JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan, Badan Aspirasi Rakyat akan menjadi wadah bagi anggota Dewan untuk menampung aspirasi masyarakat.

Badan ini merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) baru yang akan dibentuk pada periode 2024-2029.

“DPR ini kan memang rumah rakyat, jadi Badan Aspirasi ini untuk menampung aspirasi rakyat. Suara rakyat harus didengar, kita akan ada satu badan yang menangani aspirasi rakyat nanti,” ujar Cucun kepada wartawan pada Rabu (9/10/2024).

Cucun menjelaskan, salah satu fungsi Badan Aspirasi Rakyat adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Badan ini akan menjadi pihak yang menerima perwakilan masyarakat yang berdemo, mengingat penanganan unjuk rasa dari internal DPR selama ini masih kurang terstruktur.

“Jadi justru kita DPR menerimanya, betul-betul ini bagian dari rumah rakyat. Jangan sampai seolah selama ini demo tidak diterima oleh DPR. Dan kalau demo, ya jangan sampai diterima secara sporadis. Sehingga ada badan yang menangani khusus,” kata Cucun.

Selain itu, Badan Aspirasi Rakyat akan memfasilitasi harapan rakyat soal proses legislasi, penganggaran, pengawasan terhadap undang-undang (UU) dan program pemerintah, hingga diplomasi Parlemen.

"Bukan hanya terkait demostrasi, misalkan ada keluhan di bawah seperti korban mafia tanah, korban pinjol, korban judol, atau lainnya seperti korban ketidakadilan dari penegak hukum, rakyat bisa mengadu di badan tersebut," jelasnya.

Selanjutnya, Badan Aspirasi Rakyat akan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada setiap komisi DPR sesuai dengan bidang kerja dan isu yang diangkat.

Masing-masing komisi kemudian akan membawa aspirasi tersebut dalam rapat kerja dengan pemerintah (kementerian/lembaga) untuk mencari solusi.

“Kalau soal hukum akan dikasih ke Komisi III, kalau soal pemerintahan ya kita masukkan ke Komisi II. Misalkan soal pekerja migran Indonesia yang ada masalah, keluarganya mengadu berapa tahun tidak bisa bertemu, kita kasih ke Komisi IX yang menangani ketenagakerjaan, silakan tangani,” papar Cucun.

Cucun menambahkan, meskipun DPR selama ini sudah membuka ruang pengaduan melalui surat, email, dan saluran lainnya, mereka ingin penanganan pengaduan lebih optimal dengan dibentuknya badan ini.

“Kalau misalnya masuk surat lewat email atau kotak surat DPR, tapi apakah suratnya ini sampai ke orang alamat yang benar atau AKD yang benar yang menanganinya. Ini yang mau kami optimalkan, jadi terstruktur akan disampaikan sesuai dengan AKD terkait,” terangnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini menyatakan, pengaduan masyarakat tidak hanya akan disampaikan ke AKD, tetapi juga akan disalurkan kepada fraksi-fraksi di DPR.

Dengan demikian, diharapkan lebih banyak pihak yang melakukan pengawalan terhadap aspirasi rakyat.

“Jadi fraksi juga paham apa yang menjadi aspirasi rakyat itu,” sebut Cucun.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga mengonfirmasi bahwa akan ada AKD baru, yakni Badan Aspirasi Rakyat.

Menurut Dasco, keputusan final mengenai jumlah AKD di DPR RI masih dalam kajian dan akan dimatangkan dalam rapat pimpinan fraksi pada 14 Oktober mendatang.

“Yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu Badan Aspirasi Rakyat,” kata Dasco pada 7 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memberikan ucapan selamat kepada dua kadernya yang kini menduduki posisi penting di lembaga legislatif.

Keduanya adalah Cucun Ahmad Syamsurijal, yang terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI, dan Rusdi Kirana, yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI.

“Sukses mengabdi untuk bangsa dan negara,” ujar Muhaimin dalam keterangannya pada Kamis (3/10/2024).

Dalam struktur kepemimpinan PKB untuk periode 2024-2029, baik Cucun maupun Rusdi juga menduduki jabatan sebagai wakil ketua umum.

Peta kader PKB di parlemen untuk periode baru mengalami perubahan signifikan.

Sebelumnya, jabatan Wakil Ketua MPR RI dipegang oleh Jazilul Fawaid, yang kini ditunjuk sebagai Ketua Fraksi PKB DPR RI.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua DPR RI sebelumnya diisi oleh Muhaimin Iskandar.

