Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Madya Dedi Kusnadi menilai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 tidak memengaruhi harga barang maupun jasa secara langsung.

Dedi menjelaskan, penyesuaian PPN sebenarnya juga telah dilakukan pada tahun 2022 dari 10% menjadi 11%.

Ia melihat inflasi yang terjadi setelah dinaikkannya PPN menjadi 11% pada April 2022 merangkak naik menjadi 3,55% pada Mei 2022 dan terus berlanjut hingga akhir tahun 2022 mencapai 5,51%. Tetapi di tahun berikutnya inflasi trennya terus menurun, hingga tahun 2024.

"Artinya penyesuain PPN 10% - 11% itu ada dampak kejut sementara saja, setelah itu mulai ada keseimbangan, dapat dilihat tahun ini inflasi sudah stabil cenderung lebih kecil dari Maret 2022 sebelum kenaikan PPN," jelasnya dalam Webinar Nasional, Selasa (15/10).

Dedi menambahkan bahwa inflasi sebenarnya lebih dipengaruhi oleh gejolak ekonomi politik global hingga peningkatan harga komoditas. Ia mencontohkan, pada akhir tahun 2022 peningkatan harga komoditas itu naik tinggi maka inflasi juga turun meningkat.

"Jadi kenaikan PPN ini tidak berpengaruh langsung pada harga, hanya ada efek kejut sementara," ujarnya.

Sementara jika dilihat untuk faktor suplai dan demand menurut Dedi yang justru akan berpengaruh pada Harga barang maupun jasa secara terus menerus.

Selain itu, adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat juga turut mempengaruhi harga. "Karena harga ini sangat ditentukan bukan hanya dari Indonesia tetapi global," ungkapnya.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Satu dekade terakhir, Indonesia berhasil mengintegrasikan pembangunan di berbagai sektor dan ke seluruh pelosok negeri. Pemerintah memastikan agenda pembangunan berjalan baik dan berdampak positif bagi masyarakat. Meski banyak tantangan, mulai dari gejolak ekonomi global, ketegangan geopolitik, pandemi, hingga isu perubahan iklim, pemerintah konsisten untuk hadir dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pembangunan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencapai “Visi Indonesia Emas 2045”. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berbagai pilihan kebijakan diarahkan supaya Indonesia nantinya mampu menempati lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas sumber daya manusia unggul, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni, tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam suatu kesempatan menjadi pembicara pada Kuliah Umum Universitas Diponegoro pada 23 Oktober 2023 mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting bagi Indonesia untuk mencapai cita-citanya.

“Salah satu instrumen yang penting adalah APBN, keuangan negara, yang sering disebut sebagai kebijakan fiskal, karena dia itu adalah salah satu bentuk instrumen negara untuk bisa mencapai cita-cita tersebut,” ujar Menkeu.

Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer pada 25 September 2024 mengungkapkan bahwa APBN merupakan instrumen fiskal untuk menstimulus ekonomi agar ekonomi bisa tumbuh di level yang cukup tinggi.

“Stabil tapi juga terdistribusi secara adil. Seharusnya jika pertumbuhan ekonomi tinggi, kesejahteraan juga meningkat. Kesejahteraan meningkat juga diharapkan semakin merata berkeadilan,” tutur Wahyu.

Ia menggarisbawahi bahwa kunci agar APBN mampu efektif menstimulasi ekonomi dan mendukung berbagai arah pembangunan untuk kesejahteraan yakni APBN dalam kondisi sehat. Strategi untuk mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan yaitu dengan menerapkan optimalisasi pendapatan, quality of spending, dan sustainable financing.

APBN yang sehat akan mendorong tiga fungsi pokok kebijakan fiskal dapat berjalan optimal, meliputi fungsi alokasi, stabilitasi, dan distribusi. Dampaknya, APBN mampu menopang pembangunan, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi serta mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, diperlukan dukungan belanja negara yang optimal dan efektif. Langkah-langkah untuk mewujudkan belanja optimal dan efektif di antaranya dengan melakukan efisiensi belanja barang, reformasi subsidi yang berkeadilan, peningkatan kualitas belanja di daerah agar produktif dan efisien, serta memfokuskan belanja modal agar lebih produktif. Upaya-upaya untuk mewujudkan belanja negara yang berkualitas dikenal dengan istilah spending better.

“Spending better itu sebetulnya upaya untuk memperkuat kualitas belanja, artinya apabila belanja itu menghasilkan output yang berkualitas, memberi manfaat bagi masyarakat dan ekonomi, juga membuat kondisi perekonomian bergerak menjadi lebih baik. Jadi, belanja yang berkualitas,” jelas Wahyu.

Rata-rata pertumbuhan belanja negara sejak tahun 2014 hingga 2025 mencapai 6,83%. Pada tahun 2014, belanja negara masih berada di kisaran Rp1.777,2 triliun. Pada tahun 2025, belanja negara dialokasikan sebesar Rp3,621,3 triliun.

