinggi akan mengurangi ruang bagi bank sentral untuk memangkas suku bunga sesuai kebutuhan.

Komoditas

Trump akan berusaha memaksimalkan pengeboran minyak dan gas AS sebagai upaya menjamin negara tersebut tetap menjadi produsen teratas dunia. Pasokan yang kuat dapat membantu menjaga harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS yang sudah turun 4% sepanjang tahun ini.

Di sisi lain, Trump kemungkinan meningkatkan sanksi minyak terhadap Iran yang dapat memangkas sebagian besar pasokan minyak mentah dunia. Ia juga akan mengisi Cadangan Minyak Strategis ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kacang kedelai juga menjadi incaran. Para pedagang AS telah berlomba-lomba untuk mengirimkan panen yang memecahkan rekor menjelang pemilihan umum di tengah kekhawatiran akan ketegangan perdagangan baru dengan China, importir kedelai terbesar di dunia.

Negara Berkembang

Sebelum pemilihan umum, kekhawatiran atas kebijakan Trump telah membebani ekonomi negara berkembang. Selain tarif terhadap China, Trump berencana mengenakan tarif 200% terhadap impor kendaraan Meksiko. Peso Meksiko dapat melemah terhadap dolar AS.

Potensi hambatan lainnya adalah Calon Wakil Presiden Trump, JD Vance telah mengusulkan pajak 10% atas pengiriman uang yang akan mempengaruhi ekonomi Amerika Latin. Rand Afrika Selatan, pasar riil dan saham Brasil di negara-negara ini rentan jika terjadi kenaikan tarif, seperti halnya produsen chip di Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara lain yang memproduksi untuk perusahaan teknologi China.

Penjualan obligasi pemerintah dan penguatan dolar AS juga akan menyedot uang dari pasar berkembang dan memaksa kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara. Namun, negara dengan pertumbuhan domestik seperti India atau Afrika Selatan dapat memperoleh manfaat dan menjadi tempat berlindung di lingkungan global yang tidak stabil.

Investasi Berkelanjutan

Kemenangan Trump membuka peluang tindak lanjut janji kampanye untuk mencabut peraturan ramah lingkungan yang membatasi pengeboran minyak dan gas serta penambangan batu bara. Kondisi ini dapat meningkatkan saham di sektor-sektor tersebut.

Trump juga akan mencabut semua dana yang tidak terpakai berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi, Undang-Undang iklim khas pemerintahan Biden-Harris yang mencakup subsidi ratusan miliar dolar AS untuk kendaraan listrik, energi surya, dan angin.

Trump juga berjanji untuk memecat Gary Gensler sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS. Hal ini akan menjadi kemunduran bagi kemampuan dana berkelanjutan AS.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dan mengesahkan pengangkatan antarwaktu Iffa Rosita, sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sisa masa jabatan tahun 2022-2027.

Pengesahan Iffa Rosita berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2024 Tentang Pengesahan Pengangkatan Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum.

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Presiden Prabowo Subianto mendiktekan sumpah jabatan di Istana Negara, Selasa (5/11).

Pelaksanaan pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Iffa Rosita mengatakan, ia sebagai pendatang baru di KPU RI akan lebih banyak melakukan diskusi dengan anggota KPU RI lainnya. Ia juga berharap dengan komposisi anggota KPU yang lengkap, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, dengan penguatan kolektif kolegial, mitigasi-mitigasi permasalahan hukum di Pilkada 2024 bisa diatasi bersama-sama.

"Kita berharap Pilkada 2024 semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, dan kondusif,” ujar Iffa Rosita di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Iffa Rosita sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/10/2024).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Adapun Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena pelanggaran etik.

Acara pelantikan dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Presiden Prabowo kemudian memimpin sumpah janji yang diikuti oleh Iffa Rosita.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pelantikan, Iffa Rosita menuju meja penandatanganan berita acara, yang diikuti oleh Presiden Prabowo yang turut menandatangani.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Anggota KPU RI Idham Holik, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Berikut adalah susunan komisioner KPU masa jabatan 2022-2027:

1. Ketua KPU: Mochammad Afifuddin
2. Anggota:
   • Betty Epsilon Idroos
   • Parsadaan Harahap
   • Yulianto Sudrajat
   • Idham Holik
   • August Mellaz
   • Iffa Rosita

Saham perusahaan media sosial Donald Trump, Truth Social (DJT), sempat menguat selama lima minggu terakhir. Namun nampaknya Dewi Fortuna sudah tak menyertai, nilai saham DJT anjlok drastis hingga 22,3% pada perdagangan Rabu kemarin.

