JAKARTA, Investor.id – Komisi IX DPR RI mendukung obat berbahan alam yang telah tersertifkasi fitofarma masuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Komisi IX akan memastikan penggunaan fitofarmaka sampai ke hilir.

“Dengan begini, kemandirian produk obat, suplemen, dan obat tradisional bisa optimal mulai dari hulu sampai ke hilir,” ungkap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari dalam kunjungan kunjungan kerja ke PT Ferron Par Pharmaceuticals, bagian dari Dexa Group, di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Putih, hasil kunjungan ini akan menjadi bahan rapat kerja di DPR untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung ketahanan dan perkembangan industri farmasi di Indonesia.

Sementara itu, kunjungan kerja Komisi IX ke Ferron bertujuan untuk melihat langsung fasilitas produksi fitofarmaka serta proses manufaktur farmasi dan obat tradisional yang aman dan berkualitas.

Putih Sari mengapresiasi fasilitas produksi Ferron yang memenuhi standar cara pembuatan obat dan obat tradisional yang Baik (CPOB dan CPOTB) untuk memastikan keamanan, khasiat, mutu, keterjangkauan, dan kepatuhan terhadap ketentuan halal.

“Kami juga mendorong agar percepatan terhadap ketahanan industri obat, sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengedepankan dan mengembangkan bahan baku obat dalam negeri, untuk bisa kita utamakan,” ujar dia.

Putih Sari menekankan pentingnya kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung industri farmasi, terutama dalam pengembangan riset yang memanfaatkan kekayaan bahan baku alam Indonesia.

Lebih lanjut Putih Sari mendorong industri obat seperti Ferron untuk bisa terus mengembangkan research and development dalam pemanfaatan bahan baku dari alam untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan

"Komisi IX DPR RI mendorong percepatan ketahanan industri obat, termasuk obat tradisional dan suplemen kesehatan bisa dilaksanakan secara baik. Hal ini sesuai dengan amanat UU Kesehatan dan instruksi Presiden Prabowo Subianto,,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, anggota komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyampaikan, Indonesia memiliki kekayaan alam yang  bisa dikembangkan menjadi obat melalui riset.

“Pastinya ada dampaknya bagi petani-petani lokal yang ada di seluruh Indonesia. Tadi juga dikatakan ada banyak tanaman-tanaman sekitar 2.000 - 3.000 tanaman yang ada di Indonesia, yang bisa dikembangkan untuk riset dan juga pengembangan untuk obat tradisional,” kata dia.  

Dengan begini, dia mengatakan, di samping bisa berswasembada obat tradisional asli, juga Indonesia bisa melakukan bantuan pertumbuhan ekonomi bagi petani lokal.

Komisaris Ferron Par Pharmaceuticals Raymond Tjandrawinata menyampaikan paparan mengenai riset dan pengembangan obat modern asli Indonesia (OMAI), yang merupakan salah satu fokus Dexa Group.

"OMAI adalah bukti dari kekayaan alam Indonesia yang bertransformasi menjadi solusi kesehatan yang ilmiah dan terpercaya. Kami percaya bahwa dengan penelitian yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, OMAI dapat menjadi produk yang membawa manfaat luas, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi dunia," kata Raymond.

Sementara itu, Direktur Ferron Par Pharmaceuticals Benny Sutisna Suwarno menyampaikan fasilitas produksi Ferron memiliki sertifikasi nasional seperti dari BPOM dan sertifikasi internasional.

“Sejak 2008, kami mendapat sertifikasi dari Inggris, yakni dari UK-MHRA. Sejak saat itu kami aktif mengekspor produk ke Inggris dan dipertahankan hingga saat ini, bahkan meluas hingga ke Polandia dan Belanda. Selain itu kami mendapat audit dari Portugal dan kami memburu sertifikasinya. Kita juga mendapat sertifikasi dari Australia, Jerman,” jelasnya.

Benny melanjutkan, untuk mendukung kemandirian farmasi, Ferron juga memproduksi obat kanker yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan JKN.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan menangnya Donald Trump dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) memberikan sentimen cukup kuat. Kemenangan Trump berpengaruh terhadap nilai tukar mata uang di dunia, termasuk Indonesia

Sri Mulyani mengatakan, nilai tukar dolar AS sampai Oktober 2024 telah menguat di level Rp 15.200. Kemudian sempat melemah akibat sentimen global akibat penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed).

