KOMPAS.com - Jasa Raharja dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) mengadakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakernis) Fungsi Penegakkan Hukum di Yogyakarta, Selasa (5/11/2024).

Rapat tersebut mengangkat tema “Penegakan Hukum Lalu Lintas yang Presisi dalam Meningkatkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) Menuju Indonesia Emas”.

Direktur Utama (Dirut) Jasa Raharja Rivan A Purwantono, menekankan pentingnya kolaborasi dengan Korlantas Polri dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

“Keselamatan ini menjadi tantangan besar mengingat pertumbuhan kendaraan mencapai 4 persen per tahun, panjang jalan tol meningkat 6 persen, dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,1 persen,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Korlantas Polri, lanjut dia, adalah mitra strategis Jasa Raharja yang berperan penting dalam mendorong kepatuhan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

“Dengan kolaborasi yang optimal, data menunjukkan pembayaran santunan kecelakaan tahun ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu, termasuk menurunnya fatalitas akibat kecelakaan,” imbuhnya.

Selain itu, Rivan juga menyebutkan bahwa dibutuhkan inisiatif strategis, mengingat mayoritas kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran.

“Operasi gabungan tentu tetap efektif dan berdampak positif. Dan kami selalu sampaikan bahwa yang terpenting bagi kami bukan sekadar membayar santunan, tetapi menyelamatkan nyawa masyarakat jauh lebih penting,” paparnya.

Dok.Jasa Raharja Seluruh jajaran Jasa Raharja dan Korlantas Polri terlihat berfoto bersama saat Rakernis.

Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Aan Suhanan mengapresiasi seluruh jajarannya yang telah berkontribusi dalam upaya penegakan hukum lalu lintas.

“Karena kecelakaan lalu lintas, yang sebagian besar melibatkan usia produktif, akan berpengaruh pada upaya kita meraih potensi tersebut,” ujarnya.

Aan juga menilai, tema Rakernis ini sangat relevan dengan peran Direktorat Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri dalam mempersiapkan Indonesia Emas, khususnya dalam menyikapi bonus demografi.

“Tentunya kami bersama jajaran berkomitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat demi tercipta Kamseltibcarlantas dan membangun budaya serta peradaban, karena lalu lintas adalah indikator peradaban suatu negara,” imbuhnya.

Tak lupa, Aan juga berterima kasih sekaligus mengapresiasi seluruh Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) dan jajaran yang telah menunjukkan kinerja baik dalam rangka penegakkan hukum lalu lintas di wilayah masing-masing.

“Termasuk beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan Nugraha Sakanti dari Presiden yang menilai kita telah berkinerja baik kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia,” ungkapnya.

Perlu diketahui, Korlantas Polri juga meluncurkan aplikasi Traffic Attitude Record (TAR) dan Face Recognition (FR). Dua sistem ini dapat mencatat perilaku pengemudi melalui sistem poin yang dapat diberikan kepada pelanggar lalu lintas dan pelaku kecelakaan lalu lintas.

Poin tersebut akan terakumulasi dengan pinalti berupa penahanan surat ijin mengemudi (SIM) sementara hingga kewajiban mengikuti pelatihan.

Melalui aplikasi TAR petugas juga dapat langsung memproses pelanggaran di lapangan dan memastikan data akurat serta transparan. Hal ini menjadi salah satu langkah progresif dari Korlantas Polri untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman dan lancar.

JAKARTA, KOMPAS.com –Korlantas Polri saat ini sedang mengevaluasi hasil uji coba penerapan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik.

Kabarnya, penerapan BPKB elektronik masih menunggu sejumlah persiapan. Salah satunya terkait penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru.

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan, tarif pembuatan BPKB elektronik sesuai PNBP diperkirakan masih sama dengan model lama.

Stanly Cek fisik kendaraan saat perpanjang STNK. Berapa biaya perpanjang STNK lima tahunan? Bagaimana syarat perpanjang STNK (persyaratan perpanjang stnk) lima tahunan?

“Belum (diatur), masih sama, PNBP-nya sama,” ujar Aan di Tangerang, Rabu (30/10/2024).

