Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menilai rencana pemerintah menerapkan skema pemanfaatan jaringan bersama atau power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET) berpotensi menaikkan investasi hijau di Indonesia.

Analis Keuangan Energi, Mutya Yustika, mengatakan keyakinan tersebut muncul dari semakin banyaknya perusahaan internasional yang berkomitmen untuk menggunakan energi terbarukan 100%. Menurutnya, power wheeling di Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan membantu negara memenuhi target dekarbonisasi tanpa membebani anggaran nasional.

"Ini juga akan membantu PLN fokus pada modernisasi dan peningkatan jaringan untuk memfasilitasi transisi energi,” ujar Mutya dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Mutya mengatakan, mekanisme power wheeling memungkinkan produsen listrik swasta (IPP) menjual listrik energi terbarukan langsung ke pelanggan melalui transmisi milik PT PLN (Persero).

Mekanisme ini dapat menutup kesenjangan pasokan listrik hijau lantaran lambatnya pengembangan energi terbarukan skala utilitas oleh PLN. Di sisi lain, terdapat urgensi untuk memangkas emisi karbon kelistrikan Indonesia, yang saat ini mencapai lebih dari 682 gram CO2 setara per kilowatt hour (gCO2e/kWh). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu penghasil emisi global tertinggi.

Selain itu, mekanisme power wheeling juga didorong oleh lebih dari 430 perusahaan global besar dalam RE100, yang berkomitmen mencapai 60% listrik dari energi terbarukan pada 2030 dan 100% pada 2050. Saat ini terdapat 121 anggota RE100 yang beroperasi di Indonesia.

“Namun, perusahaan-perusahaan ini belum memiliki solusi energi terbarukan yang memadai untuk melistriki fasilitas dan rantai pasokan mereka, sehingga menghambat upaya komitmen RE100 dan mandat keberlanjutan perusahaan,” ungkapnya.

Dengan implementasi power wheeling, dia mengatakan, Indonesia dapat menangkap peluang investasi baru dari bisnis pusat data (data center). Google memiliki target untuk dapat mencapai emisi nol bersih di semua operasi dan rantai nilainya pada 2030. Microsoft juga berkomitmen untuk menjadi karbon-negatif pada tahun yang sama.

Sementara di Singapura yang selama beberapa tahun terakhir menjadi pusat data di Asia Tenggara, menghadapi kendala keterbatasan energi terbarukan dan biaya operasi yang lebih tinggi.

“Oleh karena itu, Indonesia perlu menyediakan akses berskala besar ke energi bersih untuk dapat ditawarkan kepada perusahaan seperti Google dan Microsoft sebagai pilihan untuk dapat membangun data center mereka di luar Singapura, yang juga dapat memenuhi tujuan keberlanjutan global mereka,” ucapnya.

Menurutnya, implementasi power wheeling juga akan menguntungkan PLN karena akan membantu menjaga pasokan listriknya, terutama di luar Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, PLN juga akan mendapatkan aliran pendapatan tambahan dengan menyewakan fasilitas transmisi kepada perusahaan listrik swasta, melalui biaya jaringan bersama atau wheeling charge.

“Hanya saja, wheeling charge harus ditetapkan secara adil dan transparan untuk menghindari harga yang berlebihan sekaligus menjaga integritas sistem. Hal tersebut penting untuk dapat menarik investor dan juga melindungi PLN sebagai pemilik jaringan transmisi,” kata Mutya.

Meski demikian, penerapan power wheeling masih terhambat perselisihan internal di dalam pemerintah. Ada kekhawatiran power wheeling akan memperparah kelebihan pasokan listrik dan skema take-or-pay PLN dengan IPP. Hal ini bisa menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi PLN.

“Solusi terhadap permasalahan tersebut seharusnya berupa negosiasi kontrak dengan IPP, efisiensi biaya, dan penghentian pembangkit listrik tenaga batu bara yang tidak efisien yang dikombinasikan dengan formula power wheeling yang tepat,” tutupnya.

