Di ujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat tingkat kepuasan masyarakat atau approval rate yang anjlok saat dirinya baru menjabat. Saat itu kepuasan masyarakat anjlok karena Jokowi menaikkan harga BBM.

Jokowi mengatakan saat itu approval rating yang dimilikinya berada di level 72%. Namun, ketika memutuskan kenaikan harga BBM, jumlahnya pun turun drastis ke 43%. Harga BBM sendiri naik karena kebijakannya untuk melakukan pengalihan subsidi BBM.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72%, karena naikkan BBM jadi melorot 43%," ungkap Jokowi di depan bos-bos yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Namun, Jokowi mengaku, approval rating turun adalah risiko yang memang sudah disiapkan untuk dirasakan olehnya. Sebab, sebetulnya sudah ada perhitungan terukur di balik rencana kenaikan harga BBM kala itu.

"Tapi sudah saya hitung, itu sebuah risiko yang harus diambil dalam memutuskan sesuatu yang harus kita rencanakan dan diukur, dan semua harus berani atau tidak, saya putuskan berani. Maka jatuh 72% jatuh ke 43%," papar Jokowi.

Modal Bangun Infrastruktur

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan usai dirinya melakukan kenaikan harga BBM, ruang fiskal anggaran pemerintah pun jadi meningkat.

Dari kebijakan mengurangi jatah subsidi BBM, Jokowi mengaku kala itu dirinya mendapati ruang fiskal APBN jadi makin longgar. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran tambahan yang bisa digunakan.

Nah uang ini lah yang jadi modal awal dirinya menggenjot agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.

Kini setelah 10 tahun agenda pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di Indonesia, Jokowi mengklaim buah hasilnya mulai terlihat. Dia memaparkan beberapa indikatornya, misalnya saja ada biaya logistik bisa turun dari 24% ke 14%. Posisi Indonesia pada peringkat global competitiveness index juga meningkat dari posisi ke 42 menjadi posisi ke 27.

Lantas apa saja yang dibangun Jokowi selama 10 tahun ini? Dia memaparkan ada jalan desa sejauh 366 ribu kilometer, kemudian pembangunan pasar desa sebanyak 14.700 unit, posyandu sebanyak 46 ribu unit, dan juga embung air 6.800 unit.

Selanjutnya ada juga bendungan besar sebanyak 53 unit yang dapat memberikan jaringan irigasi hingga 1,2 juta hektare lahan pertanian.

Di kawasan perkotaan, Jokowi juga memaparkan pembangunan beberapa transportasi umum di Jakarta sebagai kota besar. Mulai dari MRT Bundaran HI-Lebak Bulus, LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi dan Cibubur, hingga Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Terakhir, untuk infrastruktur sebagai konektivitas antar daerah ada jalan tol yang dibangun mencapai 2.433 kilometer. Ada juga bandara baru yang dibangun sebanyak 26 unit hingga pelabuhan baru sebanyak 25 unit.

Simak Video: Survei Politika: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi 61,7%

[Gambas:Video 20detik]

Di ujung masa jabatannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat tingkat kepuasan masyarakat atau approval rate yang anjlok saat dirinya baru menjabat. Saat itu kepuasan masyarakat anjlok karena Jokowi menaikkan harga BBM.

Jokowi mengatakan saat itu approval rating yang dimilikinya berada di level 72%. Namun, ketika memutuskan kenaikan harga BBM, jumlahnya pun turun drastis ke 43%. Harga BBM sendiri naik karena kebijakannya untuk melakukan pengalihan subsidi BBM.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72%, karena naikkan BBM jadi melorot 43%," ungkap Jokowi di depan bos-bos yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Namun, Jokowi mengaku, approval rating turun adalah risiko yang memang sudah disiapkan untuk dirasakan olehnya. Sebab, sebetulnya sudah ada perhitungan terukur di balik rencana kenaikan harga BBM kala itu.

"Tapi sudah saya hitung, itu sebuah risiko yang harus diambil dalam memutuskan sesuatu yang harus kita rencanakan dan diukur, dan semua harus berani atau tidak, saya putuskan berani. Maka jatuh 72% jatuh ke 43%," papar Jokowi.

Modal Bangun Infrastruktur

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan usai dirinya melakukan kenaikan harga BBM, ruang fiskal anggaran pemerintah pun jadi meningkat.

Dari kebijakan mengurangi jatah subsidi BBM, Jokowi mengaku kala itu dirinya mendapati ruang fiskal APBN jadi makin longgar. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran tambahan yang bisa digunakan.

Nah uang ini lah yang jadi modal awal dirinya menggenjot agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.

Kini setelah 10 tahun agenda pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan di Indonesia, Jokowi mengklaim buah hasilnya mulai terlihat. Dia memaparkan beberapa indikatornya, misalnya saja ada biaya logistik bisa turun dari 24% ke 14%. Posisi Indonesia pada peringkat global competitiveness index juga meningkat dari posisi ke 42 menjadi posisi ke 27.

