JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengaku akan mengupayakan peningkatan kesejahteraan dosen.

"Tadi juga ada permohonan untuk kenaikan gaji dosen atau tunjangan kinerja yang dirapel, kami sedang pelajari," kata Satryo dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (6/11/2024).

Ia mengingatkan, jika gaji dosen ASN naik namun dosen swasta tidak, maka hal itu juga akan menimbulkan suatu permasalahan baru.

"Oleh karena itu, nanti dengan bantuan dari Komisi X, memperjuangkan mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk menaikkan gaji dosen baik ASN maupun swasta," sebut Satryo.

"Kami paham juga mekanisme di Kementerian Keuangan bahwa membayar atau mendanai program-program yang swasta itu tidak begitu mudah, tapi bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

Dalam rapat yang sama, sejumlah pimpinan Komisi X DPR RI sempat kompak mendesak pemerintah agar mencari solusi dari kesejahteraan dosen yang jauh dari ideal.

Wakil Ketua Komisi X, My Esti Wijayanti, mengaku sangat prihatin usai mendengar cerita terkait kesejahteraan dosen yang disampaikan Serikat Pekerja Kampus (SPK) dalam rapat dengar pendapat kemarin.

"Mengelus dada, Pak," ujar Esti dalam rapat kerja hari ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X lainnya, Mahfudz Abdurrahman.

"Kami menerima aspirasi dari Serikat Pekerja Kampus yang mengeluhkan rendahnya kesejahteraan dosen di tengah tingginya tuntutan dan beban kerja mereka. Rata-rata dosen hanya mendapatkan gaji pokok di bawah Rp 3 juta rupiah," ungkap politikus PKS itu.

"Kiranya langkah-langkah apa yang akan dilakukan Kemendikti untuk mengatasi permasalahan ini?" cecarnya.

Sebelumnya, SPK meminta pemerintah mengupayakan dosen-dosen di Indonesia memperoleh upah yang layak, yakni minimal Rp10 juta per bulan.

"Tuntutan kami, tentu saja kami berharap, berikan upah yang layak. Take home pay (gaji bersih) minimal Rp10 juta. Kenapa Rp10 juta? Karena di kementerian pun, mohon maaf Kementerian Keuangan di bawah S-1 pun mereka take home pay Rp10 juta," kata Ketua SPK Dhia Al Uyun dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi X kemarin, dikutip Antara.

Apabila tidak memungkinkan Rp10 juta, kata Dhia melanjutkan, SPK menilai standar gaji yang layak bagi dosen adalah minimum sebesar 3 kali upah minimum di suatu daerah.

Berikutnya, Dhia yang merupakan dosen Universitas Brawijaya itu menyampaikan SPK telah melakukan riset dan menemukan bahwa 61 persen dari 1.200 orang dosen mendapatkan gaji bersih di bawah Rp3 juta.

"Kami sudah ada riset, 1.200 dosen itu di bawah Rp3 juta jadi setara upah satpam bank untuk jenjang pendidikan S-2, dosen minimal S-2. Kemudian, dosen PTS (perguruan tinggi swasta) lebih tragis lagi karena mereka di bawah Rp2 juta, lebih rendah dari tukang bangunan, padahal mereka juga S-2," ucap dia.

Ia menyampaikan pula bahwa 61 persen dari 1.200 orang dosen yang mengikuti riset SPK menyatakan bahwa beban kerja mereka tidak sebanding dengan kompensasi yang didapatkan. Lalu, 76 persen di antaranya pun mengaku bekerja sampingan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Jadi, dosen-dosen di Indonesia kayanya karena kerja sampingan, bukan karena profesi sebagai dosen," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dhia menyampaikan bahwa dampak dari kompensasi yang tidak sesuai beban kerja itu, 72,2 persen dosen mengalami kelelahan kerja tinggi. Kemudian, ada pula dosen yang melakukan bunuh diri, mengalami gangguan jiwa, dan meninggal saat bertugas.

Bahkan, kata dia menambahkan, terdapat pula dosen-dosen yang terjerat pinjaman online.

Lebih lanjut, dia menyampaikan beban kerja dosen meliputi kewajiban mengajar, melakukan penelitian, publikasi, hingga mempromosikan kampus.

Jakarta: Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Edy Suandi Hamid, mengkritisi aturan soal tunjangan dosen dalam Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, selain gaji, dosen mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan.

Pasal 59 Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 mengatur besaran tunjangan profesi bagi dosen setara dengan satu kali gaji pokok dosen aparatur sipil negara. Kemudian, besaran tunjangan khusus bagi dosen setara dengan satu kali gaji pokok dosen aparatur sipil negara. Sementara itu, besaran tunjangan kehormatan bagi Profesor setara dengan dua kali gaji pokok dosen aparatur sipil negara.