Saat ini, Muhaimin tidak lagi menjabat sebagai anggota DPR RI karena mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

Sesuai dengan aturan yang berlaku, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tidak diperbolehkan untuk mengikuti Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Muhaimin mengharapkan agar Cucun dan Rusdi dapat melanjutkan perjuangan PKB melalui jalur legislatif.

“Selamat berjuang untuk sahabat-sahabatku yang baru dilantik jadi DPR RI/MPR RI,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mengaku siap menjalani “ospek” terlebih dahulu dengan para senior di pimpinan DPR.

Hal ini diungkapkannya seusai rapat paripurna DPR RI tentang pemilihan dan penetapan pimpinan DPR RI periode 2024-2029 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

“Kalau saya sebagai wakil ketua yang baru, siap ikut ospek dulu dengan para senior dulu sebagai junior,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Cucun menambahkan, yang pasti dirinya akan menjaga prestasi-prestasi pimpinan DPR pada periode lima tahun kebelakang. Menurut dia, pimpinan DPR periode lalu sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian, lanjut Politikus PKB ini, jajaran pimpinan DPR periode baru akan mempertahankan dan terus memberikan kontribusi yang lebih baik.

“Yang pasti, saya punya kaidah bagaimana menjaga prestasi-prestasi pimpinan yang kemarin yang sudah cukup luar biasa baik. Jadi kita akan pertahankan dan ikut mensupport dan ikut juga berkontribusi nanti bagaimana berkolaborasi mencari hal-hal yang lebih baik juga,” jelas dia.

Sebagai informasi, dalam rapat paripurna DPR hari ini yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara Guntur Sasono menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029.

Kemudian, terdapat empat Wakil Ketua DPR dari Golkar, Gerindra, Nasdem dan PKB. Masing-masing adalah Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Syamsurijal menjadi sorotan setelah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR periode 2024-2029.

Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Paripurna ke-2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masa Sidang 2024-2025, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Lelaki bernama lengkap Cucun Ahmad Syamsurijal itu lahir di Bandung pada 11 Agustus 1972.

Dia merupakan politikus PKB yang berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 dengan perolehan 37.763 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II.

Di awal masa jabatannya di DPR, Cucun bertugas di Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.

Pada Mei 2016, Cucun digeser ke Komisi V DPR RI yang mengurus perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, kawasan tertinggal, serta meteorologi dan klimatologi.

Sebelum aktif di PKB dan menjadi anggota DPR, Cucun memulai karier organisasi di Nahdlatul Ulama (NU) sejak 1998 di wilayah Solokan.

Dia dipercaya sebagai Bendahara Umum Pengurus Cabang NU Kabupaten Bandung (2004-2009), dan Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Perekonomian NU (LPNU) (2005-2010).

Di PKB, Cucun juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum PKB Kabupaten Bandung (2005-2010), dan menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Bandung (2010-2015).

Selain aktif di politik, Cucun juga berkecimpung di dunia bisnis sebagai Direktur PT GSM dan Manager Marketing PT HS.

Harta kekayaan Cucun Syamsurijal

Cucun tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 22 miliar.

Dia menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Agustus 2024.

Mayoritas kekayaan Cucun berasal dari aset tanah dan bangunan yang mencapai nilai Rp 14,6 miliar.

Aset tanah dan properti itu tersebar di wilayah Bandung, Jawa Barat.

Selain itu, Cucun memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 3,7 miliar, yang di antaranya mencakup mobil BMW dan mesin tenun.

Cucun juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 2 miliar, kas dan setara kas senilai Rp 2,9 miliar, serta harta lainnya senilai Rp 1,2 miliar dan Rp 24,5 juta.

Dia tercatat memiliki utang sebesar Rp 2,4 miliar yang turut dilaporkan dalam LHKPN-nya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR periode 2024-2029 telah resmi ditetapkan. Anak Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR.

Pantauan Kompas.com di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024) penetapan pimpinan DPR ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang 2024-2025.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Sementara Guntur Sasono. Sebanyak 391 anggota DPR hadir dalam rapat penetapan pimpinan DPR ini.

Puan, yang merupakan Ketua DPR periode 2019-2024, kembali menjadi Ketua DPR untuk 5 tahun ke depan.

"Pimpinan DPR adalah, satu, saudari Puan Maharani dari fraksi PDIP sebagai Ketua DPR," ujar Guntur.

Lalu, Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan Wakil Ketua DPR di periode sebelumnya kembali terpilih sebagai Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra.

