Jakarta -

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) membeberkan rencananya mengatasi banjir rob di Jakarta Utara. Salah satu program yang disinggungnya adalah proyek giant sea wall (GSW) atau tanggul raksasa.

"Akan ada giant sea wall, supaya banjir dari utara, kan banjir terbagi dua ya, air dari selatan, Bogor ke sini, dan air dari utara naik. Nah, giant sea wall itu gimana menyelesaikan masalahnya kan, kira-kira begitu. Nah, jadi saya akan membagi visi misi itu dua intinya. Menyelesaikan keberfungsian masalah rutin, tapi melakukan lompatan terobosan hal-hal baru untuk Jakarta," ungkap RK seperti dikutip dari detikNews, Minggu (25/8/2024).

Wacana pembangunan GSW di pesisir Jakarta sudah muncul sejak lama. Tercatat pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di 2007 ide untuk mengatasi banjir rob itu sudah muncul ke publik.

Berdasarkan catatan detikcom, wacana proyek GSW berangkat dari peristiwa banjir rob besar di Jakarta pada 2007 silam. Masterplan dari proyek ini rampung pada 2008 bekerja sama dengan konsorsium asal Belanda.

Realisasinya awalnya dijalankan melalui program Pengembangan Kawasan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau NCICD di sekitar 2014-an. Program ini dilangsungkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Proyek ini hadir bersamaan dengan rencana reklamasi sejumlah pulau dan masuk ke Rencana Tata Ruang Wilayah DKI untuk 2010-2030. Namun demikian, rencana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah ahli lingkungan. Bahkan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga meminta agar proyek sepanjang 60 km ini dipertimbangkan ulang.

Dikutip dari detikNews, pada kala itu Anies menilai, yang dibutuhkan Jakarta adalah pembangunan tanggul pantai, tapi kalau GSW merujuk kondisi di negara lain justru membuat air menjadi tidak bersih. Akan menjadi semacam kobokan.

Selain pesisir Jakarta, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah pernah menyebut bahwa GSW merupakan rencana besar jangka panjang dalam menyelesaikan abrasi hingga banjir rob di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Gagasan ini telah ada sejak 2016 silam.

Zainal mengatakan, dulunya proyek ini bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini awalnya difokuskan di pesisir DKI Jakarta.

Di sisi lain, menurutnya proyek ini belum menjadi prioritas. Kementerian PUPR bersama sejumlah pihak juga telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pelarangan penggunaan air tanah, hingga pembangunan sarana infrastruktur tanggul pantai dan pompa air.

"Mudah-mudahan dengan sistem ini sudah cukup, kita tidak perlu lagi Giant Sea Wall. Tapi kalo sistem ini tidak berfungsi, kita juga harus, jadi stepping, bertahap," ujarnya.

(ily/das)

Jakarta: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta keukeuh mengusung Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sebagai kandidat gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Heru dinilai dapat mengikuti jejak mantan Gubernur Jakarta Fauzi Bowo atau Foke.

"Foke kan birokrat tulen, yang kita perlukan yang seperti itu. Bukan yang menjadikan Jakarta sebagai panggung politik untuk Pilpres 2029. Jadi biar fokus," ujar Ketua DPD Partai DemokratJakarta Mujiyono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Mujiyono tak menyalahkan Heru yang belakangan ini tampak memberikan respons negatif atas dukungan kepadanya. Saat ini, Heru masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Gimana mau bilang tertarik, kalau masih terikat sebagai PNS. kalau yang saya calonin bukan PNS, mungkin langsung (tertarik)," terangnya.

Ia juga menegaskan pengusungan Heru tidak dilakukan secara sembarangan. Pihaknya juga telah menyerahkan nama Kepal Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

"Ngga mungkin saya asal ngomong doang. Yang pasti, beliau masuk di dalam kriteria yang kami harapkan," tandasnya.

Sebelumnya, Heru mengaku tidak tertarik saat namanya diusulkan Partai Demokrat untuk maju pada Pilgub 2024. Dia pun mengaku tidak ada komunikasi dengan partai berlambang bintang mercy itu.

"Tidak ada (komunikasi dengan Partai Demokrat). Tidak (tertarik), tertariknya ya bagi-bagi sembako saja ini sama awak media," kata Heru usai menghadiri acara sembako murah di RPTRA Pulo Gundul, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.

Heru menerangkan dirinya merupakan seorang ASN dan tidak berpengalaman di bidang politik. Karena itu, dia tidak tertarik untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Saya kan ASN, tidak pengalaman, tidak pengalaman di bidang politik. Gimana?," ujar Heru.





(ADN)