JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Purnawirawan Firli Bahuri seolah tersandera. Hampir satu tahun eks Ketua KPK itu berstatus tersangka, tetapi proses hukum perkaranya berjalan sangat lambat.

Firli ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 29 November 2024. Kasusnya ditangani oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Penetapan tersangka berawal dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ajudan Syahrul bernama Panji Harjanto. BAP dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dengan terdakwa Syahrul sendiri.

Sebelumnya, Syahrul diseret ke meja hijau atas kasus tindak pidana korupsi.

Ia dinilai bersalah melakukan pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan penyuapan yang melibatkan kontrak-kontrak kementerian dengan penyedia barang dan jasa.

Dalam BAP Panji, terungkap bahwa Firli sempat meminta uang senilai Rp 50 miliar kepada Syahrul.

Terungkap pula dari mulut Syahrul dalam sidang lainnya bahwa mantan menteri pada pemerintahan Joko Widodo itu pernah mengirimkan uang kepada Firli sebanyak dua kali, yakni masing-masing senilai Rp 500 juta dan Rp 800 juta.

Uang Rp 500 juta diserahkan dalam bentuk valuta asing melalui ajudan pada saat keduanya bermain bulu tangkis di lapangan bulu tangkis. kawasan Jakarta Barat pada Desember 2022.

Sementara uang Rp 800 juta diserahkan melalui Kapolrestabes Semarang Kombes (Pol) Irwan Anwar, beberapa waktu kemudian. Irwan diketahui merupakan saudara Syahrul.

Kasus TPPU

Setelah Firli ditetapkan sebagai tersangka, pada Desember 2024 penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali merilis bahwa pihaknya juga tengah menyelidiki kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Firli.

Salah satu temuan kuat dalam penyelidikan itu adalah beberapa aset tanah dan bangunan milik Firli di Jakarta dan Yogyakarta.

Aset itu tak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Hanya saja, sejauh ini polisi belum mengumumkan apakah status perkara TPPU itu sudah masuk ke dalam penyelidikan atau belum.

Polisi memastikan kasus pemerasan dan dugaan TPPU akan dalam berkas yang terpisah.

Belum habis polisi menyelidiki dua perkara itu, polisi kembali merilis bahwa pihaknya juga tengah mengusut laporan terhadap Firli atas kasus dugaan pertemuan dengan pihak yang berperkara.

Laporan itu merujuk pada pertemuan Firli dengan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangkis di kawasan Jakarta Barat pada Desember 2022, tempat diduga Syahrul menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Firli dalam bentuk valuta asing.

Pada Agustus 2024, polisi mengumumkan status kasus dugaan pertemuan Firli dengan SYL telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Terbaru, polisi mengungkapkan, sebanyak 160 saksi diperiksa penyidik terkait kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli dan SYL.

Tak hanya itu, polisi juga memeriksa 11 saksi ahli untuk kasus pemerasan dan dua saksi ahli untuk kasus dugaan pertemuan dengan SYL.

Sejauh ini, polisi belum menahan Firli meski eks Kapolda Sumatera Selatan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap SYL.

Tidak ideal

Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak ada batas waktu untuk proses penyidikan pada suatu peristiwa pidana.

Meski begitu, proses pengusutan tiga perkara yang menjerat Firli terkesan jalan di tempat sehingga publik mempertanyakan kinerja dari kepolisian.

“Ini tidak ideal, seperti sengaja memperlambat membuat orang lupa. Ini tidak boleh terjadi. Apalagi, FB adalah penegak hukum yang memanfaatkan kedudukannya melakukan perbuatan tercela yang melanggar hukum,” kata Abdul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Karena tidak ada batas waktu proses pengusutan suatu peristiwa pidana, Abdul menilai, polisi harus segera memberikan kepastian hukum dengan langkah penahanan dan peningkatan status perkara.

“Secara teknis yuridis, peristiwa pidananya sudah jelas. Seharusnya sudah disidangkan. Solidaritas korsa harus dikesampingkan,” tegas Abdul.

Tersandera

Walaupun tidak ada batas waktu sebuah penyidikan, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur mengingatkan bahwa dalam pengusutan suatu peristiwa pidana harus menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan murah.

Apabila terkesan lambat, opini publik akan berkembang sehingga berasumsi kasus Firli sebagai “mainan” aparat kepolisian belaka.

“Seperti apa mainannya? Mainannya adalah bagian dari sandera politik. Maka, harusnya segera diselesaikan penyidikannya dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk membuktikan bahwa ini adalah bagian dari keseriusan penyidikan,” kata Isnur kepada Kompas.com, Rabu.

