TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan kehadiran negara dalam persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bisa diwujudkan lewat mekanisme restrukturisasi kredit. Menurut dia, langkah itu bisa ditempuh setelah ada keputusan dari proses kasasi yang sedang dijalankan Sritex usai dinyatakan pailit.

“Negara itu membantu ya membantu proses restructuring itu. Mereka (Sritex) masih dikasasi, nggak usah panik, negara hadir mengurus itu,” kata Misbakhun saat ditemui Tempo di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024, Sritex tercatat memiliki utang jangka panjang sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun ke 28 bank. Menurut ketua komisi yang membidangi keuangan dan perbankan ini, restrukturisasi bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok.

Semua proses restrukturisasi itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses perintah pengadilan. “Nah itu tinggal diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho berpendapat restrukturisasi bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan Sritex. Proses restrukturisasi, menurutnya, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh.

Sebab, menurut Hardjuno, banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari Cina.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghindari memberikan dana talangan atau bailout. Sebab, menurutnya proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailoutakan menjadi sangat rumit.

“Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa,” kata Hardjuno melansir Antara.

Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu, Sritex sedang mengajukan kasasi. Sritex bersama PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung dalam Grup Sritex menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co untuk mewakili perusahaan menangani upaya hukum tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi. “Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan kehadiran negara dalam persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bisa diwujudkan lewat mekanisme restrukturisasi kredit. Menurut dia, langkah itu bisa ditempuh setelah ada keputusan dari proses kasasi yang sedang dijalankan Sritex usai dinyatakan pailit.

“Negara itu membantu ya membantu proses restructuring itu. Mereka (Sritex) masih dikasasi, nggak usah panik, negara hadir mengurus itu,” kata Misbakhun saat ditemui Tempo di Jakarta Convention Center Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan keuangan konsolidasi per 30 Juni 2024, Sritex tercatat memiliki utang jangka panjang sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun ke 28 bank. Menurut ketua komisi yang membidangi keuangan dan perbankan ini, restrukturisasi bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok.

Semua proses restrukturisasi itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses perintah pengadilan. “Nah itu tinggal diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho berpendapat restrukturisasi bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan Sritex. Proses restrukturisasi, menurutnya, kata kuncinya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan usaha Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional secara menyeluruh.

Sebab, menurut Hardjuno, banyak pabrik tekstil lain juga mengalami tekanan serupa akibat utang besar dan persaingan ketat, terutama dari impor produk tekstil murah dari Cina.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menghindari memberikan dana talangan atau bailout. Sebab, menurutnya proses pertanggungjawaban dana publik dalam bailoutakan menjadi sangat rumit.

“Kasus Sritex memang menjadi contoh besar, tetapi pabrik-pabrik skala kecil hingga menengah pun kini menghadapi ancaman serupa,” kata Hardjuno melansir Antara.

Setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024 lalu, Sritex sedang mengajukan kasasi. Sritex bersama PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung dalam Grup Sritex menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co untuk mewakili perusahaan menangani upaya hukum tersebut.

Di tengah kondisi tersebut, Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam, mengatakan perusahaan yang saat ini memiliki liabilitas lebih dari Rp 25 triliun ini berupaya tetap beroperasi agar bisa memenuhi kewajibannya berdasarkan putusan homologasi. “Perseroan akan terus beroperasi secara normal dan terus berupaya meningkatkan produksi,” kata Welly dalam keterangan resminya, Sabtu, 26 Oktober 2024.

Jakarta -

Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.

(ily/ara)

JAKARTA - Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mencurigai ada pihak tertentu yang cawe-cawe terkait ketentuan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang akan menguntungkan pelaku usaha rokok elektronik tertentu.

