JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa ada suatu daerah di kawasan pantai utara Jakarta (Jakarta Utara) yang mengalami penurunan permukaan tanah hingga 10 centimeter setiap tahunnya.

Menurut dia, kondisi tersebut membahayakan dan perlu segera dicari solusinya. Situasi itu dipantau AHY saat meninjau lokasi penurunan permukaan tanah yang ada di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Kita ingin mengatasi ancaman banjir dan penurunan permukaan tanah, land subsidence, yang terjadi di pantai utara Jakarta. Kami sudah meninjau langsung lokasi yang dimaksud. Ada suatu daerah yang bahkan penurunan permukaan tanahnya itu sampai dengan 10 cm setiap tahun. Ini berbahaya," ujar AHY saat memberikan pemaparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024), sebagaimana dilansir siaran YouTube Kementerian Dalam Negeri.

AHY menjelaskan, saat ini tanggul setinggi 4,8 meter sudah dibangun untuk mengantisipasi situasi itu.

Namun, pemerintah ingin memastikan ke depannya masyarakat sekitar dan nelayan tetap bisa hidup aman dan selamat. Sehingga, pemerintah akan terus mengkaji realisasi proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan giant sea wall (tanggul laut raksasa).

"National Capital Integrated Coastal Development, NCICD, ini juga akan terus kita berdayakan dan mudah-mudahan apa yang divisikan oleh Bapak Presiden, dibangunnya giant sea wall, diawali dari Jakarta dan juga nanti ke arah pantai utara Pulau Jawa, ini bisa kita jalankan dengan baik," tambah AHY.

Diberitakan sebelumnya, salah satu penyebab terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pantai utara Jakarta adalah eksploitasi air bersih yang berlebihan oleh masyarakat.

Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu yang membuat potensi terjadinya banjir rob semakin besar.

Merespons hal itu, Menko AHY menyatakan bahwa harus ada suplai air yang cukup bagi warga Jakarta Utara.

Sehingga, rencananya pemerintah akan menyuplai air baku dari Bendungan Jatiluhur dan Karian untuk mengurangi eksploitasi air tanah yang selama ini menjadi faktor utama terjadinya penurunan tanah.

Terlebih, menurut AHY, masyarakat pesisir utara Jakarta terancam bencana, yaitu banjir rob dan penurunan permukaan tanah yang terjadi setiap saat.

Jakarta -

Pesisir utara DKI Jakarta dalam ancaman bahaya, bahkan ada sebagian wilayahnya yang telah berada di bawah permukaan air laut. Hal ini menyebabkan banjir rob hingga penurunan muka tanah.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu diselesaikannya untuk mengatasi permasalahan ini. Hal pertama yang menjadi perhatiannya tentang penurunan muka tanah atau land subsidence.

Penurunan muka tanah menurutnya terjadi karena banyak masyarakat yang menggunakan air tanah. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menambah sumber air dari Bendungan Jatiluhur agar penggunaan air tanah diminimalisir.

"Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur, dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar, Karian misalnya. Ujung-ujungnya adalah, at the end of the point kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah," kata Dody saat meninjau Tanggul Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kementerian PU juga berupaya untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui sejumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAM). Untuk mendorong sistem air minum dan sanitasi bagi masyarakat yang lebih baik, Dody mengatakan, pihaknya akan mendorong pembangunan jaringan perpipaan.

"Targetnya itu kita harus berkolaborasi dengan pemda, karena pemerintah kota dan provinsi yang punya area. Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota, kemudian bekerja sama dengan pemda setempat, membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya," ujarnya.

Selain itu, kerja sama juga akan didorong dengan pihak swasta. Hal ini mengingat proyek-proyek ini membutuhkan dana yang besar sehingga tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Intinya semua stakeholders harus terlibat. Ini tugas negara, negara hadir, pemerintah hadir tentu, pemerintah pusat, kementerian PU termasuk Kemenko infrastruktur ini akan hadir," kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di lokasi yang sama.

AHY mengatakan, Muara Baru juga termasuk daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah, setiap tahunnya bisa mencapai 10 cm. Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter. Oleh karena itulah, Tanggul Pantai Muara Baru dibangun.

"Tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana. Jadi bayangkan kalau tidak ada tanggul ini sangat berbahaya dan keselamatan masyarakat kita benar-benar dalam ancaman," ujarnya.

Tanggul ini dibangun sejak 2014-2024 dengan biaya Rp 1,12 triliun. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20 ribu lebih kepala keluarga. Dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata dia.

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah pesisir Jakarta mencapai satu meter per 10 tahun.

Hal itu disebut bakal mengancam hidup sekitar hampir dari 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang dikhawatirkan bakal terdampak banjir rob.

"Ada 20.000 lebih kepala keluarga dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare. Jadi bisa dilihat teman-teman, tingginya permukaan air ini sudah lebih tinggi dibandingkan rumah-rumah yang di sana" jelasnya di Muara Baru, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas dasar hal itu, dirinya mengaku bakal berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ke depan.

Lebih lanjut, untuk terus memastikan kondisi utara Jakarta tersebut tetap aman, maka pihaknya bakal menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk merumuskan sejumlah aturan-aturan baru.

Salah satunya, AHY merencanakan pembatasan penggunaan air tanah bagi masyarakat du DKI Jakarta untuk menahan laju land subsidence.

Akan tetapi, sebelum menerapkan regulasu tersebut AHY menegaskan bahwa pemerintah bakal terlebih dahulu mengebut pembangunan infrastruktur air, salah satunya pengadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Penduduk Jakarta ini besar, padat dan tadi permukaan tanah terus menurun karena kita mengambil air dari dalam tanah," tegasnya.

Sehingga, tambah AHY Kementerian PU diminta untuk segera membangun infrastruktur penunjang yang mampu mendistribusi air permukaan yang bersumber dari Bendungan Jatiluhur hingga Karian.

"Yang kedua kita tata dengan baik segala sesuatunya saluran rumah-rumah tangga, air limbah juga jangan sampai tidak terkelola dengan baik dan apalagi kalau curah hujannya memang deras sekali. Maka kita sudah menyiapkan langkah-langkah pencegahan," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan alasan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall perlu dilakukan.

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhut dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Simak Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meninjau proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.

Proyek ini digadang-gadang sebagai cikal bakal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall DKI Jakarta. Rencana pengembangan proyek ini akan menjadi salah satu megaproyek prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kunjungan kali ini, AHY dan Dody didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Bob Athur Lombogia. Rombongan akan mengunjungi tiga lokasi di Jakarta Utara, antara lain Kali Baru NCICD, Pompa Sentiong, dan Muara Baru NCICD.

Di Kalibaru, tanggul laut masuk bagian infrastruktur pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Kalibaru-Cilincing. Proyek tanggul pantai sepanjang 4,11 km ini dibangun pada 2015-2023 dengan biaya Rp 1,16 triliun.

"Hari ini kami berkunjung secara langsung untuk melihat kali baru yang sudah ditata dengan baik. Kita tahu bahwa masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana yaitu banjir rob dan land subsidence atau penurunan permukaan tanah," kata AHY, ditemui di lokasi, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat bahkan di beberapa tempat dalam setahun bisa menurun 10 cm. Apabila tidak dilakukan upaya apapun, bisa membahayakan kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. AHY mengatakan, tanggul yang ada di sini memiliki tinggi 4,8 meter dari permukaan air.

AHY Tinjau Tanggul Laut Jakarta di Kalibaru Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhur dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Di sisi lain, tanggul pantai setinggi 4,8 meter ini diprediksi hanya mampu bertahan hingga 2033. Atas hal ini, pihaknya tengah mengkaji secara lebih detail untuk membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

"Lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan. Sekaligus kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," tutupnya.

(shc/ara)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan pertemuannya dengan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diketahui bertemu pagi ini di kantor AHY.

Menurut AHY salah satu topik yang dibahas adalah proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. AHY menyebut proyek tersebut cukup penting, terlebih ada 40 kilometer lebih muka tanah yang semakin turun.

"Pak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan kita harus memastikan bahwa masyarakat kita, terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta dari Tangerang sampai Bekasi itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer itu tanahnya kan semakin turun," katanya di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

AHY juga menyinggung bahaya banjir rob yang menghantui masyarakat di pesisir utara pulau jawa. Oleh karena itu selain penting secara lingkungan, proyek tanggul laut raksasa juga penting untuk menjaga keamanan masyarakat.