Melansir CNN, Kamis (31/10/2024), penurunan nilai saham ini merupakan kerugian terburuk yang dialami Trump Media dalam sehari. Sebelumnya, saham DTJ pernah turun paling dalam di level 21,5% pada April lalu.

Saham Trump di perusahaan tersebut yang awalnya senilai US$ 5,9 miliar atau setara Rp 92,6 triliun langsung anjlok jadi Rp 72,2 triliun. Harta kekayaan Trump menghilang Rp 20,4 triliun dalam satu hari.

Masih belum diketahui sentimen apa yang membuat saham tersebut merosot tajam. Perusahaan juga belum merilis informasi yang dapat menjelaskan penurunan tajam tersebut.

CEO Tuttle Capital Management, Matthew Tuttle, menilai penurunan itu dikarenakan adanya aksi jual besar-besaran pada Rabu kemarin. Aksi jual terjadi karena saham perusahaan gagal menembus resistensi utama ke arah kenaikan.

"Pedagang yang lebih cerdas tahu Anda menghasilkan uang dan keluar dari sana. Dan biarkan pedagang yang tidak cerdas menanggung akibatnya," kata Tuttle.

Sementara itu Analis ekuitas senior Wedbush Securities, Dan Ives, menilai pergerakan saham Truth Social memang sulit ditebak. Hal ini mirip seperti yang terjadi pada saham AMC dan GameStop selama beberapa tahun terakhir.

"Truth Social hanya sebagian kecil dari X dan platform media sosial lainnya dalam hal pengguna. Perlu diingat pemilihan umum seminggu lagi, saham ini telah menjadi ujian lakmus bagi beberapa investor dalam persaingan menuju Gedung Putih," ujarnya.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usai masa pemilihan umum (pemilu) rampung hajatan penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) berpotensi kembali semarak. Memang para pengusaha nampak menahan diri untuk menggelar aksi korporasi di tahun ini.

Sebenarnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan akan ada 62 pencatatan saham baru. Namun sampai dengan 18 Oktober 2024, BEI baru kedatangan 36 perusahaan tercatat baru sepanjang tahun ini.

Padahal di 2023, BEI berhasil mencetak rekor IPO sebesar 79 perusahaan anyar dengan dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 54,1 triliun. Per 18 Oktober 2024, dana yang terhimpun lewat IPO hanya Rp 5,42 triliun.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman menegaskan sepinya IPO tahun ini bukan karena proses pengetatan. Namun memang tidak semua perusahaan yang mengajukan diri akan langsung bisa IPO.

"Sekitar 70% dari total pendaftar yang akhirnya bisa tercatat di BEI, ada sisanya 30% diharapkan bisa memperbaiki dokumen atau kami melihat dari sisi kinerja perusahaan yang bersangkutan," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (23/10).

Namun dalam pipeline BEI masih ada 25 perusahaan yang berencana untuk menggelar IPO. Di mana, 13 perusahaan merupakan calon emiten dengan aset besar di atas Rp 250 miliar.

Untuk tahun depan, BEI akan ada 66 perusahaan baru yang menggelar penawaran umum perdana saham di 2025. Target ini dipasang sehubungan dengan kembalinya stabilitas dalam negeri yang kembali kokoh.

Iman berharap dengan stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri yang semakin terbentuk akan mendorong minat perusahaan untuk IPO di 2025. Dari sebelumnya, para perusahaan menahan diri selama periode pemilu.

Untuk bisa mendorong gelaran IPO, Iman bilang BEI terus berbagai sosialisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian seperti, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia menambahkan BEI juga sedang melakukan riset bersama pihak independen untuk menyasar pemilik perusahaan yang belum IPO.

Dalam riset tersebut, BEI dan pihak yang terlibat akan menggali penyebab mengapa tak kunjung IPO hingga insentif maupun regulasi yang diinginkan para pemilik perusahaan untuk bisa melantai di bursa.

"Sehingga pada akhir riset kami bisa membantu setelah mendapat masukan, yang nantinya akan diteruskan kepada regulator dan institusi terkait agak terjadi kebijakan yang holistik," ucap Nyoman.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai lesunya aktivitas IPO di tahun ini salah satunya disebabkan oleh sikap wait and see karena ada pemilu.

