Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Agence Francaise de Development (AFD) melaksanakan penandatanganan Letter of Inten (LoI) dan Implementing Agreement (IA). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan AFD Country Director, Yann Martress, terkait kerja sama dalam bidang transisi energi.

Dadan mengatakan kerja sama ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif Indonesia-Prancis, yang telah menjadi mitra dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

"Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia menyadari kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius ini, diharapkan kolaborasi dengan mitra global akan memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi energi mutakhir, sumber daya keuangan dalam Pembiayaan transisi energi, dan peningkatan dalam keahlian teknis," kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Dadan turut mengapresiasi AFD yang memiliki keahlian dalam pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan hijau dalam inisiasi AFD mendukung Indonesia mencapai transisi energi yang berkelanjutan.

Selain itu, Uni Eropa yang telah mendukung upaya Indonesia dalam transisi energi dan pemberian dukungan teknis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

AFD Country Director, Yann Martress, mengatakan program kerja sama ini memiliki tujuan untuk mengarusutamakan konsep transisi energi dalam berbagai inisiatif kebijakan, serta memastikan keselarasan dengan prioritas transisi energi di Indonesia.

"Penandatanganan perjanjian ini menandai kemitraan jangka panjang dalam mendukung ambisi Indonesia mencapai NZE, serta menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih tangguh di Indonesia, serta menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi," katanya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menuturkan Uni Eropa dengan senang hati memberikan hibah melalui AFD kepada Kementerian ESDM untuk melakukan transisi hijau dan bersih di Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang besar, seperti cadangan nikel dan potensi panas bumi yang besar.

"Dengan potensi tersebut, Indonesia menjadi pemain kunci dalam transisi hijau dunia. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Indonesia dan AFD dalam upaya ini," ungkap Denis.

Sementara itu, Deputi Ambassador Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec,mengungkapkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Perancis ini dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing negara untuk menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Dengan meningkatkan kerja sama dalam transisi energi, kita tidak hanya dapat mendorong kemajuan teknologi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi," ujar Laurent.

Untuk diketahui, LoI dan IA antara Kementerian ESDM dengan AFD meliputi kerja sama berupa reformasi transisi energi dalam kerangka Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET) Programme dan peta jalan menuju NZE; Studi dan pelatihan untuk mineral kritis; Penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM; Serta bidang kerja sama lain yang disetujui bersama secara tertulis antara kedua belah pihak.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, kecuali jenis Pertamax.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah menetapkan batasan untuk harga BBM non-subsidi agar badan usaha tidak melampaui harga yang telah ditentukan.

"Pemerintah menetapkan batasan, wilayah menaikkan, menetapkan berapa, di badan usaha, itu wilayah mereka. Hal yang tidak boleh melewati itu," kata Dadan di Kementerian ESDM, Jumat (1/11).

Diberitakan Kontan, PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan harga BBM Non subsidi jenis Pertamax untuk wilayah DKI Jakarta tetap di harga Rp 12.100 per liter mulai 1 November 2024.

Adapun, penyesuaian harga dilakukan pada BBM jenis gasoline yaitu Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta produk gasoil yaitu Pertamina Dex dan Dexlite. Sedangkan Pertamax tidak ada perubahan harga.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, harga BBM Non-subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," jelas Heppy dalam keterangan resmi, Jumat (1/11).

Dengan penyesuaian di awal November ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp 12.100 per liter, Pertamax Green disesuaikan menjadi Rp 13.150 dari sebelumnya Rp 12 700 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp 13.500 dari sebelumnya Rp 13.250 per liter, Dexlite menjadi Rp 13.050 dari sebelumnya Rp 12.700 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp 13.440 dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

"Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta," kata Heppy.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adanya potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

"Ya, terus terang kami sih belum tahu laporannya. Tapi tentunya kita akan menghormati dan kalau ada hal yang harus ditindaklanjuti dari kementerian, pasti kita akan tindaklanjuti," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta, Jumat (25/10).