"Kita tahu dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana," ujarnya.

Selebihnya pemerintah berharap ada nilai ekonomi luar biasa dari proyek tanggul laut raksasa. Ia menyebut ada beberapa negara yang sudah membangun tanggul laut raksasa dan berhasil meningkat ekonominya.

"Selebihnya kita berharap ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa dihasilkan dari proyek-proyek itu. Kita harus melakukan studi secara cermat tetapi sejumlah negara yang sudah melakukan itu juga telah berhasil dan sekali lagi meningkatkan ekonomi negara tersebut," beber AHY.

AHY menyebut pihaknya akan terus melakukan perencanaan dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian PPN/Bappenas. Sebelumnya, Hashim menyebut proyek yang membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur itu memakan waktu pekerjaan hingga 20 tahun.

Tanggul laut raksasa juga diprediksi akan dikerjakan oleh dua hingga tiga Presiden. Yang jelas, kata Hashim, proyek tersebut harus segera dilaksanakan demi mencegah pantai utara Pulau Jawa Tenggelam.

"Program Pak Prabowo adalah kita bikin tanggul laut raksasa dari Banten sampai ke Jawa Timur. Program ini mungkin memakan waktu 20 tahun. Mungkin dua atau tiga presiden yang melaksanakan. Tapi harus mulai sekarang," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (31/10/2024).

(ily/fdl)

Jakarta -

Perusahaan asal China, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI), berminat untuk ikut serta dalam proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Adapun proyek ini merupakan salah satu target besar Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan, NHRI telah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam mega proyek tersebut. Namun ia menekankan, hal ini baru berupa minat.

"Investor China ini kan dalam pertemuan terakhir di Beijing itu ada minat ya. Jadi ini sekali lagi masih minat. Itu dari Nanjing Hydraulic Resource Institute (NHRI)," kata Endra, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Dengan demikian, NHRI belum resmi masuk ke proyek tersebut. Endra mengatakan, pernyataan minat ini seharusnya akan ditindaklanjuti dengan Letter of Intent (LoI), baru kemudian ke tahap berikutnya.

"Kalau sudah ada letter of intent kita bisa lakukan pertukaran data, pertukaran tenaga ahli kemudian mereka akan mendalami secara teknis kajian yang sudah dilakukan Korea dan Belanda," ujarnya.

Menurutnya, realisasi pembangunan proyek ini mesti didukung dengan kolaborasi bersama sehingga tidak menutup celah untuk mengajak lebih dari satu investor. Adapun sebelum China, negara-negara lain yang sudah berpengalaman dalam pengembangan tanggul laut seperti Belanda dan Korea juga telah melakukan studi.

"Ini pekerjaan besar tidak mungkin hanya dilakukan oleh NHRI, pasti ada pemerintah Indonesia mungkin juga Korea tertarik mungkin juga Belanda tertarik juga yang sudah duluan men-deploy tenaga ahli," ucap Endra.

Lebih lanjut Endra menjelaskan, tanggul laut ini berbeda dengan proyek tanggul pantai yang telah dijalankan Kementerian PUPR. Ide besarnya sendiri berangkat dari upaya perlindungan terhadap Pantura Pulau Jawa. Hal ini apalagi mengingat kawasan Pantura menjadi pusat-pusat pertumbuhan di Jawa.

"Mulai dari Jakarta, Semarang, Surabaya, Kalongan itu semua kan ada di pantura. Jadi kalau Pak Presiden punya niat atau punya rencana untuk membangun tanggul laut, saya kira karena untuk memproteksi dari kenaikan muka air laut dan juga dari land subsidence selain untuk menyiapkan lahan-lahan baru untuk tumbuh," ujarnya.

Namun memang hingga saat ini, belum ada pembahasan konkrit terkait detail rencana pembangunan tanggul laut. Di samping itu, untuk merealisasikannya di kawasan padat seperti DKI Jakarta, menurutnya perlu dikombinasikan dengan penyediaan lahan-lahan baru untuk reklamasi.

Kementerian PUPR sendiri telah menjalankan proyek pembangunan tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini dijalankan untuk mencegah banjir rob.

