Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasannya mengeluarkan 12 perusahaan dari daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adapun keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam regulasi tersebut disebutkan perusahaan ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Bahlil sendiri menganggap bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu sudah mapan, terlihat dari feasibility study (FS) perusahaan.

"Nah, yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Bahlil juga menilai kalau perusahaan-perusahaan terkait sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Karena itu, pemerintah mengalihkan HGBT ke perusahaan yang belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ujarnya.

Adapun dalam rilis resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar penerima HGBT ada sebanyak 9 perusahaan. Namun saat dicek langsung melalui Kepmen ESDM 255/2024 dan peraturan sebelumnya, Kepmen ESDM 91/2023, jumlahnya justru ada sekitar 12 perusahaan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar HGBT ini, Bahlil belum dapat memastikannya. Namun ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada evaluasi.

"(9 atau 12 perusahaan?) saya belum baca baik ya, tapi ada yang dievaluasi," kata dia.

Berdasarkan penelusuran detikcom melalui kedua Kepmen tersebut, berikut daftar 12 perusahaan yang dicabut dari pengguna HGBT:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur
2. PT Indo Bharayat Rayon
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo
5. PT Nippon Shokubai Indonesia
6. PT Daya Satya Abrasives
7. PT Asia Citra Pratama
8. PT Toyogiri Iron Steel
9. PT Gordaprima Steelworks
10. PT Ispat Panca Putera
11. PT Intan Havea Industry
12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasannya mengeluarkan 12 perusahaan dari daftar penerima program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adapun keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Dalam regulasi tersebut disebutkan perusahaan ini sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu. Bahlil sendiri menganggap bahwa perusahaan yang dicabut izinnya itu sudah mapan, terlihat dari feasibility study (FS) perusahaan.

"Nah, yang sudah terlalu banyak dan saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit," kata Bahlil, ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Bahlil juga menilai kalau perusahaan-perusahaan terkait sudah menciptakan nilai tambah dan memiliki daya ungkit ekonomi. Karena itu, pemerintah mengalihkan HGBT ke perusahaan yang belum profit.

"Boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," ujarnya.

Adapun dalam rilis resmi Kementerian ESDM, disebutkan bahwa jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar penerima HGBT ada sebanyak 9 perusahaan. Namun saat dicek langsung melalui Kepmen ESDM 255/2024 dan peraturan sebelumnya, Kepmen ESDM 91/2023, jumlahnya justru ada sekitar 12 perusahaan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut terkait dengan jumlah perusahaan yang dicabut dari daftar HGBT ini, Bahlil belum dapat memastikannya. Namun ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan pada evaluasi.

"(9 atau 12 perusahaan?) saya belum baca baik ya, tapi ada yang dievaluasi," kata dia.

Berdasarkan penelusuran detikcom melalui kedua Kepmen tersebut, berikut daftar 12 perusahaan yang dicabut dari pengguna HGBT:

1. PT Pupuk Kalimantan Timur
2. PT Indo Bharayat Rayon
3. PT Sulindafin
4. PT Arbe Styrindo
5. PT Nippon Shokubai Indonesia
6. PT Daya Satya Abrasives
7. PT Asia Citra Pratama
8. PT Toyogiri Iron Steel
9. PT Gordaprima Steelworks
10. PT Ispat Panca Putera
11. PT Intan Havea Industry
12. PT Shamrock Manufacturing Corpora

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat penyesuaian baru regulasi pengguna dan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Revisi aturan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agus Cahyono Adi mengatakan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Adapun, keputusan tersebut mengatur dua hal utama. Pertama, pencabutan status 9 perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.

"Ini berarti industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu," ujar Agus dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Kedua, Kementerian ESDM juga melakukan penambahan 4 perusahaan industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya sejak aturan ini ditetapkan yakni pada 9 Oktober 2024 maka industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

Secara umum, pemerintah masih menetapkan 7 sektor industri yang dinilai memerlukan dorongan stimulus harga gas yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa keputusan ini merujuk pada dua regulasi utama yaitu Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Regulasi kedua yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, terkait pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

"Dengan demikian, keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan dampak yang dirasakan setelah kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) resmi dilanjutkan.

Arifin mengatakan bahwa kebijakan HGBT ini terus berlanjut. Adapun, program ini diberlakukan kepada tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Ya terus, lanjut aja dulu,” kata Arifin di Kementerian ESDM dikutip Minggu (14/7/2024).

Terkait dengan dampak terhadap penerimaan negara, Arifin menyampaikan bahwa kebijakan ini bakal meningkatkan daya saing industri penerima.

Meski adanya pemangkasan uang negara karena perlu membayar selisih harga pasar dan HGBT yang ditetapkan USD 6 per MMBTU. Arifin menuturkan bahwa efek sampingnya membuat produktivitas industri naik dan daya saing industri di dalam negeri meningkat.

