Cibinong: Kepolisian Resor Bogor mengungkapkan modus yang digunakan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gadungan berinisial YS saat memeras korbannya para aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar Polisi Rio Wahyu Anggoro menjelaskan tersangka YS menakut-nakuti korbannya dengan surat digital melalui telepon selulernya berisi informasi pemanggilan dari institusi KPK atas kasus-kasus tertentu.

"Modus operandi yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah dengan cara menunjukkan foto di mana ada surat panggilan terhadap para saksi yang menimbulkan ketakutan dari para saksi yang menjadi korban," kata Rio, Jumat, 26 Juli 2024.
Menurut ia, Polres Bogor hingga kini masih mendalami kasus tersebut, termasuk mencari tahu keterlibatan pihak-pihak lain dalam aksi YS.

"Akan kami laksanakan penyidikan hingga tuntas dan kami akan mencari kebenaran sejelas-jelasnya agar seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, bisa menjalankan tugas dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Komplotan Penjahat Siber Modus Penipuan Dibekuk Tim Polda Jabar dan Sulsel

Kapolres menjelaskan tersangka YS ini memeras ASN Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hingga Rp700 juta. "Korban mengalami kerugian sebesar Rp700 juta dengan tiga kali penyerahan," ungkapnya.

Peristiwa pemerasan itu menimpa beberapa aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Saat ini, mereka masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Mapolres Bogor.

Rio menjelaskan uang senilai Rp700 juta itu diserahkan para korban kepada YS sebanyak tiga kali sejak tahun 2023. Pada bulan Januari 2023 diserahkan Rp350 juta di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Kemudian pada April 2024 korban kembali menyerahkan uang Rp50 juta di wilayah Cibinong dan pada 3 April 2024 korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp300 juta kepada YS di Rest Area Gunungputri.

Dari peristiwa pemerasan terhadap ASN Pemkab Bogor ini, polisi menyita uang tunai senilai Rp300 juta, dua unit mobil mewah milik tersangka jenis Porsche warna putih bernomor polisi B 1556 XD dan Toyota Alphard putih bernomor polisi F 1398 CE, dua unit telepon seluler, serta dua buku tabungan BCA.

"Satu mobil Porsche berikut STNK dan kunci mobil yang berkaitan dengan kemarin kejadian jam 13.30 WIB, kemudian satu unit mobil Alphard yang keterkaitannya adalah terjadi pada awal bulan Januari tahun 2023," kata Rio.

Baca juga: Kasus Penggelapan Jaringan Internasional Dibongkar, 7 Tersangka Ditangkap

Tersangka YS yang berprofesi sebagai kontraktor ini terancam dijerat Pasal 368 dan 378 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara.

Sebelumnya, pada Kamis sore, 25 Juli 2024, KPK menyampaikan telah menangkap seorang pria berinisial YS atas dugaan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Tim mengamankan orang dimaksud di rumah makan di Kabupaten Bogor sekitar pukul 13.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Pada Kamis pagi, KPK menerima laporan mengenai seseorang berinisial YS yang mengaku pegawai KPK dan melakukan pemerasan terhadap seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pejabat tersebut mengaku dimintai sejumlah uang oleh YS.

Atas laporan itu, KPK menurunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik dan inspektorat untuk memastikan orang tersebut benar-benar merupakan pegawai KPK atau bukan.

Tim KPK kemudian memastikan bahwa orang tersebut telah menerima uang dari pihak pelapor dan langsung menangkap YS pada sekitar pukul 13.30 WIB. Tim KPK kemudian membawa YS menuju kediamannya di salah satu perumahan di Kota Bogor dalam rangka pengumpulan barang bukti.

Dalam kegiatan tersebut, penyidik KPK menyita uang Rp300 juta, satu unit telepon seluler dan satu unit kendaraan berwarna putih. Tim selanjutnya membawa YS ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut.

"Dari hasil klarifikasi tersebut, didapat kesimpulan sementara bahwa orang tersebut bukan merupakan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri," ujar Tessa.

(MEL)

Makassar: Tim Cyber Polda Jabar bersama dengan Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan menangkap lima pelaku penipuan onlinesenilai Rp200 juta.

Panit 1 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jabar, AKP Reno Dwijayanto, mengatakan penangkapan terhadap lima orang tersebut setelah menerima laporan dari korban. Sehingga pihaknya melakukan penyelidikan.