"Yang kita sekarang sedang berjalan itu tanggul pantai, tanggal pantai itu kan persis di bibir pantai itu yang di Marunda, di Angke, di Cilincing itu kan totalnya 32 km, 11 km dari PUPR, 22 km dari DKI. Saya kira PU sisa 2-3 km lagi sisanya banyak di DKI," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Kementerian PUPR menyebut proyek ini ditaksir akan menelan biaya hingga Rp 90 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebelumnya sempat bertemu dengan NHRI untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan breakwaters dan sea dikes. Pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat.

NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Simak Video: Prabowo Ungkap Pemerintah Sepakat Bentuk Satgas Percepat Giant Sea Wall

[Gambas:Video 20detik]

(shc/kil)

JAKARTA, KOMPAS.COM – Penjabat (Pj.) Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono menyoroti masalah perubahan iklim di Jakarta. Ia mengungkapkan, telah terjadi 5.170 peristiwa bencana yang melanda kota ini selama 2019-2023.

“Perubahan iklim telah menjadi isu yang nyata dan mendesak bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Di Jakarta sudah ada peningkatan intensitas bencana akibat perubahan iklim,” kata Heru saat menghadiri Crisis Management Conference 2024 pada Mei lalu.

Dalam paparannya, Heru sempat membahas wilayah pesisir utara Jakarta yang rentan banjir rob akibat pasang laut. Wilayah pesisir pun berpotensi mengalami abrasi yang juga disebabkan perubahan iklim.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta menempuh berbagai upaya, untuk menjaga wilayah pesisir dari ancaman kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim. Salah satunya dengan penanamanmangrove.

Kepala Distamhut Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara menyatakan, penanaman mangrove di hutan lindung Jakarta memiliki beberapa manfaat penting. Mangrovepunya kemampuan tinggi dalam menyerap karbondioksida, sehingga menjadi salah satu opsi dalam mitigasi perubahan iklim.

“Seperti yang kita ketahui, mangrove sangat bermanfaat dalam melindungi garis pantai dari erosi dan kerusakan akibat gelombang laut. Tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekosistem yang luas serta restorasi lingkungan di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Bayu dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (20/9/2024).

Lebih lanjut, ia pun mengemukakan bahwa mangrove menjadi habitat yang penting bagi berbagai jenis spesies flora dan fauna. Karena itu, hutan mangrove sangat ideal untuk menjadi tempat pendidikan dan penelitian, dalam memahami ekosistem pesisir serta konservasi.

Bayu menambahkan, mangrove membantu pula meningkatkan kualitas air. Karena kelebihannya sebagai penyaring alami yang mampu mengurangi polutan dan sedimen yang masuk ke laut.

“Menanam mangrove penting sebagai upaya konservasi dan restorasi lingkungan di wilayah yang rentan. Dengan banyak flora dan fauna di sana, hutan mangrove juga dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, misalnya dari ikan, moluska, dan kayu. Dapat dikatakan bahwa hutan mangrove juga mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Bayu.

Ia mengakui, meski banyak manfaat yang didapat, penanaman mangrove menghadapi berbagai tantangan. Pertama, soal konservasi lahan yang mengurangi ruang bagi ekosistem mangrove.

“Banyak area pesisir Jakarta telah digunakan untuk pembangunan, perumahan, industri, dan budi daya perikanan. Hal ini mengubah karakteristik lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan mangrove,” ucap Bayu.

Kedua, soal pencemaran air dari limbah industri, domestik, dan limbah berbahaya yang dapat memengaruhi kualitas air tanah bagi pertumbuhan mangrove. Menurut Bayu, pencemaran air tidak ideal bagi mangrove untuk tumbuh.

Ketiga, masalah perubahan iklim yang membuat permukaan air laut naik dapat mengancam ekosistem mangrove. Belum lagi suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan pertumbuhan mangrove.

“Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menciptakan tantangan yang kompleks untuk kami, dalam mengupayakan konservasi dan penanaman mangrove di Jakarta,” tutur Bayu.

Distamhut Provinsi DKI Jakarta telah menanam 2.000 mangrove hingga Juli 2024. Upaya ini untuk meningkatkan pengelolaan fungsi ekologi mangrove yang berkelanjutan. Agenda ini bekerja sama dengan sejumlah pengusaha swasta dan komunitas penggiat lingkungan hidup.