“Kan ada swap antara penerimaan dan manfaatnya. Produktivitas naik, pajaknya juga naik. Itu benefitnya, daya saing produk-produk kita bisa lebih bagus sehingga masuk pasar bisa lebih accessible,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau harga gas murah untuk industri berlanjut, meskipun realisasi penyerapan gas belum optimal.

Data dari sumber Kontan menyebutkan, penyerapan gas periode 2020-2023 pada sektor industri (baja, keramik, petrokimia, kaca) periode 2020-2023 masih belum maksimal.

Pada 2020, semisal, realisasi penyerapan gas untuk industri baja dan keramik, tercatat hanya sebesar 509.016 Mmbtu atau 46% dari kuota Kepmen sebesar 1.115.120 Mmbtu.

Pada 2021, realisasi penyerapan gas untuk industri baja, keramik, kaca, petrokimia tercatat sebesar 1.431.079 Mmbtu atau 68% dari kuota sebesar 2.097.208 Mmbtu.

Pada 2022, realisasi penyerapan gas untuk industri baja, keramik, kaca, petrokimia tercatat sebesar 2.076.593 Mmbtu atau 79% dari kuota sebesar 2.637.855 Mmbtu

Pada 2023, realisasi penyerapan gas untuk industri baja, keramik, kaca, petrokimia tercatat sebesar 1.879.775 Mmbtu atau 71% dari kuota Kepmen bulanan normal sebesar 2.637.855 Mmbtu

Sementara untuk industri kelistrikan, pada 2020 realisasi penyerapan gas untuk kelistrikan tercatat sebesar 4.461.885 Mmbtu atau 84% dari kuota sebesar 5.334.000 Mmbtu. Pada 2021, realisasi penyerapan gas untuk kelistrikan tercatat sebesar 6.076.722 Mmbtu atau 79% dari kuota sebesar 7.665.000 Mmbtu

Pada 2022, realisasi penyerapan gas untuk kelistrikan tercatat sebesar 6.616.364 Mmbtu atau 95% dari kuota sebesar 6.935.000 Mmbtu. Pada 2023, realisasi penyerapan gas untuk kelistrikan tercatat sebesar 5.252.431 Mmbtu atau 90% dari kuota 5.480.000 Mmbtu.

Sedangkan, untuk industri pupuk, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat pada 2023 realisasi serapan gas sebesar 686,28 Bbtud atau 84,3% dari kuota sebesar 814,06 Bbtud.

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Susiyani Nurwulandari mengatakan, pihaknya selalu siap mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan peran serta kemampuan perusahaan sebagai pemilik jaringan infrastruktur distribusi gas bumi terbesar di Indonesia.

"Sejak program HGBT dijalankan pada tahun 2020, PGN senantiasa menjalankan komitmen serta menjaga kualitas dalam melayani kebutuhan dari industri pengguna gas bumi," kata Susiyani kepada Kontan, Kamis (11/7).

Ketua Umum Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) atau Asosiasi Industri Baja Indonesia Purwono Widodo mengklaim serapan gas untuk industri baja berkisar 70%.

"Realisasi serapan gas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, masih adanya kendala terkait dengan realisasi kuota gas yg lebih rendah daripada kebutuhan," kata Purwono kepada Kontan, Kamis (11/7).

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menuturkan, implementasi HGBT selama ini tidak bisa dimanfaatkan optimal bagi industri keramik nasional. Sebab ada hambatan penyerapan harga gas murah dengan penerapan alokasi gas industri tertentu (AGIT) oleh PGN dengan alasan kendala pasokan gas.

Sementara, Ketua Asosiasi Produsen Gelas Kaca Indonesia (APGI) Henry T. Susanto mengungkapkan serapan HGBT untuk industri kaca menurut data dari Kementerian ESDM telah mencapai 78%.

"Ini sudah penyerapan yang cukup baik karena fluaktuasi dalam produksi menyebabkan industri gelas tidak bisa menyerap penuh 100%. Maksimum yang dapat dicapai adalah 85-90%," ujarnya kepada Kontan, Kamis (11/7).

Sedangkan, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebutkan, industri plastik menyerap semua HGBT dan tidak ada masalah soal serapan. "Justru pasokannya yang kurang," sambungnya.

Ekonom Energi dan Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai penyerapan gas yang belum optimal menegaskan bahwa harga gas murah bukan satu-satunya penentu atau pendorong kinerja konsumsi atau pun serapan gas oleh industri.

