Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan bahwa investigasi mengenai adanya indikasi kecurangan atau fraud di PT Indofarma Tbk (INAF) saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud dan sedang ditangani kejaksaan, dan kami baru menyelesaikan PKPU, yang menghasilkan homologasi,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9) kemarin.

Meski sudah masuk penanganan Kejaksaan Agung, ia mengatakan Indofarma juga telah menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kemudian ia juga menegaskan mantan pejabat Indofarma yang terlibat dalam kasus fraud akan segera ditindak secara hukum.

Ia juga menjelaskan bahwa BUMN sedang merencanakan agar Indofarma beralih menjadi perusahaan dengan model bisnis made-to-order atau maklon, di mana perusahaan hanya akan memproduksi berdasarkan pesanan dari induknya, PT Biofarma.

Indofarma Lolos dari PKPU

Mayoritas kreditor atau sebanyak 83,2% kreditor menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh emiten farmasi PT Indofarma Tbk (INAF).

Persetujuan ini telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan homologasi terkait perjanjian perdamaian.

Dengan demikian, Indofarma telah menyelesaikan proses pemungutan suara dalam upaya penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hasil keputusan tersebut akan jadi penentu nasib masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi tersebut usai terancam pailit.

“Pada 7 Agustus 2024 telah dilakukan pemungutan suara atas perjanjian perdamaian yang telah diajukan oleh perseroan per 6 Agustus 2024,” tulis Yeliandriani, Direktur Utama Indofarma dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (21/8).

Yeliandriani mengungkapkan pada rapat pemungutan suara tersebut telah disetujui sebanyak 76 kreditor atau 83,2% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dengan total suara sebanyak 76 kreditor.

Sementara itu, kreditor konkuren yang menolak rencana perdamaian sebanyak tujuh kreditor atau 16,8% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir.

Adapun total keseluruhan kreditor konkuren berjumlah 100 kreditor. Namun, hanya 83 kreditur yang hadir dalam rapat pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara kreditor separatis yang menghadiri rapat pemungutan suara dan menyetujui proposal perdamaian sebanyak dua kreditor yang mewakili 100% jumlah kehadiran dan jumlah suara kreditur separatis.

Dengan demikian, Yeliandriani mengungkapkan bahwa kreditor separatis yang hadir dan menyetujui Proposal Perdamaian Indofarma mencapai 100%.

“Hasil pemungutan suara tersebut telah memenuhi syarat disahkannya perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU),” tulisnya.

Yeliandriani menyatakan putusan homologasi ini akan berdampak langsung pada operasional perusahaan. Sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian perdamaian, setelah putusan homologasi dibacakan, Indofarma akan segera melakukan efisiensi biaya operasional dengan menjalankan kegiatan operasi terbatas.

Selain itu, pembayaran utang perusahaan akan dilakukan sesuai dengan skema yang telah disepakati dengan para kreditor sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian.

“Dengan telah dibacakannya putusan homologasi, maka status PKPU terhadap perseroan telah berakhir dan perseroan kembali dalam kondisi normal,” jelasnya.

Emiten farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Indofarma Tbk (INAF), mencatat penjualan perusahaan merosot 70% menjadi Rp 109,71 miliar pada semester I 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 363,96 miliar. Penjualan bersih di segmen lokal ethical turun paling dalam, yakni 77% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp 43,03 miliar.

Sementara itu, penjualan alat kesehatan, jasa klinik, dan lainnya anjlok 50,8% menjadi Rp 8,33 miliar sedangkan penjualan di segmen over the counter merosot 56,6% menjadi Rp 2,89 miliar.

Akan tetapi, penjualan vaksin justru naik 40,1% menjadi Rp 48,11 miliar. Sedangkan pada Juni 2024, segmen Fast Moving Consumer Goods (FMCG) tidak mencatatkan penjualan, padahal sebelumnya sektor ini berkontribusi sebesar Rp 84,76 miliar.

Dari sisi ekspor, kontribusi segmen over the counter merosot 70,4% menjadi Rp 1,01 miliar per Juni 2024, dari Rp 3,43 miliar pada semester I 2023. Kemudian kontribusi ethical juga ambles 90,1% % menjadi Rp 1,05 miliar dari sebelumnya Rp 10,68 miliar pada periode yang sama 2023.