JAKARTA - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) terus mengawal upaya pembatalan penerapan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). SP PLN meminta anggota Komisi VII DPR periode 2024-2029 konsisten melanjutkan sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang tegas menolak penerapan skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Kami ucapkan selamat kepada anggota DPR periode 2024-2029 yang baru dilantik. Tidak lupa, kita juga ingatkan agar anggota DPR periode yang baru ini, khususnya Komisi VII, untuk tetap konsisten melanjutkan program kerja Komisi VII sebelumnya yang menolak skema Power Wheeling masuk dalam RUU EBET," ungkap Ketua Umum DPP SP PLN Abrar Ali dalam pernyataan sikapnya, Selasa (1/10/2024).

Abrar mengatakan, SP PLN berharap anggota Komisi VII DPR yang baru dapat memahami beban negara dan potensi kerugian masyarakat jika skema tersebut dijalankan. Karena itu, kata dia, SP PLN sangat mengapresiasi sikap Komisi VII periode 2019-2024 yang menolak skema power wheeling masuk dalam RUU EBET.

"Kita harapkan sikap bijak dan patrotik demikian dilanjutkan Komisi VII yang baru ini, khususnya dari Fraksi PKS, begitu juga dengan Fraksi PDIP untuk tetap konsisten membela rakyat sebagaimana sikap FPDIP ketika menerima audiensi DPP SP PLN," ungkap Abrar.

Penolakan SP PLN dan Komisi VII DPR periode 2019-2024 atas skema power wheeling dilandasi penilaian bahwa skema tersebut merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan, serta tidak sesuai dengan konstitusi. Untuk diketahui, melalui skema power wheeling, swasta diperbolehkan memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

SP PLN beranggapan keadaan ini akan melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Listrik yang merupakan kebutuhan penting dan strategis masyarakat, tegas Abrar, sesuai konstitusi haruslah dikuasai oleh negara.

Karena itu, lanjut Abrar, SP PLN bersedia memberi masukan kepada Komisi VII DPR yang baru dilantik terkait dampak skema power wheeling bagi negara dan masyarakat. SP PLN, tegas dia, konsisten mengawal agar skema power wheeling dihapuskan dalam RUU EBET.

"Sampai kapanpun SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dengan power wheeling, negara artinya lebih memihak swasta dan pemilik modal untuk memeproleh keuntungan, sementara rakyat akan membayar energi lebih mahal," tandasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menunda pengesahan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari potensi kenaikan tarif listrik. Langkah ini dinilai sebagai bentuk perlindungan tarif oleh Akmaluddin Rachim, peneliti dari Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep).

"Penundaan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat, mengingat risiko kenaikan tarif listrik akibat implementasi skema power wheeling," ungkap Akmaluddin kepada media, Kamis (26/9/2024).

Skema power wheeling, yang memungkinkan pembangkit listrik swasta menjual listrik langsung kepada konsumen, dianggap sebagai langkah menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan.

Akmaluddin memperingatkan bahwa skema ini bisa mengganggu prinsip monopoli negara sebagai pembeli dan penjual tunggal listrik (single buyer, single seller/SBSS).

"Jika skema ini diterapkan, kontrol negara atas distribusi listrik bisa berkurang, dan harga listrik kemungkinan akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Ini berisiko bagi masyarakat sebagai penerima utama manfaat energi listrik," tegasnya.

Akmaluddin mendesak agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus mempertimbangkan dampak dari skema power wheeling sebelum memutuskan penerapannya. Penundaan ini, katanya, merupakan langkah tepat untuk menjaga kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa sektor ketenagalistrikan tetap berada di bawah kendali negara.

RUU EBET yang mencakup berbagai regulasi terkait energi baru dan terbarukan masih menjadi bahan diskusi antara pemerintah dan DPR, sementara penundaan power wheeling dianggap sebagai langkah kehati-hatian dalam menjaga stabilitas harga listrik dan perlindungan bagi masyarakat.

JAKARTA, investor.id - Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim menilai, penundaan pengesahan skema power wheeling yang masuk dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi dan Terbarukan (RUU EBET) merupakan bukti perlindungan kepada masyarakat. “Penundaan tersebut bukti bahwa pemerintah masih ada keberpihakan kepada masyarakat berupa perlindungan tarif listrik yang berisiko naik akibat implementasi power wheeling,” kata dia kepada media.

