Pembahasan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Puncak masih dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, disebut-sebut sudah ada perusahaan swasta yang berminat untuk mendukung pembangunan tol tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Triono Junoasmono, mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan Tol Puncak sendiri diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan, pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini. Katanya, telah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insyaallah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujarnya.

Adapun tol prakarsa artinya, terdapat badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha tersebut akan menyiapkan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nah, nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampe ke FS nih, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," terangnya.

Namun demikian, Triono enggan membocorkan siapa pihak tersebut. Bocorannya, perusahaan itu merupakan perusahaan dalam negeri. Tol ini nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek ini masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Di samping itu, pihaknya hingga saat inj masih melakukan serangkaian kajian dampak sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," kata dia, ditemui di lokasi yang sama.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada kala itu dijabat oleh Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun. Lalu seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara 6 tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp 49,47 triliun. Yaitu jalan Tol Malang-Kepanjen, jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), jalan Tol Pluit-Cengkareng, jalan Tol Sadang Extension, dan jalan Tol Puncak," kata Herry, dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasannya mengeluarkan 12 perusahaan dari daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adapun keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam regulasi tersebut disebutkan perusahaan ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Bahlil sendiri menganggap bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu sudah mapan, terlihat dari feasibility study (FS) perusahaan.

"Nah, yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Bahlil juga menilai kalau perusahaan-perusahaan terkait sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Karena itu, pemerintah mengalihkan HGBT ke perusahaan yang belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ujarnya.

Adapun dalam rilis resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar penerima HGBT ada sebanyak 9 perusahaan. Namun saat dicek langsung melalui Kepmen ESDM 255/2024 dan peraturan sebelumnya, Kepmen ESDM 91/2023, jumlahnya justru ada sekitar 12 perusahaan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar HGBT ini, Bahlil belum dapat memastikannya. Namun ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada evaluasi.

"(9 atau 12 perusahaan?) saya belum baca baik ya, tapi ada yang dievaluasi," kata dia.

Berdasarkan penelusuran detikcom melalui kedua Kepmen tersebut, berikut daftar 12 perusahaan yang dicabut dari pengguna HGBT:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur
2. PT Indo Bharayat Rayon
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo
5. PT Nippon Shokubai Indonesia
6. PT Daya Satya Abrasives
7. PT Asia Citra Pratama
8. PT Toyogiri Iron Steel
9. PT Gordaprima Steelworks
10. PT Ispat Panca Putera
11. PT Intan Havea Industry
12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

Pemerintah berencana memperpanjang rute kereta cepat yang sebelumnya Jakarta-Bandung, diperpanjang hingga ke Surabaya.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi buka-bukaan soal progres terkini rencana perpanjangan rute kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini sudah ada kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung.

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya dengan pihak China sedang melakukan pra feasibility study atau studi pra-kelayakan untuk proyek kereta cepat ke Surabaya. Sejauh ini potensi-potensi masih digali dari studi tersebut.

"Ini kan masih pra feasibility study, jadi masih dengan Tiongkok," ungkap Dwiyana ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Soal apakah nantinya pembangunan kereta cepat ke Surabaya akan kembali menggandeng China, Dwiyana enggan memastikan. "Belum, belum (ada kepastian), kan masih pra feasibility study," lanjutnya.

Namun menurutnya pemerintah China dan Indonesia pun sedang melakukan evaluasi atas kinerja kereta cepat yang saat ini sudah ada. Termasuk melihat berbagai potensi kerja sama perkeretaapian antara Indonesia dan China di masa mendatang.

"Kemudian nanti kerja sama dengan pihak Tiongkok ke depan apa lagi, evaluasi atas kinerja sekarang, karena pihak Tiongkok yang lebih memiliki pengalaman terkait masalah safety operasi pelayanan," beber Dwiyana.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo tak mau bicara banyak ketika ditanya soal hal ini. Dia cuma bilang semua potensi rencana perpanjangan kereta cepat ke Surabaya masih sedang dibahas.

"Lagi dibahas dengan pihak China, sedang dibahas, sedang," kata Kartika.