Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menegaskan komitmennya terkait penanganan kasus pemerasan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Firli Bahuri yang telah berlarut-larut. Kasus ini masih dalam tahap penyidikan.

Komitmen Karyoto ini disampaikan sekaligus menanggapi perihal Pimpinan KPK Alex Marwata yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pertemuan dengan pihak berperkara. Namun, Alex yang sedianya diklarifikasi pada hari ini tidak dapat hari.

"Pak Alex, sedianya, seharusnya hari ini diminta klarifikasi. Beliau menunda, karena ada perjalanan dinas, sesuai alasan yang dinilai wajar, ya kita berikan kesempatan. Jadi, di lain waktu, dia akan mendatangi Polda Metro untuk memberikan klarifikasi. Jadi, sudah ada komunikasi tersurat," terang jenderal polisi bintang 2 itu kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/10).

Soal Alex, dia memastikan akan menuntaskan soal perkara pimpinan KPK itu yang bertemu dengan pihak berperkara Eko Darmanto, eks Kepala Bea Cukai DIY yang jadi tersangka KPK.

Polda Metro Jaya jadwalkan pemanggilan Alex menjadi di tanggal 15 Oktober 2024.

Pada saat yang sama, Karyoto yang juga mantan Direktur Penyidikan KPK ini pun menyinggung soal kasus Firli. Dia menyatakan kasus itu sebagai utang kepemimpinannya.

"Insyaallah, semuanya, termasuk Pak Firli, nanti segera kita selesaikan, utang saya itu," tegas Karyoto.

Untuk diketahui, Firli Bahuri merupakan tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak 22 November 2023. Sudah lebih dari 200 hari mantan ketua KPK itu belum ditahan, meski statusnya hukumnya itu.

Jakarta: Polda Metro Jaya tengah mengusut dua perkara baru, yang diduga melibatkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Polisi sudah mengantongi alat bukti terkait perkara tersebut.

"Semua saksi dalam penanganan perkara yang pokok berjalan maupun yang perkara lain saksi semua sudah diperiksa dan penyidik mengantongi alat bukti yang mendukung ataupun men-support terkait dugaan tindak pidana terjadi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat, 19 Juli 2024.

Ade Safri menyebut sejumlah saksi sudah mulai diperiksa terkait dua perkara baru ini. Pekan depan, polisi akan memeriksa saksi ahli.
"Sudah dan ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemanggilan. Termasuk agenda pemeriksaan ahli juga dalam minggu ini dan minggu depan sudah kita agendakan," jelasnya.

Dua perkara baru yang tengah diusut tersebut adalah dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ada juga perkara terkait Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli sendiri dijerat Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

"Menetapkan Saudara FB (Firli Bahuri) selaku ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis, 23 November 2023.

Ade mengatakan, Firli diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian.

"Berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2023," ujarnya.

(ADN)

Jakarta: Polda Metro Jaya didesak segera menahan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Desakan ini disampaikan usai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) itu ketahuan bermain badminton di media sosial.

"Itulah sebabnya harus ditahan," kata eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Yudi mengatakan viralnya video Firli main bulu tangkis membuat kegaduhan baru dalam kasus pemerasan yang tengah menjeratnya. Tak dipungkiri, hal ini akan menjadi perhatian masyarakat.
"Tersangka, kemudian sudah dicekal, namun belum ditahan. Kini malah menunjukkan kepada publik bahwa dia bebas beraktivitas dan menjadi viral," ujar anggota Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri itu.

Polda Metro diminta menelaah video tersebut. Kemudian, mengambil langkah tegas dengan menahan eks pucuk pimpinan Lembaga Antirasuah itu.

Dalam sebuah unggahan di media sosial, Firli terekam kamera sedang asyik bermain bulu tangkis bersama Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon atau The Minions di GOR Djarum, Jl Slipi I, No 57, Jakarta Barat. Videonya di-upload sebuah akun X dengan akun @caramelscroffle.

“Finally!! Our MINIONS,” cuit akun @caramelscroffle di platform X, pada Sabtu, 6 Juli 2024.

Video berdurasi 0:59 detik itu memperlihatkan Firli bermain dengan melawan Marcus/Kevin. Di dalam video tersebut juga terdengar suara “Jangan kendor serang terus.”

Menanggapi itu, Hariyanto Arbi selaku panitia pelaksana acara tersebut menyebut pertandingan tersebut dalam rangka acara kumpul-kumpul saja. Hariyanto juga membenarkan acara tersebut diselenggarakan di GOR Djarum pada Sabtu pagi.

Hariyanto mengatakan yang bermain bukan hanya Kevin/Marcus, melainkan ada legenda lainnya, seperti Tontowi Ahmad, Susy Susanti, dan Alan Budikusuma. “Banyak, ada Susy (Susanti) dan Alan (Budikusuma),” paparnya saat dikonfirmasi.