Selanjutnya, Adies Kadir menjadi Wakil Ketua DPR dari Golkar, Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR dari PKB, dan Saan Mustopa Wakil Ketua DPR dari Nasdem.

"Dua, saudara Adies Kadir dari Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua DPR. Tiga, saudara Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua DPR. Empat, saudara Saan Mustopa dari Fraksi Nasdem sebagai Wakil Ketua DPR. Lima, saudara Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB sebagai Wakil Ketua DPR," jelasnya.

"Apakah dapat disetujui sebagai ketua dan wakil ketua? Saya minta pendapatnya," tanya Guntur.

"Setuju," seru anggota dewan.

Adapun ada sedikit perubahan dalam formasi pimpinan DPR periode 2024-2029.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah membocorkan nama-nama pimpinan DPR RI periode 2024-2029.

Ia menyebutkan, posisi ketua DPR akan kembali diduduki oleh Puan Maharani dari PDI-P sebagai fraksi dengan perolehan kursi terbanyak di DPR.

“Kalau pimpinan DPR RI insyaallah yang pertama ketuanya Mba Puan Maharani,” ujar Said jelang acara pelantikan anggota DPR, Selasa (1/10/2024).

Said menyebutkan, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad juga akan kembali menduduki posisi wakil ketua DPR dari partai tersebut.

Sementara, posisi wakil ketua DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa akan diisi oleh Faisol Riza yang menjabat sebagai ketua Komisi VI DPR pada periode lalu.

“Kalau dari Nasdem, kalau tidak keliru pendengaran saya itu seharusnya Pak Saan Mustopa. Kemudian dari Golkar teman saya dari Jawa Timur, Adies Kadir itu yang saya dengar,” kata Said.

Saan sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Komisi II DPR, sedangkan Adies adalah wakil ketua Komisi III DPR.

Said pun menekankan bahwa posisi ketua DPR akan tetap diduduki oleh PDI-P sesuai dengan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Anggota DPR RI asal Kabupaten Bandung, Dr Cucun Ahmad Syamsurijal menggelar sosialisasi atau penyuluhan bersama dengan tema "Waspada Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal dan Investasi Bodong", Sabtu (28/9/2024).

Sosialisasi digelar di Aula PT Haji Saepudin Suwinta Kecamatan Solokanjeruk dihadiri oleh Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Teguh Dinurahayu dan H Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Cucun Ahmad Syamsurijal yang akrab disapa Kang Haji Cucun mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting agar masyarakat kelas menengah di Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung tidak turun kasta menjadi masyarakat ekonomi bawah.

"Jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menurun secara signifikan dari tahun ke tahun. Ini salah satunya disebabkan karena banyak masyarakat yang terjerat pinjol dan investasi bodong," ujar Kang Cucun usai sosialisasi, Sabtu (28/9/2024).

Berdasarkan data BPS, lanjut Kang Haji Cucun, dalam kurun waktu empat tahun terakhir yakni mulai 2019 jumlah masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa. Sedangkan pada 2021 jumlahnya 54,83 juta jiwa, pada 2022 menjadi 49,51 juta jiwa dan pada 2024 turun lagi menjadi 47,85 juta jiwa.

Penurunan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia ini diantaranya disebabkan karena perilaku masyarakat yang berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara meminjam uang melalui pinjaman online (pinjol) yang cenderung mudah diakses.

"Selain karena terjerat pinjol yang memang mudah diakses, banyak masyarakat kita yang juga tergiur investasi bodong yang menawarkan keuntungan menggiurkan," ungkap Kang Cucun.

Oleh karena itu, Kang Cucun menyebut sosialisasi atau penyuluhan jasa keuangan sangat penting untuk mengedukasi masyarakat. Penyuluhan ini merupakan langkah pemerintah dalam mengedukasi masyarakat agar lebih hati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan.

"Penyuluhan dan sosialisasi OJK ini harus dilakukan secara merata untuk mewaspadai pinjaman online ilegal dan investasi bodong yang tidak jelas asal usulnya," lanjut Kang Cucun.

Ketua Fraksi PKB DPR RI itu menegaskan masyarakat mesti jeli dalam melihat jasa produk/layanan keuangan yang hari ini sangat mudah diakses oleh masyarakat. Ia sengaja mengundang berbagai elemen masyarakat Majalaya dan Paseh.

"Banyak masyarakat yang mengenal layanan jasa keuangan namun tidak memahami risiko yang ada di belakang. Jangan sampai karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi, masyarakat salah dalam mengakses layanan jasa keuangan yang ilegal," ujar Cucun.