Akmaluddin berharap, pemerintah dan DPR ke depan tetap jeli memandang potensi dan risiko implementasi power wheeling. “Jika masih terlalu berisiko, sebaiknya ditunda dulu,” katanya. Akmaluddin menyoroti bahwa skema power wheeling dianggap sebagai langkah awal menuju liberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Skema ini dinilai berpotensi mengurangi kontrol negara atas sumber daya listrik dan berisiko melemahkan perlindungan terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat utama energi listrik.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kami apresiasi sebagai sikap yang sangat bijak dan patriotik, karena (power wheeling) lebih besar mudarat dibanding manfaatnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja (DPP SP) PT PLN (Persero) Abrar Ali mengapresiasi sikap Komisi VII DPR RI yang membatalkan Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) dengan Kementerian ESDM akibat belum adanya kesepakatan mengenai skema power wheeling dalam RUU EBET.

“Kami apresiasi sebagai sikap yang sangat bijak dan patriotik, karena (power wheeling) lebih besar mudarat dibanding manfaatnya," kata Abrar dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam website resminya, Kamis, menyampaikan pihaknya batal melakukan rapat dengan Kementerian ESDM pada Rabu (18/9), dikarenakan belum sepakat terkait norma tentang power wheeling.

Atas dasar itu, menurut Mulyanto, otomatis RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR RI periode 2019-2024. Selanjutnya, pembahasan RUU EBET akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah periode mendatang.

Power wheeling adalah skema yang memungkinkan pihak swasta dapat melakukan sewa jaringan listrik milik PLN atau disebut sebagai Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) dalam RUU EBET.

Lebih lanjut, Abrar mengungkapkan pihaknya sangat sepakat dengan sikap dari Anggota Fraksi PKS tersebut, yang dengan tegas menolak power wheeling dalam RUU EBET karena dinilainya sebagai bentuk liberalisasi sektor kelistrikan serta tidak sesuai dengan konstitusi.

Pemerintah, lanjut Abrar, harusnya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir pengusaha. Bila ketentuan power wheeling disetujui, maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

Keadaan ini bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar.

“Seperti yang disampaikan Pak Mulyanto, listrik merupakan kebutuhan penting dan strategis bagi masyarakat, sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara. Jangan karena ingin tampil di kancah global, kebutuhan domestik dan national interest kedodoran,” ujar Abrar.

Abrar juga menegaskan, terkait soal power wheeling sebaiknya tidak perlu lagi dimasukkan dalam RUU EBET, karena berlaku tidak adil dengan lebih memihak swasta, memberi kesempatan kepada para pemilik modal, atau bahkan investor asing menikmati keuntungan besar.

"Padahal, sesuai konstitusi, kesempatan tersebut harus diberikan kepada BUMN, yang menurut konstitusi adalah pemegang hak monopoli,” kata Abrar pula.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) mengapresiasi dibatalkannya rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR dengan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET), Rabu (18/9), yang otomatis membuat RUU tersebut tidak dapat disahkan oleh DPR periode 2019-2024.

SP PLN berharap, hal itu memberikan lebih banyak waktu sehingga pembahasan RUU EBET bisa semakin matang. Hal itu juga memungkinkan untuk pengkajian ulang pasal-pasal yang krusial dalam RUU tersebut, khususnya mengenai power wheeling yang dinilai akan merugikan negara dan masyarakat.

Untuk diketahui, Komisi VII DPR batal melakukan rapat dengan Kementerian ESDM dikarenakan belum sepakat terkait norma tentang power wheeling. Terkait dengan itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SP PLN Abrar Ali juga mengapresiasi sikap anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto yang tegas menolak skema power wheeling dalam RUU EBET.

"Kita apresiasi sikap Pak Mulyanto yang dalam pernyataannya dengan tegas menolak power wheeling yang ada dalam RUU EBET. Atas nama SP PLN, kita sampaikan terimakasih kepada beliau, karena beliau ternyata sangat respons terhadap suara yang kita sampaikan selama ini terkait permasalahan power wheeling yang memberi dampak negatif bagi negara dan masyarakat," ujar Abrar dalam keterangannya, Kamis (19/9/2024).