Sebagai informasi, pembuatan BPKB konvensional dikenakan tarif PNBP untuk sepeda motor sebesar Rp 225.000.

Sementara tarif PNBP untuk BPKB mobil adalah Rp 375.000, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020.

Sebelumnya, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, BPKB elektronik memiliki bentuk yang mirip buku, tetapi lebih kecil dibandingkan BPKB konvensional.

“(Tarif) PNBP enggak berubah, sama. Teknologinya saja yang digantikan,” ucap Yusri kepada Kompas.com (27/10/2024).

Pameran otomotif roda dua Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 akan digelar mulai besok, Rabu (30/10/2024). Beragam motor baru bakal meluncur di IMOS 2024. Ada pula program menarik di pameran otomotif roda dua yang digelar saban tahun ini.

Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024, yang merupakan ajang tahunan milik Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), akan digelar mulai 30 Oktober sampai 3 November 2024 di ICE, BSD City, Tangerang.

IMOS 2024 akan menghadirkan total lebih dari 60 peserta dari berbagai merek kendaraan roda dua ternama. Mulai dari jenis kendaraan yang mengusung mesin internal combustion engine (ICE) peserta AISI seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS, dan Yamaha, juga ada Harley-Davidson, Hunter, Royal Alloy, Royal Enfield, dan Scomadi.

Selain motor konvensional, juga ada motor listrik di IMOS 2024. Beberapa merek kendaraan listrik yang akan berpartisipasi di IMOS 2024 antara lain Alva, Davigo, Electrum, HORWIN INC, ION Mobility, Polytron, United, VMove, dan ZPT.

Namun, IMOS 2024 tak hanya pamer motor baru. Beragam aktivitas bisa dinikmati di IMOS 2024. Pengunjung IMOS 2024 bisa menikmati berbagai program menarik yang dirancang untuk menambah keseruan selama pameran berlangsung. Tahun ini, dua program terbaru yang menjadi program unggulan adalah Mini Moto dan Dyno Contest.

"Kehadiran IMOS 2024 di area yang lebih luas bukan hanya menghadirkan merek-merek ternama dari industri roda dua, baik dari jenis ICE maupun EV, tetapi juga berbagai merek dari total lebih dari 40 merek industri pendukung. Tahun ini, kami menghadirkan peserta yang lebih lengkap dan memberikan pengalaman lebih beragam bagi pengunjung," kata Project Director IMOS 2024, Agus Riyadi.

"Selain area test ride yang lebih besar, IMOS 2024 menawarkan program menarik seperti bazar helm dan apparel, Mini GP, Dyno Contest, dan berbagai kegiatan bersama komunitas motor, yang kami harap dapat memperkaya pengalaman para pencinta otomotif selama pameran berlangsung," sebutnya.

Mini GP adalah kompetisi balap motor mini yang sedang diminati di kalangan penggemar motor. Ajang ini menampilkan motor mini dengan performa tinggi yang akan dipacu di lintasan balap. Pengunjung akan disuguhkan aksi-aksi adrenalin dari para pebalap yang berkompetisi menggunakan motor kecil yang lincah. Kompetisi ini menawarkan kombinasi seru antara ketangkasan, kecepatan, dan strategi di atas motor mini, membuatnya menarik untuk diikuti oleh penonton dari segala usia.

Sementara itu, Dyno Contest memberikan kesempatan bagi para pemilik motor untuk menguji kekuatan dan performa mesin motornya menggunakan mesin dyno. Di sini, peserta akan mengukur output tenaga motor mereka dan berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dalam hal tenaga mesin. Dyno Contest tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi ajang bagi para penggemar motor untuk menunjukkan hasil modifikasi dan perawatan mesin yang mereka lakukan. Kedua program ini akan digelar pada tanggal 2 dan 3 November 2024 di Loading Dock Hall 10, memberikan pengunjung kesempatan untuk ikut serta atau sekadar menikmati atraksi menarik dari para peserta.