"Kami periksa beberapa saksi, keterangan mengarah ke wilayah Sulawesi Selatan," katanya, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 22 Juli 2024.
Setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Resmob Polda Sulawesi Selatan dan mengetahui bahwa lokasi atau tempat lima penipu tersebut berada di Kabupaten Sidrap.

"Alhamdulillah karena diberikan kemudahan kami mengamankan sejumlah lima orang (pelaku)," ujarnya.

Baca juga: Polda Jabar Tangkap Warga Balikpapan Pelaku Penipuan Jual Beli Motor Online

Dalam aksinya, para pelaku tersebut memasarkan celana di media sosial. Korban yang tertarik menghubungi admin akun media sosial itu.

"Dari akun itu terjadi komunikasi antara korban," ungkapnya.

Setelah mendapatkan nomor korban, empat hari berselang pelaku menghubungi korban dengan mengatasnamakan Bea Cukai. Mereka mengatakan barang pesanannya tertahan di Bea Cukai.

"Sehingga korban mentransferkan sejumlah uang secara terus menerus kepada pelaku," ungkapnya lagi.

Setelah mengirimkan uang awal sebesar Rp272 ribu. Para pelaku terus meminta uang kepada korban hingga mencapai Rp221 juta. Merasa ditipu korban pun akhirnya melaporkan hal itu ke Polda Jabar.

Saat ini ke lima pelaku penipuan online tersebut dibawa ke Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

"Jadi dari awalnya laporan itu kami analisis sehingga kami datang ke sini dan kami selesaikan," ujarnya.

(MEL)

Jakarta: Pihak Kepolisian mendalami laporan pemengaruh (influencer) Awkarin atau Karin Novilda terhadap tenaga adminnya. Dalam laporannya, tenaga admin itu diduga menggelapkan dana senilai Rp400 juta.

"Iya betul buat laporan, Karin Novilda," kata Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Wahid mengatakan terlapor merupakan admin yang bekerja untuk Awkarin. Terlapor diduga melakukan penggelapan dana sekitar Rp300 hingga 400 juta.

Laporan telah disampaikan pada awal Juli 2024. Kini, pihaknya telah meminta keterangan Awkarin untuk mendalami kasus tersebut.

"Iya kita minta keterangan dan sudah diperiksa," ujarnya.
Selain itu, terlapor disebut juga sudah dimintai keterangan. Polisi tak menampik saat ditanyakan apakah Awkarin bisa diperiksa kembali.
"Nanti kalau mungkin ada keterangan yang masih kita perlukan akan kami panggil lagi," ujarnya.

Pihak Kepolisian saat ini tengah berupaya memberikan ruang kepada pelapor dan terlapor untuk sama-sama mencari solusi penyelesaian.

(LDS)

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri menangkap tujuh orang tersangka dalam kasus fidusia atau penggelapan kendaraan bermotor jaringan internasional.

"Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan peran masing-masing," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Slog Polri, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024.

Ia menyebut inisial para tersangka itu adalah NT selaku debitur, ATH selaku debitur, WRJ selaku penadah, HS selaku penadah, FI selaku perantara (pencari penadah), HM selaku perantara, dan WS selaku eksportir.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat tentang adanya beberapa tempat yang menampung ratusan motor yang tidak memiliki dokumen.

"Pada tanggal 29 Januari 2024, tim melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan salah satu gudang milik tersangka WS di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara," kata dia.

Dari hasil pengembangan, penyidik juga menemukan dua gudang milik tersangka WRJ dan satu gudang milik tersangka HS di Kota Bandung, Jawa Barat. Total ada enam TKP yang telah diungkap kepolisian.

Modus operandi yang digunakan pelaku dimulai dari penadah yang melakukan pemesanan kendaraan bermotor kepada perantara. Selanjutnya perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di dealer-dealer di seluruh
Pulau Jawa dengan menggunakan identitas debitur yang diberikan imbalan Rp1,5 juta hingga Rp2 juta.

Setelah diterima debitur, kendaraan langsung dipindahtangankan ke perantara untuk kemudian diberikan ke penadah untuk ditampung. Apabila motor yang ditampung sudah berjumlah 100 unit, penadah berkoordinasi dengan eksportir untuk mengekspor kendaraan tersebut ke beberapa negara, yaitu Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria.

Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sepeda motor sebanyak 675 unit dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak sekitar 20 ribu sepeda motor dalam rentang waktu Februari 2021 hingga Januari 2024. Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini sekitar Rp876 miliar.

Para tersangka dijerat tindak pidana fidusia atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 480 KUHP dan/atau Pasal 481 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal selama tujuh tahun.

Untuk langkah selanjutnya, Dittipidum Bareskrim akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Bea Cukai), Divisi Hubinter Polri untuk bekerja sama dengan kedutaan besar lima negara yang menjadi tujuan ekspor para pelaku.

"Ini sebagai wujud komitmen Polri sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI dan Bapak Kapolri untuk memberantas kejahatan transnasional yang menjadi musuh kita bersama," ujarnya. MI/Usman Iskandar

(CDE)

Jakarta: Bareskrim Polri menangkap tujuh tersangka dalam kasus tindak pidana fidusia dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional. Peran diketahui setelah memeriksa intensif para pelaku.

"Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut NT selaku debitur," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Lapangan Rumput Slog Polri, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024.

Djuhandani melanjutkan tersangka kedua adalah ATH yang juga sebagai debitur. Kemudian, WRJ dan HS selaku penadah, FI selaku perantara atau pencari penadah, HM, selaku pencari debitur, dan WS sebagai eksportir.
Djuhandani menuturkan pengungkapan kasus berawal saat Bareskrim Polri menerima laporan dari masyarakat, bahwa ada beberapa tempat menampung ratusan motor yang tidak memiliki dokumen. Kendaraan bermotor tersebut diekspor ke berbagai negara tanpa di lengkapi dokumen yang sah.

Menindaklanjuti laporan itu, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan pada 29 Januari 2024. Penyidik berhasil menemukan salah satu gudang milik tersangka WS di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kemudian, tim melakukan pengembangan ke beberapa gudang di wilayah Jawa Barat.

Dari hasil pengembangan tersebut, kata Djuhandhani, ditemukan dua gudang milik tersangka WRJ dan satu gudang milik tersangka HS di daerah Bandung. Selanjutnya, tim Bareskrim Polri berkordinasi dengan pihak Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk melakukan pembatalan ekspor terhadap kontainer berisikan kendaraan bermotor yang telah siap dikirim ke luar negeri.

Djuhandani melanjutkan, pengungkapan kasus ini dilakukan di enam tempat kejadian perkara (TKP). Yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lalu, 5 negara eskpor seperti Vietnam, Rusia, Hongkong, Taiwan dan Nigeria.

Djuhandani merinci di TKP Kelapa Gading disita 53 unit sepeda motor ada yang berbentuk siap pakai, dan pretelan. Kemudian, di TKP Pelabuhan Tanjung Priok terdapat 210 unit, TKP Padalarang, Jabar disita 24 unit, TKP Kabupaten Bandung disita 95 unit sepeda motor, 180 unit pretelan sepeda motor, dan satu unit mobil.

Selanjutnya, di TKP Kabupaten Cimahi, Jawa Barat disita 50 unit sepeda motor. Terakhir, TKP Cihampelas disita 48 unit sepeda motor.

"Modus operandi yang dilakukan adalah para penadah melakukan pemesanan kendaraan bermotor kepada perantara, selanjutnya perantara mencari debitur untuk melakukan kredit motor di dealer-dealer di seluruh pulau Jawa dengan menggunakan identitas debitur dengan imbalan Rp1,5 juta-2 juta rupiah," ungkap Djuhandani.

Setelah kendaraan diterima oleh debitur, kendaraan tersebut langsung dipindah tangankan dari debitur ke perantara. Kemudian, selanjutnya diberikan ke penadah untuk ditampung di beberapa gudang milik penadah.

Setelah kendaraan berjumlah sekitar 100 unit, penadah berkordinasi dengan eksportir untuk stuffing 4 atau proses memuat barang ke dalam kontainer. Lalu, sepeda motor tersebut dikirim ke luar negeri baik ke Vietnam, Rusia, Hongkong, Taiwan, dan Nigeria.

Total ada 675 unit sepeda motor dan pretelan disita Bareskrim Polri. Selain itu, Korps Bhayangkara juga menyita dokumen pengiriman 20.666 unit sepeda ke luar negeri dalam rentang waktu Febuari 2021 sampai Januari 2024.

