Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.

BEKASI, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengungkapkan, Fraksi PKB di DPR RI mendapatkan jatah 11 pimpinan komisi untuk periode 2024-2029.

Dari jumlah tersebut, di antaranya adalah dua kursi ketua komisi, dan sembilan lainnya adalah posisi wakil ketua komisi.

“Ya PKB Insya Allah akan mengirimkan dua ketua dan sembilan wakil ketua. Insya Allah PKB akan memimpin di Komisi VIII, ketua Komisi VIII dan ketua Komisi VI,” ujar Jazilul saat menghadiri Hari Santri Nasional di Pesantren Mahasina Darul Qur'an Wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (22/10/2024).

Namun, Jazilul belum mau membeberkan nama-nama kadernya yang akan menduduki kursi pimpinan di sembilan komisi tersebut.

Dia hanya memberikan bocoran bahwa kader PKB yang akan menjadi ketua di Komisi VIII DPR RI adalah sosok penggagas Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji pada periode 2019-2024.

“Tunggu saja, sudah ada dua itu di PKB banyak sekali stoknya. Nanti saja ya. Kalau Komisi 8, yang kemarin menggagas pansus,” kata Jazilul.

Jazilul juga menjelaskan bahwa Komisi VI akan membidangi urusan perdagangan, sedangkan Komisi VIII akan membidangi agama dan ibadah haji.

“Komisi VIII urusan agama haji, sosial, Komisi VI urusan perdagangan dan saya lupa ya (detailnya), karena nomornya yang jelas perdagangan,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna untuk menetapkan mitra kerja pada 13 komisi dan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) di Parlemen.

Rapat paripurna ini akan berlangsung pada Selasa (22/10/2024) siang, sekitar pukul 13.30 WIB.

"Iya betul, hari ini paripurna jam 13.30 WIB," kata Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, saat dikonfirmasi pada Selasa.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menjelaskan bahwa rapat paripurna hari ini dijadwalkan setelah pimpinan DPR dan fraksi-fraksi di parlemen menggelar rapat konsultasi pada Senin (21/10/2024).

Dalam rapat tertutup tersebut, DPR menyepakati daftar pimpinan dari 13 komisi dan AKD yang ada di parlemen.

“Ya, baru saja kami selesai rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi dari delapan fraksi yang hadir. Menetapkan, pertama jumlah komisi dan AKD, kemudian jumlah pimpinan komisi-komisi dari semua fraksi yang ada,” ujar Puan kepada wartawan pada Senin (21/10/2024).

Puan menambahkan bahwa dalam rapat konsultasi itu, DPR RI juga menyepakati kementerian dan lembaga yang akan menjadi mitra bagi masing-masing komisi.

Mitra kerja komisi ini merujuk pada nomenklatur Kabinet Merah Putih yang baru saja diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terdapat 48 kementerian yang akan membantu pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

“Setelah kemarin diumumkan kabinet dari pemerintahan atau Kabinet Merah Putih dari Presiden Prabowo, tentu saja kami kemudian menyelesaikan kemitraan dari setiap komisi dan AKD,” tutup Puan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengaku siap menjalani “ospek” terlebih dahulu dengan para senior di pimpinan DPR.

Hal ini diungkapkannya seusai rapat paripurna DPR RI tentang pemilihan dan penetapan pimpinan DPR RI periode 2024-2029 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

“Kalau saya sebagai wakil ketua yang baru, siap ikut ospek dulu dengan para senior dulu sebagai junior,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Cucun menambahkan, yang pasti dirinya akan menjaga prestasi-prestasi pimpinan DPR pada periode lima tahun kebelakang. Menurut dia, pimpinan DPR periode lalu sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian, lanjut Politikus PKB ini, jajaran pimpinan DPR periode baru akan mempertahankan dan terus memberikan kontribusi yang lebih baik.

“Yang pasti, saya punya kaidah bagaimana menjaga prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin yang sudah cukup luar biasa baik. Jadi kita akan pertahankan dan ikut mensupport dan ikut juga berkontribusi nanti bagaimana berkolaborasi mencari hal-hal yang lebih baik juga,” jelas dia.

Sebagai informasi, dalam rapat paripurna DPR hari ini yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara Guntur Sasono menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Kemudian, terdapat empat Wakil Ketua DPR dari Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB. Masing-masing adalah Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa partainya tidak pernah berharap mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Muhaimin, bagi PKB yang terpenting adalah ikut menyukseskan pemerintahan yang akan datang.

“Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita punya kewajiban menyukseskan pemerintahan,” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Muhaimin menambahkan bahwa penentuan formasi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo setelah dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober mendatang.

PKB, menurutnya, sepenuhnya menyerahkan keputusan tersebut dan tidak ingin melakukan intervensi.

“Secara moral kami merasa tak perlu ikut campur soal hak prerogatif (presiden),” sebut dia.

Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tawaran resmi mengenai jatah kursi menteri bagi PKB dari Prabowo.

“Enggak ada, (tawaran) itu belum ada,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo dan Gibran saat ini sedang melakukan penjaringan figur untuk mengisi formasi kabinet mendatang.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo kemungkinan akan menambah jumlah pos kementerian dari 34 menjadi 44.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menyatakan bahwa Prabowo berencana membentuk kabinet zaken yang diisi oleh figur profesional, meskipun berasal dari partai politik.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Formasi Kabinet Prabowo, Cak Imin: Sama Sekali Tak Pernah Terpikirkan ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/18/12420801/soal-formasi-kabinet-prabowo-cak-imin-sama-sekali-tak-pernah-terpikirkan.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengungkapkan tujuh nama yang menjadi wakil ketua umumnya dalam kepemimpinan PKB 2024-2029. Salah satu yang didapuk dalam jabatan itu adalah bos Lion Air, Rusdi Kirana.