Menurut Misbakhun, ada disharmoni antara Pasal 3 dan Pasal 7 dalam RPMK. Pasal 3 ayat (1) RPMK menyebutkan bahwa ruang lingkup Permenkes mencakup Standardisasi Kemasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Pasal 3 ayat (3) mengatur bahwa Rokok Elektronik meliputi: (i) sistem terbuka atau isi ulang cairan nikotin; (ii) sistem tertutup atau cartridge sekali pakai; dan (iii) padat.

Namun, pengaturan lebih lanjut mengenai standardisasi kemasan di Pasal 7 ayat (1) hanya mengatur untuk standardisasi kemasan rokok elektronik sistem terbuka atau isi ulang dan Pasal 7 ayat (2) mengatur kemasan sistem tertutup (cartridge).

"Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai rokok elektronik padat. Ada apa dengan Menkes?. Kami curiga jangan-jangan ada intervensi perusahaan rokok global yang meminta Kemenkes tidak mengatur dan tidak mengendalikan rokok elektronik padat yang merupakan produk padat impor," tegas Misbakhun pada Halaqoh Nasional 'Telaah RPMK 2024 tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik' yang digelar Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), belum lama ini.

Sebelumnya, Kemenkes menerbitkan PP 28/2024 yang menuai penolakan dari berbagai stakeholders, termasuk ekosistem pertembakauan. Saat ini, Kemenkes tengah merampungkan RPMK yang juga menuai penolakan dari berbagai kalangan.

Diketahui, pelaku industri rokok elektronik mayoritas adalah UMKM dan bagian dari industri kreatif. Adanya aturan tersebut, kata Misbakhun, akan menyebabkan banyak usaha gulung tikar karena tak sanggup berkompetisi dengan pelaku usaha global (global player) yang padat modal.

Menurut politisi Partai Golkar itu, hilangnya pengaturan rokok elektrik jenis padat (solid), di lain sisi objek pengaturan RPMK ini hanya produk tembakau konvensional, produk tembakau iris, kantung nikotin, rokok elektronik sistem terbuka dan sistem tertutup, maka dalam konteks ini ada ketidakadilan dalam berusaha.

"Hal ini akan menyebabkan terciptanya iklim usaha yang tidak sehat bagi kalangan rokok elektronik, dikarenakan adanya diskriminasi pengaturan oleh pemerintah," tegas Misbakhun.

Misbakhun menegaskan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah amanat Konstitusi. Oleh karena itu, Misbakhun mengingatkan pemerintah yang memproduksi produk hukum harus lebih Konstitusional.

"Konstitusional dalam arti jangan sampai yang tidak diatur oleh Undang-Undang kemudian peraturan-peraturan di bawahnya itu mengatur sebuah aturan yang memang tidak ada di batang tubuh norma Undang-Undangnya," pungkas Misbakhun.

JAKARTA, investor.id - Di tengah gejolak ekonomi dunia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (BBNI) juga tetap berkomitmen menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM. Sebuah langkah berani mengingat penyaluran KUR di situasi tersebut memiliki risiko yang cukup tinggi.

Hal tersebut membuat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti kinerja BNI yang dinilai mampu bertahan dan tumbuh dengan baik di tengah tekanan global. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, BNI layak diapresiasi karena tetap tumbuh meski berada dalam situasi ekonomi yang memerlukan kewaspadaan tinggi. 

"Kinerja BNI perlu diapresiasi, mereka tetap tumbuh di saat kita sedang dalam situasi perlu kewaspadaan," ujar Misbakhun dalam Fokus Group Discussion (FGD) Bank Himbara Bersama Komisi XI DPR dengan tema Global Economic Talk with State-Owned Bank.

Baca juga: Dukung Indonesian Masters, BNI Sasar Klien Korporasi Potensial

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BNI, seperti yang disampaikan Misbakhun, adalah menjaga tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di level yang sehat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, BNI mampu menunjukkan perbaikan dalam kualitas aset, dengan mencatatkan penurunan rasio NPL menjadi 2% per Juni 2024, dibandingkan 2,5% pada periode yang sama tahun lalu.