Saat dimintai keterangan soal adanya Firli dalam laga di GOR Djarum, Hariyanto mengatakan bahwa dirinya tak mengetahui hal tersebut. “Lah tahu dari mana? Gak tahu ya,” tandas Hariyanto Arbi.

Keberadaan Firli ini sempat dipertanyakan dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK pada Senin, 1 Juli 2024. Ketua KPK Nawawi Pamolango pun berdalih tidak tahu lagi dengan nasib Firli.

"Tolong jelaskan ada apa dengan ketua KPK? Jelaskan itu, jelaskan kepada publik, bukan kepada kami supaya publik tahu, jangan didiamkan. Publik tidak tahu ada apa di KPK ini, Ketua KPK-nya menghilang masa menghilang begitu saja?," ungkap Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat Benny K Harman.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

(ADN)

Jakarta: Kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak Kunjung selesai. Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menilai kasus itu mandeg dan digantung Polda Metro Jaya.

"Bukan berpotensi, tapi sudah mandeg dan digantung. Ini sudah diprediksi sejak awal," kata Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Herdiansyah, Polda Metro menggantungkan kasus ini karena ada tawar-menawar dengan kekuasaan. Hal ini, kata dia, tidak hanya karena firli bagian dari kepolisian, tapi juga dulu bagian dari kekuasaan.
Lebih lanjut, Pakar Hukum dari Universitas Mulawarman ini mengatakan ada semacam tarik menawar kepentingan dalam perkara Firli, yang membuat Polda Metro "masuk angin". Salah satu kesalahan terbesarnya lantaran Firli tidak ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka.

"Padahal potensi melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti, sangat besar. Ini yang mengkonfirmasi Polda Metro sengaja menggantung kasus Firli ini," ungkapnya.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro masih memberkas perkara Firli. Berkas mantan Ketua KPK itu dua kali dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta karena belum lengkap. Terakhir dikembalikan JPU pada 2 Februari 2024.

Di samping itu, dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan eks pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu. Apalagi, kata dia, ia bersama Firli sering duduk bersama saat rapat kabinet.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengakui proses pemberkasan perkara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri berjalan lambat.

Dia menyampaikan hal tersebut lantaran pihaknya hanya berfokus pada pasal pemerasan dan suap yang diduga dilakukan Firli Bahuri. Padahal, berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) pemberkasan tidak boleh setengah-setengah.

"Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara karena memang kemarin pasal 36 agak belakang. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap," ujarnya di Polda Metro Jaya, Jumat (5/7/2024).

Perlu diketahui, Pasal 36 UU KPK mengatur tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, Jenderal Polisi bintang dua ini mengakui bahwa pemberkasan perkara yang menjerat Firli untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berjalan dengan lambat.

"Kita sudah koordinasi dengan jaksa kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Oleh karenanya, agak lambat. Tapi kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus mohon waktu semuanya perlu koordinasi," pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Polda Metro Jaya telah mengirimkan berkas perkara sesuai dengan petunjuk P19 berkas perkara dugaan pemerasan Firli di Kementan pada Rabu (24/1/2024). Namun, Kejati DKI telah mengembalikan berkas perkara Firli pada Jumat (2/2/2024).

Sebagai informasi, Firli ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Rabu (22/11/2023) malam, lantaran diduga melakukan pemerasan saat menangani kasus di Kementerian Pertanian.

Mantan Kabaharkam itu diduga telah melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 e dan atau Pasal 12B dan atau Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mengakui, proses pemberkasan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri berjalan lambat.

Menurut dia, ada perkara lain yang diduga menjerat Firli dan saat ini tengah diselidiki penyidik.

“Pada prinsipnya, dalam asas hukum pidana, kami tidak boleh mencicil perkara. Makanya agak lambat,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto kepada wartawan, Jumat (5/7/2024).

Karyoto mengatakan, penyidik kini tengah menyelidiki kasus dugaan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan terkait Pasal 36 Undang-Undang KPK oleh Firli.

“Karena memang Pasal 36 UU KPK (dan TPPU) agak belakang, kami fokus ke kasus dugaan pemerasan. Makanya akan kami tuntaskan dua sisanya,” tutur dia.

Lebih lanjut, Karyoto menerangkan, langkah ini telah didiskusikan dengan jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Pihak kejaksaan telah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan semua perkara secara bersamaan.

“Kami sudah koordinasi dengan jaksa, bahwa kami tidak boleh mencicil perkara, makanya agak lambat,” ungkap dia.

Maka dari itu, Karyoto berjanji, semua kasus yang diduga menyeret nama Firli akan dituntaskan seluruhnya.

“Kami akan tuntaskan dua-duanya sekaligus. Mohon waktu, semuanya perlu koordinasi,” tutup dia.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, hingga kini Polda Metro Jaya belum menahan Firli Bahuri.