Kenyataannya, jangankan duduk di kursi pesakitan, sampai detik ini polisi belum menahan Firli.

Sejumlah pertanyaan yang muncul dalam benak masyarakat pun tak terhindarkan. Alhasil, publik hanya bisa berasumsi negatif kepada kepolisian.

“Kenapa enggak dilimpahkan? Pertanyaan, apa yang ditunggu? Apa alasan menunda proses ini? Apakah menunggu, misalnya, pergantian Presiden, menunggu Pilpres, menunggu hasil Pemilu. Kan itu banyak momentum politik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan,” ungkap Isnur.

Seyogianya, polisi harus menyingkirkan jiwa korsa dalam pengusutan kasus Firli. Oleh karena itu, profesionalisme dalam kasus ini sangat dipertaruhkan.

"Ini kan juga pertaruhan di mata internasional. Sejauh mana investigator polisi di Indonesia itu bekerja cepat. Masa pekerjaannya doang sampai menunggu setahun? Kan itu jadi pertanyaan,” ujar Isnur.

"Ini polisi mampu enggak sih? Di mata ini ya, di mata forum internasional kepolisian. Itu jadi pertanyaan kan,” kata dia lagi.

Dengan begitu, YLBHI mendesak Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto beserta jajaran untuk mempercepat proses hukum Firli agar bisa dibuktikan di meja hijau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hingga kini masih mandek di Polda Metro Jaya.

Pihak kejaksaan hingga kini belum menerima berkas perkara Firli yang sebelumnya dikembalikan ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi.

“Tanyakan penyidik kenapa belum dikirim,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rudi Margono saat ditemui, Jumat (9/8/2024).

Menurut Rudi, kejaksaan sudah memberikan sejumlah instruksi kepada penyidik mengenai kekurangan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara.

Salah satunya mengenai penguatan alat-alat bukti yang terkait dengan unsur pelanggaran Firli Bahuri.

“Ya alat bukti terkait, dengan penguatan alat bukti masing-masing unsur misalkan. Tapi perkembangannya silakan tanyakan penyidik,” kata Rudi.

“Karena ini masih ranah penyidikan alangkah baiknya disampaikan ke penyidik. Sekarang kewenangan ada di penyidik,” sambungnya.

Adapun saat ini terdapat dua perkara berbeda terkait Firli Bahuri yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

Pertama adalah dugaan pemerasan terhadap Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Firli Bahuri, yang masih berkaitan dengan perkara pemerasan.

Atas dasar itu, kata Rudi, pelimpahan berkas dua perkara berbeda terkait Firli Bahuri sewajarnya dilaksanakan sekaligus.

“Substansi perkaranya untuk rasa keadilan harusnya bersama-sama. Ibaratnya tidak ada perkara yang dicicil, sepanjang alat buktinya mendukung. Sehingga tidak melanggar HAM,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, sejak penetapan tersangka sampai dengan saat ini, Polda Metro Jaya tidak kunjung menahan Firli Bahuri tanpa alasan yang jelas.

Polda Metro Jaya justru menyatakan bahwa penyidik sedang menelusuri perkara lain yang menjerat Firli.

"Kami sudah mengantongi alat bukti yang mendukung," ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak, Jumat (19/7/2024).

Selain itu, lanjut Ade, penyidik juga telah memeriksa seluruh saksi yang diduga mengetahui perkara itu.

Meski tak menyebutkan secara gamblang, Polda Metro disinyalir tengah mendalami kasus soal TPPU dan dugaan bahwa Firli pernah bertemu pihak yang berperkara semasa menjabat Ketua KPK.

"Intinya, selain perkara terkait pemerasan, kami sedang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap beberapa kasus," tutur Ade saat ditanya apakah kasus yang diselidiki terkait TPPU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, tak menjawab tegas ketika dikonfirmasi soal video yang memperlihatkan sosok diduga Firli bermain badminton bersama mantan pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Namun, menurut Ian, sekalipun sosok tersebut memang kliennya, tidak ada hal yang harus dipersoalkan.

“Ya kalau memang betul itu Pak Firli yang bermain (badminton), mohon maaf, tidak ada yang salah,” kata dia saat dikonfirmasi, Senin (8/7/2024).

Ian mengatakan, bermain badminton bersama Marcus/Kevin bukanlah tindakan yang melanggar atau melawan hukum.

Ia pun meminta masyarakat tak menggiring opini bahwa apa pun yang dilakukan kliennya adalah sesuatu yang salah.

“Aktivitas itu bukanlah perbuatan melanggar hukum. Beliau mungkin hanya mengisi kegiatan semasa tak aktif sebagai Ketua KPK. Jadi, jangan menggiring opini seolah-olah apapun yang dilakukan beliau telah melanggar hukum,” tutur Ian.