Tak hanya itu, rasio loan at risk (LaR) BNI juga mengalami perbaikan signifikan, turun dari 16,1% pada Juni 2023 menjadi 12,3% pada Juni 2024. Perbaikan ini menunjukkan kemampuan BNI dalam menjaga kualitas kredit, meski di tengah ketidakpastian ekonomi.

Baca juga: BNI Naikkan Target Pertumbuhan Kredit, Ini Imbasnya ke Saham

Meskipun indikator kualitas aset menunjukkan perbaikan yang kuat, BNI terus mengimbanginya dengan penyediaan pencadangan pada level yang cukup untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian di masa mendatang. 

Hingga Semester I-2024, rasio pembentukan beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap total kredit mencapai 1%, turun dari 1,4% pada tahun sebelumnya.

Tingkat pencadangan tersebut dianggap cukup memadai untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih ada, dengan rasio pencadangan untuk NPL dan LaR masing-masing berada di level 298% dan 48%.

Dari sisi kinerja keuangan, BNI berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp 10,7 triliun pada Semester I-2024, tumbuh 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca juga: Laba BNI 2024 Diprediksi Rp 22 Triliun, Ini Pemicunya

Pencapaian ini dinilai inline dengan ekspektasi pasar dan menunjukkan komitmen BNI untuk menjaga momentum pertumbuhan positifnya hingga akhir tahun.

Ke depan, BNI optimistis dapat mempertahankan pertumbuhan, terutama didukung oleh permintaan kredit yang terus meningkat, terutama di segmen korporasi, serta potensi membaiknya kondisi likuiditas pada semester II 2024 berkat kebijakan moneter dan fiskal yang lebih ekspansif, baik di tingkat domestik maupun global.

Dengan kinerja yang terus membaik, BNI diharapkan dapat terus memainkan peran pentingnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui penyaluran kredit kepada UMKM dan sektor-sektor produktif lainnya.

Editor: Nida Sahara (niidassahara@gmail.com )

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 2 September 2024 dimulai dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus.

Disusul, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

Selanjutnya, politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasannya mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut karena ada hal-hal strategis yang ingin dia capai. Dia tak merinci apa yang dia maksud dengan hal-hal strategis itu.

Berikutnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Terakhir, pemerintah akan menjual aset PT Indofarma (Persero) Tbk. yang tersisa untuk menyelesaikan masalah kepegawaian. Perusahaan farmasi milik negara itu bangkrut gara-gara utang dan salah urus menyusul berakhirnya pandemi Covid-19.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu....

<!--more-->

1. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Menaker: Mudah-mudahan Tak Lebih Tinggi dari 2023

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus.

"Tapi mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari tahun 2023," kata Ida ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. Adapun pada tahun lalu, Kemnaker mencatat PHK 64 ribu kasus.

Dari 46 ribu kasus tersebut, Ida menyebut, sektor manufaktur, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki banyak yang melakukan PHK. Sementara industri lain, seperti industri rokok, hanya melakukan ekspansi atau relokasi pabrik.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Paling Banyak di Jateng

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

"Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024.

Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK....

<!--more-->

3. Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK: Menurut Saya Sangat Strategis

Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasannya mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut karena ada hal-hal strategis yang ingin dia capai. Dia tak merinci apa yang dia maksud dengan hal-hal strategis itu.

“Saya ingin mencapai sebuah pencapaian yang berbeda dengan tantangan yang berbeda. Ada pengabdian yang sangat penting di sana. Kemudian ada hal-hal yang sangat strategis untuk dicapai,” kata Misbakhun dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.

Misbakhun mengatakan, posisi yang dipilih langsung oleh rakyat menempati kedudukan yang sangat tinggi. Pada Pemilu 2019 lalu, dia mengantongi 113.739 suara dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Timur II. Namun, kata dia, sebuah lembaga menjadi sangat strategis ketika memiliki peran dan strategi yang berbeda.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Erick Thohir Mulai Bersih-bersih Rumah Dinas, Tak Jadi Menteri Era Prabowo?

