Jakarta: Fidusia merupakan satu istilah yang jarang terdengar oleh masyarakat di Indonesia. Padahal, istilah hukum ini yang mengatur perpindahan hak atas suatu barang atau benda.

Lebih lanjut, kata fidusia diambil dari bahasa Belanda yaitu Fiduciaire Eigendom Overdracht. Selain itu kata fidusia juga diambil dari bahasa Inggris yaitu Fiduciary Transfer of Ownership.
Kedua bahasa tersebut jika diterjemahkan memiliki arti penyerahan hak milik yang memiliki dasar kepercayaan.

Jaminan fidusia adalah

Melansir laman Kemenkumham NTB, jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan kreditur.

Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utangnya.

Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan privilege kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Baca juga: 5 Mobil Objek Fidusia Diserahkan ke Leasing dan Asuransi

Dasar hukum jaminan fidusia

Menurut laman Kemenkumham NTB, terdapat tiga dasar hukum jaminan fidusia, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perbedaan jaminan fidusia dengan gadai

Ada dua perbedaan spesifik diantara istilah fidusia dan gadai, yaitu jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sementara gadai tidak perlu ada proses pendaftaran.

Kemudian, hak milik fidusia adalah kepada kreditur, sementara gadai pengendaliannya adalah pemegang gadai meski hak suaranya ada pada pemberi gadai.

Demikian penjelasan lengkap mengenai istilah jaminan fidusia. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini kepolisian berhasil mengungkap kasus tindak pidana fidusia atau penggelapan kendaraan bermotor jaringan internasional. Kasus ini bisa terjadi diduga karena mudahnya mendapatkan atau membeli sepeda motor.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yang mengungkap kasus tersebut mengatakan ada sebanyak lebih dari 20.000 motor hasil penggelapan sudah dikirimkan ke lima negara. Tepatnya ada 20.666 unit motor yang sudah diekspor.

"Ya, ada lima negara ekspornya, yaitu Vietnam, Rusia, Hongkong, Taiwan, dan Nigeria," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Raharjo Puro, saat konferensi pers di Slog Polri, Pulogadung, Jakarta Timur, belum lama ini.

Djuhandhani menjelaskan, pengiriman puluhan ribu sepeda motor tersebut sudah dilakukan sejak Februari 2021 sampai 2024. Kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp 876 miliar.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan, dirinya hanya mengusulkan agar persyaratan kredit kendaraan bermotor diperketat.

"Jadi, ada modus seperti ini, ada orang sudah mafia, mereka ini sindikat beli motor kredit. Dapat motornya, karena mudah sekali, kemudian dijual ke penampung," ujar Yusri, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

"Orang bawa duit Rp 1 juta, sudah bisa beli motor, dengan KTP palsu atau KTP apa pun. Lalu, motor itu langsung dijual, dia hilang saja, itu motor baru semua. Itu karena terlalu mudah (mendapatkan kendaraan). Bahkan, DP saja bisa dicicil," kata Yusri.

Pada umumnya, syarat pengajuan kredit kendaraan bermotor adalah menyediakan beberapa dokumen pendukung, seperti KTP, kartu keluarga, NPWP, slip gaji, tagihan kartu kredit, rekening koran 3 bulan terakhir, dan bukti pembayaran pajak.

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tujuh orang tersangka dalam kasus fidusia atau penggelapan kendaraan bermotor jaringan internasional.

"Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran masing-masing," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Slog Polri, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024.

Ia menyebut inisial para tersangka itu adalah NT selaku debitur, ATH selaku debitur, WRJ selaku penadah, HS selaku penadah, FI selaku perantara (pencari penadah), HM selaku perantara, dan WS selaku eksportir.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya beberapa tempat yang menampung ratusan motor yang tidak memiliki dokumen.

"Pada tanggal 29 Januari 2024, tim melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan salah satu gudang milik tersangka WS di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara," kata dia.

Dari hasil pengembangan, penyidik juga menemukan dua gudang milik tersangka WRJ dan satu gudang milik tersangka HS di Kota Bandung, Jawa Barat. Total ada enam TKP yang telah diungkap kepolisian.

Modus operandi yang digunakan pelaku dimulai dari penadah yang melakukan pemesanan kendaraan bermotor kepada perantara. Selanjutnya perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di dealer-dealer di seluruh
Pulau Jawa dengan menggunakan identitas debitur yang diberikan imbalan Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Setelah diterima debitur, kendaraan langsung dipindahtangankan ke perantara untuk kemudian diberikan ke penadah untuk ditampung. Apabila motor yang ditampung sudah berjumlah 100 unit, penadah berkoordinasi dengan eksportir untuk mengekspor kendaraan tersebut ke beberapa negara, yaitu Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria.

Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sepeda motor sebanyak 675 unit dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak sekitar 20 ribu sepeda motor dalam rentang waktu Februari 2021 hingga Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini sekitar Rp876 miliar.

Para tersangka dijerat tindak pidana fidusia atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 480 KUHP dan/atau Pasal 481 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal selama tujuh tahun.

Untuk langkah selanjutnya, Dittipidum Bareskrim akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai), Divisi Hubinter Polri untuk bekerja sama dengan kedutaan besar lima negara yang menjadi tujuan ekspor para pelaku.

"Ini sebagai wujud komitmen Polri sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri untuk memberantas kejahatan transnasional yang menjadi musuh kita bersama," ujarnya. MI/Usman Iskandar

(CDE)