IDXChannel — Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, meminta pasal power wheeling dalam RUU EBET harus dihapus dalam RUU EBET karena melanggar konstitusi, mengurangi pendapatan negara, dan menggerus APBN.

"Mengizinkan Independent Power Plant (IPP) menjual listrik secara langsung kepada konsumen merupakan bentuk liberalisasi kelistrikan yang bertentangan dengan konstitusi. Karena cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," ujar Fahmy, dalam keterangan remsinya.

Menurut Fahmy, power wheeling justru akan menggerus pendapatan negara, lantaran 90 persen penjualan listrik berasal dari pelanggan industri.

"Selain menggerus pendapatan negara, skema power wheeling akan meningkatkan biaya operasional PLN untuk membiayai pembangkit cadangan, yang dibutuhkan menopang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang bersifat intermittent dipengaruhi matahari dan angin," ujar Fahmy.

Peningkatan biaya operasional itu akan memperbesar harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Kalau tarif listrik ditetapkan di bawah HPP, maka negara harus merogoh APBN untuk membayar kompensasi dari biaya operasional ketenagalistrikan.

Membengkaknya pengeluaran APBN untuk kompensasi tersebut sudah pasti akan menggerus APBN yang berpotensi mengurangi anggaran APBN untuk membiayai program strategis Presiden terpilih Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), yang sempat tertunda, kembali dibahas di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Salah satu penyebab penundaaan pembahasan RUU EBET itu adalah adanya perbedaan pendapat antar pihak terkait pasal power wheeling (sewa jaringan).

Bahkan pasal tersebut sudah didrop pada awal 2023, namun dimunculkan lagi tiga bulan berikutnya. Saat ini RUU EBET dibahas kembali dan sudah dalam tahap perumusan dan sinkronisasi.

Power wheeling merupakan mekanisme yang mengizinkan pihak swasta atau IPP untuk membangun pembangkit listrik EBET sekaligus menjual secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

(taufan sukma)

JAKARTA, investor.id – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di kawasan Suralaya, Banten, akan menggunakan hidrogen hijau dan amonia hijau dalam proses produksinya.

Adapun PLTU Jawa 9 dan 10 menjadi pembangkit listrik pertama di Indonesia yang akan menggunakan amonia dan hidrogen hijau, mendampingi batu bara. Langkah ini selaras dengan peta jalan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, yang terfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam situs resminya menjelaskan, hidrogen dan amonia tidak hanya akan digunakan sebagai energi baru, namun juga sebagai penyimpanan dan pembawa energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan, dan menghubungkan antara sumber energi dengan permintaan.

Senior Analis Institute for Essential Services Reform (IESR) Farid Wijaya berharap PLTU lain dapat meniru inisiatif ini.

“Tentunya bisa jika sudah berhasil di PLTU tertentu dan dengan mempertimbangkan aspek keteknisan yang sesuai, adopsi hidrogen dan amoniak bisa dilakukan di PLTU lainnya,” kata Farid di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/7/2024).

Dia juga menekankan pentingnya penyiapan media penyimpanan hidrogen yang aman, dapat diandalkan, dan murah secara operasional. Hidrogen dan amonia, jelas dia, memiliki peran penting dan diproyeksikan akan mengganti peran penting dari bahan bakar fosil sebagai komoditas energi maupun komoditas kimia bahan baku industri.

Peranan hidrogen, lanjut Farid, sangat besar. Belakangan ini banyak negara berlomba-lomba menempatkan posisinya sebagai teknologi hub, produsen maupun konsumen.

“Hidrogen yang menjadi proyeksi masa depan itu adalah hidrogen rendah jejak emisi karbon, khususnya hidrogen hijau yang berasal dari elektrolisis air dan listrik energi terbarukan,” jelas dia.

Farid mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki kebutuhan sekitar 1,8 juta ton per tahun hidrogen yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, atau dikenal dengan hidrogen abu-abu dengan emisi karbon tinggi.

Dia menambahkan, hidrogen hijau dan amonia hijau dikategorikan sebagai jenis hidrogen dan amonia yang dihasilkan dari proses elektrolisa air dengan listrik energi terbarukan. Idealnya, memiliki emisi jejak karbon yang paling rendah.