Lantas apa saja yang dibangun Jokowi selama 10 tahun ini? Dia memaparkan ada jalan desa sejauh 366 ribu kilometer, kemudian pembangunan pasar desa sebanyak 14.700 unit, posyandu sebanyak 46 ribu unit, dan juga embung air 6.800 unit.

Selanjutnya ada juga bendungan besar sebanyak 53 unit yang dapat memberikan jaringan irigasi hingga 1,2 juta hektare lahan pertanian.

Di kawasan perkotaan, Jokowi juga memaparkan pembangunan beberapa transportasi umum di Jakarta sebagai kota besar. Mulai dari MRT Bundaran HI-Lebak Bulus, LRT Jabodebek yang menghubungkan Bekasi dan Cibubur, hingga Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Terakhir, untuk infrastruktur sebagai konektivitas antar daerah ada jalan tol yang dibangun mencapai 2.433 kilometer. Ada juga bandara baru yang dibangun sebanyak 26 unit hingga pelabuhan baru sebanyak 25 unit.

Simak Video: Survei Politika: Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi 61,7%

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita tingkat kepuasan masyarakat atau approval rating terhadap dirinya sebagai Presiden pernah anjlok. Pemicunya kebijakan memangkas subsidi BBM, sehingga harga mau tidak mau naik.

Jokowi mengatakan approval rating yang dimilikinya berada di level 72%. Namun, ketika memutuskan kenaikan harga BBM, jumlahnya pun turun drastis ke 43%.

"Kembali ke 10 tahun lalu saya ingat dulu pernah saya melakukan pengalihan subsidi BBM, subsidi kita potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat approval rating saya 72%, karena naikkan BBM jadi melorot 43%," ungkap Jokowi di depan bos-bos yang tergabung dalam Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024).

Namun, Jokowi mengaku, approval rating turun adalah risiko yang memang sengaja dia ambil. Sebab sebetulnya sudah ada perhitungan terukur di balik rencana kenaikan harga BBM kala itu.

"Tapi sudah saya hitung, itu sebuah risiko yang harus diambil dalam memutuskan sesuatu yang harus kita rencanakan dan diukur, dan semua harus berani atau tidak, saya putuskan berani. Maka jatuh 72% jatuh ke 43%," papar Jokowi.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan usai dirinya melakukan kenaikan harga BBM, ruang fiskal anggaran pemerintah pun jadi meningkat. Ada sekitar Rp 170 triliunan anggaran yang jadi longgar usai kebijakan itu, ini lah yang jadi modal Jokowi untuk membesut agenda pembangunan infrastruktur secara masif.

"Maka dari situ lah kita ada ruang fiskal yang lebih besar, melompat ruang fiskal kita, jadi Rp 170 triliunan saat itu. Dari situ lah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur," ungkap Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan memori banding terhadap putusan pengadilan atas kasus pemerasan dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL serta dua anak buahnya.

Tim jaksa KPK resmi menyerahkan memori banding untuk terdakwa SYL, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta melalui Panmud Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Jaksa KPK Muhammad Hadi menyampaikan, salah satu poin yang menjadi dasar tim jaksa mengajukan banding adalah perbedaan dalam pidana pokok dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas SYL yang lebih rendah dari tuntutan. Tidak hanya itu, jaksa mengajukan banding terhadap putusan hakim atas barang bukti yang berbeda dengan tuntutan.

"Kami tetap yakin, untuk pembebanan uang pengganti yang dinikmati Terdakwa Syahrul Yasin Limpo tetap senilai Rp44,2 Miliar dan US$30.000 sangat layak dijatuhkan termasuk menjalani pidana badan selama 12 tahun sebagaimana tuntutan Tim Jaksa," ujar Hadi melalui keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Di sisi lain, menurut Hadi, publik sudah melihat secara terbuka dan jelas bahwa SYL tidak berterus terang dan berbelit-belit selama proses persidangan.

"Serta tidak gentle dengan melemparkan kesalahan yang diperbuatnya pada pegawai bawahannya," lanjutnya.

Hadi lalu menerangkan bahwa tujuan pemidanaan sebagai ultimum remidium adalah untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan diharapkan mampu menimbulkan efek agar orang lain tidak melakukan tindak pidana.

"Karenanya kami meminta dan berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memutus secara objektif dengan secara utuh membaca dan menganalisis fakta hukum sebagaimana diuraikan Tim Jaksa dalam surat tuntutannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat menjatuhi SYL pidana penjara selama 10 tahun sekaligus denda Rp300 juta serta uang pengganti Rp14,1 miliar dan US$30.000. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni pidana penjara 10 tahun, denda Rp500 juta serta uang pengganti Rp44 miliar dan US$30.000.

Khusus terkait dengan pidana uang pengganti, Hakim menilai hanya Rp14,1 miliar dan US$30.000 yang dinikmati untuk kepentingan pribadi SYL.

Sementara itu, masing-masing Kasdi dan Hatta dijatuhi vonis empat tahun penjara serta denda Rp200 juta.