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dijalin selama menjabat sebagai menteri. “Kalau saya, ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya sudah minta tim saya mulai bersih-bersih rumah dinas,” ujarnya Senin, 2 September 2024.

Ketua PSSI tersebut mengatakan siapapun menterinya ke depan, itu merupakan pilihan dan hak prerogatif presiden terpilih. Erick Thohir bahkan sudah melaporkan secara terbuka semua data baik, ke Komisi VI DPR dan Presiden Jokowi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kronologi Indofarma Kolaps: Terjerat Pinjol, Tak Bisa Bayar....

<!--more-->

5. Kronologi Indofarma Kolaps: Terjerat Pinjol, Tak Bisa Bayar Pegawai sampai Jual Aset

Pemerintah akan menjual aset PT Indofarma Tbk. yang tersisa untuk menyelesaikan masalah kepegawaian. Perusahaan farmasi milik negara itu bangkrut gara-gara utang dan salah urus menyusul berakhirnya pandemi Covid-19.

"Untuk pegawai, kita menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian agar semakin efisien ke depan," ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Senin, 2 September.

Total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar Rp95 miliar. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, kata Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji.

"Mereka sudah mengalokasikan aset, yang jumlahnya sangat memadai, dibantu oleh Holding Biofarma. Bertahap aset ini akan diselesaikan oleh Holding, dibeli, untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian karyawan, bertahap," kata Tiko.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 2 September 2024 dimulai dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus.

Disusul, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

Selanjutnya, politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasannya mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut karena ada hal-hal strategis yang ingin dia capai. Dia tak merinci apa yang dia maksud dengan hal-hal strategis itu.

Berikutnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Terakhir, pemerintah akan menjual aset PT Indofarma (Persero) Tbk. yang tersisa untuk menyelesaikan masalah kepegawaian. Perusahaan farmasi milik negara itu bangkrut gara-gara utang dan salah urus menyusul berakhirnya pandemi Covid-19.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu....

<!--more-->

1. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Menaker: Mudah-mudahan Tak Lebih Tinggi dari 2023

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengakui adanya tren peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024. Kemnaker mencatat ada 46 ribu kasus PHK sepanjang Januari hingga Agustus.

"Tapi mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari tahun 2023," kata Ida ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024. Adapun pada tahun lalu, Kemnaker mencatat PHK 64 ribu kasus.

Dari 46 ribu kasus tersebut, Ida menyebut, sektor manufaktur, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki banyak yang melakukan PHK. Sementara industri lain, seperti industri rokok, hanya melakukan ekspansi atau relokasi pabrik.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kasus PHK Sepanjang Januari-Agustus Capai 46 Ribu, Paling Banyak di Jateng

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengonfirmasi adanya 46 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga Agustus 2024. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus tertinggi terjadi di Jawa Tengah.

"Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten," kata Indah ketika ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024.

Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak. Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK....

<!--more-->

3. Alasan Misbakhun Ikut Seleksi Anggota BPK: Menurut Saya Sangat Strategis

Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasannya mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut karena ada hal-hal strategis yang ingin dia capai. Dia tak merinci apa yang dia maksud dengan hal-hal strategis itu.

“Saya ingin mencapai sebuah pencapaian yang berbeda dengan tantangan yang berbeda. Ada pengabdian yang sangat penting di sana. Kemudian ada hal-hal yang sangat strategis untuk dicapai,” kata Misbakhun dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.

Misbakhun mengatakan, posisi yang dipilih langsung oleh rakyat menempati kedudukan yang sangat tinggi. Pada Pemilu 2019 lalu, dia mengantongi 113.739 suara dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Timur II. Namun, kata dia, sebuah lembaga menjadi sangat strategis ketika memiliki peran dan strategi yang berbeda.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Erick Thohir Mulai Bersih-bersih Rumah Dinas, Tak Jadi Menteri Era Prabowo?

Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah mulai beberes di rumah dinasnya menjelang transisi masa pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Ia mengaku akan berkomitmen menyelesaikan tugasnya hingga Oktober mendatang.

Ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang dijalin selama menjabat sebagai menteri. “Kalau saya, ya komit untuk menyelesaikan sampai Oktober. Bahkan saya sudah minta tim saya mulai bersih-bersih rumah dinas,” ujarnya Senin, 2 September 2024.

Ketua PSSI tersebut mengatakan siapapun menterinya ke depan, itu merupakan pilihan dan hak prerogatif presiden terpilih. Erick Thohir bahkan sudah melaporkan secara terbuka semua data baik, ke Komisi VI DPR dan Presiden Jokowi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kronologi Indofarma Kolaps: Terjerat Pinjol, Tak Bisa Bayar....

<!--more-->

5. Kronologi Indofarma Kolaps: Terjerat Pinjol, Tak Bisa Bayar Pegawai sampai Jual Aset

Pemerintah akan menjual aset PT Indofarma Tbk. yang tersisa untuk menyelesaikan masalah kepegawaian. Perusahaan farmasi milik negara itu bangkrut gara-gara utang dan salah urus menyusul berakhirnya pandemi Covid-19.

"Untuk pegawai, kita menyediakan penjualan aset yang akan kita jual bertahap untuk menyelesaikan isu kepegawaian agar semakin efisien ke depan," ujar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Senin, 2 September.

Total gaji pegawai yang harus diselesaikan oleh Indofarma adalah sebesar Rp95 miliar. Penjualan sisa aset Indofarma tersebut, kata Tiko, diharapkan dapat melunasi seluruh tunggakan pembayaran gaji.

"Mereka sudah mengalokasikan aset, yang jumlahnya sangat memadai, dibantu oleh Holding Biofarma. Bertahap aset ini akan diselesaikan oleh Holding, dibeli, untuk kemudian digunakan untuk penyelesaian karyawan, bertahap," kata Tiko.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemeriksaan lembaga audit harus didasarkan pada Asta Cita yang dicanangkan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu dia sampaikan dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.

“Ke depan, pemeriksaan BPK harus bersifat tematis berdasarkan delapan poin yang ingin dicapai tersebut,” kata anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar itu.

Misbakhun juga mengatakan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu harus berasal dari focal point dalam visi dan misi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan, penyelarasan ini bertujuan agar rekomendasi yang dikeluarkan BPK berperan dalam penguatan pembangunan nasional.

“Kemudian hasil pemeriksaannya harus bersifat strategis, komprehensif, antsisipatif, dan responsif, karena pemeriksaan yang bersifat rekomendatif itu bersifat untuk perbaikan,” kata mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini.

Tak hanya itu, Misbakhun menginginkan Rencana Strategis (Renstra) BPK selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebab jika tidak, kata dia, pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan bisa mencakup program-program pembangunan.

"Dan Rencana Strategis BPK ke depan tentunya harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah yaitu Asta Cita," kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sejak tanggal 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri sebagai calon auditor keuangan negara tersebut.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan mulai dari akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan yang ditetapkan, anggota BPK terdiri dari sembilan orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023–2028, tapi ada lima anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyarankan pemilihan anggota kali ini diambil dari profesional dengan tes yang ketat termasuk dalam psikotes, agar mendapat calon yang punya integritas. “Kalau perlu tidak ada dari partai politik (yang terpilih sebagai anggota BPK),” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia berharap DPR dapat mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan Jaksa Agung tidak boleh dari pengurus partai, atau minimal telah berhenti dari partai selama lima tahun. Menurut Boyamin, calon dari partai rawan kepentingan politik. Apa lagi BPK memiliki tugas penting dalam pengawasan keuangan negara.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengungkapkan alasannya mencalonkan diri dalam seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misbakhun menyebut karena ada hal-hal strategis yang ingin dia capai. Dia tak merinci apa yang dia maksud dengan hal-hal strategis itu.