"Sekarang setelah terpilihnya Presiden Donald Trump, dolar indeks mengalami penguatan, sehingga nilai tukar rupiah kita kemarin cenderung mengalami tekanan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dengan banyaknya sentimen dan membuat rupiah tertekan, Sri Mulyani mengatakan, rupiah telah terkoreksi 2,68%. Namun, jika dibandingkan dengan mata uang negara G7 dan G20, rupiah masih cukup baik.

"Indonesia masih relatif cukup baik dari sisi nilai tukar kita, depresiasi 2,68%, dibandingkan Kanada 4,46%, Filipina 5,69%, Korea 6,79%," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo pernah mengkalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil Pilpres AS 2024. Termasuk jika hasilnya dimenangkan oleh Donald Trump.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Perry menyebut, jika Trump kembali menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan mata uang dolar AS akan terus terjadi, seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo membeberkan dampak bagi Indonesia jika Donald Trump memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

Perry mengatakan, jika Trump menjadi Presiden AS maka kemungkinan penguatan dolar AS terus terjadi ke depan seiring munculnya kembali tren penguatan suku bunga acuan bank sentral AS, Fed Fund Rate (FFR). Perang dagang juga diperkirakan masih berlanjut.

"Perkembangan Pemilu di AS perhitungan sementaranya Trump itu unggul. Prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Berbagai dinamika itu dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, nilai tukar rupiah ke depan berpotensi melemah dan aliran modal asing akan semakin kecil.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya emerging market, termasuk Indonesia. Yaitu pertama, tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," tuturnya.

Guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS, Perry menyebut BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," ujar Perry.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat bicara mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak sampai 5% pada kuartal III 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy).

Perry mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 5% itu memang mengalami perlambatan. Meski begitu, perlambatan itu dianggap masih cukup baik dibandingkan negara-negara lain.

"Alhamdulillah, puji Tuhan, dengan sinergi, dengan respons bauran kebijakan, kinerja perekonomian nasional tetap baik. Belum sangat ideal tentu saja, tapi dibandingkan negara lain cukup baik. Kita tahu baru saja kita mendengarkan rilis dari BPS bahwa pertumbuhan triwulan III itu melambat ke 4,95%," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Ia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 di level 5,1%. Hal itu ditopang oleh kinerja ekspor, investasi dan konsumsi kelas menengah atas yang dinilai masih tumbuh cukup baik.

"Secara keseluruhan kami memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa berkisar 4,7% sampai 5,5%, kurang lebih sekitar 5,1% didorong tentu saja ekspor masih baik, investasi yang cukup tinggi dan konsumsi khususnya kelompok menengah ke atas yang cukup baik," tuturnya.

Hanya saja, menurut Perry, konsumsi rumah tangga untuk kelompok bawah lah yang perlu didorong. Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024 hanya tumbuh 4,91% dari sebelumnya 4,93%.

"Konsumsi kelompok bawah itu yang harus perlu terus didorong," ucap Perry.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan Dewan berencana memanggil Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas rencana pemutihan utang yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“BI sama OJK nanti kami panggil, karena semuanya itu kan menyangkut keadaan-keadaan yang bersifat khusus,” kata Misbakhun saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, mengenai waktu pelaksanaannya, Misbakhun masih belum bisa memastikan. Pasalnya, kata dia, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan di Komisi XI DPR RI yang belum lama dilantik. Ia juga menilai pemerintahan Prabowo baru mulai berbagai persiapan.

“Kami masih update dulu (dengan anggota). Kami serap semua keinginan dan misi misinya presiden untuk kita jalankan nanti di 2025,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan wacana penghapusan utang petani dan nelayan yang diwacanakan Prabowo berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurutnya, pada beleid tersebut telah diatur mengenai regulasi hapus buku, namun belum mengenai hapus tagih.

Menurut Misbakhun, ketika kredit sudah dihapus buku maka sudah keluar dari kategori non performing loan (NPL) di bank. Namun, masih tercatat di BI Checking atau SIstem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masing-masing debitur. “Kalau sudah hapus tagih baru hilang,” ujarnya.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden terkait pemutihan utang petani mencakup jutaan orang dalam Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta, pada Rabu, 23 Oktober 2024. Menurutnya, Perpres ini sedang disusun oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas.

Berdasarkan hasil analisisnya, adik Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa jutaan petani dan nelayan masih terbebani oleh utang lama yang berakar dari krisis moneter yang pernah melanda Indonesia. Diperkirakan terdapat sekitar lima hingga enam juta petani dan nelayan yang masih memiliki utang tersebut.