Sebagai gambaran, BPK melaporkan penambangan nikel tanpa izin itu mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan. BPK tidak merinci dengan jelas berapa potensi pendapatan negara yang hilang akibat pertambangan ilegal.

Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar menginstruksikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno melakukan penindakan.

"Untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan,” tulis BPK dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I-2024.

Kebijakan pembatasan BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar bakal segera rampung. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, regulasi soal pengaturan tersebut akan rampung sekitar 2 minggu ke depan.

Ia menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan untuk menyelesaikan kebijakan tersebut. kriteria pengguna BBM subsidi itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

"Kita lagi finalisasi dari sisi regulasinya. Jadi mungkin dalam dua mingguan lagi selesai," ujar Dadan saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan progres terkini revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Luhut menargetkan regulasi yang bakal mengatur kriteria pengguna BBM itu selesai sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai. Menurutnya hal ini juga ada kaitannya dengan kualitas udara Indonesia.

"Kita akan coba selesai semua sebelum pemerintahan selanjutnya, karena menurut saya penting karena tadi menyangkut pada air quality," katanya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

JAKARTA, investor.id – Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 di kawasan Suralaya, Banten, akan menggunakan hidrogen hijau dan amonia hijau dalam proses produksinya.

Adapun PLTU Jawa 9 dan 10 menjadi pembangkit listrik pertama di Indonesia yang akan menggunakan amonia dan hidrogen hijau, mendampingi batu bara. Langkah ini selaras dengan peta jalan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2060, yang terfokus pada pengembangan energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam situs resminya menjelaskan, hidrogen dan amonia tidak hanya akan digunakan sebagai energi baru, namun juga sebagai penyimpanan dan pembawa energi untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan, dan menghubungkan antara sumber energi dengan permintaan.

Senior Analis Institute for Essential Services Reform (IESR) Farid Wijaya berharap PLTU lain dapat meniru inisiatif ini.

“Tentunya bisa jika sudah berhasil di PLTU tertentu dan dengan mempertimbangkan aspek keteknisan yang sesuai, adopsi hidrogen dan amoniak bisa dilakukan di PLTU lainnya,” kata Farid di Jakarta, dalam keterangan tertulis, Minggu (28/7/2024).

Dia juga menekankan pentingnya penyiapan media penyimpanan hidrogen yang aman, dapat diandalkan, dan murah secara operasional. Hidrogen dan amonia, jelas dia, memiliki peran penting dan diproyeksikan akan mengganti peran penting dari bahan bakar fosil sebagai komoditas energi maupun komoditas kimia bahan baku industri.

Peranan hidrogen, lanjut Farid, sangat besar. Belakangan ini banyak negara berlomba-lomba menempatkan posisinya sebagai teknologi hub, produsen maupun konsumen.

“Hidrogen yang menjadi proyeksi masa depan itu adalah hidrogen rendah jejak emisi karbon, khususnya hidrogen hijau yang berasal dari elektrolisis air dan listrik energi terbarukan,” jelas dia.

Farid mengungkapkan, Indonesia saat ini memiliki kebutuhan sekitar 1,8 juta ton per tahun hidrogen yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, atau dikenal dengan hidrogen abu-abu dengan emisi karbon tinggi.

Dia menambahkan, hidrogen hijau dan amonia hijau dikategorikan sebagai jenis hidrogen dan amonia yang dihasilkan dari proses elektrolisa air dengan listrik energi terbarukan. Idealnya, memiliki emisi jejak karbon yang paling rendah.

“Menguntungkan tidaknya perlu dikaji lebih jauh. Namun selama proses dilakukan dengan pendekatan yang baik dan benar, maka keuntungan negara bisa dimaksimalkan dengan turut meminimalkan potensi kerugian yang mungkin terjadi,” kata Farid.