Namun, penjualan alat kesehatan justru berkontribusi Rp 2,26 miliar sepanjang semester I 2024 ini. Pada periode yang sama pada 2023 lalu, penjualan alat kesehatan Indofarma tidak ada.

Indofarma juga mencatat beban pokok penjualan menyusut sebesar 69,1% menjadi Rp 108,38 miliar per kuartal II 2024. Dengan demikian laba bruto Indofarma per Juni 2024 tercatat Rp 1,33 miliar. Kemudian, beban penjualan tercatat Rp 29,91 miliar, beban umum dan administrasi senilai Rp 45,46 miliar, dan kerugian bersih lain-lain Rp 4,81 miliar.

Secara umum, perusahaan masih membukukan rugi sebesar Rp 101,93 miliar hingga semester I 2024. Meskipun demikian, nilai kerugian ini susut 15,3% dari Rp 120,34 miliar pada semester I 2023.

Apabila melihat dari sisi neraca, total aset emiten farmasi itu naik 8,1% (year to date) menjadi Rp 821,46 miliar sepanjang semester I 2024. Sebelumnya, INAF memiliki aset Rp 759,82 per Desember 2023.

Sementara itu, ekuitas INAF masih negatif Rp 906,09 miliar per Juni 2024. Tak hanya itu, utang atau jumlah liabilitas Indofarma semakin membengkak menjadi Rp 1,72 triliun. Utang tersebut naik 10,5% dari periode Desember 2023 sebesar Rp 1,56 triliun.

Kinerja emiten farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Indofarma Tbk (INAF), membukukan rugi sebesar Rp 53,94 miliar sepanjang Januari–Maret 2024. Meskipun demikian, rugi kuartal I tahun ini susut 12,7% dari periode rugi yang sama sebelumnya Rp 61,79 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dikutip Rabu (31/7), penjualan bersih anak usaha PT Bio Farma ini ambruk 74,3% menjadi Rp 43,63 miliar. Padahal pada periode yang sama, INAF sempat membukukan penjualan Rp 169,79 miliar.

Secara rinci, penjualan bersih segmen lokal ethical anjlok 70,7% menjadi Rp 18,91 miliar dari periode yang sama sebelumnya Rp 64,60 miliar pada 2023. Sementara penjualan alat kesehatan, jasa klinik, dan lainnya turun 15,3% menjadi Rp 5,42 miliar, vaksin anjlok 30,2% menjadi Rp 13,53 miliar, hingga over the counter anjlok 37,2% menjadi Rp 1,94 miliar.

Sementara pada kuartal I 2024, penjualan Fast Moving Consumer Goods (FMCG) tidak catatkan penjualan, padahal sebelumnya sektor ini berkontribusi sebesar Rp 73,30 miliar.

Adapun melihat dari sisi ekspor, segmen over the counter berkontribusi Rp 1 miliar atau melonjak 231,7% dari sebelumnya Rp 305,82 juta pada Maret 2023. Kemudian kontribusi ethical anjlok 68,4% menjadi Rp 534 juta dan alat kesehatan berkontribusi Rp 2,26 miliar.

Di samping itu, beban pokok penjualan menjadi Rp 43,34 miliar per kuartal I 2024. Dengan demikian laba bruto Indofarma per Maret 2024 tercatat Rp 290,76 juta. Kemudian beban penjualan tercatat Rp 16,41 miliar, beban umum dan administrasi senilai Rp 26,17 miliar, dan kerugian bersih lain-lain Rp 1,99 miliar.

Apabila melihat dari sisi neraca, total aset emiten farmasi itu turun 4,3% menjadi Rp 792,23 miliar sepanjang Januari–Maret 2024. Sebelumnya, INAF memiliki aset Rp 759,82 per Desember 2023.

Sementara ekuitas INAF masih negatif Rp 858,08 miliar per Maret 2024. Tak hanya itu, utang atau jumlah liabilitas Indofarma semakin membengkak menjadi Rp 1,65 triliun. Utang tersebut naik 5,5% dari periode Desember 2023 sebesar Rp 1,56 triliun.

Di tengah belitan fraud, ekuitas negatif, dan beban utang yang semakin membengkak, direksi PT Indofarma Tbk (INAF) masih mendapatkan tunjangan dan fasilitas dari perusahaan. Padahal, perusahaan farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu tercatat memiliki ekuitas negatif Rp 804 miliar pada 2023 dan masih menunggak gaji karyawan Rp 4,23 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan tahun buku 2023, direksi emiten farmasi itu mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan sebesar satu kali gaji. Kemudian, mereka mendapatkan asuransi purna jabatan dengan premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dan gaji selama satu tahun. Tak hanya itu, direksi Indofarma juga masih menerima tunjangan perubahan sebesar Rp 22,5 juta per bulan.