Menurut Hashim, petani dan nelayan dengan utang tersebut kini kesulitan untuk kembali mengakses pinjaman dari perbankan. Setiap kali data mereka tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengajuan mereka langsung ditolak.

Oyuk Ivani berkontribusi pada artikel ini

Industri syariah menjadi salah satu sektor yang menyumbang kontribusi besar bagi perekonomian RI. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dipandang perlu lebih fokus dalam mengoptimalisasi potensi dan peluang dari sektor keuangan syariah itu sendiri.

Anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan Erwin Aksa mendorong langkah-langkah kongkrit pemerintah dalam upaya penguatan Ekonomi berbasis syariah.

"Kita memiliki potensi besar untuk dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, tentunya Indonesia dapat mendominasi perekonomian syariah di kancah global," ujar Erwin, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan data dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) Bank Indonesia, kontribusi aktivitas ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 46,71% atau Rp 9.826,8 triliun.

Selanjutnya, KEKSI Bank Indonesia juga mencatat pembiayaan berbasis syariah telah memberikan kontribusi terhadap UMKM hingga Maret 2024 mencapai Rp 161,03 triliun. Ekonomi berbasis Syariah telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tanah air.

Selaras dengan upaya mendukung perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air, Erwin mengapresiasi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

"ISEF memberikan wadah dak hanya untuk para stakeholders dalam tataran kebijakan, tetapi juga memberikan wadah kepada para pelaku industri dan UMKM di lingkungan sektor Ekonomi Syariah", ujarnya.

Kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) tahun ini mengangkat tema 'Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan'. Di tahun ini, ISEF melaksanakan 70 rangkaian kegiatan Sharia Economic Forum dan Sharia Fair yang melibatkan 22 Kementerian/Lembaga, 37 asosiasi, 46 mitra internasional, serta lebih dari 1.000 pelaku industri.

ISEF ke-11 selain menyelenggarakan kegiatan seminar internasional dan nasional, kegiatan ini juga mengadakan talkshow dengan beragam tema dan beberapa kompetisi, pameran, kajian, serta kegiatan lainnya.

Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan mitra kerja dari 13 komisi dan 7 badan, jumlah keanggotaan fraksi pada komisi, dan penetapan fraksi pada pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Rapat Pengesahan ini dilakukan di dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat tersebut.

Diketahui, pembidangan Komisi XI DPR RI meliputi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Komisi ini memiliki 47 anggota. Adapun, Komisi XI memiliki 10 mitra kerja

Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kemudian, juga bermitra dengan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN (PMN dan Privatisasi).

Berdasarkan dokumen yang diterimaBisnis, Komisi XI akan dipimpin oleh Muhammad Misbakhun dari fraksi Golkar. Nantinya Misbakhun akan didampingi oleh empat wakil dari fraksi yang berbeda.

Empat wakil tersebut adalah Dolfie dari fraksi PDI Perjuangan, Mohammad Hekal dari fraksi Gerindra, Fauzi H. Amro dari fraksi Nasdem, dan Hanif Dhakiri dari fraksi PKB.

Berikut Daftar Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029:

Ketua:Muhamad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua:

Dolfie (PDI Perjuangan)

Mohammad Hekal (Gerindra)

Fauzi H Amro (NasDem)

M. Hanif Dhakiri (PKB)

Fraksi PDI Perjuangan (8 anggota)

Harris Turino

Said Abdullah

Andreas Edy Susetyo

Musthofa

Diah Pikatan O. Putri Haprani

Rio A.J. Dondokambey

Kaisar Kiasa Kasih Said Putra

Didik Haryadi

Fraksi Partai Golkar (7 anggota)

Melcias Markus Mekeng

Kahar Muzakir

Erwin Aksa

Andi Ahmad Dara

Muhidin Muhamad Said

Puteri Anneta Komarudin

Galih Dimuntur Kartasasmita

Fraksi Partai Gerindra (5 anggota)

Wihadi Wiyanto

Kamrussamad

Jefry Romdonny

Imron Amin

Annisa M.A. Mahesa

Fraksi Partai NasDem (5 anggota)

Martin Manurung

H. Charles Meikyansyah

Thoriq Majiddanor

Julie Sutrisno Laiskodat

Shohibul Imam

Fraksi PKB (5 angoota)