Dengan pembatalan rapat tersebut, secara otomatis RUU EBET tidak dapat disahkan oleh DPR periode 2019-2024. Pembahasan RUU EBET selanjutnya akan dilakukan oleh DPR dan pemerintah periode mendatang. Abrar berharap, dalam pembahasan RUU EBET selanjutnya, skema power wheeling dapat dihilangkan.

Abrar menekankan, SP PLN menilai power wheeling dalam RUU EBET merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dia menjelaskan, bila ketentuan power wheeling disetujui, maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN.

Keadaan ini, kata dia, bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik ke depan berpotensi akan ditentukan oleh mekanisme pasar. "Seperti yang disampaikan Pak Mulyanto, listrik merupakan kebutuhan penting dan strategis bagi masyarakat, sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara," tegasnya.

Abrar pun berharap power wheeling tidak lagi dimasukkan dalam RUU EBET, karena memiliki nilai negatif yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diperoleh negara dan masyarakat. "Skema power wheeling baiknya tidak usah lagi dimasukkan dalam RUU EBET. Pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir pengusaha," tandasnya.

Penguasaan jaringan transmisi ketenagalistrikan harus dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Energi dari Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menegaskan bahwa pengelolaan sistem ketenagalistrikan selain PLN merupakan pelanggaran konstitusi dan menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penguasaan jaringan transmisi ketenagalistrikan harus dikuasai negara melalui BUMN, yaitu PLN. Itu amanat konstitusi yang diturunkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional/RUKN dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik/RUPTL," katanya di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Marwan tersebut menanggapi upaya beberapa pihak swasta dan bahkan BUMN lain non-ketenagalistrikan yang ingin menumpang jaringan ketenagalistrikan yang selama ini dikelola negara melalui PLN.

Melalui keterangannya dia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.

Keinginan itu muncul bersamaan saat DPR dan pemerintah membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) yang masih alot karena power wheeling yang membolehkan perusahaan lain menumpang jaringan ketenagalistrikan yang saat ini dikelola PLN.

“Beberapa kali skema power wheeling disusupkan dalam RUU EBET. Meski skema power wheeling sudah berkali-kali dibatalkan MK, tetap saja muncul. Memaksakan power wheeling lagi, ya melanggar konstitusi lagi,” katanya.

Dikatakannya, putusan MK No.36/2012 telah menjelaskan dan mempertegas peran penguasaan negara menguasai sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Melalui ketentuan bahwa pengelola hajat hidup rakyat tersebut adalah PLN," katanya.

Selanjutnya, menurut dia, ada Putusan MK No. Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling (dalam UU No.20/2002) mereduksi makna dikuasai negara yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Terbaru, putusan MK No.111/PUU-XIII/2015 menyatakan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dan unbundling bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945," katanya.

Menurut dia skema power wheeling sangat berisiko mewariskan tarif listrik yang tidak lagi terjangkau bagi rakyat, apalagi jika power wheeling dibuka untuk swasta.
Selain itu, tambahnya, negara juga dirugikan karena jaringan transmisi listriknya digunakan juga oleh swasta, sedangkan investasi jaringan listrik itu mahal.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Wacana bakal masuknya pembahasan terkait penerapan skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET) terus jadi sorotan.

Karenanya, pemerintah diminta untuk lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan dan menetapkan keputusan terkait persoalan ketenagalistrikan tersebut.

"Pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan pasal power wheeling yang ada dalam draft RUU EBET karena berpotensi melanggar konstitusi dan mendorong liberalisasi sistem ketenagalistrikan," ujar Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bachtiar, dalam keterangan resminya.

Menurut Bisman, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah memutuskan bahwa skema power wheeling inkonstitusional. Keputusan tersebut dituangkan dalam putusan No. 111/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa unbundling dalam sektor kelistrikan tidak sesuai dengan UUD 1945.

Putusan MK tersebut secara tegas mengukuhkan peran negara dalam menguasai sektor kelistrikan di Indonesia.

