JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) mengusulkan kelonggaran kepada para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tidak diwajibkan kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan studi di luar negeri.

Alasan Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan hal itu supaya memberi kesempatan bagi para alumnus penerima LPDP buat berkarya di manapun mereka berada.

Satryo mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air.

Terlebih, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) Merah Putih," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kebijakan ini mengundang berbagai pandangan di kalangan pengamat pendidikan, salah satunya adalah Darmaningtyas.

Dia menilai langkah tersebut memiliki sisi positif, tapi tetap membutuhkan pengaturan yang jelas.

Seperti disampaikan Satryo, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang lebih luas dan terbuka bagi para penerima beasiswa LPDP yang berada di luar negeri.

Dalam situasi tertentu, kembalinya para penerima beasiswa ke Indonesia sering kali menjadi problem tersendiri, terutama ketika kesempatan pekerjaan yang tersedia di Indonesia belum sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Selain itu, dengan adanya diaspora yang tersebar di berbagai negara, diharapkan muncul jejaring global yang bisa membantu pembangunan bangsa dari luar negeri.

Akan tetapi, jika usulan itu disahkan menjadi kebijakan maka diharap bukan berarti tanpa syarat.

Para penerima beasiswa yang memilih tidak kembali ke Indonesia diharapkan tetap diwajibkan untuk berkontribusi dalam bentuk lain, baik melalui pendanaan, jejaring, maupun riset yang mendukung kemajuan Indonesia.

Darmaningtyas menekankan bahwa meskipun prinsip kebijakan ini bagus, penerima beasiswa harus tetap berperan aktif dalam membangun bangsa, sekalipun dari jauh.

"Memang debatable, tapi kalau meniru India, itu orang-orang yang berpendidikan di luar negeri itu tidak harus pulang, tetapi mereka berkontribusi pendanaan maupun jaringan investor, dan lain-lain," kata Darmaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Darmaningtyas mencontohkan bagaimana diaspora India bisa membantu negara mereka dari jarak jauh.

Warga India yang disekolahkan ke luar negeri diminta berkontribusi membuka beragam akses buat adik kelasnya kelak.

Akses itu mulai dari jejaring, ilmu pengetahuan, industri, riset, dan lain-lain.

Menurut Darmaningtyas, diaspora Indonesia yang menerima beasiswa LPDP juga bisa meniru kebijakan yang diterapkan India.

Jika diwajibkan oleh pemerintah, maka diaspora Indonesia yang menjadi penerima beasiswa LPDP bisa saja diwajibkan memberikan beragam kontribusi seperti bantuan pendanaan, terutama bagi penerima beasiswa LPDP berikutnya.

Contoh lain, kata Darmaningtyas, para diaspora Indonesia yang memiliki gaji tinggi di luar negeri bisa saja membuka akses beasiswa bagi calon-calon penerima beasiswa baru dari Tanah Air.

Selain itu, lanjut Darmaningtyas, para diaspora penerima beasiswa LPDP bisa membantu penggalangan dana buat kegiatan sosial, riset ilmiah, atau berpartisipasi dalam program-program prioritas nasional lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah tetapi tidak harus meninggalkan pekerjaan utama mereka di luar negeri.

"Prinsipnya bagus tapi tetap harus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dari luar," ucap Darmaningtyas.

Menurutnya, hal ini bisa lebih bermanfaat dibandingkan dengan kondisi di mana para penerima beasiswa pulang tetapi tidak bisa bekerja di bidang yang sesuai, sehingga potensi kontribusi mereka terhambat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan pihaknya akan mengkaji ulang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Dia menyebut ke depannya pemberian beasiswa LPDP akan difokuskan pada ilmu Sains dan Teknologi (Saintek), karena dianggap mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden. Soal swasembada pangan, swasembada energi, persediaan air, dan hilirisasi,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, Satryo turut mengatakan tak menutup kemungkinan sasaran penerima LPDP juga akan diberikan pada bidang lain seperti sosial dan humaniora (Soshum).

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa memang penerima beasiswa LPDP diutamakan pada bidang Saintek.

“Yang utama itu [Saintek], kemudian yang bidang lain. Kalau memang ada yang menonjol dan patut didanai, kita danai ya,” pungkasnya.

Lebih jauh, Satryo berharap bahwa jumlah penerima beasiswa LPDP di masa berikutnya bisa terus bertambah per tahunnya.

Di sisi lain, Satryo turut menegaskan alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari universitas luar negeri dapat berkarya di mana saja sehingga tidak harus kembali ke tanah air untuk mengabdi.