Dia bilang biasanya ada perubahan regulasi yang membuat banyak calon emiten menahan diri untuk menantikan sebuah kepastian. Alasan lainnya, mungkin karena calon emiten masih berusaha untuk mempersiapkan diri.

"Persiapan mulai dari kinerja keuangannya hingga fundamental perusahaannya agar dapat menarik investor sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama," kata Nico saat dihubungi Kontan, Rabu (23/10).

Nico berharap tahun depan akan semakin baik dalam arti perusahaan yang melantai semakin banyak namun juga diikuti dengan kualitas dari perusahaannya. Ini meningkatkan kepercayaan pelaku pasar untuk berinvestasi pada saham IPO.

Apalagi tahun depan, era tingkat suku bunga juga mulai turun, dimana pemulihan ekonomi, Nico menyebut hal tersebut diharapkan akan menjadi jauh lebih baik diikuti dengan kondusifnya iklim investasi.

Sebagai salah satu perusahaan underwriter, Plt. Direktur Utama BNI Sekuritas Vera Ongyono menyampaikan pihaknya secara aktif berdiskusi dengan calon emiten dari berbagai sektor dan membantu memberikan advis untuk mematangkan rencana IPO.

"Sehingga mendapatkan valuasi optimal yang menarik bagi investor-investor pasar modal. Harapannya saran kami dapat membantu perusahaan dapat menentukan timing, investment story, fundamental dan potensi pertumbuhan perusahaan," kata Vera.

Miliarder teknologi Elon Musk mengumumkan akan memberikan US$ 1 juta atau setara Rp 15,45 miliar (kurs Rp 15.450) setiap hari kepada pemilih terdaftar di negara bagian. Namun hal ini justru menuai pandangan negatif dari para ahli hukum pemilu.

Dikutip dari CNN Internasional, Senin (21/10/2024), para ahli hukum pemilu menilai bahwa undian tersebut dapat melanggar hukum, di mana terdapat larangan pembayaran kepada orang untuk mendaftar.

Pernyataan Musk terkait pemberian US$ 1 juta itu disampaikannya saat berkampanye untuk mantan Presiden AS Donald Trump hari Sabtu lalu. Musk mendorong agar para pemilih di negara bagian medan perang menandatangani petisi yang mendukung amandemen, dan berharap jumlah pemilih bisa tembus 2 juta orang.

"Kami akan memberikan US$ $1 juta secara acak kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi, setiap hari, mulai sekarang hingga pemilihan," kata Musk pada acara kampanye di Harrisburg, Pennsylvania.

Pemilik X dan CEO Tesla tersebut merujuk pada petisi yang diluncurkan oleh komite aksi politiknya yang menegaskan dukungan terhadap hak atas kebebasan berbicara dan memiliki senjata.

Dalam situs web tempat petisi tersebut, disebutkan program ini secara eksklusif terbuka untuk pemilih terdaftar di Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, dan North Carolina.

Musk sendiri telah memberikan lebih dari US$ 75 juta kepada super PAC pro-Trump miliknya, dan mengatakan bahwa ia berharap undian berhadiah tersebut akan meningkatkan pendaftaran di antara para pemilih Trump.

Orang terkaya di dunia itu juga baru-baru ini mengikuti jejak kampanye di Pennsylvania, mengadakan acara-acara yang mendukung Trump, mempromosikan petisinya, dan menyebarkan teori konspirasi tentang pemilihan umum 2020.

Pemenang pertama US$ 1 juta itu diumumkan pada hari Sabtu, dengan Musk menyerahkan cek raksasa kepada seorang pendukung Trump dalam acaranya di Harrisburg. Lalu pemenang kedua pada hari Minggu sore dalam sebuah acara di Pittsburgh.

Sementara itu, undang-undang federal menetapkan bahwa siapa pun yang membayar atau menawarkan untuk membayar atau menerima pembayaran, baik untuk pendaftaran pemilihan atau untuk memilih merupakan tindak pidana. Tindakan tersebut dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

"Ketika Anda mulai membatasi hadiah atau pemberian hadiah hanya untuk pemilih terdaftar atau hanya orang-orang yang telah memilih, di situlah muncul kekhawatiran penyuapan," kata Derek Muller, seorang ahli hukum pemilu yang mengajar di Sekolah Hukum Notre Dame.