Maraknya kasus pinjaman online ilegal dan investasi bodong, ia menambahkan, disebabkan karena rendahnya literasi dan pengetahuan masyarakat akan produk/jasa layanan keuangan serta kondisi ekonomi masyarakat yang terhimpit oleh kebutuhan.

"Hari ini kita melihat banyaknya korban dari pinjol ilegal dan investasi abal-abal dengan tawaran menggiurkan, hal itu menandakan rendahnya literasi keuangan masyarakat kita khususnya masyarakat yang ada di desa," jelas Kang Haji Cucun.

Sementara itu, Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Teguh Dinurahayu menjelaskan bahwa layanan jasa keuangan itu adalah hal yang setiap harinya bersentuhan dengan masyarakat.

Mulai dari bank emok yang eksis di masyarakat Kabupaten Bandung sampai pinjaman online, baik yang secara resmi terdaftar di OJK maupun tidak terdaftar.

"Kemajuan teknologi digital kini memungkinkan penyedia layanan/produk jasa keuangan untuk menghadirkan layanan dan produknya secara lebih cepat, fleksibel dan efisien" ujar Teguh.

Senior Deputi OJK ini mengatakan bahwa ketidakpahaman masyarakat pada berbagai layanan jasa keuangan akan berujung pada pememilihan produk jasa layanan keuangan yang salah/ilegal dan justru merugikan konsumen.

Oleh karena itu, kata Teguh, sosialisasi jasa keuangan seperti yang dilakukan Kang Haji Cucun sangat penting demi mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat pinjol maupun tergiur investigasi bodong atau ilegal.

"Karena kurangnya pengetahuan masyarakat dapat membawa kita kepada keputusan pemilihan produk yang salah, tidak sesuai kebutuhan dan malah merugikan konsumen," ungkapnya.

Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong

Alasan Masyarakat Berpendidikan Tinggi Masih Terjebak Investasi Bodong

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mengundang mantan calon presiden (capres) 2024 dan calon gubernur (cagub) Jakarta Anies Rasyid Baswedan dalam muktamar karena beberapa alasan. Di antaranya, acara tersebut fokus pada pembahasan kelanjutan partai politik sehingga lebih banyak mengundang internal pengurus.

Ketua Organizing Committee Muktamar PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pihaknya mengundang sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik lain. "Kami akan fokus dahulu pada posisi tidak mengundang calon kepala daerah, ketua umum partai dahulu," katanya di Kabupaten Badung, Bali, Ahad (11/8/2024), .

Muktamar PKB dijadwalkan berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 24-25 Agustus 2024. PKB bakal mengundang seluruh pimpinan partai politik, termasuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Dalam muktamar, kata Cucun, akan ada pemilihan ketua umum dan membahas isu-isu politik, salah satunya perihal Pilkada Serentak 2024. Namun, bukan berarti PKB juga mendatangkan calon kepala daerah yang mereka usung.

Hal itu juga menjadi alasan PKB tidak mengundang Anies. Pasalnya, urusan pilkada sudah diatur tim yang berbeda dari muktamar. Hingga Ahad malam, Cucun juga belum buka suara terkait dengan kepastian partainya mengusung Anies maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

"Kami fokus muktamar dahulu. Pilkada nanti khusus ada timnya, pokoknya siapa yang diundang nanti oleh panitia akan kami buatkan satu daftar yang akan kami sampaikan," kata Cucun.

Dia malah menyinggung menteri terkait bakal membuka Muktamar PKB. "Yang lebih pokok pada pembukaan adalah para menteri yang biasa berkaitan dengan partai politik seperti Menko Polhukam dan Mendagri," ucap Cucun.

Terkait dengan kepastian kandidat yang diusung pada Pilkada Serentak 2024, sambung dia, PKB berencana menyampaikan pada 18 Agustus 2024. Dia menegaskan, para kandidat tidak hadir dalam muktamar karena sudah diundang pada forum yang berbeda.

"Nanti akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2024. Kami akan melakukan publish semua dan menyampaikan Formulir B1-KWK di Jakarta pada tanggal tersebut," kata Cucun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik internal kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berujung pelaporan ke Mabes Polri. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Cucun Ahmad Syamsurijal pada Senin (5/8/2024), melaporkan mantan sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan pidana pencemaran nama baik serta penyebaran kabar bohong.