"RUU EBET seharusnya dirancang untuk memperkuat kedaulatan negara atas energi baru dan terbarukan," ujar Bisman.

Namun demikian, Bisman mengakui bahwa peran swasta dalam sektor energi sudah cukup besar sehingga tidak harus dilakukan melalui skema power wheeling.

"Memberikan insentif atau kemudahan perizinan saja sudah cukup tanpa perlu menggunakan skema power wheeling," ujar Bisman.

Dalam pandangan Bisman, konsep power wheeling memang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di mana hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara.

Artinya, dalam hal ketenagalistrikan nasional, pemerintah juga wajib melakukan penguasaan, melalui perantara PT PLN (Persero), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memang ditugaskan menangani sektor tersebut.

"Hal itu sesuai dengan UU Ketenagalistrikan yang diturunkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) penjual listrik hanya negara yang diusahakan oleh BUMN melalui PLN," ujar Direktur Eksekutif Pushep, Bisman Bachtiar, dalam keterangan resminya.

Dengan demikian, menurut Bisman, jika ada BUMN atau badan usaha lain yang ingin berbisnis atau menjual listrik ke konsumen, maka harus bekerja sama dengan PLN.

"Begitu aturannya sesuai undang-undang yang berlaku untuk penguasaan sektor ketenagalistrikan," ujar Bisman.

Bisman menjelaskan, pengusahaan sektor pembangkitan dan distribusi oleh badan usaha lain hanya boleh dilakukan di wilayah usaha (wilus) yang sebelumnya telah ditentukan oleh negara.

"Dan hanya bisa dijual di wilayah usahanya sendiri. Tapi itu tidak banyak. Ini menjadi tanggapan kami atas munculnya keinginan swasta dan BUMN lain untuk menumpang jaringan transmisi listrik yang selama ini dibangun dan dikelola PLN dengan mendorong skema power wheeling," ujar Bisman.

(taufan sukma)

IDXChannel – Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) secara tegas menolak rencana penerapan skema power wheeling di Indonesia.

Penolakan didasarkan pada fakta bahwa produk listrik yang dihasilkan melalui skema tersebut diklaim belum memenuhi kelayakan. Dengan demikian, kebijakan tersebut pun dinilai belum layak untuk diterapkan.

"Kami terus terang tidak mendukung power wheeling karena produk listrik yang dihasilkan dalam kondisi infrastruktur yang belum memadai tidak akan layak secara komersial," ujar Ketua Umum APPLTA, Zulfan Zahar, dalam keterangan resminya, Selasa (17/9).

Diketahui, skema power wheeling merupakan skema pemanfaatan bersama jaringan listrik yang memungkinkan pihak swasta membangun pembangkit listrik dan menjualnya langsung kepada konsumen melalui jaringan transmisi PLN.

Skema tersebut kini tengah dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Meski konsep ini bertujuan membuka peluang bagi sektor swasta, Zulfan menegaskan bahwa tanpa infrastruktur transmisi yang memadai, produk listrik yang dihasilkan justru berpotensi bakal kehilangan daya saing.

Zulfan menyoroti penerapan kebijakan ini hanya akan memperburuk situasi karena produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar komersial yang layak.

Menurut Zulfan, produk yang tidak layak akan mempersulit pengembang untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan, yang menjadi aspek vital dalam keberlanjutan proyek-proyek pembangkit listrik.

"Nantinya produk listrik yang dihasilkan oleh pengembang tidak akan layak secara komersial. Hal ini membuat kami kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank," ujar Zulfan.

Lebih lanjut, Zulfan juga mengamati risiko kebijakan ini terhadap kelangsungan proyek-proyek yang sedang berjalan. Produk yang tidak memenuhi standar kelayakan akan menghadapi kendala besar di pasar, sehingga proyek yang bergantung pada pembiayaan eksternal akan menghadapi risiko gagal karena tidak mampu memenuhi syarat kelayakan finansial.

Zulfan khawatir jika power wheeling dipaksa untuk diberlakukan, dan negara membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta, maka kontrak tersebut tidak akan memiliki daya tarik komersial yang cukup kuat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari perbankan.