Terlepas dari kecilnya peluang Musk untuk dituntut, pakar hukum pemilu yang disegani lainnya mengutuk keras perilaku miliarder tersebut.

"Ini bukan kasus yang sangat ketat, inilah yang ingin dikriminalisasi oleh undang-undang tersebut," kata David Becker, mantan pejabat Departemen Kehakiman

Becker mengatakan, faktanya hadiah tersebut hanya tersedia bagi pemilih terdaftar di salah satu dari tujuh negara bagian yang dapat memengaruhi hasil pemilihan presiden. Menurutnya, hal ini merupakan bukti kuat niat Musk untuk memengaruhi pemilihan, yang dapat menjadi masalah hukum.

Pakar hukum pemilu di Fakultas Hukum UCLA dan kritikus Trump, Rick Hasen, juga menyoroti masalah ini. Dalam sebuah posting blog, ia mengatakan bahwa undian berhadiah Musk merupakan pembelian suara yang ilegal.

Ia pun merujuk pada buku petunjuk kejahatan pemilu Departemen Kehakiman, di mana secara khusus disebutkan menawarkan peluang lotre yang untuk mendorong atau memberi penghargaan terhadap tindakan seperti pendaftaran pemilih adalah ilegal.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden (wapres) periode 2024-2029. Keduanya telah melakukan pengucapan sumpah jabatan.

"Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 dalam pemilihan umum 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59%," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024).

Lantas, berapa besaran gaji yang Prabowo-Gibran dapat selama menjabat? Besaran gaji pokok presiden dan wakil presiden sampai saat ini masih diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Ayat 1 UU itu disebutkan, gaji pokok untuk presiden besarnya 6 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara. Lalu pada Pasal 2 Ayat 2 tertulis gaji pokok untuk wakil presiden besarnya 4 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Adapun nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara adalah gaji pokok untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok presiden sebesar Rp 30.240.000/bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000). Sedangkan besaran gaji pokok untuk wakil presiden ialah 4 x Rp 5.040.000 yaitu sebesar Rp 20.160.000/bulan.

Presiden dan wakil presiden juga mendapat tunjangan jabatan seperti diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Keppres tersebut, tunjangan jabatan yang diberikan untuk presiden ialah sebesar Rp 32.500.000 dan untuk wakil presiden Rp 22.000.000.

Dengan demikian total gaji dan tunjangan jabatan yang didapat Prabowo sebagai presiden sebesar Rp 62.740.000 per bulan. Sedangkan Gibran mendapat total gaji dan tunjangan jabatan sebagai Wapres sebesar Rp 44.160.000 per bulan.

Besaran itu hanya hitungan kotor dan bisa lebih besar karena belum termasuk tunjangan dan fasilitas melekat lainnya.

Simak Video: Sah! Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres RI

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berpotensi besar mengurangi kegaduhan pascapemilu jika tidak mengalami kendala.

Dengan transparansi tinggi, sistem ini diyakini mampu menyajikan hasil Pilkada secara cepat dan akurat. Namun, beberapa kendala teknis masih perlu disempurnakan agar sistem ini benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas proses pemilu.

Praktisi keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Sirekap sudah cukup baik dalam memberikan gambaran hasil Pilkada yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sirekap sebenarnya cukup membantu dalam memberikan gambaran hasil Pilkada yang cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Meski begitu, masalah teknis seperti kesalahan pembacaan pengenalan karakter optis (Optical Character Recognition) dan logika data yang belum sempurna, dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.

Alfons menekankan, kesalahan seperti jumlah total suara lebih kecil dari salah satu pasangan calon dapat menimbulkan kecurigaan publik.

"Jumlah total suara bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon dan data tersebut tetap ditampilkan," ujar Alfons.

Ketepatan data menjadi kunci utama agar hasil Sirekap tidak menimbulkan kegaduhan. Alfons menyarankan screening otomatis dan penyempurnaan logika sederhana dalam tabel data sebelum hasil ditampilkan ke publik.

Hal ini bisa mencegah kesalahan logis dan memastikan data yang tampil sudah sesuai dengan kenyataan.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan data juga menjadi faktor penting. KPU harus memastikan Sirekap bebas dari intervensi manual. Intervensi hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, dengan kontrol ketat dari pihak independen dan masyarakat.

Perbaikan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi Pilkada 2024 memberi harapan besar. Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan simulasi Sirekap di Depok dan Maros berhasil mencapai akurasi 99 persen.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," kata Idham dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (25/9/2024).