Menurut Pri, ada banyak faktor lain di luar harga yang dimurahkan tersebut yang mempengaruhi tingkat serapan gas oleh industri. Misalnya, utilitas di industri tersebut, availabilitas infrastruktur yang menghubungkan sumber gas dan user-nya, hal teknis operasional baik di sisi produsen gas (hulu), midstream maupun di dalam industrinya sendiri.

Sebagai tambahan informai, program harga gas murah untuk industri ini bakal berakhir pada tahun 2024. Nah, saat ini, ada tujuh sektor industri yang menerima program HGBT. Masing-masing adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca dan sarung tangan karet.

Ketujuh sektor industri itu mendapatkan harga gas sebesar US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU). Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pene- tapan Harga Gas Bumi.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya menciptakan kondisi yang ideal bagi para pelaku industri manufaktur untuk mengembangkan bisnisnya di tanah air. Salah satu hal yang menjadi fokus Kemenperin adalah pemenuhan kebutuhan gas bagi industri dengan harga bersaing sebesar US$ 6 per MMBTU.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang merupakan upaya transformasi dari keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif nasional terbukti bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan industri maupun ekonomi secara keseluruhan.

Agus menyampaikan total dampak positif HGBT terhadap sektor industri pada kurun waktu 2020-2023 adalah sebesar Rp 147,11 triliun dengan perincian peningkatan ekspor sebesar Rp 88,12 triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp 8,98 triliun, peningkatan investasi sebesar Rp 36,67 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp 13,3 triliun.

Pada Rapat Terbatas Senin (8/7) lalu, Presiden Joko Widodo menyetujui perpanjangan program HGBT serta memberikan arahan untuk melakukan kajian lebih mendalam dalam rangka penambahan sektor-sektor penerima HGBT di luar tujuh sektor industri yang saat ini sudah menerima.

Lebih lanjut, untuk memastikan ketersediaan bahan baku gas bagi sektor industri dan energi, Kemenperin telah menyiapkan dan mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri. RPP tersebut akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri maupun sumber energi (kelistrikan).

Sebagai pembina sektor industri, Kemenperin mempunyai kepentingan untuk mengamankan produksi gas bagi kedua sektor tersebut.

Penyusunan RPP tersebut antara lain bertujuan untuk mewujudkan kemandirian Industri dalam negeri dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing, menjamin ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri dan sumber energi, mewujudkan industri hijau, serta meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, RPP tersebut bertujuan meningkatkan ekspor produk industri, meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi, serta meningkatkan upaya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dan sumber energi.

“Kemenperin terus mendorong usulan RPP ini karena bisa menjadi game changer bagi pengelolaan gas bumi nasional, khususnya bagi sektor manufaktur dan kelistrikan,” jelas Agus dalam siaran pers di situs Kemenperin, Selasa (9/7).

Apabila RPP tersebut berlaku nantinya, sebesar 60% gas yang diproduksi di dalam negeri akan digunakan untuk memenuhi domestic market obligation (DMO).

Menurut Menperin, bila melihat neraca, saat ini baru 40% persen gas di dalam negeri yang dialokasikan untuk industri manufaktur, termasuk industri pupuk. Sementara itu, kebutuhan gas bumi sektor industri akan meningkat dua kali lipat pada enam tahun ke depan, dari 2.931,45 MMSCFD di tahun 2024.

Menperin menambahkan, dalam RPP tersebut juga diatur mengenai pengelolaan gas oleh Kawasan Industri. Rencananya, para pengelola kawasan industri dapat menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenant-nya, termasuk melalui langkah importasi.

Batasan untuk impor gas bumi adalah untuk penyediaan bagi tenant masing-masing serta untuk produksi listrik di kawasan industri. Untuk menurunkan biaya, para pengelola kawasan industri dapat membentuk suatu konsorsium untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan dalam mengelola gas.

“Namun, apabila harga gas di dalam negeri membaik dan lebih kompetitif, serta suplai gas lancar, pasti kawasan industri tidak perlu melakukan impor,” tegas Agus.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri juga bertujuan mendorong sektor hulu gas agar bisa lebih sehat, ada kompetisi, dan tidak lagi terjadi monopoli.

“Selain itu, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada sektor manufaktur yang selama ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa besar kepada perekonomian nasional,” tutup Agus.

Reporter: Diki Mardiansyah, Dimas Andi, Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah penantian panjang, pemerintah akhirnya memutuskan melanjutkan kebijakan harga gas murah untuk industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) senilai US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU).

Meski disambut positif oleh pelaku usaha penerima harga gas murah, perpanjangan kebijakan ini bukannya tanpa suara kontra.

Sebagai informasi, terdapat tujuh sektor industri penerima manfaat harga gas murah yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Pemerintah pun turut membuka opsi untuk memperluas sektor penerima manfaat HGBT.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, kepastian berlanjutnya harga gas murah telah mengembalikan kepercayaan pelaku usaha dan investor, sehingga mereka tidak lagi dalam posisi wait and see dan dapat kembali fokus melanjutkan ekspansi bisnis.