Selain di Jakarta, Distamhut juga menanam mangrove di Kepulauan Seribu. Kehadiran mangrove di Kepulauan Seribu bersamaan dengan transplantasi karang, untuk membantu restorasi, peningkatan biodiversitas, pelindung pantai, serta habitat hewan laut.

Mangrove sebagai solusi alam

Penanaman mangrove di wilayah pesisir Jakarta mendapat perhatian dari pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga. Menurutnya, pemerintah harus memperluas reforestasi mangrove di utara Jakarta, untuk mengatasi abrasi dan banjir rob akibat perubahan iklim.

Ia menilai, penanaman mangrove masih jauh lebih baik ketimbang membangun giant sea wall dalam konteks memberikan perlindungan di wilayah pesisir. Selain memiliki nilai ekologi yang lebih baik, penanaman mangrove pun lebih murah dan memberikan dampak berkelanjutan.

“Hutan mangrove merupakan benteng alami pantai yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi, tetapi juga sebagai tempat hidup aneka ragam hewan dan tumbuhan. Semakin luas dan semakin tebal mangrove, semakin bagus untuk melindungi wilayah pesisir,” tutur Nirwono kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Ia pun menekankan bahwa reforestasi hutan mangrove memberikan dampak lingkungan dan sosial yang lebih baik. Dari sisi lingkungan, terbukti efektif dalam mencegah abrasi, banjir rob, bahkan dampak tsunami. Sementara, dari sisi sosial, dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir.

“Jika dibandingkan dengan giant sea wall yang tidak memberikan dampak lingkungan dan sosial, hutan mangrove jelas lebih berkelanjutan. Dalam 20 tahun ke depan, apa tembok raksasa itu masih kokoh menahan terjangan ombak? Kalau mangrove, makin lama dan makin tebal, akan semakin kuat. Terlihat perbedaannya,” papar Nirwono.

Karena itu, ia mendesak pemerintah agar menjalankan master plan revitalisasi kawasan pesisir. Salah satu yang harus diutamakan adalah membangun satu kilometer hutan mangrove setiap satu tahun.

“Lebar pantai Jakarta mencapai 32 kilometer. Jika setiap kilonya bisa ditumbuhi hutan mangrove, dampaknya akan sangat besar. Harus ada perencanaan yang matang dan eksekusi yang serius. Ini tergantung bagaimana pemimpin Jakarta melihat isu perubahan iklim yang sudah di depan mata,” tegas Nirwono.

Lebih lanjut, Nirwono pun berharap agar reforestasi hutan mangrove lebih diutamakan, dalam konteks penyelesaian isu perubahan iklim di Jakarta.

Apalagi, menurutnya, Jakarta baru memiliki dua hutan mangrove yang masih sangat kurang untuk mengatasi masalah perubahan iklim di pesisir. Jumlah ini jauh dari kata ideal dan masih harus dikejar, mengingat dampak serius perubahan iklim sudah dirasakan masyarakat pesisir.

“Nature versus nature. Biarkan alam mengatasi masalah perubahan alam secara alami. Hutan mangrove jelas lebih berkelanjutan dan memiliki nilai ekologi yang lebih baik. Harusnya yang dibangun adalah giant mangrove wall,” urai Nirwono. (Rindu Pradipta Hestya)

JAKARTA - Pengamat infrastruktur dan tata kota Yayat Supriatna dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna menilai pembenahan di sisi hulu lebih realistis dilakukan ketimbang membangun tanggul laut raksasa dari Jakarta - Gresik.

Yayat menyebutkan, pembangunan tanggul raksasa untuk mengantisipasi fenomena penurunan muka tanah itu memang membutuhkan pembiayaan yang tidak murah. Sedangkan kapasitas fiskal negara juga masih terbatas untuk membiayai program-program lain.

"Sekarang kalau di pulau jawa, urgensinya apa nih membangun tanggul sepanjang itu (Jakarta - Gresik), apakah lebih baik kita memperbaiki ekosistem daratannya yang bermasalah," kata Yayat saat dihubungi MNC Portal, Selasa (24/9/2024).

Lebih lanjut Yayat menilai, revitalisasi sungai, pengerukan sedimentasi, hingga pengendalian tata ruang yang dikuatkan lebih punya dampak langsung dalam memitigasi ancaman tenggelamnya pulau jawa di pesisir utara akibat banjir rob.