Tommy Kurniawan

Muh. Hasannudin Wahid

Bertu Merlas

Neng EEM Marhamah Zulfa His

Anna Mu'Awanah

Fraksi PKS (4 anggota)

A. Junaidi Auly

Anis Byarwati

Muhammad Kholid

Ecky Awal Mucharam

Fraksi PAN (4 aggota)

Ahmad Najib Qodratullah

Andi Yuliani Paris

Ahmad Rizki Sadig

Primus Yustisio

Fraksi Partai Demokrat (4 anggota)

Marwan Cik Asan

Hillary Brigita Lasut

Fathi

Wahyu Sanjaya

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan mitra kerja dari 13 komisi dan 7 badan, jumlah keanggotaan fraksi pada komisi, dan penetapan fraksi pada pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Rapat Pengesahan ini dilakukan di dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat tersebut.

Diketahui, pembidangan Komisi XI DPR RI meliputi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, sektor jasa keuangan. Komisi ini memiliki 47 anggota. Adapun, Komisi XI memiliki 10 mitra kerja

Mitra kerja tersebut meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kemudian, juga bermitra dengan Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BUMN (PMN dan Privatisasi).

Berdasarkan dokumen yang diterimaBisnis, Komisi XI akan dipimpin oleh Muhammad Misbakhun dari fraksi Golkar. Nantinya Misbakhun akan didampingi oleh empat wakil dari fraksi yang berbeda.

Empat wakil tersebut adalah Dolfie dari fraksi PDI Perjuangan, Mohammad Hekal dari fraksi Gerindra, Fauzi H. Amro dari fraksi Nasdem, dan Hanif Dhakiri dari fraksi PKB.

Berikut Daftar Anggota Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029:

Ketua:Muhamad Misbakhun (Golkar)

Wakil Ketua:

Dolfie (PDI Perjuangan)

Mohammad Hekal (Gerindra)

Fauzi H Amro (NasDem)

M. Hanif Dhakiri (PKB)

Fraksi PDI Perjuangan (8 anggota)

Harris Turino

Said Abdullah

Andreas Edy Susetyo

Musthofa

Diah Pikatan O. Putri Haprani

Rio A.J. Dondokambey

Kaisar Kiasa Kasih Said Putra

Didik Haryadi

Fraksi Partai Golkar (7 anggota)

Melcias Markus Mekeng

Kahar Muzakir

Erwin Aksa

Andi Ahmad Dara

Muhidin Muhamad Said

Puteri Anneta Komarudin

Galih Dimuntur Kartasasmita

Fraksi Partai Gerindra (5 anggota)

Wihadi Wiyanto

Kamrussamad

Jefry Romdonny

Imron Amin

Annisa M.A. Mahesa

Fraksi Partai NasDem (5 anggota)

Martin Manurung

H. Charles Meikyansyah

Thoriq Majiddanor

Julie Sutrisno Laiskodat

Shohibul Imam

Fraksi PKB (5 angoota)

Tommy Kurniawan

Muh. Hasannudin Wahid

Bertu Merlas

Neng EEM Marhamah Zulfa His

Anna Mu'Awanah

Fraksi PKS (4 anggota)

A. Junaidi Auly

Anis Byarwati

Muhammad Kholid

Ecky Awal Mucharam

Fraksi PAN (4 aggota)

Ahmad Najib Qodratullah

Andi Yuliani Paris

Ahmad Rizki Sadig

Primus Yustisio

Fraksi Partai Demokrat (4 anggota)

Marwan Cik Asan

Hillary Brigita Lasut

Fathi

Wahyu Sanjaya

Berdasarkan jumlah sosok-sosok yang dipanggil ke Kertanegara pada Senin (14/10) lalu, sudah dapat dipastikan jika daftar kementerian di Indonesia akan bertambah. Dari sisi kinerja, tentu saja ini akan sangat membantu presiden dalam menjalankan program-programnya. Namun, dari perspektif ekonom hal ini dilihat sebagai faktor bengkaknya belanja negara.

Hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah penambahan kementerian dan lembaga di era Prabowo nanti. Meski demikan, sudah dapat dipastikan, setiap penambahan yang ada pasti akan mengeruk APBN lewat belanja kementerian, termasuk program baru yang telah dijanjikan pada masa kampanye lalu.

Melihat hal ini, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikurahman menjelaskan jika meningkatnya jumlah kementerian/Lembaga praktis memperbesar potensi kebocoran anggaran. Ia menekankan, penambahan ini akan memperburuk finansial negara.

