JAKARTA - Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia ( PLN EPI ) menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih di wilayah Baubau, Sulawesi Tenggara. Melalui penandatanganan nota kesepahaman bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau, PLN EPI siap menghadirkan pasokan energi yang lebih bersih melalui program gasifikasi pembangkit listrik di kawasan tersebut.

Direktur Gas dan BBM PLN EPI, Rakhmad Dewanto menjelaskan, kerja sama ini menandai langkah awal pengembangan infrastruktur gas yang akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) dan menghadirkan gas alam cair (LNG) sebagai sumber energi utama.

Melalui program ini, diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 1,45 juta ton per tahun dan meningkatkan efisiensi biaya bahan bakar hingga Rp7,2 triliun per tahun. Langkah ini wujud komitmen PLN EPI mendukung program Pemerintah dalam mencapai target nasional Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

"Dengan adanya terminal konsolidasi gas, kami berharap kota Baubau dan wilayah sekitarnya akan mendapatkan pasokan energi yang lebih bersih dan efisien. Ini juga akan membuka peluang bagi pengembangan industri lokal," ujar Rakhmad Dewanto, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Program gasifikasi ini meliputi lebih dari 22 pembangkit yang sebelumnya menggunakan BBM, yang akan beralih ke gas alam cair. Tahap pertama dari proyek ini diproyeksikan akan selesai pada tahun 2025 dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan mitra bisnis internasional.

Selain mendukung sektor energi, program gasifikasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri lain di Baubau, apalagi dengan penggunaan LNG sebagai sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan. PLN EPI terus berkomitmen untuk menyediakan solusi energi primer yang terintegrasi, serta mengembangkan rantai pasok energi yang berkelanjutan di Indonesia Timur.

"Kerja sama antara PLN EPI dan Pemerintah Kota Baubau menjadi bukti nyata dari sinergi antara sektor publik dan swasta dalam menghadapi tantangan energi di masa depan, serta komitmen bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan bagi generasi mendatang," kata dia.

Pj. Wali Kota Baubau, Muhammad Rasman Manafi yang hadir dalam penandatanganan menyampaikan apresiasi atas kerja sama program gasifikasi tersebut. Ia meyakini, program ini akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat Kota Baubau.

"Kami menyambut baik inisiatif dari PLN EPI. Program ini tidak hanya akan mendukung ketahanan energi kota Baubau, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi lokal, terutama di sektor perikanan dan industri pengolahan ikan melalui implementasi teknologi cold storage pemanfaatan energi dingin LNG " ujarnya.

IDXChannel – Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Irwandy Arif, buka-bukaan terkait kabar terbaru proyek Gasifikasi Batu Bara. Dia mengatakan hingga kini pihaknya belum mendapatkan mitra baru usai perusahaan asal Amerika, Air Products and Chemical Inc hengkang dari proyek tersebut.

Air Product sebelumnya sempat bergabung dengan konsorsium PTBA dan Pertamina untuk mengerjakan proyek tersebut. Selain itu, ada PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang juga terlibat mengerjakan proyek gasifikasi batu bara.

Lebih lanjut, Irwandy mengatakan belum adanya mitra baru karena proyek tersebut masih dalam tahap penjajakan awal dengan berbagai perusahaan potensial.

"Belum. Belum ada tanda-tanda (pengganti Air Products)," tutur Irwandy ketika ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Irwandy juga menyebut belum ada kesepakatan apapun dengan China yang sebelumnya digadang-gadang tertarik untuk berinvestasi di proyek hilirisasi batu bara di Indonesia ini.

"Enggak ada. Kalau DME belum ada. baru penjajakan yang sangat awal. Masih karena proses baru awal sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan pihaknya masih melakukan proses dengan beberapa investor untuk proyek hilirisasi batu bara yang sempat digaungkan oleh pemerintah.

"Untuk melakukan investasi itu kita juga harus melihat dari sisi keekonomiannya. Jangan sampai sisi keekonomiannya mengganggu keuangan dari PTBA," ujar Arsal dalam acara Press Conference Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PTBA Tahun Buku 2023 di Jakarta, Rabu (8/5/2024) lalu.

Lebih lanjut, pihaknya tengah melakukan kajian khusus berkaitan dengan teknologi untuk memproses batu bara menjadi DME tersebut.

"Kita harus melalukan kajian hati-hati tapi program pemerintah untuk hilirasinya kita tetap mendukung dari sisi sumber daya batu baranya kita punya banyak cuma teknologi untuk memproses batu bara menjadi hilirisasi ya untuk apa nanti kita sedang kita lalukan kajian," kata Arsal.

