Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pengembagan hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan proyek strategis nasional, pengembangan kawasan industri, dan pemberian insentif pajak melalui pemberian tax holiday untuk menarik lebih banyak investasi.

"Pemberian insentif tax holiday yang sudah diberlakukan melalui PMK 69/2024. Dengan demikian diharapkan iklim investasi akan semakin baik," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Dengan meningkatnya nilai tambah dari SDA, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

"Nilai tambah SDA dan hilirisasi terus didorong untuk meningkatkan daya saing ekonomi," katanya.

Seperti yang diketahui, Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Sri Mulyani pada 8 Oktober 2024 lalu.

Terbitnya aturan ini dikarenakan insentif tax holiday yang tertuang dalam PMK 130/2020 telah habis masa berlakunya pada Oktober 2024 lalu.

Oleh karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memperpanjang insentif tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Luhut Binsar Pandjaitan dapat tugas khusus dari Presiden Prabowo, yaitu memimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Luhut dilantik Senin kemarin bersama para menteri Kabinet Merah Putih.

Juru Bicara Luhut Jodi Mahardi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai 'Economic Think Tank' yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi kepada detikcom, Jumat (25/10/2024).

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana.

Kebijakan hilirisasi, masih akan dilanjutkan guna mendukung industrialisasi Indonesia yang berdaya saing global.

"Salah satu fokus utama DEN adalah hilirisasi sumber daya alam, khususnya untuk 26 komoditas strategis, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global," ungkap Jodi.

Prabowo, kata Jodi, meminta Luhut untuk turut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih belum tinggi, lapangan pekerjaan terbatas dan pendapatan negara dari perpajakan masih seret, hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) memberi peluang sebagai solusi menghadapi masalah dan tantangan tersebut.

Atas dasar itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji bakal melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi karena diyakini akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya.

Adapun hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi nikel akan dilanjutkan dan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, hilirisasi produk berbasis sumber daya alam yang digadang gadang ini ada kaitannya dengan rencana ingin merevitalisasi industri. "Namun, hilirisasi dengan industrialisasi ini enggak sama," katanya kepada KONTAN, Kamis (17/10/2024).

Menurut Eliza, dari segi fokus, hilirisasi hanya berfokus pada rantai nilai spesifik dari sumber daya alam tertentu. Sementara industrialisasi ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri. Artinya, tidak terbatas di produk berbasis SDA saja, sehingga dengan industrialisasi bisa mendorong transformasi ekonomi," terangnya.

Sebagai contoh, hilirisasi yang sudah dilakukan pemerintah dalam bebrapa tahu terahir ternyata tidak membuat share manufaktur terhadap perekonomian meningkat, bahkan terus menurun. Pasalnya, keberadaan industri tersebu tidak membuat industri-industri menengah kecil bermunculan di daerah itu sebagai penunjang industri besarnya.

"Pak Prabowo dalam Asta Cita mengusung ekonomi Pancasila, yang mana jika diterjemahkan sebuah strategi ekonomi yang harus memastikan semua pihak ikut dalam kegiatan ekonomi dan menikmati hasil ekonomi atau demokrasi ekonomi," ungkapnya.

Eliza menuturkan, pihak itu terdiri dari swasta (UMKM & usaha besar), BUMN dan koperasi yang diberikan peluang dan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi. Dengan melibatkan berbagai pihak tentunya akan menghasilkan multipplier effect yang luas.

Tonton:Setelah Nikel, Hilirisasi Juga Segera Berlaku untuk Bauksit, Tembaga & Timah

Misal untuk industri olahan kelapa, maka yang perlu dibangunn tidak hanya pengolahannya saja, tapi juga hulu dan midstream nya. Jangan sampai seperti kakao, pabrik olahan kakao kekurangan biji kakao, sehingga mereka harus mengimpor. Hal itu terjadi lantaran di hulunya tidakk disiapkan dengan baik untuk bisa memenuhi kapasitas produksi pabrik.

Pada komoditas kelapa, Eliza bilang, petani dapat bekerja sama dengan industri menengah kecil untuk diolah menjadi tepung atau kelapa kering, yang mana industri kecil menengah ini menjadi supplier industri besar. "Artinya, dalam meningkatkan nilai tambah ini prlu dibangun backward linkage dan forward linkage-nya dengan baik," tandasnya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen ini merupakan tindak lanjut dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan mendorong hilirisasi industri berbasis sumber daya pertanian untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Peta jalan hilirisasi kelapa ini mencakup pemutakhiran pohon industri kelapa berbasis lima bagian kelapa yang diolah dan lokasi industri dalam negeri yang sudah menguasai produk-produk turunan kelapa tertentu.

Penyusunan klasifikasi bahan baku, lapangan usaha Indonesia, dan penggunaan kode harmonisasi produk yang dikerjasamakan dengan international coconut community turut dilakukan.

Selanjutnya, peta jalan mencakup pula inisiasi pengembangan data rantai pasok kelapa dalam bentuk tabel konversi sebagai satu data pertama yang dikembangkan di Indonesia, mengikuti langkah Filipina. Bappenas juga melengkapi dengan data dari rantai pasok, sehingga bisa diketahui margin harga yang berguna untuk memahami kebutuhan pasokan dan potensi penciptaan nilai tambah.

Terakhir, peta jalan ini merancang program hilirisasi yang dijadikan pengungkit dan menjadi masukan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hilirisasi kelapa sendiri telah menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.