"Dampak kerugian ekonomi dalam kasus ini berjumlah Rp876.238.400.000," pungkas Djuhandani.

Dia mengungkap kejahatan ini juga berpotensi merugikan negara sekitar Rp49.598.400.000. Angka ini bila pajak 20.666 sepeda motor dikenakan tarif Rp800 ribu, dengan akumulasi pajak sejak 2022 atau 3 tahun.

Para pelaku telah ditahan. Merek diduga melanggar tindak pidana fidusia dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau penadahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atau Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP, dan atau Pasal 480 KUHP dan atau pasal 481 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

(LDS)

Jakarta: Bareskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana fidusia dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau penadahan kendaraan bermotor jaringan internasional. Sebanyak tujuh tersangka ditangkap.

"Tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Lapangan Rumput Slog Polri, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2024.

Djuhandhani mengungkap kasus tindak pidana fidusia dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau penadahan kendaraan bermotor berskala internasional ini terbongkar setelah menerima laporan polisi bernomor: LP/B/38/I/2024/SPKT/ Bareskrim Polri, tanggal 29 Januari 2024. Dalam pengungkapan kasus ini disita 675 unit motor bodong.
"Dan dokumen pendukung adanya transaksi pengiriman sebanyak 20.000 unit sepeda motor rentang waktu Februari 2021 sampai dengan Januari 2024," ungkap jenderal bintang satu itu.

Adapun modus operandinya para pelaku berpura-pura membeli motor secara resmi di leasing menggunakan KTP masyarakat yang didapatkan secara acak. Salah satunya dari sosial media.

Mereka akan membayar uang muka dengan harga Rp5 hingga Rp8 juta. Kemudian membawa motor yang dibeli tanpa membayarkan cicilan setiap bulannya.
Hal ini juga tidak diketahui pemilik KTP yang digunakan para pelaku. Setelah itu, kata Djuhandani, pelaku akan menjual motor tersebut sesuai dengan harga negara yang dituju sebagai lokasi penjualan.

Menurut dia, tindak pidana ini dilakukan di enam tempat kejadian perkara (TKP), yakni Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lima TKP lainnya berada di luar negeri atau lima negara eskpor seperti Vietnam, Rusia, Hongkong, Taiwan dan Nigeria.

Akibat perbuatan para pelaku, menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp876.238.400.000. Akumukasi kerugian korban dihitung dari harga per sepeda motor dengan harga total (leasing) Rp40.000.000 dikali 20.666 unit yang telah diekspor ke lima negara.

"Akumukasi potensi kerugian negara Rp49.598.400.000," beber Djuhandani.

Para pelaku diduga melanggar tindak pidana fidusia dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau penadahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 atau Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan atau Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP, dan atau Pasal 480 KUHP dan atau pasal 481 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

(LDS)

Bisnis.com, JAKARTA — Suami artis Bunga Citra Lestari, Tiko Pradipta Aryawardhana telah diperiksa sekitar 10 jam oleh kepolisian terkait dengan kasus penggelapan dana Rp6,9 miliar.

Kuasa Hukum Tiko, Irfan Aghasar menyampaikan kliennya telah menjawab 40-50 pertanyaan yang berkaitan dengan aliran dana serta hasil audit kepada penyidik Polres Jakarta Selatan.

"Berkaitan dengan aliran aliran dana dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti kita sudah bahas satu persatu kita jawab satu persatu alirannya kemana. Semua untuk modal usaha. Satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran," ujarnya di Polres Jaksel, Kamis (11/7/2024).

Dia juga mempertanyakan persoalan ini harus diungkap sekarang. Padahal, saat masih memiliki hubungan keluarga dengan pelapor, kliennya mengaku kerap memberikan laporan soal perusahaan.

Oleh sebab itu, Irfan menyampaikan bahwa pihaknya membuka peluang soal mediasi kepada pelapor sekaligus mantan istrinya yakni, Arina Winarto.

"Dallam proses BAP tadi sangat jelas runtut berkaitan dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan. Sebagai direksi pak Tiko menjelaskan bahwa aliran dana tersebut murni untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada kepentingan pribadi," pungkasnya.

Di sisi lain, usai diperiksa Tiko menekankan bahwa kasus ini tidak ada hubungan dengan istrinya saat ini, Bunga Citra Lestari. Oleh sebab itu, dia meminta agar seluruh pihak tidak mengaitkannya dengan BCL.