“Kami memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja. Meskipun tidak pulang, tapi dia punya prestasi yang bagus, bekerja di perusahaan yang juga baik di luar negeri, atau menemukan inovasi. Kita bilang, Indonesia yang menemukan inovasi itu. Jadi meskipun di luar negeri, kan masih Merah Putih,” ujar Satryo usai Rapat Tingkat Menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dikutip dari Antara Rabu (6/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyebut bahwa kelonggaran penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk tak langsung pulang ke Tanah Air tidak berlaku bagi penerima LPDP dari ikatan dinas.

"Kalau yang berangkat (dari) ikatan dinas, orang departemen misalnya, disekolahkan di sana, dia harus pulang segera," sebut Satryo usai rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Rabu (6/11/2024).

"Tapi kalau dia bebas, tidak ada instansinya, mau mengajar atau bekerja, memang kalau dari sisi kepatutan harus pulang, tapi kan kita tahu juga kalau pulang tidak punya kerjaan juga tidak baik dan kalau pemerintah memang tidak mampu memberikan pekerjaan juga sulit, kita kasih waktu mereka (tidak langsung pulang)," jelasnya.

Ia berulang kali menegaskan bahwa hal tersebut tidak masalah. Ia mempersilakan para penerima LPDP yang bukan dari ikatan dinas atau bukan pegawai instansi untuk meneruskan kehidupan di sana, mencari pekerjaan, pengalaman, hingga memperdalam ilmu.

Satryo meyakini, mereka pasti akan pulang ke Tanah Air suatu hari. Data yang ia pegang juga menunjukkan bahwa mayoritas penerima LPDP tergerak untuk pulang ke Indonesia.

"Kalau yang mau menetap terus di sana itu harus seizin dari Indonesia, izinnya mau dia bekerja di lembaga internasional, atau jadi perwakilan kita di lembaga-lembaga yang memang punya kemampuan internasional, itu atas seizin kita. Kita beri izin, selama mereka memang masih membawa manfaatnya untuk Indonesia dalam berbagai cara," ungkap Satryo.

"Anda di luar negeri masuk ke lembaga internasional, membawa nama Indonesia di sana, buat kami juga itu kontribusi untuk Indonesia. Kalau di luar negeri dia itu berprestasi, membawa nama Indonesia dengan baik, juga baik, enggak ada masalah. Pada akhirnya pada pulang semua pasti, suatu hari," kata dia.

Satryo juga menyebut bahwa kelonggaran agar penerima beasiswa LPDP tak perlu buru-buru pulang ke Tanah Air tak perlu dikaji kembali, sepanjang ia bukan penerima beasiswa yang berasal ikatan dinas.

"Yang dikaji ulang itunya, bagaimana kita memastikan yang didanai itu yang sesuai dengan program pemerintah, Kabinet Merah Putih," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut bahwa penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak harus pulang ke Indonesia usai menyelesaikan kuliahnya.

Menurut Satryo, pemerintah memberi kebebasan bagi peraih beasiswa LPDP untuk berkarya di mana pun. Termasuk, jika ingin bekerja pada perusahaan yang baik yang berada di luar negeri.

"Enggak (harus pulang), kita memang memberi kesempatan mereka untuk berkarya di mana saja," kata Satryo saat ditemui di kantor Kementerian Koordiantor Bidang Penbangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Dia lantas menjamin tidak akan ada sanksi bagi para penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia.

Satryo pun memastikan bahwa tidak ada aturan dari LPDP yang mengharuskan mahasiswa untuk pulang ke Indonesia setelah lulus menempuh pendidikan di luar negeri.

Dalam pandangannya, bekerja bisa di negara mana saja. Sebab, yang terpenting tetap mencintai Tanah Air.

"Suatu hari siapa tahu ada peraih nobel orang Indonesia, tapi di Amerika. Tidak apa-apa kan? Itu yang positif. Berkarya bisa dimana-mana. Untuk merah putih," ujar Satryo.

Dia juga mengatakan, pemerintah tidak bisa memaksa penerima LPDP untuk bekerja di Tanah Air. Mengingat, Indonesia belum memiliki tempat yang baik bagi para penerima LPDP untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

"Kita belum punya cukup tempat untuk mereka berkarya. Kasihan dia (penerima LPDP) nanti, ilmunya tinggi, di sini tidak ada wadahnya. Lebih baik kamu (penerima LPDP) teruskan ke sana saja. Yang penting (jiwanya) merah putih," kata Satryo.

Jokowi sebut harus pulang

Pernyataan Satryo tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintah era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2023, Jokowi meminta penerima beasiswa LPDP agar pulang ke Indonesia, sehingga bisa berkontribusi untuk negara.