Dengan perbaikan signifikan yang dilakukan oleh KPU, Sirekap dapat mengurangi potensi sengketa pemilu yang sering kali menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Asalkan kendala teknis teratasi, Sirekap dapat menjadi instrumen kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan meredam potensi konflik pascapemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sirekap, sistem rekapitulasi suara elektronik yang digunakan pada Pilkada, menawarkan potensi besar untuk memberikan gambaran hasil pemilu secara akurat.

Kendati demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis, mulai dari kesalahan Optical Character Recognition (OCR) sampai masalah logika data yang perlu segera diperbaiki.

"Sirekap sebenarnya cukup membantu dalam memberikan gambaran hasil Pilkada yang cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata praktisi dan pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Meski begitu, sistem ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Sirekap berkaitan dengan OCR. Alfons mengatakan, kesalahan pembacaan oleh OCR dapat menyebabkan data yang dihasilkan berbeda dengan data asli.

Selain itu, masalah logika dalam tabel perhitungan suara turut menjadi sorotan.

"Jumlah total suara bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon dan data tersebut tetap ditampilkan," ujar Alfons.

Jika hal itu terus terjadi, Alfons khawatir kondisi itu memicu kecurigaan publik terhadap validitas hasil yang ditampilkan oleh Sirekap.

Alfons menekankan pentingnya memperbaiki logika sederhana dalam tabel data. Sebelum ditampilkan, data perlu melalui koreksi (screening) otomatis agar tidak ada cacat logika, seperti jumlah total suara yang lebih kecil dari salah satu pasangan calon.

"Logika simpel dari tabel perlu disempurnakan dan sebelum ditampilkan sudah melalui screening otomatis," ucap Alfons.

Di samping itu, resolusi data yang dikirimkan juga menjadi perhatian. Data dengan resolusi rendah berpotensi menurunkan kualitas hasil rekapitulasi.

Menurut Alfons, kualitas data yang dikirimkan perlu diusahakan agar memiliki resolusi yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum masuk ke dalam proses Sirekap.

Sirekap, kata Alfons, juga seharusnya tidak boleh diintervensi secara manual, kecuali dalam situasi khusus seperti kesalahan logika atau diskrepansi yang perlu diperbaiki.

Jika dilakukan intervensi maka harus dilakukan dengan transparan, dengan melibatkan pihak independen atau masyarakat dalam pengawasannya.

"Harus ada pihak independen atau masyarakat yang melakukan kontrol," kata Alfons.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah melakukan beberapa perbaikan terhadap Sirekap menjelang Pilkada 2024.

"Kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," kata Komisioner KPU Idham Holik, dalam rapat di DPR pada Rabu (25/9/2024).

Salah satu peningkatan signifikan adalah pada kemampuan pembacaan data dan optimasi pita lebar (bandwidth), yang diyakini mampu meningkatkan akurasi Sirekap hingga 99 persen berdasarkan simulasi di Depok dan Maros.

Akan tetapi, perbaikan teknis saja tidak cukup jika masalah logika data tidak segera dituntaskan. Dengan penyempurnaan logika dan pengawasan ketat, Sirekap dapat menjadi alat yang lebih andal dalam menjaga integritas proses pemilu di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bakal digunakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Setelah mengalami berbagai masalah teknis pada pemilu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah melakukan sejumlah perbaikan besar pada sistem ini. Namun, kekhawatiran muncul dari berbagai pihak.

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Sirekap sebenarnya mampu memberikan gambaran hasil pemilihan umum (Pemilu) yang lebih akurat dan ilmiah.

Meskipun demikian, masalah-masalah yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2024 belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Kesalahan logika pada sistem Sirekap, seperti total suara yang lebih kecil dari salah satu pasangan calon, sering memunculkan keraguan terhadap akurasi hasil pemilu.

"Sistem harus disempurnakan, logika data perlu diperbaiki. Sebelum data ditampilkan, seharusnya sudah melalui screening otomatis agar tidak ada kesalahan fatal," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Selain kesalahan logika, Alfons juga menyoroti kualitas perangkat keras (hardware) dan OCR (optical character recognition) yang kerap menjadi sumber masalah dalam memasukkan data.

Kesalahan pembacaan data melalui OCR dapat menyebabkan ketidaktepatan data yang masuk ke dalam sistem.

“Perlu ada peningkatan hardware agar data yang masuk lebih akurat,” tambah Alfons.