“Wakil-wakil ketua umum, pertama Ibu Ida Fauziyah, kedua Pak Hanif Dhakiri, yang ketiga Cucun Syamsurijal, yang keempat Faisol Riza, yang berikutnya Rano Alfath,” ujar Muhaimin di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

“Ditambah satu lagi, tidak bisa hadir wakil ketua umum Rusdi Kirana, juga Jazilul Fawaid,” sambung dia.

Meski begitu, nama Rusdi sendiri belum masuk dalam daftar wakil ketua umum PKB berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Masa Bakti 2024-2029 yang diteken 26 Agustus 2024.

Ditemui terpisah, Jazilul Fawaid menyatakan bahwa perubahan susunan kepengurusan bisa disusulkan ke Kemenkumham.

Pasalnya, PKB juga baru saja memutuskan untuk memilih ketua harian dan enam wakil ketua harian yang diisi oleh anak muda.

“Yang jelas pengurus DPP PKB sudah terdaftar di Menkumham dan memang kalau ada perubahan itu biasa revisi-revisi,” tuturnya.

Diketahui Rusdi terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 setelah maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII. Dapil ini meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto.

Rusdi menjadi kader PKB yang mendulang suara terbanyak di dapil tersebut dengan memperoleh 121.080 suara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bos Lion Air Rusdi Kirana Jadi Waketum PKB", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/09/18/12131721/bos-lion-air-rusdi-kirana-jadi-waketum-pkb.

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR menolak rencana usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar dilakukan formulasi ulang anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN (mandatory spending).

Sebagai konteks, Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan basis anggaran pendidikan sebesar 20% selama ini dihitung dari belanja negara. Namun, dia merasa sumber belanja negara penuh dengan ketidakpastian sehingga anggaran pendidikan menjadi naik-turun dan realisasinya kerap tak sampai 100%.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengusulkan mandatory spending pendidikan diatur ulang agar bersumber dari 20% pendapatan negara—bukan 20% belanja negara.

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKB Syaiful Huda menyatakan pihaknya tidak setuju dengan usulan tersebut karena anggaran pendidikan akan turun cukup drastis. Bagaimanapun, besaran pendapatan negara selalu lebih kecil dari besaran belanja negara.

"Kami menolak usul wacana dari Bu Sri Mulyani terkait dengan rencana meninjau mengotak atik anggaran pendidikan," tegas Huda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Dia menjelaskan, dalam RAPBN 2025, jika anggaran pendidikan bersumber dari 20% belanja negara maka jumlahnya sekitar Rp721 triliun. Namun, jika anggaran pendidikan diambil dari 20% pendapat negara maka jumlahnya berkurang menjadi sekitar Rp590 triliun.

"Itu bisa langsung terkoreksi [turun] hampir Rp130an triliun," ujarnya.

Huda mengingatkan, saat ini Komisi X DPR sudah membentuk Panita Kerja (Panja) Biaya Pendidikan. Panja tersebut ingin mencari tahu akar permasalahan dari pembiayaan pendidikan yang belakangan banyak menjadi sorotan seperti gaji pengajar yang rendah hingga terus naiknya uang kuliah tunggal.

Oleh sebab itu, usulan Sri Mulyani dirasa bertolak belakang dengan semangat Komisi X. Menurut Huda, pengelolaan anggaran pendidikan harus disentralisasi ke satu lembaga.

"Kami sedang bekerja keras supaya mandatory ini [anggaran pendidikan 20% dari belanja negara] sepenuhnya untuk fungsi pendidikan dan itu dikelola oleh Kemendikbud," jelasnya.

Senada, sebelumnya anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira juga mengkritisi usulan Sri Mulyani karena dirasa tak menyentuh akar masalah. Dia menilai, permasalahan ada di level implementasinya.

Selama ini, sambungnya, anggaran pendidikan diimplementasikan sebagai anggaran fungsi pendidikan. Alhasil, anggaran pendidikan diberikan ke banyak kementerian/lembaga.

Andreas mencontohkan, mandatory spending pendidikan 20% dalam APBN 2024 senilai Rp665,02 triliun. Alokasinya; 52% untuk transfer daerah dan dana desa, 12% untuk pengeluaran pembiayaan, 9% untuk Kementerian Agama, 7% untuk non kementerian/lembaga, dan 5% untuk kementerian/lembaga yang mengelola pendidikan.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 'hanya' memperoleh alokasi 15%. Akibatnya, kerap kali terjadi problematika penyerapan.

Andreas mencontohkan, alokasi 52% untuk transfer daerah dan dana desa dari mandatory spending pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Masalahnya, Pemda sering menerjemahkan anggaran untuk pembangunan jalan menuju sekolah sebagai anggaran pendidikan.

Oleh sebab itu, daripada reformulasi sumber dana mandatory spending, Andreas mengusulkan dua kebijakan perbaikan yang harus diterapkan ke depan.

"Pertama, perlu didefinisikan secara tegas yang dimaksudkan dengan anggaran pendidikan. Kedua, kalau mau lebih efektif tanggung jawab alokasi dan pengawasan harus ada pada satu birokrasi yaitu di Kementerian Pendidikan dan Ristek," tutupnya.