"Jadi ada kenaikan sebanyak 12 kementerian atau lembaga yang ditambahkan dibanding dengan Presiden sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini akan menambah beban baru bagi fiskal kita, bagi APBN kita," terang Rizal, dikutip dari detikFinance, Kamis (17/10).

Kabinet tambun ternyata juga akan mempengaruhi realisasi investasi. Menjelaskan tentang hal ini, Rizal mengatakan jika besarnya jumlah kementerian berdampak pada isu efektivitas kinerja pemerintahan. Ia khawatir jika hal ini nantinya justru akan mempengaruhi masa tunggu izin usaha yang semakin lama dan rumit.

"Tentu birokrasi melalui perizinan yang mudah di dalam berbisnis, berusaha, ini juga akan mempermudah terhadap daya saing dan percepatan investasi. Terutama di dalam realisasi investasi itu," terangnya.

Kini fiskal Indonesia pun akan semakin terbebani dengan adanya penambahan jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang. sebelumnya, ekonomi RI sudah cukup rentan oleh adanya utang luar negeri yang kian meningkat. Di balik realisasi investasi yang masih lesu, maka ada ekses yang akan dirasakan masyarakat: pajak.

Diketahui pada awal tahun 2025 nanti akan nada penambahan jumlah pajak, salah satunya PPN yang meningkat dari 11% menjadi 12%. Lebih lanjut, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono membeberkan strategi dan rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengumpulkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun di 2025. Mengutip detikFinance, target itu telah dituliskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

"Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak yaitu menjadi Rp 2.189,3 triliun (di 2025), kami telah menyusun strategi dan rencana aksi untuk mencapai target tersebut," kata Thomas dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (9/9/2024).

Lalu apa lagi ekses dari meningkatnya jumlah kementerian di pemerintahan baru mendatang? ikuti ulasannya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, malam ini laga antar ketiga Srikandi Cagub Jawa Timur akan terjadi. Dalam bentuk debat, baik Khofifah Indar Parawansa, Luluk Nur hamidah, dan Risma Tri Harini akan beradu visi, misi, serta argumen. Untuk melihat persiapan debat serta peta kekuatan antara ketiganya, ikuti laporan jurnalis detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Sunsetalk kali ini akan menghadirkan orang-orang yang mahir berbicara banyak Bahasa. Komunitas Polyglot Indonesia merupakan wadah bagi mereka yang menguasai banyak bahasa asing. Seperti apa keseruan kegiatan Komunitas Polyglot Indonesia? adakah cara untuk mudah mempelajari Bahasa? Ikuti obrolannya bersama Fajar Triperdana, Koordinator Regional Polyglot Indonesia Chapter Jakarta jelang matahari terbenam nanti.

Ikuti juga berbagai informasi bisnis ekonomi hingga pergerakan pasar jelang penutupan IHSG setiap harinya. Seluruh informasi ini bisa diakses di laman serta media sosial detikcom.

detikSore, nggak Cuma hore-hore

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi XI DPR menyetujui anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 53,19 triliun pada RAPBN 2025. Kesepakatan tersebut dibacakan pada rapat DPR sekaligus presentasi terakhir Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan di kabinet Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan anggaran digunakan untuk menjalankan berbagai program. “Komisi sebelas menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 53,19 triliun,” ujarnya dalam rapat di Senayan, Senin 9 September 2025.

Pagu tersebut meningkat dibanding yang ditetapkan pada 2024 yang sebesar Rp 48 triliun. Anggaran ditujukan untuk mendukung lima program, yakni kebijakan fiskal sebesar Rp 59,1 miliar; pengelolaan penerimaan negara Rp 2,38 triliun; belanja negara 45,4 miliar; pengelolaan perbendaharaan, kakayaan negara dan risiko, Rp 238,1 miliar; dan dukungan manajemen Rp 53,1 triliun.

Sri Mulyani menerangkan angka tersebut sudah termasuk pagu untuk Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 10,37 triliun. “Kami ajukan Rp 53,19 triliun, ini dalamnya sudah ada BLU, jadi sebetulnya untuk Kemenkeu saja adalah Rp 42,81 triliun,” ujarnya.

Ada tujuh BLU yang mendapat dana, yang mendapat anggaran terbesar adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 6,06 triliun. Kedua adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dengan pagu Rp 3,93 triliun. Disusul badan lain di bawah Kemenkeu, seperti Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), LDKP, PKN STAN, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang masing masing mendapat Rp 15 miliar - 163 miliar.