Lagi pula menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir pulau jawa itu juga tidak serta merta menjadi solusi atas fenomena penurunan muka tanah yang belakangan terjadi, serta ancaman tenggelamnya wilayah pesisir.

Sebab ada ongkos ekologis hingga geologis disamping biaya pembangunan yang harus dibayar kepada masyarakat. Misalnya perubahan bentang alam wilayah pesisir, sehingga terancamnya ekosistem yang ada di pesisir lautan.

Sebelumnya organisasi lingkungan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sempat merilis kajian dampak alami dari adanya pembangunan tanggul laut raksasa di pulau jawa. Pembangunan tanggul laut raksasa dinilai akan mempercepat kebangkrutan sosial sekaligus kebangkrutan ekologis Pulau Jawa karena memperluas kehancuran dari daratan ke pesisir, laut, dan pulau kecil.

Lebih jauh, pembangunan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan menghancurkan wilayah laut atau perairan Pulau Jawa bagian utara yang selama ini menjadi wilayah tangkapan ikan ratusan ribu nelayan tradisional. Pasalnya, proyek ini akan membutuhkan pasir laut yang tidak sedikit.

Walhi menilai selama ini wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, telah dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah secara cepat.

Jika Pemerintah ingin menghentikan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa, maka solusinya bukan dengan membangun tanggul laut raksasa, tetapi dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa.

Jakarta -

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) membeberkan rencananya mengatasi banjir rob di Jakarta Utara. Salah satu program yang disinggungnya adalah proyek giant sea wall (GSW) atau tanggul raksasa.

"Akan ada giant sea wall, supaya banjir dari utara, kan banjir terbagi dua ya, air dari selatan, Bogor ke sini, dan air dari utara naik. Nah, giant sea wall itu gimana menyelesaikan masalahnya kan, kira-kira begitu. Nah, jadi saya akan membagi visi misi itu dua intinya. Menyelesaikan keberfungsian masalah rutin, tapi melakukan lompatan terobosan hal-hal baru untuk Jakarta," ungkap RK seperti dikutip dari detikNews, Minggu (25/8/2024).

Wacana pembangunan GSW di pesisir Jakarta sudah muncul sejak lama. Tercatat pada era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di 2007 ide untuk mengatasi banjir rob itu sudah muncul ke publik.

Berdasarkan catatan detikcom, wacana proyek GSW berangkat dari peristiwa banjir rob besar di Jakarta pada 2007 silam. Masterplan dari proyek ini rampung pada 2008 bekerja sama dengan konsorsium asal Belanda.

Realisasinya awalnya dijalankan melalui program Pengembangan Kawasan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara atau NCICD di sekitar 2014-an. Program ini dilangsungkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Proyek ini hadir bersamaan dengan rencana reklamasi sejumlah pulau dan masuk ke Rencana Tata Ruang Wilayah DKI untuk 2010-2030. Namun demikian, rencana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah ahli lingkungan. Bahkan Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga meminta agar proyek sepanjang 60 km ini dipertimbangkan ulang.

Dikutip dari detikNews, pada kala itu Anies menilai, yang dibutuhkan Jakarta adalah pembangunan tanggul pantai, tapi kalau GSW merujuk kondisi di negara lain justru membuat air menjadi tidak bersih. Akan menjadi semacam kobokan.

Selain pesisir Jakarta, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah pernah menyebut bahwa GSW merupakan rencana besar jangka panjang dalam menyelesaikan abrasi hingga banjir rob di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Gagasan ini telah ada sejak 2016 silam.

Zainal mengatakan, dulunya proyek ini bernama National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Proyek ini awalnya difokuskan di pesisir DKI Jakarta.

Di sisi lain, menurutnya proyek ini belum menjadi prioritas. Kementerian PUPR bersama sejumlah pihak juga telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari pelarangan penggunaan air tanah, hingga pembangunan sarana infrastruktur tanggul pantai dan pompa air.

"Mudah-mudahan dengan sistem ini sudah cukup, kita tidak perlu lagi Giant Sea Wall. Tapi kalo sistem ini tidak berfungsi, kita juga harus, jadi stepping, bertahap," ujarnya.

(ily/das)