Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Neraca perdagangan pangan di Indonesia, di luar sektor perkebunan, mengalami peningkatan defisit yang signifikan setiap tahunnya.

Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian, mengungkapkan bahwa pada tahun 2001, defisit neraca perdagangan komoditas pangan (di luar perkebunan) mencapai US$ 1,8 miliar. Angka ini terus meningkat hingga mencapai US$ 23 miliar pada tahun 2023.

Eliza menyoroti gandum sebagai salah satu komoditas yang menyumbang defisit besar pada neraca perdagangan Indonesia.

"Gandum menyumbang defisit jumbo karena 100% impor dan jumlahnya pun besar," ungkap Eliza pada KONTAN, Selasa (5/11).

Ia juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan importir gandum terbesar di dunia, setelah China dan Mesir.

Lebih lanjut, Eliza menjelaskan bahwa lima negara yang paling banyak mengimpor gandum ke Indonesia adalah Australia, Kanada, Bulgaria, Rusia, dan Brazil.

Dalam upaya mengurangi defisit, Eliza menyarankan perlunya substitusi gandum dengan tepung yang dapat diproduksi di dalam negeri.

"Gandum ini kan untuk diolah jadi bahan baku seperti mi, snacks, kue, dan makanan lain. Maka perlu substitusi gandum ke tepung yang diproduksi dalam negeri," tambahnya.

Defisit neraca perdagangan yang terus meningkat mencerminkan ketergantungan Indonesia pada barang impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik.

Oleh karena itu, Eliza menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas lokal guna mengurangi defisit neraca perdagangan yang masih tinggi.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih belum tinggi, lapangan pekerjaan terbatas dan pendapatan negara dari perpajakan masih seret, hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) memberi peluang sebagai solusi menghadapi masalah dan tantangan tersebut.

Atas dasar itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji bakal melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya.

Adapun hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi nikel akan dilanjutkan dan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, hilirisasi produk berbasis sumber daya alam yang digadang gadang ini ada kaitannya dengan rencana ingin merevitalisasi industri. "Namun, hilirisasi dengan industrialisasi ini enggak sama," katanya kepada KONTAN, Kamis (17/10/2024).

Menurut Eliza, dari segi fokus, hilirisasi hanya berfokus pada rantai nilai spesifik dari sumber daya alam tertentu. Sementara industrialisasi ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri. Artinya, tidak terbatas di produk berbasis SDA saja, sehingga dengan industrialisasi bisa mendorong transformasi ekonomi," terangnya.

Sebagai contoh, hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah dalam bebrapa tahu terahir ternyata tidak membuat share manufaktur terhadap perekonomian meningkat, bahkan terus menurun. Pasalnya, keberadaan industri tersebu tidak membuat industri-industri menengah kecil bermunculan di daerah itu sebagai penunjang industri besarnya.

"Pak Prabowo dalam Asta Cita mengusung ekonomi Pancasila, yang mana jika diterjemahkan sebuah strategi ekonomi yang harus memastikan semua pihak ikut dalam kegiatan ekonomi dan menikmati hasil ekonomi atau demokrasi ekonomi," ungkapnya.

Eliza menuturkan, pihak itu terdiri dari swasta (UMKM & usaha besar), BUMN dan koperasi yang diberikan peluang dan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Dengan melibatkan berbagai pihak tentunya akan menghasilkan multipplier effect yang luas.

Tonton:Setelah Nikel, Hilirisasi Juga Segera Berlaku untuk Bauksit, Tembaga & Timah

Misal untuk industri olahan kelapa, maka yang perlu dibangunn tidak hanya pengolahannya saja, tapi juga hulu dan midstream nya. Jangan sampai seperti kakao, pabrik olahan kakao kekurangan biji kakao, sehingga mereka harus mengimpor. Hal itu terjadi lantaran di hulunya tidakk disiapkan dengan baik untuk bisa memenuhi kapasitas produksi pabrik.