“Saya ingin mencapai sebuah pencapaian yang berbeda dengan tantangan yang berbeda. Ada pengabdian yang sangat penting di sana. Kemudian ada hal-hal yang sangat strategis untuk dicapai,” kata Misbakhun dalam Fit and Proper Test Calon Anggota BPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 2 September 2024.

Misbakhun mengatakan, posisi yang dipilih langsung oleh rakyat menempati kedudukan yang sangat tinggi. Pada Pemilu 2019 lalu, dia mengantongi 113.739 suara dari Daerah Pemilihan atau Dapil Jawa Timur II. Namun, kata dia, sebuah lembaga menjadi sangat strategis ketika memiliki peran dan strategi yang berbeda.

Untuk bergabung dengan kelembagaan BPK yang menurut Misbakhun sangat strategis itu, Misbakhun mengklaim memiliki latar belakang sebagai auditor dan akuntan. Selama menjalani posisi itu, Misbakhun mengaku memilki pengalaman yang panjang. “Saya lillahi ta’ala ikhlas. Tujuan saya adalah baik, karena saya dalam perjalanan yang panjang di dalam politik, saya ingin mecapai tujuan yang menurut saya sangat strategis ke depan,” kata Misbakhun.

Ihwal statusnya sebagai anggota aktif DPR, Misbakhun mengaku siap meninggalkan jabatan lamanya seandainya terpilih menjadi anggota BPK. Dia akan menyerahkan kursinya kepada partai dan membiarkan partainya melakukan Pergantian Antarwaktu (PAW).

Selanjutnya: Misbakhun merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak....

<!--more-->

Misbakhun merupakan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang saat ini menjadi anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar. Pada 2010, saat menjabat anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dia menjadi tersangka kredit ekspor Bank Century.

Perkara yang menjerat Misbakhun pada 2010 silam berawal dari temuan tim pemeriksa Bank Century dari Bank Indonesia. Tim melaporkan adanya penyaluran kredit bermasalah pada bank yang waktu itu masih milik Robert Tantular.

Perusahaan Misbakhun, PT Selalang Prima Internasional, termasuk dalam daftar penerima kredit bodong itu. Misbakhun terseret setelah anggota staf khusus presiden, Andi Arief, melaporkannya ke polisi pada awal Maret 2010.

Dinyatakan bersalah, Misbakhun divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2010. Misbakhun kemudian mengajukan upaya peninjauan kembali. Pada 2012, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali dan memutuskan Misbakhun diputus bebas atas perkara L/C Bank Century. Mahkamah Agung lewat keputusannya itu juga memutuskan memulihkan nama baik Misbakhun.

Pada pemilihan legislatif 2014, Misbakhun kembali maju sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar dari daerah pemilihan Pasuruan-Probolinggo. Misbakhun pun terpilih sebagai anggota DPR RI untuk kedua kalinya dan ditempatkan di Komisi XI DPR RI. Pada Pemilu 2019, Misbakhun kembali dipilih dan bertugas di Komisi XI DPR.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan di lembaga legislatif maupun pengurus Partai Golkar jika terpilih menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah ini untuk menjaga independensi lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut.

“Saya menyampaikan ini ke bapak-bapak, saya adalah kader partai, tetapi ketentuan perundang-undangan mengatakan ketika saya menjadi anggota BPK, saya harus mengundurkan diri dari keanggotaan dan kepengurusan,” kata Misbakhun saat menjalani fit and proper test calon anggota BPK di Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Atas dasar itu, dirinya tetap berkomitmen dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. “Orientasi saya kepada titik tumpu kepada negara. Itu yang paling utama,” tegasnya.