Acara lain yang tidak kalah menarik adalah motorcycle riding pada 31 Oktober dan 1 November 2024, kemudian ada bazar helm dan perlengkapan berkendara pada 31 Oktober dan 1 November 2024, lalu ada live quiz di main stage mulai 30 Oktober sampai 3 November 2024, serta kolaborasi pelatihan safety riding bersama Korlantas Polri pada 31 Oktober 2024.

IMOS 2024 juga menyajikan beragam produk aftermarket pendukung. Ada ban motor dengan berbagai merek mulai dari IRC, Delium, Kingland, Pirelli Zeneos, Swallow dan FDR; boks motor merek Givi dan Shad; baterai motor listrik LiAge; komponen otomotif seperti Mitsuba, Aspira, KYB, GS Astra, Future Eyes, dan Ayoto; perlengkapan berkendara dari Alpinestar, Shoei, SMK, Studds, Xlite, Deride, Nolan, NJS, RSV; hingga interkom seperti merek Jabbre, Retouch, Fredconn, Cardo dll.

Tiket IMOS 2024 bisa dibeli secara online maupun offline di lokasi. Tiket online untuk weekday dijual seharga Rp 25.000, sementara tiket weekend dijual dengan harga Rp 40.000. Bagi pengunjung yang ingin membeli tiket di area pameran, tiket on the spot juga tersedia selama pameran berlangsung. Harga tiket on the spot untuk weekday adalah Rp 35.000, sedangkan tiket weekend dijual seharga Rp 50.000. Tiket on the spot dapat dibeli di tiket box yang akan disediakan di lokasi pameran mulai dari tanggal 30 Oktober hingga 3 November 2024.

Ma'ruf Amin Buka GIIAS 2024: Pacu Kemandirian Industri Otomotif Nasional

Ma'ruf Amin Buka GIIAS 2024: Pacu Kemandirian Industri Otomotif Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com – Proses registrasi kendaraan bermotor di Kantor Samsat rencananya akan lebih cepat, karena Korlantas Polri bakal menerapkan cek fisik elektronik.

Untuk diketahui, cek fisik kendaraan diperlukan saat akan memperpanjang pajak kendaraan dan ganti pelat nomor setiap 5 tahun sekali.

Saat proses cek fisik, biasanya nomor rangka akan digesek menggunakan kertas khusus, sehingga terlihat jelas nomornya.

Stanly Cek fisik kendaraan saat perpanjang STNK. Berapa biaya perpanjang STNK lima tahunan? Bagaimana syarat perpanjang STNK (persyaratan perpanjang stnk) lima tahunan?

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, mengatakan, pemilik kendaraan tetap diharuskan datang langsung ke Samsat saat ganti pelat nomor 5 tahunan. Tapi, pengecekannya dilakukan secara elektronik.

“Kan ini elektronik, sama seperti yang lain. Jadi cek fisik sudah tidak gesek-gesek lagi, sudah pakai kamera. Kan itu sudah dari zaman dulu, nanti kami akan luncurkan cek fisik elektronik,” ujar Yusri, kepada Kompas.com (27/10/2024).

Yusri menambahkan, pelayanan cek fisik kendaraan online dapat mempersingkat waktu pengecekan.

“Sekarang kan cek fisik bisa 30 menit, tunggu (mesin) dingin dulu, antre. Nanti 1 menit enggak sampai, jadi pelayanan masyarakat cepat. Itu namanya proses elektronik,” ucap Yusri.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut sudah dilakukan di beberapa Polres dan Polda. Sehingga, proses pengurusan STNK dan BPKB menjadi lebih singkat waktunya.

“Selain itu ke depan arsip kita kan sudah arsip digital namanya, sudah tidak pakai gudang arsip. Nanti saya ubah semuanya jadi arsip digital,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) model baru yang ebih ringkas seperti paspor dan pakai cip siap diterapkan dalam waktu dekat.

Namun demikian, Korlantas tidak bisa langsung menerapkan BPKB elektronik begitu saja. Apalagi proses penerbitan BPKB model lama masih berjalan.