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jojowi) telah melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek hilirisasi baru bara menjadi dimetil eter (DME) pada 24 Januari 2022 di Kawasan Industri Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Jokowi menyebut proyek tersebut dapat mengurangi memperbaiki neraca transaksi berjalan karena Indonesia bisa mengurangi impor LPG.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kala itu, Bahlil Lahaladia, dalam laporannya menyampaikan, rata-rata impor LPG Indonesia dalam setahun menjadi 6-7 juta metrik ton. Dengan adanya gasifikasi, dapat menghemat sekitar Rp6-7 triliun untuk setiap tonnya.

“Hasiloutputdaripada gasifikasi ini untuk mengurangi impor kita. Di dalam perhitungan kami setiap 1 juta ton hilirisasi kita bisa melakukan efisiensi kurang lebih sekitar Rp6-7 triliun, itu efisiensi dari subsidi. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak mendukung program hilirisasi untuk melahirkan substitusi impor,” ujar Bahlil dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (24/9/2024).

Proyek tersebut merupakan kerja sama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat (AS), Air Products and Chemical Inc. Namun, perusahaan asing tersebut memutuskan mundur dari proyek gasifikasi batu bara.

Bahlil menyampaikan, proyek dengan nilai investasi sebesar Rp33 triliun tersebut akan dikerjakan dalam waktu 30 bulan.

“Investasi inifulldari Amerika (Serikat), bukan dari Korea (Selatan), bukan dari Jepang, bukan juga dari China. Jadi sekaligus penyampaian bahwa tidak benar kalau ada pemahaman negara ini hanya fokus investasi (dari) satu negara,” kata dia waktu itu.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, ID – Duet emiten anggota grup MIND ID dengan BUMN maupun swasta, menjadi kolaborasi vital di balik terus melajunya industri hilirisasi (downstream) nasional. Peresmian smelter Mempawah dan proyek gasifikasi batu bara dengan nilai puluhan triliun rupiah, menjadi tonggak penting yang diekspektasikan membawa nilai tambah baik bagi perusahaan maupun perekonomian nasional.

Dalam hilirisasi bauksit, emiten anggota MIND ID, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam menjadi salah satu kunci utama di proyek smelter grade alumina refinery (SGAR) fase I di Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar).

Bisnis.com, JAKARTA - Hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) atau proyek gasifikasi batu bara masih menghadapi sejumlah tantangan, bahkan disebut ada pihak yang menjegal upaya pemerintah tersebut.

Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, sejumlah pihak bermain-main berupaya mencegah proyek gasifikasi batu bara menjadi DME untuk terealisasi.

Padahal, DME merupakan salah satu proyek penghiliran yang disebut dapat menggantikan penggunaan liquefied petroleum gas (LPG), sekaligus menekan impor LPG Indonesia yang saat ini tercatat sebanyak 6 juta ton.

"Dulu Pak Presiden [Jokowi] sudah melakukan groundbreaking membuat DME untuk mengelola batu bara kalori rendah menjadi LPG tetapi saya tahu ada yang mencegat waktu saya menjadi menteri investasi," ujar Bahlil, dikutip (26/9/2024).

Setelah diangkat menjadi Menteri ESDM sejak Agustus 2024 lalu, dia pun mulai mengantisipasi dan tak segan melawan pihak yang bermain-main dengan proyek tersebut.

"Nggak boleh, kalau dulu saya kan sendiri toh, sekarang mohon maaf barang ini ada paten, patennya dikit ini barang," terangnya.

Pengembangan DME merupakan upaya untuk menyubtitusi LPG yang selama ini masih impor. Kementerian ESDM mencatat Indonesia masih mengimpor LPG hingga 6 juta ton per tahun dengan nilai US$3,45 miliar. Bahkan, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.

Kendati demikian, sejumlah proyek DME yang tengah digarap saat ini pun belum tampak membuahkan hasil nyata. Bahkan, mandek seperti proyek milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) hingga PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO).

Daftar Proyek DME Batu Bara yang Mandek

1. Bukit Asam (PTBA)

Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gasifikasi batu bara menjadi DME milik PTBA diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Januari 2022. Kala itu, Jokowi percaya diri bahwa proyek yang berada di Muara Enim, Sumatra Selatan itu akan rampung dalam waktu 30 bulan.

Rencananya, PTBA akan memproduksi DME sebesar 1,4 juta ton per tahun dengan bahan baku batu bara sebanyak 6 juta ton per tahun.

Dalam proyek strategis nasional itu, PTBA bersama PT Pertamina (Persero) awalnya menggandeng Air Products & Chemical Inc (APCI), perusahaan Amerika Serikat (AS) dan berhasil menarik komitmen investasi sebesar US$2,1 miliar atau setara dengan Rp30 triliun.