"Ini masalah saya dengan mantan istri saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan BCL jadi mohon jangan tulis BCL atau pake foto dia di dalam pemberitaan masalah ini terima kasih," pungkasnya.

Jakarta: Kasus dugaan penggelapan dengan terlapor suami Bunga Citra Lestari (BCL), Tiko Pradipta Aryawardhana terus berjalan. Tiko akan diperiksa Polda Metro Jaya dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi. Ia menyebut pihaknya melayangkan surat kepada Tiko untuk hadir pada Kamis mendatang.

Baca juga: Tiko Suami BCL Kesulitan Bertemu Anak-anaknya
"Terlapor saudara TP sudah dikirimkan surat panggilan sebagai saksi untuk nanti diminta hadir oleh penyidik, memberikan keterangan tanggal 11 Juli. Itu berarti hari Kamis," kata Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa 9 Juli 2024.

Pada pemeriksaan ini, polisi akan mengklarifikasi Tiko terkait tuduhan penggelapan. Kepolisian sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini untuk mencari titik terang terkait tuduhan penggelapan dana.

"Beberapa saksi dilakukan pemeriksaan termasuk pelapor, pihak perbankan untuk mengetahui aliran dana, transaksi. Karena dari laporan yang dibuat, itu diduga ada penggelapan uang. Ada sejumlah uang yang tidak sesuai peruntukannya," ujar Ade.

Sebelumnya, Tiko dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya berinisial AW. Tiko diduga melakukan penggelapan dana dengan kerugian sekitar Rp6,9 miliar.

(DHI)

Bandar Lampung: Subdit I Indagsi Ditreskrimus Polda Lampung berhasil ungkap kasus penjualan diduga oli palsu dengan menggunakan merek milik PT ASTRA Honda Motor (AHM MPX).

Direktur Reskrimsus Polda Lampung Kombes Dony Arief mengatakan bahwa pelaku melakukan tindak kejahatan memproduksi dan memperjualbelikan oli milik PT Astra Honda Motor tanpa memiliki izin resmi.

"Penangkapan terhadap peredaran oli palsu ini dengan pelaku HT (59) warga Jakarta, berawal dari penyidik mendapat informasi tentang adanya 1 unit truk Colt Diesel dengan No Pol Z 9645 DA, bermuatan 300 dus oli yang di angkut dari Tanggerang Banten untuk diedarkan di wilayah Lampung," ujarnya, Jumat, 5 Juli 2024.
Ia menyebutkan dari keterangan supir dan kernet mobil truk bahwa mereka sedang menunggu info dari HT selaku pemilik barang untuk melakukan pengiriman.

"Setelah itu penyidik melakukan pengembangan di wilayah Tanggerang dimana lokasi produksi oli palsu tersebut dan didapati aktifitas 7 orang pekerja dengan menggunakan 2 unit kendaraan Grand Max sedang melakukan pembersihan lokasi dari sisa-sisa kemasan pembuatan dan pengemasan oli palsu," kata Dony.

Baca juga: Polisi Bongkar Produksi Minyakkita Palsu Beromzet Ratusan Juta di Malang

Atas perbuatannya pelaku melanggar pasal 100 ayat (1) UU RI nomor 20 tahun 2016 tentang merk dan indikasi geografis sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berikut alat bukti yang disita polisi yakni :

1 unit truk colt diesel warna merah jambu no pol Z 9645 DA.
150 dus oli merk AHM MPX-1
1 unit handphone android merek Redmi
2 unit Daihatsu Grand Max No Pol Z 8444 EA dan D 8070 TQ
1 bundel nota pembelian
2 unit setrika
2 unit alat cetak nomor seri botol
1 unit saringan oli dan teko alat tuang ke botol
2 unit tangki drum kapasitas 200 liter
5 karung tutup botol
1 plastik segel tutup botol
1 kotak stiker kemasan merk AHM
1 unit mesin cetak kode produksi pada botol
1 ember pewarna
1 dus oli MPX I dan botol tranmision gear
58 karung kemasan botol warna putih 800 ML
1 satu karung kemasan botol warna putih 1 Liter
28 ikat kardus merek AHM Oil MPX 2 dan 22 ikat kardus merek AHM Oil MPX I
24 ikat kardus merk AHM transmision gear oil.

(MEL)