Sementara itu, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah bisa mengajak universitas untuk mengembangkan co-firing, sehingga pada saatnya bisa 100% menggunakan amonia.

“Memang butuh penelitian dan pengembangan sehingga ditemukan teknologi untuk mengolah amonia yang dapat digunakan oleh pembangkit listrik,” ucap dia.

Uji Coba

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pada periode inisiasi saat ini, hidrogen hijau dan amonia hijau sedang diuji-coba untuk co-firing PLTU.

“Hasil awal dari uji coba menunjukkan bahwa co-firing amonia dapat mengurangi emisi CO2 secara signifikan tanpa mengorbankan efisiensi operasional pembangkit,” kata dia.

Meski demikian, hasil ini bervariasi tergantung pada proporsi amonia yang digunakan dan karakteristik teknis PLTU. Menurut dia, tantangan teknis yang dihadapi meliputi penanganan korosi dan pengendalian emisi NOx (nitrogen oksida) yang dapat meningkat karena pembakaran amonia.

Selain itu, sedang dilakukan penelitian dan studi terkait pengaruh besaran/persentase campuran amonia terhadap biaya pokok pembangkitan tenaga listrik.

“Ke depan, jika keekonomian sudah tercapai, maka sesuai roadmap NZE dan RUKN, hidrogen dan amonia bisa diterapkan pada PLTU lainnya,” kata dia.

Sebelumnya, PT Indo Raya Tenaga (IRT), sebagai pemilik dan operator PLTU Jawa 9 dan 10 bersama Doosan Enerbility (Korea Selatan) menandatangani nota kesepahaman atau MoU dalam rangkaian Pertemuan Meja Bundar Bisnis KTT ke-43 Asean di Jakarta, pada September tahun lalu.

Keduanya bersepakat untuk menjadikan PLTU atau Pembangkit Listrik Ultra Selective Catalytic Reduction (USCR) Jawa 9 dan 10 sebagai pembangkit hibrid pertama yang menggunakan amonia dan hidrogen hijau atau ramah lingkungan.

IRT bersama PLN Enjiniring dalam MoU di dalam agenda KTT G20 di Bali juga bersepakat melakukan studi untuk maksimalkan penggunaan amonia hijau untuk kemungkinan penggunaannya sebagai bahan bakar pembangkit Jawa 9 dan 10.

President Director IRT Peter Wijaya mengatakan, pembangkit Listrik USCR ini bersama pembangkit lainnya yang ada di Korea, diharapkan bisa menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau yang bertujuan untuk mendukung kebijakan net zero emission kedua negara, baik di Indonesia maupun di Korea Selatan.

“Kenapa PLTU Jawa 9 dan 10 menginisiasi amonia hijau? Karena seperti kita ketahui Jawa 9 dan 10 merupakan satu-satunya pembangkit yang menggunakan teknologi SCR (selective catalytic reduction) di Indonesia. Adanya teknologi itu, Jawa 9 dan 10 bisa dianggap sebagai power plant hybrid yang menjadikan amonia sebagai bahan bakar hingga 60%. Hal itu sudah di-review dengan PLN Enjiniring dan hasilnya memuaskan,” ujar Peter.

Dia menjelaskan, kedua pihak akan melakukan studi bersama untuk mengembangkan peta jalan dan perencanaan atas permintaan dan rantai pasokan amonia hijau di Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini, belum ada pembangkit yang menggunakan amonia hijau dan hidrogen hijau secara komersial.

Peter juga mengungkapkan, hasil review yang dilakukan pihaknya bersama pemangku kepentingan di Korea menyimpulkan bahwa boiler pada pembangkit berteknologi SCR ini bisa menggunakan amonia hijau dan hidrogan hijau sampai 60% dari materi energi yang dipakai guna produksi listriknya.

“Ini juga menegaskan keseriusan dalam mengembangkan pasar amonia hijau dan hidrogen hijau di Indonesia ini,” jelas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News