Di akhir rapat, bendahara negara itu mengucapkan terima kasih kepada DPR yang mendukung usulan kementerian hari ini. “Ini adalah presentasi terakhir saya ini dan Pak Wamen, di dalam kabinet ini untuk disiapkan bagi kabinet yang akan datang," ujar Sri Mulyani.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah keuangan menetapkan lima nama menjadi anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama itu diperoleh dari hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test yang berlangsung paaa 2-4 September 2024.

Dalam uji kelayakan kali ini, DPR menyeleksi 74 calon yang telah melewati tahap verifikasi administrasi dan ujian di panitia seleksi. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara mengatakan proses seleksi dilakukan dengan prinsip keadilan untuk semua calon.

Komisi XI DPR sebelumnya telah menerima 76 nama calon anggota BPK, namun dua di antaranya tidak melanjutkan ke tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Berdasarkan rapat internal pada 8 Juli 2024, satu orang calon atas nama Sanko Simanulang tidak lolos verifikasi administrasi. Kemudian, pada 9 Juli 2024, satu calon anggota BPK mengundurkan diri atas nama Laode Muhammad Syarif.

Setelah menjalankan seleksi yang digelar selama 3 hari, DPR menetapkan 5 nama melalui musyawarah dan mufakat. Menurut Amir, nama yang sudah ditetapkan dalam rapat komisi selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan DPR untuk ditetapkan dalam rapat paripurna sebelum diserahkan ke Presiden.

Dari lima nama yang terpilih terdapat satu orang yang merupakan anggota BPK periode 2019-2024. Ada pula pegawai internal BPK dan anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan.

Berikut Profil 5 Anggota BPK Periode 2024-2029 Pilihan DPR

1. Akhsanul Khaq

Akhsanul Khaq saat ini menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara I di BPK. Sebelum diangkat sebagai anggota BPK, Akhsanul telah berkarir dalam pengawasan keuangan negara dengan peran yang krusial di lembaga tersebut. Ia bertanggung jawab atas audit keuangan pemerintah dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Bobby Adhityo Rizaldy

Bobby Adhityo Rizaldy adalah politikus Partai Golkar yang kini berada di Komisi I DPR membidangi persoalan pertahanan, komunikasi dan hubungan luar negeri. Ia telah menjadi anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut.

Boby duduk di DPR mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II serta sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Bobby lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk agama Islam. Ia menyelesaikan pendidikan ekonomi akuntansi di Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan studi di Cleveland State University di Amerika Serikat.

Sebelum menjadi anggota DPR, Bobby pernah bekerja di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) serta memegang posisi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI).

3. Budi Prijono

Budi Prijono sebeumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) sejak 2022. Ia merupakan TNI aktif dengan pangkat Letnan Jenderal.

Budi lahir di Tulung Agung pada 1966 dan merupakan lulusan Akademi Militer (AKABRI) tahun 1988. Ia memiliki pengalaman panjang dalam dunia militer, termasuk sebagai Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

Budi baru berkarir di Kemenhan sejak Prabowo menjadi Menteri. Ia pernah memegang posisi strategis seperti Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan), Dirjen Perencanaan Pertahanan, hingga Irjen Kemhan.

4. Daniel Lumban Tobing

Daniel Lumban Tobing saat ini adalah Anggota II BPK RI. Ia lahir pada 1967 dan memiliki latar belakang pendidikan di Jepang, dengan gelar dari Kyoto University dan Takushoku University. Daniel juga mengantongi berbagai sertifikasi seperti Certified Internal Audit Executive (CIAE), Certified Forensic Auditor (CFrA), dan Certified State Finance Auditor (CSFA).

Sebelum menjabat di BPK, Daniel pernah menjadi anggota DPR RI di beberapa komisi dan aktif di sektor industri. Beberapa di antara jabatan yang pernah ia pegang adalah di PT Indonesia Epson Industry serta PT Hirose Electric Indonesia. Ia juga aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Gabungan Elektronika Jakarta.

5. Fathan Subchi

Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan lahir pada 1970. Fathan memiliki latar belakang pendidikan dari Institut Agama Islam Al-Aqidah.

Fathan juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU), pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU. Di bidang organisasi mahasiswa, Fathan terlibat dalam Ikatan Alumni (IKA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta dan Ketua Umum Paguyuban Masyarakat Demak Sejabodetabek.