“Menguntungkan tidaknya perlu dikaji lebih jauh. Namun selama proses dilakukan dengan pendekatan yang baik dan benar, maka keuntungan negara bisa dimaksimalkan dengan turut meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi,” kata Farid.

Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah bisa mengajak universitas untuk mengembangkan co-firing, sehingga pada saatnya bisa 100% menggunakan amonia.

“Memang butuh penelitian dan pengembangan sehingga ditemukan teknologi untuk mengolah amonia yang dapat digunakan oleh pembangkit listrik,” ucap dia.

Uji Coba

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pada periode inisiasi saat ini, hidrogen hijau dan amonia hijau sedang diuji-coba untuk co-firing PLTU.

“Hasil awal dari uji coba menunjukkan bahwa co-firing amonia dapat mengurangi emisi CO2 secara signifikan tanpa mengorbankan efisiensi operasional pembangkit,” kata dia.

Meski demikian, hasil ini bervariasi tergantung pada proporsi amonia yang digunakan dan karakteristik teknis PLTU. Menurut dia, tantangan teknis yang dihadapi meliputi penanganan korosi dan pengendalian emisi NOx (nitrogen oksida) yang dapat meningkat karena pembakaran amonia.

Selain itu, sedang dilakukan penelitian dan studi terkait pengaruh besaran/persentase campuran amonia terhadap biaya pokok pembangkitan tenaga listrik.

“Ke depan, jika keekonomian sudah tercapai, maka sesuai roadmap NZE dan RUKN, hidrogen dan amonia bisa diterapkan pada PLTU lainnya,” kata dia.

Sebelumnya, PT Indo Raya Tenaga (IRT), sebagai pemilik dan operator PLTU Jawa 9 dan 10 bersama Doosan Enerbility (Korea Selatan) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam rangkaian Pertemuan Meja Bundar Bisnis KTT ke-43 Asean di Jakarta, pada September tahun lalu.

Keduanya bersepakat untuk menjadikan PLTU atau Pembangkit Listrik Ultra Selective Catalytic Reduction (USCR) Jawa 9 dan 10 sebagai pembangkit hibrid pertama yang menggunakan amonia dan hidrogen hijau atau ramah lingkungan.

IRT bersama PLN Enjiniring dalam MoU di dalam agenda KTT G20 di Bali juga bersepakat melakukan studi untuk maksimalkan penggunaan amonia hijau untuk kemungkinan penggunaannya sebagai bahan bakar pembangkit Jawa 9 dan 10.

President Director IRT Peter Wijaya mengatakan, pembangkit Listrik USCR ini bersama pembangkit lainnya yang ada di Korea, diharapkan bisa menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau yang bertujuan untuk mendukung kebijakan net zero emission kedua negara, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.

“Kenapa PLTU Jawa 9 dan 10 menginisiasi amonia hijau? Karena seperti kita ketahui Jawa 9 dan 10 merupakan satu-satunya pembangkit yang menggunakan teknologi SCR (selective catalytic reduction) di Indonesia. Adanya teknologi itu, Jawa 9 dan 10 bisa dianggap sebagai power plant hybrid yang menjadikan amonia sebagai bahan bakar hingga 60%. Hal itu sudah di-review dengan PLN Enjiniring dan hasilnya memuaskan,” ujar Peter.

Dia menjelaskan, kedua pihak akan melakukan studi bersama untuk mengembangkan peta jalan dan perencanaan atas permintaan dan rantai pasokan amonia hijau di Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada pembangkit yang menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau secara komersial.

Peter juga mengungkapkan, hasil review yang dilakukan pihaknya bersama pemangku kepentingan di Korea menyimpulkan bahwa boiler pada pembangkit berteknologi SCR ini bisa menggunakan amonia hijau dan hidrogan hijau sampai 60% dari materi energi yang dipakai guna produksi listriknya.

“Ini juga menegaskan keseriusan dalam mengembangkan pasar amonia hijau dan hidrogen hijau di Indonesia ini,” jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News