APCI menggenggam saham mayoritas mencapai 60% dari proyek gasifikasi itu yang diikuti dengan PTBA dan Pertamina masing-masing 20%. Masa kontrak APCI ditenggat selama 20 tahun dengan skema opsi BOT pada akhir kerja sama.

Namun, pada awal 2023, Air Products memutuskan menarik seluruh komitmen investasinya pada proyek penghiliran batu bara di Indonesia, termasuk DME milik PTBA.

Perkembangan terakhir, PTBA tengah menjalin komunikasi intensif dengan East China Engineering Science and Technology Co.LTD. untuk melanjutkan program gasifikasi batu bara menjadi DME.

2. Indika Energy (INDY)

Tak hanya PTBA, Air Products sebelumnya juga sempat menandatangani nota kesepahaman terkait proyek batu bara menjadi DME dengan PT Indika Energy Tbk. (INDY) di Dubai, Uni Emirat Arab pada November 2021.

Kala itu, Vice President Director dan Group CEO Indika Energy Azis Armand menyebut bahwa proyek DME akan dibangun dekat tambang anak usaha INDY sebagai pemasok batu bara, yakni PT Kideco Jaya Agung.

3. Adaro Energy (ADRO)

Berdasarkan data Kementerian ESDM, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) menjadi salah satu pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang berencana untuk mengembangkan gasifikasi batu bara menjadi DME.

Adaro merancang proyek hilirisasinya akan menghasilkan 2 juta ton metanol per tahun dan DME 1,34 juta ton per tahun. Rencana mulai produksi ditargetkan pada 2026. Nilai investasinya diperkirakan mencapai US$2,61 miliar untuk metanol dan US$2,83 miliar untuk DME.
mongongos

Belakangan, Kementerian ESDM menyebut bahwa proyek DME Adaro terhenti lantaran masih mencari partner.

Sebelumnya, Direktur Utama Adaro Power Dharma Djojonegoro menyebut bahwa pengembangan gasifikasi batu bara menjadi DME relatif sulit untuk direalisasikan saat ini.

Dia mengatakan, pengembangan proyek DME relatif terkendala dari sisi pembiayaan dan kepastian komersial. Menurutnya, pasar DME sebagai produk pengganti LPG relatif terbatas hanya ada di Indonesia, sementara harga LPG domestik relatif diatur sepenuhnya oleh pemerintah.

“Pasarnya agak spesifik itu agak susah ya, saya terus terang agak kesulitan untuk convince partner untuk bangun pabrik yang biayanya billion of dollar tapi harga LPG-nya tidak secair di pasar lainnya, terus terang ada beban komersial yang perlu diuraikan,” kata Dharma dalam Bisnis Indonesia Green Economy Forum 2023, dikutip Rabu (7/6/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya pihak yang bermain-main dan mencegah proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) terealisasi.

Bahlil menyayangkan hal tersebut lantaran DME dinilai dapat menjadi alternatif untuk menggantikan liquefied petroleum gas (LPG), sekaligus menekan impor LPG Indonesia yang saat ini mencapai 6 juta ton per tahun.

"Dulu Pak Presiden [Jokowi] sudah melakukan groundbreaking membuat DME untuk mengelola batu bara kalori rendah menjadi LPG tetapi saya tahu ada yang mencegat waktu saya menjadi menteri investasi," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Kondisi tersebut tengah diantisipasi oleh Bahlil semenjak dirinya menjadi menteri ESDM. Dia pun tak segan untuk melawan demi menjaga kedaulatan negara, maka tidak boleh ada pihak yang bermain-main dalam proyek tersebut.

"Nggak boleh, kalau dulu saya kan sendiri toh sekarang mohon maaf barang ini ada paten, patennya dikit ini barang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pengembangan DME masih tersendat persoalan keekonomian. Apalagi belakangan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc, memutuskan untuk hengkang dari proyek DME milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria mengamini bahwa tak menutup kemungkinan kedua perusahaan tersebut nantinya melakukan perubahan rencana hilirisasinya. Namun, hingga saat ini, Kementerian ESDM belum menerima adanya usulan terkait perubahan rencana pengembangan DME.

"Belum ada usulan perubahan, kalau DME mungkin ada perubahan tapi belum masuk pemerintah,” kata Lana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2024).

Di sisi lain, Lana menuturkan bahwa saat ini pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan asal China untuk dapat menggantikan Air Products menggarap proyek DME di Indonesia.

Pihak PTBA mengungkapkan bahwa perseroan tengah menjalin komunikasi intensif dengan East China Engineering Science and Technology Co.LTD. untuk melanjutkan program gasifikasi batu bara menjadi DME.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap adanya pihak yang bermain-main dan mencegah proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) terealisasi.