“BPKB elektronik itu kan kami habiskan dulu material yang lama, nanti baru kami mainkan,” ujar Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, kepada Kompas.com (27/10/2024).

kompas.com Ilustrasi BPKB motor. BPKB Elektronik Mulai Diterapkan 2025

“Material yang lama kan masih banyak, nanti kalau sudah habis baru kita jalankan (BPKB elektronik). Seperti pelat putih dulu kan begitu,” kata dia.

Yusri menjelaskan, salah satu perbedaan BPKB elektronik terletak pada material kertas yang telah menggunakan teknologi canggih.

Selain itu, BPKB elektronik memiliki ekosistem teknologi cip, arsip digital dan aplikasi. Cip ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kendaraan, sehingga semua akan tersimpan lebih rapi.

“BPKB elektronik Insyaallah (mulai tahun 2025), mudah-mudahan doakan saja,” ucap Yusri.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bakal meluncurkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) elektronik mulai 2025.

BPKB elektronik adalah buku identitas kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan chip. Dokumen ini akan menggantikan buku BPKB yang sebelumnya berbentuk buku konvensional.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, BPKB elektronik saat ini masih dalam tahap uji coba yang diterapkan di Polda Metro Jaya dan Polda Sumatera Utara.

"Nanti targetnya per 2025 mulai berlaku, karena kita habiskan dulu stok BPKB yang lama. Nanti baru pakai yang baru (BPKN elektronik)," kata Yusri, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Adapun penerapan BPKB elektronik akan dilakukan secara menyeluruh dan bertahap.

Lantas, apakah ada penyesuaian bagi pemilik BPKB lama?

Penjelasan Korlantas

Yusri mengatakan, pada saat BPKB elektronik mulai diterapkan, bukan berarti BPKB lama dalam bentuk buku konvensional tidak berlaku.

Dia memastikan, pemilik BPKB lama masih bisa menggunakan dokumen tersebut untuk berbagai keperluan, seperti membayar pajak 5 tahunan. Artinya, pemilik kendaraan tidak perlu melakukan penyesuaian atau penggantian dari BPKB lama ke BPKB elektronik. "

Apakah BPKB yang lama masih berlaku?

"Masih berlaku," kata dia.

Yusri menjelaskan, nantinya pemilik kendaraan akan mendapat BPKB versi baru, yaitu dalam bentuk elektronik saat mengurus balik nama kendaraan atau membeli kendaraan baru pada saat BPKB elektronik sudah diterapkan.

Penerapan menyesuaikan PNBP

Sementara itu, Kasubdit BPKB Ditregiddent Korlantas Polri Kombes Pol Sumardji mengatakan, pelaksanaan BPKB elektronik nantinya akan menyesuaikan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal ini karena komponen yang dibutuhkan memiliki biaya yang cukup tinggi.

“Ke depan kita akan menyesuaikan dengan PNPB karena itu komponennya cukup mahal, sehingga kalau itu harus diganti semua dengan elektronik secara otomatis PNBP-nya juga harus berubah,” kata Kombes Pol Sumardji, dikutip dari Media Hub Polri.

Untuk mempercepat pelaksanaannya, Sumardji melakukan sosialisasi dengan mengadakan Pelatihan dan Sertifikasi BPKB pada 15-27 Oktober 2024.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para anggota dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh ke wilayah masing-masing.

Sehingga bisa mempercepat proses pelayanan publik serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan registrasi kendaraan bermotor.

“Setelah kawan-kawan semua menjalankan sertifikasi dan meningkatan kompetensi ini diharapkan bisa diterapkan di masyarakat di loket-loket pelayanan yang ada pelayanan BPKB, di semua unit pelayanan BPKB anggota menjalankan sesuai dengan ilmu yang didapatkan,” ungkapnya.

Dikutip dari Kompas.com (2023), BPKB elektronik dilengkapi dengan teknologi chip, arsip digital, dan aplikasi.

Bentuknya hampir mirip dengan paspor elektronik dibandingkan KTP atau SIM.

Chip tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan data kendaraan sehingga semua data akan tersimpan lebih rapi.