Cucun mengatakan, laporannya ke Bareskrim Polri diterima dengan penerbitan surat pelaporan STTL/262/VIII/2024 /Bareskrim. Cucun menjelaskan, laporannya itu atas nama seluruh kepengurusan PKB yang saat ini, dipimpin oleh Ketua Umum DPP Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Menurut Cucun, pelaporan tersebut terkait dengan pernyataan Lukman Edy tentang AD/ART PKB yang menghilangkan peran Dewan Syuro. Penyampaian yang dilakukan Lukman Edy tersebut dilakukan di Kantor Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) yang menurut Cucun membuat 'kisruh' partainya dengan ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

Padahal, kata Cucun, Lukman Edy, tak punya kedudukan apa pun dalam menyampaikan soal internal partainya kepada PBNU. Pasalnya, Lukman Edy sudah bukan lagi kader, apalagi pengurus PKB.

"Kami melaporkan suadar Lukman Edy ini, karena sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu sangat membahayakan, dan merupakan satu ujaran kebencian, atau itu adala pencemaran nama baik yang ini akan berbahaya bagi kami secara partai, institusi, maupun pimpinan-pimpinan kami," kata Cucun.

Menurut Cucun, penyampaian oleh Lukman Edy tersebut dianggap sebagai penyerangan terhadap institusi kepartaian yang sah. "Dia berbicara kemarin di depan PBNU dan dia lupa, bahwa kami ini partai politik yang punya landasannya adalah Undang-Undang (UU) Partai Politik," kata Cucun.

Sedangkan apa yang disampaikan oleh di hadapan PBNU, semestinya tak ada kaitannya dengan partai politik. "Dan kalau dia berbicara di PBNU, itu kan ormas ya, yang itu ada undang-undangnya sendiri. Dan tidak ada relevansinya antara PBNU dengan PKB, karena itu kewenangannya masing-masing," ujar Cucun.

Pelaporan DPP PKB sebetulnya berawal dari penyampaian Lukman Edy di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Lukman Edy pada saat dipanggil oleh Tim Lima PBNU menyampaikan tentang pelucutan kewenangan Dewan Syuro PKB dalam AD/ART PKB.

Pelucutan tersebut, kata Lukman, dilakukan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam Mukhtamar PKB di Bali. Pelucutan kewenangan Dewan Syuro tersebut yang membuat renggang relasi dan hubungan PKB dengan PBNU.

Lukman menilai, Dewan Syuro dalam struktur PKB merupakan representasi dari peran para kiai-kiai dan ulama-ulama dari PBNU. "Semenjak Muktamar PKB di Bali, sebagain besar kewenangan Dewan Syuro itu dihapus di dalam AD/ART, sehingga kita tidak bisa melihat lagi peran Dewan Syuro itu. Dan itu di semua tingkatan, bukan saja di DPP, tetapi juga tingkat DPW, dan DPC," kata Lukman.

Dari pelucutan kewenangan Dewan Syuro itu, kata Lukman, membuat eksistensi dan peran para perpanjangan tangan ulama-ulama dan kiai-kiai NU di PKB menjadi hilang.

JAKARTA, investor.id – Kalangan pengusaha meminta pemerintah untuk berhati-hati bila akan melakukan pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, pelebaran defisit di luar ambang batas akan menggerogoti resiliensi fundamental ekonomi Indonesia, apalagi saat ini masih terjadi ketidakpastian akibat tekanan geopolitik.

Adapun APBN 2024 ditargetkan sebesar 2,29% dari produk domestik bruto (PDB). Namun pemerintah baru menetapkan prognosis defisit di akhir tahun 2024 menjadi 2,7%. Sementara itu, defisit APBN 2025 ditargetkan dalam kisaran 2,29%-2,82% dari PDB. Defisit fiskal turut memegang peranan vital terhadap keberlangsungan perekonomian negara. Defisit yang bisa ditekan serendah mungkin akan dapat menjadi langkah produktif menuju kemandirian ekonomi.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menyatakan kebijakan blokir anggaran (automatic adjustment) dilakukan secara selektif dan tetap melihat kondisi keuangan negara. Bila ada hal-hal mendesak, maka anggaran yang diblokir bisa digunakan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Pemerintah sudah menjalankan kebijakan automatic adjustment sejak tahun 2021 dengan pemblokiran anggaran sebesar Rp 58 triliun. Pada 2022 dilakukan pemblokiran anggaran sebesar Rp 39,71 triliun, tahun 2023 mencapai Rp 50,23 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp 50,14 triliun.