"Saat ini, kami merasa kontrak dengan negara sudah cukup baik dan memberikan keamanan bagi pengembang. Tapi, jika kebijakan ini dibuka untuk kompetisi dengan pihak swasta melalui power wheeling, kami tidak yakin kontrak yang ada akan tetap bankable," ujar Zulfan.

APPLTA berharap pemerintah dan DPR dapat menunda implementasi kebijakan power wheeling hingga infrastruktur transmisi benar-benar siap dan produk listrik yang dihasilkan mampu bersaing.

Zulfan menekankan pentingnya diskusi lebih lanjut agar kebijakan ini tidak diimplementasikan secara prematur, yang justru dapat membahayakan kelangsungan sektor kelistrikan di Indonesia.

"Kami berharap kebijakan ini ditunda sampai infrastruktur siap. Pemerintah harus diskusi untuk memastikan produk listrik dari skema ini dapat memenuhi standar komersial sebelum kebijakan ini diterapkan," ujar Zulfan.

(taufan sukma)

Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) menilai, penerapan kebijakan power wheeling atau skema pemanfaatan bersama jaringan listrik tidak tepat jika diterapkan dalam waktu dekat.

Ketua APPLTA, Zulfan Zahar mengatakan Indonesia belum siap untuk menerapkan power wheelingkarenainfrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia belum terpasang secara penuh.

"Kami dari asosiasi tidak mendukung adanya power wheeling diadakan saat ini," ujar Zulfan dalam Forum Menuju Indonesia Hijau, di Jakarta, Selasa (17/9).

Zulfan mengatakan, penerapan skema ini membuat pengembang khawatir tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Menurutnya, asosiasi cukup melaksanakan jual beli dengan PLN tanpa adanya power wheeling. Pasalnya, saat ini kontrak perusahaan pengembang PLTA dengan PLN sejauh ini berjalan cukup baik.

"Kalau ini harus ditawarkan ke swasta. Kami tidak yakin kontrak kami akan bankable," ujarnya.

Power Wheeling Masuk RUU EBET

Power wheeling masih menjadi momok yang mengganjal pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Poin power wheeling merupakan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mekanisme tersebut memperbolehkan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung ke masyarakat melalui jaringan transmisi milik negara.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, permasalahan terkait sewa transmisi sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan yang telah diterapkan.

"Sewa transmisi itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Ketenagalistrikan. Itu sama persis yang kita cantumkan di RUU EBET ini," ujar Eniya saat ditemui di JCC, Kamis (4/7).

Dalam RUU EBET, Eniya mengatakan, skema power wheeling hanya ditambahkan penekanan khusus untuk EBT. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan mampu mendorong akselerasi EBT di Indonesia. Sementara mengenai harga dan ketentuan penggunaan transmisi PLN untuk listrik EBT akan ditentukan dan diatur oleh Menteri ESDM.

Eniya mengatakan, pemerintah dan DPR sudah menghitung bahwa PLN tetap akan menerima keuntungan dengan sistem power wheeling. Hal itu untuk mengantisipasi kekhawatiran PLN akan mengalami kerugian jika diterapkan skema power wheeling.

"(Informasi) PLN rugi itu kita sudah kami hitung. Sewa jaringannya harus sekian, terus modalnya harus sekian. Itu sudah sangat untung," katanya.

Berpotensi Rugikan Negara

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (Iress) Marwan Batubara mengatakan skema power wheeling dinilai sebagai upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik. Skema ini menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar sehingga berpotensi menaikkan tarif listrik.

"Hal ini dapat berarti negara tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang hidup kekurangan secara ekonomi," kata Marwan.

Menurut Marwan, skema power wheeling akan memberikan kesempatan kepada swasta sehingga mengurangi pendapatan PLN. Kebijakan ini berpotensi membuat beban subsidi energi APBN meningkat sehingga tarif listrik naik.

"Skema PW jelas tidak adil secara moral Pancasila, inkonstitusional, serta akan merugikan rakyat dan negara dengan beban tarif listrik dan beban subsidi APBN yang akan naik," kata Marwan dalam webinar "Tolak Penerapan Skema Power Wheeling Dalam RUU EBET".