"Saya titip pulang, pulang, pulang ke Indonesia, setelah pulang atau studi berkarya lah, inilah kesempatan untuk saudara semua," kata Jokowi dalam acara LPDP Fest di Jakarta secara daring di YouTube LPDP, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 3 Agustus 2023.

Saat itu, Jokowi berharap, meski gaji di Indonesia lebih rendah daripada negara lain, tetapi penerima beasiswa LPDP harus pulang ke Indonesia.

Menurut Jokowi, penerima beasiswa LPDP harus pulang ke Tanah Air karenaIndonesia membutuhkan anak-anak muda yang memiliki pemikiran dan visi ke depan lebih baik.

"Karena kita memang kurang sumber daya manusia (SDM) seperti itu," ujar Jokowi.

Harus kembali ke Indonesia

Terkait aturan penerima LPDP harus pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studinya diungkap oleh Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Badan Layanan Umum LPDP Mohammad Lukmanul Hakim.

Pria yang akrab disapa Lukman ini menyebut, akan ada sanksi tegas bagi penerima beasiswa LPDP yang tidak pulang sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Kita suruh ganti rugi semua yang diberikan LPDP ketika hidup dan kuliah di luar negeri. Ada hitungannya,” kata Lukman sebagaimana diberitakan Kompas.com pada 2 Agustus 2023.

Lukman juga mengungkapkan, saat interview dalam proses memperoleh beasiswa LPDP sudah ada perjanjian untuk balik ke Indonesia.

"Ketika wawancara, mereka harus balik lagi ke Indonesia, dan harus bisa berkontribusi dengan ilmu yang diperoleh dari luar,” ujarnya.

Namun, menurut Lukman, masih banyak penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali ke Indonesia. Meskipun, tidak menyebutkan secara pasti jumlahnya.

(sumber: penulis Dian Ihsan)

TEMPO.CO, Jakarta - Nadiem Anwar Makarim baru menyerahkan jabatannya ke 3 menteri baru Pasalnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi oleh Presiden Prabowo-Gibran dipecah jadi 3 yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Serah terima dilakukan di Kantor Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, pada Senin, 21 Oktober 2024. Nadiem Makarim menyerahkan jabatan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro; dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Nadiem, pendiri Gojek, mengatakan pensiun dari menteri iamengaku ingin lebih intensif bersama keluarga.

"Belum tahu. Mungkin sama keluarga saja, saya punya bayi baru," katanya.

Nadiem mundur dari posisi sebagai CEO Gojek ketika ditawari Jokowi menjadi Menteri Pendidikan pada Oktober 2019.

“Ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya. Saya merasa senang jadi orang Indonesia saat ini,” kata Nadiem waktu itu.

Terkait kesannya selama bekerja di kabinet Presiden Jokowi, Nadiem menekankan pada pentingnya dukungan Jokowi dalam berbagai transformasi pendidikan yang telah dilaksanakan.

"Tanpa dukungan beliau, saya tidak bisa melakukan begitu banyak transformasi, mulai dari kurikulum, Kampus Merdeka, hingga Asesmen Nasional. Semua itu tidak mungkin terwujud tanpa arahan dan dukungan dari Pak Jokowi," katanya.

Merdeka Belajar

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, ia ingin menitipkan Program Merdeka Belajar untuk terus dilanjutkan pada era kabinet 2024-2029.

Hal itu disampaikan Nadiem saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat lalu, untuk berpamitan kepada Presiden Joko Widodo jelang purnatugas per 20 Oktober 2024.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar, dan pasti sukses menteri berikutnya," katanya saat ditanya tentang kabinet baru.

Program Merdeka Belajar adalah inisiatif Kementerian Pendidikan yang memberikan kebebasan kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar.

Tujuannya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang fleksibel dan relevan, dengan kurikulum yang dapat disesuaikan, pilihan pembelajaran sesuai minat, dan kolaborasi antara sekolah dan masyarakat.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk tantangan dunia nyata.

Menanggapi permintaan Nadiem, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka yang digagas di era Nadiem.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto resmi menunjuk dan melantik akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi periode 2024—2029, Senin (21/10/2024).

Satryo sebelumnya adalah Ketua sekaligus Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Nama Satryo umum dikenal sebagai seorang akademisi dan praktisi di bidang mechanical engineering dan manajemen pendidikan.

Perhatiannya di bidang pendidikan turun temurun dari sang Ayah, yakni Soemantri Brodjonegoro yang juga pernah menduduki kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1973 dan Rektor Universitas Indonesia (1964—1973).