Bahlil menyayangkan hal tersebut lantaran DME dinilai dapat menjadi alternatif untuk menggantikan liquefied petroleum gas (LPG), sekaligus menekan impor LPG Indonesia yang saat ini mencapai 6 juta ton per tahun.

"Dulu Pak Presiden [Jokowi] sudah melakukan groundbreaking membuat DME untuk mengelola batu bara kalori rendah menjadi LPG tetapi saya tahu ada yang mencegat waktu saya menjadi menteri investasi," kata Bahlil di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Kondisi tersebut tengah diantisipasi oleh Bahlil semenjak dirinya menjadi menteri ESDM. Dia pun tak segan untuk melawan demi menjaga kedaulatan negara, maka tidak boleh ada pihak yang bermain-main dalam proyek tersebut.

"Nggak boleh, kalau dulu saya kan sendiri toh sekarang mohon maaf barang ini ada paten, patennya dikit ini barang," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pengembangan DME masih tersendat persoalan keekonomian. Apalagi belakangan, perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc, memutuskan untuk hengkang dari proyek DME milik PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria mengamini bahwa tak menutup kemungkinan kedua perusahaan tersebut nantinya melakukan perubahan rencana hilirisasinya. Namun, hingga saat ini, Kementerian ESDM belum menerima adanya usulan terkait perubahan rencana pengembangan DME.

"Belum ada usulan perubahan, kalau DME mungkin ada perubahan tapi belum masuk pemerintah,” kata Lana saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (19/6/2024).

Di sisi lain, Lana menuturkan bahwa saat ini pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan asal China untuk dapat menggantikan Air Products menggarap proyek DME di Indonesia.

Pihak PTBA mengungkapkan bahwa perseroan tengah menjalin komunikasi intensif dengan East China Engineering Science and Technology Co.LTD. untuk melanjutkan program gasifikasi batu bara menjadi DME.

Bisnis.com, PALEMBANG – Investor pengganti setelah mundurnya pengembang asal Amerika dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan tak kunjung terlihat hilalnya

Padahal sebelumnya proyek hilirisasi batu bara yang telah dilakukangroundbreakingoleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2022 itu ditargetkan selesai dan dapat beroperasi pada tahun ini.

Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Wilayah, Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, Kementerian Perekonomian RI Wahyu Utomo mengungkapkan dari total 15 PSN yang ada di Sumatra Selatan (Sumsel) hampir seluruhnya berjalan on track.

Kecuali satu yaitu proyek gasifikasi batu bara di Muara Enim yang disebabkan oleh mundurnya Air Product. “Sehingga kita harus mencari penggantinya dari rencana pembangunan yang ada di Muara Enim,” katanya usai rapat koordinasi pembahasan PSN di Provinsi Sumsel, dikutip Jumat (5/7/2024).

Menurut Wahyu, beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala realisasi PSN yang ada di Sumsel telah dibahas dengan pemerintah daerah, dan diharapkan pihak terkait segera melaksanakan pekerjaan sesuai tugasnya masing-masing.

“Hasil rapat [PSN] ini akan kita laporkan kepada Menko, karena beliau dalam waktu dekat akan melakukan rapat evaluasi PSN yang ada di seluruh provinsi Indonesia, salah satunya di Sumsel,” jelasnya.

Adapun status dari 15 PSN di Sumsel saat ini yaitu tiga selesai (operasi), empat operasi sebagian, empat konstruksi, dua transaksi dan dua penyiapan.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi menambahkan untuk PSN di Muara Enim itu awalnya adalah gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dengan basis kerja sama dengan Air Product.

Akan tetapi, Air Product membutuhkan kepastian dari offtaker atau pihak yang akan membeli hasilnya.

“Offtaker itu Pertamina. Pada saat itu hitungannya secara model bisnis, nilai keekonomiannya belum masuk. Persoalannya adalah harga batu bara dua tahun lalu sampai saat ini tinggi sekali. Kalau itu dijadikan gasifikasi dengan jual harga gas yang sama saat ini, itu siapa yang menanggung,” ujar Elen.

Jika Pertamina menjadi offtaker, maka harus membayar sesuai dengan ongkos produksi ditambah dengan marginnya. Hal itu yang dimintakan ke pemerintah dan masih dalam kajian.

“Pemerintah masih melakukan kajian dan itu belum selesai tiba tiba Air Product nya keluar [mundur],” sambungnya.

Oleh karena itu untuk saat ini, pemerintah masih berjibaku mencari investor baru yang akan terlibat dalam kelanjutan proyek hilirisasi tersebut.

“Nah ini sedang dicarikan investor baru, produsen dari China. Tapi belum clear, artinya masih proses penjajakan. Jadi kita tunggu,” pungkasnya.