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) tahun 2016-2022, Riki Ibrahim, menyatakan pemaksaan power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dapat merugikan negara.Rancangan UU EBET sebaiknya fokus pada pemberian insentif fiskal yang diperluas dan diperbesar agar energi terbarukan dapat berkembang cepat di Indonesia.

Ia mengatakan dibukanya kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik sebagaimana termuat dalam Permen ESDM No.01/2015, bukan berarti power wheeling diperbolehkan dalam RUU EBET.

"Hal itu karena disparitas harga listrik yang lebih mahal dari apa yang telah diregulasikan oleh pemerintah, akan mengakibatkan permasalahan baru yang dapat merugikan pemasukan negara," ujar Riki yang juga dosen energi terbarukan Universitas Darma Persada, seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/9).

Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) menilai, penerapan kebijakan power wheeling atau skema pemanfaatan bersama jaringan listrik tidak tepat jika diterapkan dalam waktu dekat.

Ketua APPPLTA, Zulfan Zahar mengatakan Indonesia masih belum siap untuk menerapkan power wheelingkarenainfrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia belum terpasang secara penuh.

"Kami dari asosiasi tidak mendukung adanya power wheeling diadakan saat ini," ujar Zulfan dalam dalam Forum'Menuju Indonesia Hijau, di Jakarta, Selasa (17/9).

Zulfan mengatakan, penerapan skema ini akan membuat pengembang khawatir akan tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Menurutnya, asosiasi cukup melaksanakan jual beli dengan PLN tanpa adanya power wheeling. Pasalnya, saat ini kontrak perusahaan pengembang PLTA dengan PLN sejauh ini berjalan cukup baik.

"Kalau ini harus ditawarkan ke swasta. Kami tidak yakin kontrak kami akan bankable," ujarnya.

Power Wheeling Masuk RUU EBET

Power wheeling masih menjadi momok yang mengganjal pembahasan Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET). Poin power wheeling merupakan usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mekanisme tersebut memperbolehkan pengembang listrik swasta atau independent power producer (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual secara langsung ke masyarakat melalui jaringan transmisi milik negara.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengatakan, permasalahan terkait sewa transmisi sebenarnya sudah dengan jelas tercantum dalam Undang-Undang (UU) Ketenagalistrikan yang telah diterapkan di Indonesia.

"Sewa transmisi itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Ketenagalistrikan. Itu sama persis yang kita cantumkan di RUU EBET ini," ujar Eniya saat ditemui di JCC, Kamis (4/7).

Dalam RUU EBET, Eniya mengatakan, skema power wheeling hanya ditambahkan penekanan khusus untuk EBT. Penerapan mekanisme tersebut diharapkan mampu mendorong akselerasi EBT di Indonesia. Sementara mengenai harga dan ketentuan penggunaan transmisi PLN untuk listrik EBT akan ditentukan dan diatur oleh Menteri ESDM.

Eniya mengatakan, pemerintah dan DPR sudah menghitung bahwa PLN tetap akan menerima keuntungan dengan sistem power wheeling. Hal itu untuk mengantisipasi kekhawatiran PLN akan mengalami kerugian jika diterapkan skema power wheeling.

"(Informasi) PLN rugi itu kita sudah kami hitung. Sewa jaringannya harus sekian, terus modalnya harus sekian. Itu sudah sangat untung," katanya.

Berpotensi Rugikan Negara

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (Iress) Marwan Batubara mengatakan skema power wheeling dinilai sebagai upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik. Skema ini menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar sehingga berpotensi menaikkan tarif listrik.

"Hal ini dapat berarti negara tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang hidup kekurangan secara ekonomi," kata Marwan.

Menurut Marwan, skema power wheeling akan memberikan kesempatan kepada swasta sehingga mengurangi pendapatan PLN. Kebijakan ini berpotensi membuat beban subsidi energi APBN meningkat sehingga tarif listrik naik.

"Skema PW jelas tidak adil secara moral Pancasila, inkonstitusional, serta akan merugikan rakyat dan negara dengan beban tarif listrik dan beban subsidi APBN yang akan naik," kata Marwan dalam webinar "Tolak Penerapan Skema Power Wheeling Dalam RUU EBET".

Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) tahun 2016-2022, Riki Ibrahim, menyatakan pemaksaan power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dapat merugikan negara.Rancangan UU EBET sebaiknya fokus pada pemberian insentif fiskal yang diperluas dan diperbesar agar energi terbarukan dapat berkembang cepat di Indonesia.

Ia mengatakan dibukanya kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi listrik sebagaimana termuat dalam Permen ESDM No.01/2015, bukan berarti power wheeling diperbolehkan dalam RUU EBET.

"Hal itu karena disparitas harga listrik yang lebih mahal dari apa yang telah diregulasikan oleh pemerintah, akan mengakibatkan permasalahan baru yang dapat merugikan pemasukan negara," ujar Riki yang juga dosen energi terbarukan Universitas Darma Persada, seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/9).

IDXChannel - Peneliti Institute for Develeopment of Economics and Finance (Indef) Abra Tallatov menilai skema power wheeling tidak bisa dianggap sebagai kunci keberhasilan peningkatan investasi sektor energi baru terbarukan (EBT).

Adapun, skema power wheeling merupakan sistem yang memberikan kesempatan kepada perusahaan swasta untuk dapat langsung menjual listrik kepada konsumen melalui jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

Menurut Abra, sektor ketenagalistrikan yang berlaku di Indonesia saat ini menerapkan konsep multi buyers single sellers (MBSS), atau dalam hal ini hanya PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) yang berhak melayani dan menjual listrik kepada konsumen.

Menurut Abra, sektor energi ketenagalistrikan Indonesia harus dilakukan secara konsolidatif, terintegrasi, dan mampu melihat kebutuhan listrik secara seimbang antara suplai dan demand.

Di sisi lain, Indonesia tengah mengalami kelebihan pasokan listrik karena demand listrik masih belum memenuhi target.

“Kalau sampai nanti skema power wheeling ini dipaksakan masuk di dalam RUU EBET, dikhawatirkan kondisi demand listrik khususnya dari PLN ini semakin tergerus, baik yang di organic demand maupun non-organic demand," kata Abra dalam acara “Media Briefing bertema Electrifying The Future: Strategi Hijau untuk Akselerasi Net Zero Emission”, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Menurut Abra, tanpa skema power wheeling, pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 juga telah memberikan karpet merah bagi swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan energi terbarukan.

Namun, semuanya harus dikonsolidasikan melalui PLN, melalui transmisi, dan distribusi RUPTL. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, agar tidak terjadi kelebihan produksi.

"Power wheeling ini juga tidak bisa kita anggap sebagai kunci keberhasilan peningkatan investasi yang energi terbarukan. Karena saya melihat dari benchmark berbagai negara yang sudah pernah menerapkan skema power wheeling di negara ini, itu terjadi ke kegagalan," kata Abra.

Abra menilai, salah satu negara yang gagal menerapkan power wheeling yaitu Vietnam yang akhirnya terpaksa melakukan moratorium untuk menyerap energi terbarukan dari publik dan produksi.

"Karena tadi itu jadi oversupply yang meningkat. Dan semakin sulit negara nanti melakukan konsolidasi kesimbangan energi di level nasional," ujarnya.

Terakhir, Abra menilai kunci keberhasilan energi terbarukan adalah mengandalkan modalitas sumber daya di dalam negeri. "Jangan sampai kita terlalu euforia untuk mengandalkan energi terbarukan. Tetapi sesungguhnya, kita nanti akan kebanjiran produk-produk teknologi dari produk energi terbarukan," tutur Abra.

Contoh lainnya yaitu fenomena yang saat ini terjadi di China, di mana tengah terjadi overproduksi untuk panel surya. Hal inilah yang kemudian membuat pemerintah China bersama industrinya berupaya keras untuk membagi produksi panel surya ke negara-negara lain seperti Amerika, Eropa maupun Indonesia.

"Maka kita harus begitu hati-hati. Jangan sampai pasar kita hanya dijadikan sebagai transit atau destinasi untuk menghabiskan stock-stock energi terbarukan mereka, khususnya panel surya," kata dia.

(Febrina Ratna)