Satryo memiliki pengalaman yang luas di bidang pendidikan tinggi, yaitu dalam hal reformasi dan pembaharuan untuk peningkatan mutu agar mampu berdaya saing.

Pada 1992, dia dipilih sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB saat mengawali implementasi dari proses self-evaluation pada jurusan tersebut. Belakangan, proses ini diadopsi oleh ITB dan Kementerian Pendidikan.

Satryo memperoleh gelar Ph.D di bidang teknik mesin dari University of California, Amerika Serikat dan kemudian bergabung dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kiprahnya di pemerintahan pun bukan kali pertama. Ilmuwan yang telah mengeluarkan lebih dari 99 publikasi tersebut pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 1999—2007.

Melansir dari laman resmi AIPI, pada masa kepemimpinannya, Satryo mengalami banyak rintangan di dunia pendidikan. Salah satu ujian terberat yang dihadapi adalah tingkat kualitas lulusan perguruan tinggi di dalam dunia kerja. Lulusan perguruan tinggi Indonesia dinilai kurang kompeten.

Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa banyak putra putri Indonesia yang bersekolah di luar negeri dan bahkan mengabdikan dirinya di luar negeri pula. Keadaan ini membuat kualitas sumber daya manusia di mata internasional juga tidak begitu baik.

Banyak negara di luar sana yang menilai bahwa Indonesia mempunyai kualitas tenaga kerja di bawah rata-rata. Bahkan generasi muda Indonesia sendiripun memandang negaranya sebelah mata.

Mereka lebih memilih bekerja untuk negara lain karena mereka menilai bahwa negara lain lebih menghargai kemampuan mereka dengan harga yang lebih tinggi. Hal inilah yang coba diperbaiki oleh Satryo selaku Dirjen Dikti Indonesia.

Dirinya juga aktif sebagai dosen tamu di bidang teknis mesin di Toyohashi University of Technology, Jepang dan ITB.

Dalam acara pelantikan menteri dan pejabat setingkat menteri hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, Satryo terpantau hadir mengenakan jas lengkap dengan dasi biru muda dan kopiah hitam.

Terdapat 54 anggota Kabinet Merah Putih yang hari ini membacakan sumpah jabatan untuk masa bakti lima tahun ke depan.

"Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Prabowo kepada menteri dan pejabat setara menteri.

"Bersedia." ujar mereka.

Bisnis.com, JAKARTA – Nama akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro masuk ke dalam daftar calon menteri di kabinet pemerintah baru Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, Satryo menjadi salah satu dari puluhan tokoh yang hadir menghadap Prabowo ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta pada Senin (14/10/2024).

Satryo kerap dikenal sebagai seorang akademisi dan praktisi di bidang mechanical engineering dan manajemen pendidikan. Namun, hingga saat ini belum diketahui pasti posisi apa yang akan disematkan untuk Satryo dalam Kabinet Prabowo-Gibran.

Adapun, Saat ini, Satryo menjabat sebagai Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) periode 2018-2023 dan menjadi anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa.

Profil Satryo Soemantri Brodjonegoro

Sosok Satryo tak asing lagi di Instititut Teknologi Bandung (ITB). Sebab, namanya tercatat sebagai ilmuwan, tulisan ilmiah mencapai lebih dari 99 publikasi. Dia bergabung setelah menyelesaikan studi bidang teknik mesin, meraih gelar Ph.D dari University of California, Berkeley, Amerika Serikat, pada tahun 1985.

Sebagai informasi, Satryo lahir di Delft, Belanda pada 5 Januari 1956. Dia memiliki pengalaman dalam pendidikan tinggi mencakup berbagai reformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu bersaing di tingkat global.

Pada 1992, Satryo diangkat sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin ITB. Di posisi tersebut, dia menerapkan proses evaluasi diri di jurusannya. Proses itu kemudian diadopsi oleh ITB dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, sebagai langkah untuk memperbaiki mutu pendidikan.

Di bawah kepemimpinannya, pembaharuan pendidikan tinggi Indonesia dimulai pada Desember 2000, ketika institusi pendidikan tinggi besar diubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan otonomi lebih dalam pengelolaan institusi pendidikan.

Saat ini, Satryo aktif sebagai dosen tamu di bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology, Jepang, serta di ITB.

Tak hanya itu, dia juga bergabung dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam perencanaan gedung fakultas teknik Universitas Hasanuddin di Gowa.

Sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Satryo Soemantri Brodjonegoro telah memberikan kontribusi signifikan bagi pendidikan di Indonesia. Dia memiliki perhatian untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi agar lebih kompetitif di pasar kerja.