Selain itu, BPKB elektronik akan terintegrasi dengan single data Korlantas Polri serta stakeholder terkait, seperti finance, bank, dan pegadaian.

BPKB elektronik memiliki keunggulan dari segi pengurusan administrasi kendaraan yang lebih singkat. Misalnya, pengurusan mutasi kendaraan bisa selesai dengan cepat, yakni 1 hari kerja.

Hal tersebut mempersingkat waktu dibanding sebelumnya yang bisa mencapai 1-2 bulan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPKB Elektronik Diterapkan mulai 2025, Apakah BPKB Lama Masih Berlaku?"

KOMPAS.com - Bagaimana cara cek kendaraan kena tilang elektronik? Pemilik kendaraan yang ingin mengetahui status kendaraannya terkena e-tilang atau tidak, bisa mengecek melalui laman Korlantas Polri yang bisa diakses lewat HP.

Dilansir dari laman Kepolisian RI, tilang elektronik atauElectronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegak hukum dan tata tertib lalu lintas secara digital. Sistem e-tilang memanfaatkan peralatan kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas, yang dimonitor oleh petugas kepolisian.

Secara umum, ada 10 jenis pelanggaran yang mengakibatkan kendaraan terkena e-tilang. Pelanggaran tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012.

Dikutip dari laman Korlantas Polri, jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kendaraan terkena e-tilang antara lain:

• Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan
• Tidak mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat
• Berkendara sambil menggunakan gawai
• Melanggar batas kecepatan
• Menggunakan plat nomor palsu atau tidak berplat sama sekali
• Berkendara melawan arus
• Melanggar lampu merah
• Tidak memakai helm
• Berboncengan lebih dari dua orang
• Tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor.

Lantas, bagaimana cara cek kendaraan kena tilang elektronik atau tidak lewat HP?

Merujuk laman resmi Korlantas Polri, cara cek kendaraan kena e-tilang (tilang elektronik) sebagai berikut:

• Buka browser di HP, akses laman https://konfirmasi.etlelodaya.id/
• Pilih menu Cek Data pada bagian kanan atas
• Masukkan nomor plat kendaraan, nomor mesin kendaraan, dan nomor rangka kendaraan sesuai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), klik Cek Data
• Sistem akan memunculkan data kendaraan sesuai informasi yang diinputkan.

Apabila sistem menampilkan keterangan "No data available", ini berarti kendaraan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan bebas dari e-tilang.

Sementara itu, kendaraan yang tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas dan tertangkap kamera tilang elektronik maka muncul catatan waktu, lokasi, tipe pelanggaran, dan status.

Pemilik kendaraan yang terkena e-tilang wajib melakukan konfirmasi dalam waktu maksimal 8 8 hari dari terjadinya pelanggaran lalu lintas. Jika tidak dikonfirmasi, mengakibatkan pemblokiran STNK.

Nah itulah ulasan terkait cara cek kendaraan kena e-tilang atau tidak secara online di laman Korlantas Polri lewat HP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia melalui Korlantas Polri kembali melaksanakan Operasi Zebra 2024 selama dua pekan ke depan, yaitu 14-27 Oktober 2024.

Sedikitnya terdapat 14 pelanggaran lalu lintas yang menjadi fokusan penindakan di giat tahunan tersebut. Meski begitu, Kabagops Kombes Pol Aries Syahbudin menyebut Operasi Zebra 2024 akan mengedepankan sosialisasi dan edukasi.

Dalam artian petugas bakal lebih banyak memberi teguran bagu pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran yang sering kali menyebabkan kecelakaan seperti tak memakai helm, melawan arus, serta melanggar batas kecepatan.

KOMPAS.com/Dzaky Nurcahyo Sejumlah pemotor ditilang karena tak mengenakan helm saat melintas di depan Stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).

"Kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Operasi Zebra 2024 dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas, baik saat ada operasi maupun di luar masa operasi," kata Aries dalam keterangannya, Senin (14/10//2024).

"Tertib berlalu lintas tidak hanya untuk menghindari sanksi, tetapi lebih penting lagi untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya,” tambah dia.