Dalam fit and proper test tersebut, Misbakhun membeberkan pendapatnya, yaitu menyelaraskan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah. Menurut dia, hal itu penting untuk mengawal program asta cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada era 2024-2029.

“Proses menyelaraskan renstra BPK dengan RPJMN pemerintah harus berjalan. Karena apa, kalau tidak dijalankan maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan. Renstra BPK ke depan harus berkaitan dengan yang menjadi program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujar Misbakhun.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyinggung soal problem defisit dalam APBN. Untuk menutup defisit, katanya, penerimaan pajak harus dioptimalkan. Begitupun dengan penerimaan negara bukan pajak, harus dioptimalkan.

“Penerimaan negara bukan hanya dari pajak, tapi juga penerimaan negara bukan pajak, dan itu bisa ditingkatkan, baik itu penerimaan dividen BUMN, sumber kekayaan alam, maupun dari pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara,” katanya.

Oleh karena itu, Misbakhun menekankan sinergi antara DPR dengan BPK. Dia menegaskan baik BPK maupun DPR merupakan lembaga negara yang keberadaan dan kedudukannya diatur oleh konstitusi. Dengan demikian, DPR dan pemerintah harus bersinergi.

Misbakhun menuturkan BPK punya peran yang strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilita, sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

IDXChannel - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diyakini memiliki peranan strategis dalam hal perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Upaya perimbangan tersebut, penting dilakukan dalam rangka mengawal desentralisasi fiskal, yaitu proses distribusi anggaran dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah (Pemda).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (12/8/2024).

"Dalam perspektif pembangunan daerah, sinergi untuk mengawal desentralisasi pemerintahan dan kemandirian fiskal daerah terwujud, sehingga pemerataan pembangunan melalui otonomi daerah tercapai," ujar Misbakhun, dalam penjelasannya.

Misbakhun pun merinci angka dana transfer dari pemerintah pusat ke seluruh pemda dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada 2019, kata Misbakhun, jumlah dana transfer ke daerah mencapai Rp813 triliun, atau setara 35,2 persen dari APBN 2019.

Namun, jumlah dana transfer ke daerah pada APBN 2020 turun menjadi Rp762,5 triliun atau hanya 29,4 persen. Porsi dana transfer ke daerah kembali turun pada APBN 2021, yakni di angka 28,2 persen, meski jumlahnya meningkat menjadi Rp785,7 triliun.

Penurunan porsi dana transfer ke daerah berlanjut pada APBN 2022, yakni menjadi 26,4 persen. Namun, jumlahnya naik menjadi Rp816,2 triliun.

Selanjutnya pada 2023, dana transfer meningkat menjadi Rp825,4 triliun. Meski demikian, porsinya di APBN 2024 tetap 26,4 persen. Sedangkan pada APBN 2024, jumlah dana transfer ke daerah mencapai Rp857 triliun. Hanya saja, porsinya justru turun menjadi 25,8 persen.

Dari data-data tersebut, Misbakhun menggarisbawahi bahwa meski dana APBN yang nilainya ribuan triliun, ternyata dana transfer ke daerah tidak mencapai 50 persen.

"Apakah ini yang disebut profil desentralisasi fiskal kita," ujar Misbakhun.

Karenanya, Misbakhun menegaskan pentingnya mengingatkan pemerintah soal porsi dana transfer ke daerah.

"Nah, inilah pentingnya BPK RI untuk mengingatkan pemerintah bahwa desentralisasi fiskal kita butuh keseimbangan baru," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga menyinggung soal peran para senator yang diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Misbakhun menegaskan DPD memiliki peran yang sangat fundamental dalam desentralisasi fiskal. DPD, kata Misbakhun, mewakili aspirasi daerah dan pemda.

"Aspirasi masyarakat daerah ini kalau tidak terwujud dalam desentralisasi fiskal, dalam bentuk transfer daerah, maka saya katakan ini adalah sebuah proses yang harus dikoreksi," ujar Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun juga mengingatkan pentingnya BPK dan DPD menguatkan sinergi.