Sementara itu, fasilitas yang didapatkan direksi emiten BUMN itu antara lain berupa fasilitas transportasi (kendaraan dinas) sebanyak satu unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan perseroan. Selain itu, ada fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan dan penggantian biaya pengobatan (at cost). Terakhir, direksi Indofarma juga mendapat fasilitas bantuan hukum.

Besaran gaji yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk direktur utama Indofarma untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 132,5 juta per bulan. Sedangkan perhitungan gaji direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama atau sebesar Rp 112,62 juta per bulan.

Tidak jauh berbeda dengan para direksi, anggota Dewan Komisaris INAF juga menerima fasilitas dan tunjangan.

Fasilitas untuk Dewan Komisaris berupa:

1. Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost).
2. Fasilitas bantuan hukum

Tunjangan Dewan Komisaris:

1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan satu kali honorarium
2. Asuransi purna jabatan premi yang ditanggung oleh perseroan sebesar 25% dari honorarium selama satu tahun.
3. Tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium per bulan.

Adapun perhitungan honorarium komisaris utama sebesar 45% dari gaji direktur utama. Kemudian, perhitungan honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari honorarium komisaris utama.

Indofarma Menunggak Gaji Karyawan Rp 4,23 miliar

Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023, Indofarma mencatat beban penjualan, gaji dan jaminan sosial sebesar Rp 67,73 miliar. Untuk beban umum dan administrasi, gaji dan jaminan sosial INAF mencapai Rp 89,87 miliar. Apabila dikalkulasi, beban gaji dan jaminan sosial perusahaan mencapai Rp 157,61 miliar tahun buku 2023.

Emiten farmasi itu juga masih menunggak pembayaran gaji para karyawan. Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023, tunggakan tersebut mencapai Rp 4,23 miliar.

Tak hanya itu, gaji dan tunjangan kesejahteraan anak usahanya juga belum terbayarkan. Terdiri gaji dan tunjangan untuk PT Indofarma Global Medika Rp 1,91 miliar dan PT Farmalab Indoutama Rp 763,73 juta. Jika dihitung-hitung, gaji karyawan Indofarma sekaligus anak usahanya mencapai Rp 6,91 miliar.

“Gaji dan tunjangan kesejahteraan belum dibayarkan sampaikan dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian dikarenakan kondisi keuangan grup yang belum dapat memenuhi kewajiban,” demikian tertulis dalam laporan keuangannya, dikutip Kamis (4/7).

Indofarma Merugi Tiga Tahun Terakhir (Katadata/Very Anggar Kusuma)

Utang Membengkak

Indofarma juga memiliki total liabilitas atau kewajiban yang mencapai Rp 1,56 triliun. Kewajiban ini membengkak 7% dari periode yang sama sebelumnya Rp 1,48 triliun pada 2022. INAF juga diterpa serangkaian masalah bisnis yang membuatnya pailit setelah berakhirnya pandemi Covid-19.

Bahkan, liabilitas jangka pendek emiten farmasi pelat merah ini mencapai Rp 1,23 triliun pada 2023. Liabilitas tersebut terdiri atas utang usaha yang belum jatuh tempo Rp 47,70 miliar dan telah jatuh tempo Rp 488,68 miliar. Kemudian utang usaha kepada induk perusahaan Biofarma sebesar Rp 25,4 miliar.

Perusahaan memiliki utang kepada PT Telekomunikasi Indonesia Rp 10,82 miliar, PT Promosindo Media Rp 2,51 miliar, dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) Rp 2,51 miliar. Perusahaan juga memiliki utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) sebesar Rp 100,35 miliar.

Indofarma juga mendapatkan pinjaman dari pemegang saham, yakni PT Biofarma sebesar Rp 559,51 miliar. Sementara itu, biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 20,97, utang sewa guna usaha Rp 2,81 miliar, utang pajak Rp 249,87 miliar, dan liabilitas imbalan kerja Rp 86,81 miliar. Adapun ekuitas perusahaan negatif sebesar Rp 804 miliar pada tahun 2023.