Masyarakat, lanjut Aries, diharapkan mulai membiasakan diri mematuhi peraturan lalu lintas walaupun tidak dikenai sanksi denda.

"Selain itu sistem tilang elektronik (ETLE) juga akan tetap berjalan selama periode ini untuk mendeteksi pelanggar oleh kamera pengawas," kata dia.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra 2024, Polda Metro Jaya akan memfokuskan penindakan pada 14 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan pelat rahasia atau pelat dinas.
3. Pengemudi yang masih di bawah umur.
4. Kendaraan yang melawan arus lalu lintas.
5. Berkendara dalam pengaruh alkohol.
6. Penggunaan ponsel saat mengemudi.
7. Tidak memakai sabuk pengaman.
8. Melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.
9. Sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
10. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan.
11. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar.
12. Kendaraan roda dua atau roda empat yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah.
13. Pelanggaran marka jalan atau penggunaan bahu jalan yang tidak semestinya.
14. Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diplomatik.

"Diharapkan pelanggaran lalu lintas dapat berkurang, serta keselamatan di jalan raya dapat meningkat secara signifikan. Mari bersama-sama wujudkan lalu lintas yang tertib dan aman untuk semua," tutup dia.

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Operasi Zebra 2024 secara resmi dimulai hari ini, Senin, 14 Oktober 2024 selama dua pekan hingga 27 Oktober 2024.

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menjelaskan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas, serta menekan angka fatalitas kecelakaan bermotor.

Menurutnya teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar.

Tapi khusus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual.

Walau begitu, Polri menegaskan pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih paham pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ujar dia.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra 2024, Polda Metro Jaya akan memfokuskan penindakan pada 14 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan pelat rahasia atau pelat dinas.
3. Pengemudi yang masih di bawah umur.
4. Kendaraan yang melawan arus lalu lintas.
5. Berkendara dalam pengaruh alkohol.
6. Penggunaan ponsel saat mengemudi.
7. Tidak memakai sabuk pengaman.
8. Melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.
9. Sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
10. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan.
11. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar.
12. Kendaraan roda dua atau roda empat yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah.
13. Pelanggaran marka jalan atau penggunaan bahu jalan yang tidak semestinya.
14. Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diplomatik.

JAKARTA, KOMPAS.com -Operasi Zebra 2024 secara resmi dimulai hari ini, Senin, 14 Oktober 2024 selama dua pekan hingga 27 Oktober 2024.

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menjelaskan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya tertib berlalu lintas, serta menekan angka fatalitas kecelakaan bermotor.

Menurutnya teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar.

Kompas.com/Daafa Alhaqqy Polisi menindak pengendara motor yang tidak menggunakan helm saat operasi zebra jaya

Tapi khusus pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual.

Walau begitu, Polri menegaskan pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih paham pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ujar dia.

Selama pelaksanaan Operasi Zebra 2024, Polda Metro Jaya akan memfokuskan penindakan pada 14 jenis pelanggaran lalu lintas yang menjadi prioritas, yaitu:

1. Penggunaan rotator dan sirene yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Penertiban kendaraan bermotor yang menggunakan pelat rahasia atau pelat dinas.
3. Pengemudi yang masih di bawah umur.
4. Kendaraan yang melawan arus lalu lintas.
5. Berkendara dalam pengaruh alkohol.
6. Penggunaan ponsel saat mengemudi.
7. Tidak memakai sabuk pengaman.
8. Melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.
9. Sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang.
10. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan.
11. Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar.
12. Kendaraan roda dua atau roda empat yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sah.
13. Pelanggaran marka jalan atau penggunaan bahu jalan yang tidak semestinya.
14. Penyalahgunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) diplomatik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Polri siap menggelar Operasi Zebra 2024 yang akan berlangsung mulai Senin, 14 Oktober hingga 27 Oktober 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan.

Selain itu, operasi ini juga menjadi momen penting dalam menegakkan aturan lalu lintas, baik melalui tilang manual maupun tilang elektronik berbasis ETLE.