"Kami yakin tujuh sektor industri penerima HGBT dapat segera bangkit begitu kebijakan ini berlanjut," kata dia, Selasa (9/7).

Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) menilai, kebijakan harga gas murah masih sangat dibutuhkan. Sebab, saat ini kemampuan produksi pupuk urea yang berbahan baku gas bumi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pupuk secara nasional.

Dalam catatan APPI, kebutuhan pupuk nasional sekitar 14 juta ton dalam setahun, namun saat ini baru bisa terpenuhi sekitar 9 juta ton saja.

"Padahal pupuk merupakan salah satu penyangga tercapainya ketahanan pangan nasional," imbuh Achmad Tossin Sutawikara, Sekretaris Jenderal APPI, Selasa (9/7).

Senada, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menilai, kelangsungan industri keramik sangat bergantung pada kebijakan harga gas murah dan kelancaran suplai gas tersebut. Maklum, komponen biaya energi gas rata-rata 30% dari total biaya produksi keramik.

Perpanjangan kebijakan harga gas murah pun diyakini akan mendongkrak utilitas produksi keramik nasional yang saat ini sedang terganggu oleh membanjirnya produk impor dari China.

Di sisi lain, para pelaku usaha masih memiliki kekhawatiran terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai pemasok gas industri. Berdasarkan evaluasi, pelaksanaan HGBT dinilai telah melenceng karena PGN menerapkan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) yang jauh lebih rendah dari volume gas yang diamanahkan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 91/2023 sebagai aturan teknis dari Peraturan Presiden (Perpres) 121/2020.

KeraguanHarga Gas Murah

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Gas Indonesia (IPGI) Eddy Asmanto menilai, kebijakan harga gas murah sebenarnya dibuat untuk menolong industri dari dampak pandemi Covid-19. Ketika pandemi berakhir, semestinya harga gas industri kembali normal.

Sejauh ini, kebijakan harga gas murah telah menggerus pendapatan produsen gas di sektor hilir. Sementara di sektor hulu, hanya pendapatan negara saja yang terpangkas, bukan pendapatan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Kalaupun diperpanjang, perlu dilakukan peninjauan kembali struktur harga pembentuk HGBT," ungkap Eddy, Selasa (9/7).

Ekonom Energi dan Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat, kebijakan insentif fiskal seperti keringanan pajak langsung dan pembebasan jenis pajak tertentu dinilai lebih tepat sasaran ketimbang melanjutkan program HGBT.

Dengan insentif seperti itu, pemerintah setidaknya tidak akan kehilangan pendapatan dari sektor hulu migas. "Iklim investasi untuk industri midstream dan upstream migas bisa lebih sehat," jelas dia, Selasa (9/7).

Toh, di tengah berlanjutnya kebijakan harga gas murah, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi untuk kebutuhan domestik. Nantinya, RPP tersebut mengatur kewajiban domestic market obligation (DMO) sebesar 60%.

"Kebijakan wajib pasok dalam negeri adalah upaya menjaga keamanan pasokan gas untuk kebutuhan domestik," kata Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (9/7).

Tidak hanya itu, RPP ini akan memungkinkan para pengelola kawasan industri untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya. Artinya, kegiatan penyediaan dan penyaluran gas bumi untuk para tenant di kawasan industri dapat dilakukan oleh pihak pengelola termasuk dengan skema impor gas bumi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan harga gas murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri setelah 2024.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif alasan diperpanjangnya insentif harga gas bumi 6 dollar AS per mmbtu itu dikarenakan industri sedang bertumbuh.

Selain itu, ketujuh sektor industri yang menikmati kebijakan HBGT bisa memberikan nilai tambah ke negara.

"Terutama (industri) yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita punya, bisa kasih nilai tambah," ujar Arifin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Adapun 7 sektor industri yang mendapat insentif gas murah yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Menurut Arifin, industri turunan dari 7 sektor tersebut yang saat ini sedang tumbuh, juga akan mendapatkan fasilitas HGBT.

"Kan industrinya ada lagi yang tumbuh-tumbuh, tapi masuk di dalam kelompok tujuh itu," kata dia.

Sebelumnya, kebijakan harga gas murah diputuskan dalam rapat bersama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Presiden Joko Widodo memutuskan memperpanjang HGBT 6 dollar AS per mmbtu untuk 7 sektor industri.

"Keputusaannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang 7 sektor," kata Airlangga.

Sementara itu, pemerintah masih mengkaji usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) soal pemberian harga gas murah kepada 24 sektor industri.

"Sedangkan yang lain nanti dikaji. itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh," ucapnya.