Sedangkan, besaran tunjangan dosen selain ASN merujuk gaji ASN, yakni Asisten Ahli Gaji pokok Dosen Golongan III/b; Lektor Gaji pokok Dosen Golongan III/c; Lektor Kepala Gaji pokok Dosen Golongan IV/a; dan Profesor Gaji pokok Dosen Golongan IV/d.
"Dari mana mereka bisa memenuhi pembayaran berbagai tunjangan sesuai yang disuratkan dalam permen? Sumber utama PTS Indonesia adalah dari mahasiswa. Jika mahasiswa sedikit, pasti berat memenuhi standar kesejahteraan itu," kata Edy kepada Medcom.id, Jumat, 4 Oktober 2024.

Akibatnya, kata dia, bisa terjadi seleksi alam dengan bergugurannya PTS. Terlebih, PTS menengah dan ke bawah dengan jumlah mahasiswa sedkit.

"Karena itu masih banyak PTS yang kurang mampu," ujar dia.

Edy mengatakan PTS harus memiliki stretgi mengatasi ini. Pertama, berusaha meningkatkan jumlah mahasiswanya.

"Kedua, mencari sumber-sumber pendapatan lain di luar mahasiswa. Ada unit bisnis atau didukung oleh yayasan yang kuat seperti korporasi di belakangnya," tutur dia.

Baca juga: Permendikbudristek 44/2024 Angkat Derajat Dosen hingga Dapat Penghasilan Layak

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Edy Suandi Hamid, menilai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi swasta (PTS). Terutama, mendukung dosen di PTS mendapatkan upah layak.

"Karena sebelumnya, pembiayaan PTS ini bergantung kepada jumlah mahasiswanya. Dengan aturan ini yang melihat UU Ketanagakerjaan diharapkan upah dosen di PTS pun bisa berdampak. Apalagi mengingat PTS menengah bawah dan kecil yang jumlah mahasiswanya terbatas," kata Edy kepada Medcom.id, Jumat, 4 Oktober 2024.

Pasal 51 Permendikbudristek 44/2024 mengatur Besaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kebutuhan hidup minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
Namun, ia mengkritisi perihal tunjangan dosen. Sebab, pembayaran tunjangan dosen di PTS dari mahasiswa bukan negara.

"Dari mana mereka bisa memenuhi pembayaran berbagai tunjangan sesuai yang disuratkan dalam Permen? Sumber utama PTS Indonesia adalah dari mahasiswa. Jika mahasiswa sedikit, pasti berat memenuhi standar kesejahteraan itu," papar dia.

Akibatnya, kata dia, bisa terjadi seleksi alam dengan bergugurannya PTS. Terlebih, PTS menengah dan ke bawah dengan jumlah mahasiswa sedkit.

"Karena itu masih banyak PTS yang kurang mampu," ujar dia.

Edy mengatakan PTS harus memiliki stretgi mengatasi ini. Pertama, berusaha meningkatkan jumlah mahasiswanya.

"Kedua, mencari sumber-sumber pendapatan lain di luar mahasiswa. Ada unit bisnis atau didukung oleh yayasan yang kuat seperti korporasi di belakangnya," tutur dia.

Dalam Permendikbudristek 44/2024 diatur selai gaji, dosen mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan. Besaran tunjangan profesi bagi dosen setara dengan satu kali gaji pokok dosen aparatur sipil negara.

Kemudian, besaran tunjangan khusus bagi dosen setara dengan satu kali gaji pokok dosen aparatur sipil negara, dan besaran tunjangan kehormatan bagi Profesor setara dengan dua kali gaji pokok dosen aparatur sipil negara.

Sementara itu, besaran tunjangan dosen selain ASN merujuk gaji ASN, yakni Asisten Ahli Gaji pokok Dosen Golongan III/b; Lektor Gaji pokok Dosen Golongan III/c; Lektor Kepala Gaji pokok Dosen Golongan IV/a; dan Profesor Gaji pokok Dosen Golongan IV/d.

Baca juga: Permendikbudristek 44/2024 Dihadirkan untuk Pecahkan 4 Masalah Dosen

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta, Edy Suandi Hamid, menilai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier dan Penghasilan Dosen memiliki filosofi yang baik. Aturan tersebut dapat mengangkat derajat dosen.

"Filosofi dari Permendikbudristek 44/2024 ini baik. Ini untuk mengangkat derajat profesi dosen," kata Edy kepada Medcom.id, Jumat, 4 Oktober 2024.

Aturan tersebut juga mendukung dosen mendapatkan upah layak. Dia berharap gaji dosen di atas Upah Minimum Regional (UMR).
"Sehingga mereka memperoleh penghasilan layak bukan sekadar setara atau sedikit di atas UMR," ujar dia.

Edy menilai Permendikbudristek ini sangat berdampak bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Karena sebelumnya masalah derajat dan upah dosen belum memiliki aturan kuat.

"Karena bagi dosen-dosen negeri, tidak masalah, mereka didukung dari APBN dan atau pendapatan lain dari mahasiswa yang relatif mudah diperoleh dengan status kenegeriannya untuk memperoleh mahasiswa," ujar dia.

Baca juga: 4 Pokok Kebijakan Permendikbudristek 44/2024: Sertifikasi hingga Hak Ketenagakerjaan Dosen

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)