Alfons mengingatkan pentingnya menjaga integritas sistem Sirekap tanpa intervensi manual. Menurutnya, satu-satunya alasan intervensi manual hanya bisa dilakukan jika terjadi diskrepansi atau kesalahan logika, dan ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat.

"Harus ada kontrol independen dari masyarakat atau pihak luar untuk memastikan transparansi," ucap Alfons.

Dari sisi KPU, Komisioner Idham Holik menegaskan mereka telah melakukan perbaikan signifikan pada Sirekap, termasuk peningkatan lebar pita (bandwidth) buat mengatasi masalah lalu lintas (traffic) data.

"Simulasi yang dilakukan di Depok dan Maros menunjukkan akurasi Sirekap mencapai 99 persen," kata Idham saat rapat bersama Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Idham menyampaikan, KPU berkomitmen menghadirkan sistem yang lebih andal pada Pilkada 2024. Dia juga menjelaskan, Sirekap akan menampilkan data hasil rekapitulasi dalam bentuk gambar atau PDF dari Formulir C1.

Data itu juga bisa diakses masyarakat dengan format yang lebih transparan.

"Hasil dari tingkat kecamatan akan ditampilkan dalam formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," papar Idham.

Dengan klaim perbaikan dari KPU, publik menunggu apakah Sirekap 2024 benar-benar mampu menghindari kekacauan teknis yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Keakuratan sistem dan transparansi tetap menjadi ujian bagi Sirekap dalam memastikan hasil Pilkada yang dapat dipercaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berpotensi menjadi alat hitung suara lebih akurat, dibandingkan metode hitung cepat (quick count) jika disempurnakan.

Dia menyebut sistem digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penghitungan suara sudah memiliki fondasi teknis yang kuat, tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan penting.

"Sirekap sebenarnya cukup membantu memberikan gambaran hasil Pilkada yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kira-kira mirip dengan Quick Count, dan secara teknis dan sumber data harusnya malah lebih baik daripada Quick Count yang dilakukan oleh lembaga independen," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Menurut Alfons, kekurangan dalam sistem ini perlu segera diselesaikan supaya kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu tetap terjaga.

Salah satu masalah yang kerap muncul, kata Alfons, adalah ketidaktepatan data akibat kesalahan logis serta kendala teknis seperti OCR (optical character recognition) yang tidak berfungsi optimal.

Alfons juga menekankan pentingnya penyempurnaan logika sederhana dalam tabel Sirekap.

“Hasil Sirekap tidak dapat dipercaya karena berbeda dengan data aslinya, dan hal ini disebabkan karena kesalahan hardware seperti OCR yang salah," ucap Alfons.

"Dan kesalahan logis yang tidak disempurnakan seperti jumlah total suara bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon, dan data tersebut tetap ditampilkan,” lanjut Alfons.

Alfons menambahkan, sistem harus melalui screening otomatis untuk mencegah kesalahan logis yang berpotensi menimbulkan kecurigaan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya standar kualitas data yang dikirimkan. Menurut Alfons, resolusi data yang diterima oleh Sirekap perlu seragam dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum diproses lebih lanjut.

Alfons mengingatkan supaya sistem Sirekap tetap dijalankan tanpa intervensi manual, kecuali terjadi kesalahan logika atau diskrepansi yang membutuhkan koreksi.

"Harus ada pihak independen atau masyarakat yang mengawasi setiap perubahan agar transparansi tetap terjaga," papar Alfons.

Sebelumnya diberitakan, KPU memastikan Sirekap akan kembali digunakan dalam Pilkada 2024. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan sistem ini mengalami perbaikan signifikan pasca kendala teknis yang muncul pada Pilpres dan Pileg 2024.

“Kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi,” kata Idham dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Idham menjelaskan, data yang ditampilkan Sirekap nanti akan berasal dari Formulir C1 dalam bentuk gambar atau PDF. Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan juga akan diperlihatkan menggunakan formulir B Hasil Kwk.

KPU optimistis akurasi Sirekap meningkat. Simulasi yang dilakukan di Depok dan Maros menunjukkan tingkat akurasi mencapai 99 persen.

“Kami yakini ke depan akan lebih baik,” ujar Idham.

Dengan berbagai perbaikan yang tengah dilakukan, baik pakar maupun KPU berharap Sirekap dapat menjadi solusi penghitungan suara yang lebih akurat dan transparan pada Pilkada 2024 mendatang.