Ian mengeklaim, kliennya selalu kooperatif sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kendati berbulan-bulan tak ditahan, Firli tidak pernah kabur dari Indonesia.

“Kalau memang di video itu adalah Pak Firli, itu menunjukkan fakta bahwa Pak Firli ada di Indonesia dan tentu mematahkan stigma jika beliau selama ini menghilang, tutup dia.

Adapun sebuah video yang memperlihatkan Marcus/Kevin tengah bermain badminton melawan seseorang yang diduga Firli Bahuri viral di media sosial. Video itu salah satunya dibagikan oleh akun X @caramelscroffle pada Jumat (6/7/2024).

Dalam video tersebut, Marcus/Kevin yang kembali merumput sebagai pasangan ganda putra melawan dua orang pria berbaju hitam di sebuah gelanggang olahraga (GOR).

Satu pria dengan perawakan kurus terlihat mendampingi pria lainnya yang tubuhnya lebih berisi. Sosok tersebut diduga Firli Bahuri.

Sebagai informasi, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus itu kini tengah diselidiki oleh Polda Metro Jaya.

Firli yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut sejak 22 November 2023 diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Meski hampir delapan bulan Firli tersangka, hingga kini Metro Jaya belum melakukan penahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, tak menjawab tegas ketika dikonfirmasi soal video yang memperlihatkan sosok diduga Firli bermain badminton bersama mantan pasangan ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Namun, menurut Ian, sekalipun sosok tersebut memang kliennya, tidak ada hal yang harus dipersoalkan.

“Ya kalau memang betul itu Pak Firli yang bermain (badminton), mohon maaf, tidak ada yang salah,” kata dia saat dikonfirmasi, Senin (8/7/2024).

Ian mengatakan, bermain badminton bersama Marcus/Kevin bukanlah tindakan yang melanggar atau melawan hukum.

Ia pun meminta masyarakat tak menggiring opini bahwa apa pun yang dilakukan kliennya adalah sesuatu yang salah.

“Aktivitas itu bukanlah perbuatan melanggar hukum. Beliau mungkin hanya mengisi kegiatan semasa tak aktif sebagai Ketua KPK. Jadi, jangan menggiring opini seolah-olah apapun yang dilakukan beliau telah melanggar hukum,” tutur Ian.

Ian mengeklaim, kliennya selalu kooperatif sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyuapan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kendati berbulan-bulan tak ditahan, Firli tidak pernah kabur dari Indonesia.

“Kalau memang di video itu adalah Pak Firli, itu menunjukkan fakta bahwa Pak Firli ada di Indonesia dan tentu mematahkan stigma jika beliau selama ini menghilang, tutup dia.

Adapun sebuah video yang memperlihatkan Marcus/Kevin tengah bermain badminton melawan seseorang yang diduga Firli Bahuri viral di media sosial. Video itu salah satunya dibagikan oleh akun X @caramelscroffle pada Jumat (6/7/2024).

Dalam video tersebut, Marcus/Kevin yang kembali merumput sebagai pasangan ganda putra melawan dua orang pria berbaju hitam di sebuah gelanggang olahraga (GOR).

Satu pria dengan perawakan kurus terlihat mendampingi pria lainnya yang tubuhnya lebih berisi. Sosok tersebut diduga Firli Bahuri.

Sebagai informasi, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kasus itu kini tengah diselidiki oleh Polda Metro Jaya.

Firli yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut sejak 22 November 2023 diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Meski hampir delapan bulan Firli tersangka, hingga kini Metro Jaya belum melakukan penahanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Firli Bahuri meminta Polda Metro Jaya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terkait kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Kami meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus untuk mengeluarkan SP3,” ujar kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, saat dihubungi, Jumat (5/7/2024).

Ia mengeklaim, penyidik tak kunjung menemukan alat bukti yang cukup terkait dugaan pemerasan kliennya.

Maka, kata Ian, sudah sewajarnya penyidik memberhentikan kasus ini. Terlebih, kasus sudah mengambang selama berbulan-bulan.

“Ini sudah delapan bulan berjalan dan tak ditemukan alat bukti yang cukup. Sudah lah, kayak punya dendam saja,” tutur dia.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes (Pol) Ade Safri Simanjuntak mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih berupaya melengkapi berkas.

Ia menegaskan, ada empat alat bukti yang ditemukan penyidik terkait kasus dugaan pemerasan.

“Yang jelas bahwa penyidikan dalam penanganan perkara a quo dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, yang diduga dilakukan oleh tersangka Firli, penyidik telah mengantongi empat alat bukti dalam perkara a quo,” kata Ade Safri.