Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih belum tinggi, lapangan pekerjaan terbatas dan pendapatan negara dari perpajakan masih seret, hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) memberi peluang sebagai solusi menghadapi masalah dan tantangan tersebut.

Atas dasar itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji bakal melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya.

Adapun hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi nikel akan dilanjutkan dan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, hilirisasi produk berbasis sumber daya alam yang digadang gadang ini ada kaitannya dengan rencana ingin merevitalisasi industri. "Namun, hilirisasi dengan industrialisasi ini enggak sama," katanya kepada KONTAN, Kamis (17/10/2024).

Menurut Eliza, dari segi fokus, hilirisasi hanya berfokus pada rantai nilai spesifik dari sumber daya alam tertentu. Sementara industrialisasi ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri. Artinya, tidak terbatas di produk berbasis SDA saja, sehingga dengan industrialisasi bisa mendorong transformasi ekonomi," terangnya.

Sebagai contoh, hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah dalam bebrapa tahu terahir ternyata tidak membuat share manufaktur terhadap perekonomian meningkat, bahkan terus menurun. Pasalnya, keberadaan industri tersebu tidak membuat industri-industri menengah kecil bermunculan di daerah itu sebagai penunjang industri besarnya.

"Pak Prabowo dalam Asta Cita mengusung ekonomi Pancasila, yang mana jika diterjemahkan sebuah strategi ekonomi yang harus memastikan semua pihak ikut dalam kegiatan ekonomi dan menikmati hasil ekonomi atau demokrasi ekonomi," ungkapnya.

Eliza menuturkan, pihak itu terdiri dari swasta (UMKM & usaha besar), BUMN dan koperasi yang diberikan peluang dan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Dengan melibatkan berbagai pihak tentunya akan menghasilkan multipplier effect yang luas.

Tonton:Setelah Nikel, Hilirisasi Juga Segera Berlaku untuk Bauksit, Tembaga & Timah

Misal untuk industri olahan kelapa, maka yang perlu dibangunn tidak hanya pengolahannya saja, tapi juga hulu dan midstream nya. Jangan sampai seperti kakao, pabrik olahan kakao kekurangan biji kakao, sehingga mereka harus mengimpor. Hal itu terjadi lantaran di hulunya tidakk disiapkan dengan baik untuk bisa memenuhi kapasitas produksi pabrik.

Pada komoditas kelapa, Eliza bilang, petani dapat bekerja sama dengan industri menengah kecil untuk diolah menjadi tepung atau kelapa kering, yang mana industri kecil menengah ini menjadi supplier industri besar. "Artinya, dalam meningkatkan nilai tambah ini prlu dibangun backward linkage dan forward linkage-nya dengan baik," tandasnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.

Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan international coconut community turut dilakukan.

Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.

Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya.

Mungkinkah target tersebut bisa tercapai?

Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini berpendapat, pemerintah mendatang dapat melakukan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas supaya bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).

Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila.

"Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri dalam seminar bertema Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10).

Dia mengatakan, pemerintah bisa melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan tidak bisa mendapatkan pendapatan karena tidak bisa bekerja.

"Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," ujarnya.

Kedua, merevitalisasi industri. Hendri mengatakan, revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi.

Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Menurutnya, industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung.

Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Menurutnya, pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar.

Hendri mencontohkan seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global seharusnya dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil.

“Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” ujarnya.

Pemerintah optimistis capai target

Sementara itu, pemerintah optimistis bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

Menurut Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Amalia Adininggar Widyasanti, pemerintah mendatang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3% pada tahun ketiga dan 7,8% pada tahun keempat sehingga reratanya di angka 7,7% selama lima tahun. Target itu akan dilakukan melalui rencana jangka pendek dan jangka panjang.

"Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal sehingga memicu permintaan agregat," kata Amalia.

Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan efek berganda, salah satunya dengan industrialisasi.

Ke depannya, pengembangan industri akan semakin terfokus pada hilirisasi industri prioritas seperti industri sumber daya (agrobisnis, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar, industri padat karya, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis riset dan inovasi, industri berteknologi menengah tinggi, dan industri kreatif.

“Kita mau industri itu menjadi jangkar dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," katanya.