Menurut Korlantas Polri, petugas di lapangan akan diberi kewenangan untuk melakukan tilang manual terhadap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tertentu.

Kompas.com/Daafa Alhaqqy Selama Operasi Zebra 2023, banyak dijumpai pengendara motor yang membawa helm, namun enggan dipakai

Namun, Polri menegaskan bahwa pendekatan utama dalam Operasi Zebra kali ini adalah sosialisasi dan edukasi.

Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi demi keselamatan bersama.

“Kami lebih mengutamakan teguran bagi pelanggaran yang menjadi penyebab utama kecelakaan, seperti pengendara motor yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan,” ujar Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin, dilansir dari laman resmi Polri (10/10/2024).

Ia juga menekankan bahwa keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama, dan masyarakat diharapkan mematuhi aturan baik saat operasi berlangsung maupun setelahnya.

Dalam Operasi Zebra 2024, teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi senjata utama Polri dalam menjerat pelanggar.

ETLE ini dibagi menjadi beberapa jenis, seperti ETLE statis yang dipasang di berbagai titik strategis, ETLE mobile yang dibawa oleh petugas, serta ETLE portabel yang fleksibel digunakan dalam kondisi tertentu, seperti menggunakan drone.

Instagram @aan.suhanan67 Korlantas Polri siapkan ETLE Portable

Dengan keberadaan ETLE, pelanggar lalu lintas yang terdeteksi kamera dapat langsung dijatuhi tilang tanpa harus ada interaksi fisik antara petugas dan pelanggar.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan sekaligus meminimalkan potensi benturan di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com –Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Pengendara motor, yang merupakan salah satu kelompok pengguna jalan terbanyak, sering kali terlibat dalam berbagai pelanggaran.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, mengatakan, selama periode Januari hingga September 2024 pelanggaran lalu lintas didominasi kendaraan roda dua.

Kompas.com/Faqih Rohman Syafei Anggota Satlantas Polrestabes Bandung saat bagikan helm kepada anak kecil dalam kegiatan Operasi Patuh Lodaya 2024 di simpang Jalan Pasteur - H.O.S Cokroaminoto, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/7/2024)

Pelanggaran yang sering dilakukan para pengendara motor adalah tidak menggunakan helm dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan.

Sedangkan pengendara roda empat sering kali tidak menggunakan sabuk keselamatan. Hal ini jelas membahayakan keselamatan diri pengendara serta pengguna jalan lainnya.

“Paling banyak itu pelanggaran tidak menggunakan helm hampir 438.000 seluruh Indonesia, kemudian surat-surat, kelengkapan kendaraan seperti spion, kemudian marka rambu dan melawan arus lalu lintas,” ujar Slamet, disitat dari laman Humas Polri (9/10/2024).

“Sedangkan untuk roda empat ya rata-rata ada 547.000, pelanggaran paling banyak seperti marka rambu, kemudian sabuk keselamatan surat-surat dan melawan arah itu lima besar yang selalu terjadi,” kata dia.

Slamet juga mengatakan, pada 2023 tercatat hampir 152.000 kejadian kecelakaan di seluruh Indonesia. Data tersebut menunjukkan betapa besar dampak dari pelanggaran lalu lintas terhadap keselamatan masyarakat.

“Dari data kecelakaan nasional di tahun 2023 kita hampir 152.000 kejadian kecelakaan, korban meninggal dunia hampir 18.357 kejadian, kemudian yang luka berat 11. 689 kejadian, luka ringan 134.800 kejadian di seluruh Indonesia,” ucap Slamet.

KOMPAS.COM/(PIXABAY @cfarnsworth) Ilustrasi sabuk pengaman di mobil.

Menurutnya, kecelakaan lalu lintas sering kali diawali dari pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara.

“Mari kita hindari melanggar baik itu pelanggaran yang sifatnya disengaja maupun tidak disengaja, dalam rangka meningkatkan tertib hukum budaya berlalu lintas di Indonesia mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa berlalu lintas di Indonesia itu lebih tertib dan lebih bagus,” kata Slamet.