"Secara kelembagaan, BPK RI dan DPD dalam sebuah cabang keleluasaan yang setara, ada anggota di dalamnya, dan anggota inilah yang membangun sinergi di dalamnya," ujar Misbakhun.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu organisasi pendiri Partai Golongan Karya (Golkar), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) mendeklarasikan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk menjadi ketua umum (ketum) partai berlogo pohon beringin itu periode 2024-2029. Airlangga dinilai dapat meningkatkan raihan suara Partai Golkar.

Ketum Depinas SOKSI Ahmadi Noor Supit mengatakan, Airlangga telah berhasil dalam memimpin Partai Golkar. Salah satu pencapaian Airlangga dalam memimpin Partai Golkar adalah meningkatkan raihan suara dalam Pemilihan Umum 2024.

"Jelas karena beliau lah Partai Golkar bisa mendapatkan kepercayaan untuk mendapat 102 kursi (DPR). Juga di seluruh Indonesia juga terjadi kenaikan yg signifikan," kata Ahmadi di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024) malam WIB.

Menurut dia, tidak ada sosok lain yang dapat mengalahkan peran Airlangga di Partai Golkar saat ini. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk mendukung Airlangga sebagai ketum Golkar dua periode. "Siapa lagi yang akan kita dukung jadi pimpinan Partai Golkar selain Pak Airlangga?" ujar Ahmadi.

Deklarasi dukungan SOKSI terhadap Airlangga itu dibacakan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun. Dalam deklarasi itu, jajaran SOKSI di seluruh Indonesia juga akan mendukung langkah Airlangga sebagai ketum artai Golkar.

Sementara itu, Airlangga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh SOKSI. Ia mengaku merasa terhormat mendapat dukungan dari para senior di organisasi itu. "Ini adalah amanah yang membuat saya lebih bersemangat, terutama bagi Partai Golkar untuk menghadapi pilkada-pilkada," kata menteri koordinator perekonomian tersebut.

Menurut Airlangga, kesolidan yang dimiliki Partai Golkar dengan seluruh organisasi masyarakat (ormas) yang ada, partai yang identik dengan warna kuning itu akan makin besar. Selain itu, ia meyakini Partai Golkar akan makin banyak memberikan manfaat kepada rakyat.

"Apalagi Kalau kita lihat SOKSI dalam kesejarahannya itu bekerja untuk kesejahteraan para pekerja, dan para pekerja jumlahnya besar. Jadi kami sangat inklusif, jadi menginginkan pembangunan yang sangat inklusif menginginkan pembangunan yang inklusif, menginginkan pembangunan yang mengutamakan kesejahteraan karyawan, pekerja," ujar Airlangga.

Golkar tunggu Kaesang...

Golkar telah mengusulkan nama Jusuf Hamka untuk mendampingi Kaesang Pangarep apabila hendak maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Namun, hal itu tergantung kepada pilihan Ketum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, nama Jusuf Hamka itu disiapkan untuk menjadi calon wakil gubernur (cawagub) mendampingi Kaesang di Jakarta. Kendati demikian, Kaesang masih belum memutuskan langkah politiknya. Apalagi, elektabilitas Kaesang juga cukup tinggi di Jawa Tengah (Jateng).

"Jadi Pak Jusuf Hamka disiapkan untuk jadi wakil gubernur dan ini apabila Mas Kaesang itu memutuskan untuk maju di Jakarta. Mas Kaesang sendiri kan ada opsi di Jakarta atau di Jawa Tengah," kata dia di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Selasa malam WIB.

Menurut dia, masih banyak waktu untuk membuat keputusan final. Pasalnya, pendaftaran untuk pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 baru akan dibuka pada akhir Agustus mendatang.

"Keputusan tentu masih satu bulan lagi. Kami masih punya waktu, karena keputusan kan 27 Agustus nanti, jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan," ujar Airlangga.