Pada komoditas kelapa, Eliza bilang, petani dapat bekerja sama dengan industri menengah kecil untuk diolah menjadi tepung atau kelapa kering, yang mana industri kecil menengah ini menjadi supplier industri besar. "Artinya, dalam meningkatkan nilai tambah ini prlu dibangun backward linkage dan forward linkage-nya dengan baik," tandasnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.

Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan international coconut community turut dilakukan.

Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.

Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagai salah satu negara produsen kopi, Indonesia harus serius dalam mengembangkan komoditas perkebunan rakyat yang mayoritas dimiliki petani tersebut.

Pasalnya, dari sisi produksi dan ekspor, kopi Indonesia mengalami tren penurunan akibat sejumlah faktor.

Pengamat Pertanian dari CORE Eliza Mardian mengatakan, sebetulnya kondisi tata niaga kopi di Indonesia kurang baik-baik saja. Apalagi ada pengaruh El Nino di tahun 2023 yang berdampak ke mundurnya musim panen dan penurunan produksi.

Begitu juga di Vietnam terjadi hal serupa. Jika mengacu ke ITC Trademap, di tahun 2022 posisi Indonesia sebaga eksportir biji kopi dari sisi volume berada diurutan keempat, setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia.

"Namun pada tahun 2023 posisi Indonesia menjadi kelima, disalip Uganda dan Honduras," katanya kepada Kontan.co.id, Selasa (24/9).

Pada aspek daya saing ekspor yang diilihat dari keunggulan komparatif pun Indonesia masih terbilang relatif rendah dibandingkan Brazil, Kolombia dan Vietnam.

"Kalau dilihat dari tren produksi dan kebijakan pemerintah yang masih kurang memadai dan dibayangi dampak perubahan iklim, maka ekspor biji kopi Indonesia akan turun karena prouduksi dalam negeri terus menurun," papar dia.

Menurut Eliza, penyebab rendahnya produksi kopi nasional akibat produktivitas yang juga rendah. Hal ini merupakan dampak dari tidak adanya kebijakan khusus pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas kopi.

"Ini berbeda banget dengan komoditas pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, dimana kebijakan-kebijakan pemerintah cukup beragam, meskipun hasilnya masih belum optimal," paparnya.

Adapun salah satu kunci peningkatan produktivitas kopi adalah dimulai dari peningkatan kualitas bibit di level petani. Yang terang, juga pentingnya inovasi dari pusat-pusat penelitian untuk menghasilkan bibit yang berkualitas dan terjangkau untuk para petani kopi.

Selain itu, Eliza bilang, pemerintah perlu memberikan pendampingan kepada para petani kopi khususnya pada tiga tahun pertama hingga tanaman ini berbuah.

Kualitas tenaga penyuluh juga perlu ditingkatkan. Sebelum otonomi daerah, tenaga penyuluh itu berasal dari pusat dan memiliki keahlian untuk masing-masing komoditas.

Nah, sementara pasca otonomi daerah, kualitas penyuluh yang berasal dari pemerintah daerah oleh sebagian pihak dipandang masih perlu dibenahi khususnya yang berkaitan dengan penguasaan terhadap tanaman kopi.

"Apalagi jika untuk menghasilkan kombinasi bibit kopi yang enak, dapat diproduksi dengan cepat, dan dalam jumlah yang banyak bukanlah hal yang mudah," ungkapnya.

Oleh karena itu, riset dan pengembangan harus terus dilakukan pemerintah.

Eliza menuturkan, pemerintah, misalnya, dapat mencontoh pemerintah Brazil dan Vietnam yang mampu menghasilkan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas kopi di masing-masing negara tersebut.

Seperti diketahui, sekitar 75% kopi di Indonesia merupakan jenis robusta, sebanyak 25% adalah arabika, dan sisanya sebanyak 5% merupakan spesial arabika.

Harga kopi spesial lebih tinggi dibandingkan jenis kopi lainnya. Hanya saja, selain produksinya lebih sedikit, masa panen yang lebih lama, proses pemeliharaan kualitasnya juga lebih panjang, mulai dari petani hingga ke konsumen.