Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita tingkat kepuasan masyarakat atau approval rating terhadap dirinya sebagai Presiden pernah anjlok. Pemicunya kebijakan memangkas subsidi BBM, sehingga harga mau tidak mau naik.

Jokowi mengatakan approval rating yang dimilikinya berada di level 72%. Namun, ketika memutuskan kenaikan harga BBM, jumlahnya pun turun drastis ke 43%.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72%, karena naikkan BBM jadi melorot 43%," ungkap Jokowi di depan bos-bos yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Namun, Jokowi mengaku, approval rating turun adalah risiko yang memang sengaja dia ambil. Sebab sebetulnya sudah ada perhitungan terukur di balik rencana kenaikan harga BBM kala itu.

"Tapi sudah saya hitung, itu sebuah risiko yang harus diambil dalam memutuskan sesuatu yang harus kita rencanakan dan diukur, dan semua harus berani atau tidak, saya putuskan berani. Maka jatuh 72% jatuh ke 43%," papar Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan usai dirinya melakukan kenaikan harga BBM, ruang fiskal anggaran pemerintah pun jadi meningkat. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran yang jadi longgar usai kebijakan itu, ini lah yang jadi modal Jokowi untuk membesut agenda pembangunan infrastruktur secara masif.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.