Belanja negara juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjaga tingkat inflasi. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5%. Perekonomian terjaga stabil di level lebih tinggi dari pertumbuhan global dan ekonomi Indonesia di masa pandemi mampu pulih lebih cepat. Pada masa pandemi, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,1% pada 2020, kembali menguat ke kisaran 3,7% pada 2021 dan terus menguat hingga mencapai 5,3% pada 2022. Sementara itu, tingkat inflasi juga terjaga dan semakin terkendali dalam menopang daya beli masyarakat. Wahyu mengatakan inflasi terkendali di level yang cukup moderat di kisaran 2,5% plus minus 1%.

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan di dalam APBN terdapat berbagai anggaran strategis untuk mendorong transformasi ekonomi agar mampu berjalan dengan baik, di antaranya anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial (perlinsos), dan infrastruktur.

“Di dalam APBN kita ada berbagai anggaran yang sangat strategis. Yang tujuannya untuk mendorong transformasi ekonomi itu bisa berjalan dengan baik. Ada yang sifatnya dinamisator, ada yang sifatnya akselerator, ada yang sifatnya enabling factor. Sebagai dinamisator adalah human capital melalui apa pendidikan, kesehatan, dan perlinsos,” ujar Wahyu.

Ia menjelaskan bahwa APBN sejak 2015 hingga 2023 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.006,1 triliun untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yaitu manusia yang sehat, cerdas, dan adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan pendidikan di Indonesia menunjukkan hasil yang baik selama satu dekade terakhir.

Sepuluh tahun terakhir, jumlah sekolah di Indonesia mengalami peningkatan. Untuk jenjang SD, jumlah sekolah meningkat dari 147.513 menjadi 148.758. Jumlah sekolah jenjang SMP meningkat dari 36.518 menjadi 42.548. Sementara jumlah sekolah jenjang SMA meningkat dari 24.934 menjadi 28.697. Wahyu memaparkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi juga meningkat, dari 25,76 pada tahun 2014 menjadi 31,45 pada 2023.

Anggaran kesehatan selama tahun 2015 sampai dengan 2023 mencapai Rp1.335,5 triliun. Angka tersebut termasuk anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp293,7 triliun pada tahun 2020 hingga 2022.

“Dampaknya juga bisa kita lihat. Stunting turun ke 21,5% di tahun 2023 dibandingkan waktu 2013 masih 37,2%. Kemudian jumlah rumah sakit juga meningkat cukup signifikan dari 1.855 menjadi 2.636. Jumlah puskesmas juga meningkat dari 9.731 pada 2014 menjadi 10.416 pada 2024,” kata Wahyu.

Wahyu mengatakan anggaran perlindungan sosial satu dekade sebesar Rp3.127,6 triliun juga memiliki dampak baik, terutama pada penurunan angka kemiskinan secara signifikan menjadi single digit. Pada 2014, angka kemiskinan sebesar 11,25% dan berhasil turun menjadi 9,03 persen pada 2024. Selain itu, angka ketimpangan juga turun dari 0,406 pada 2014 menjadi 0,379 pada 2024. Angka pengangguran pun berkurang dari 5,9% pada 2014 menjadi 4,82% pada 2024.

“Bahkan pengangguran saat ini 4,82% itu kalau kita lihat ke belakang ini merupakan pengangguran terendah sepanjang sejarah,” tegas Wahyu.

Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing sejak 2015 hingga 2023 mencapai Rp3.167,4 triliun. Wahyu menyebutkan bahwa jumlah jalan tol beroperasi meningkat tajam dari 879 km pada 2015 menjadi 2817 km pada 2023. Jumlah jalan tol beroperasi ini bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.

Disiplin fiskal merupakan cerminan kredibilitas Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka di atas 5%, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang terkendali. Defisit anggaran Indonesia selalu terukur. Pemerintah mengelola pembiayaan dengan hati-hati. Bahkan di mata internasional, pengelolaan pembiayaan Indonesia dinilai sangat kredibel.

“Di tengah ketidakpastian, kita tetap harus mendisiplinkan fiskal. Caranya adalah mengendalikan risikonya,” ungkap Wahyu.

Pemerintah ketat menerapkan disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada APBN. Selama satu dekade ini, rata-rata defisit fiskal berada di kisaran 2,2% PDB. Pada 2014, defisit fiskal di angka 2,14%. Tahun-tahun berikutnya, defisit di kisaran 2,5%. Pada 2020, defisit fiskal menyentuh 6,14% untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.

Angka tersebut beranjak turun menjadi 4,57% pada 2021 dan kembali ke level di bawah 3% yaitu 2,38% pada 2022. Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaran yang lebih efisien. Pada 2023, realisasi angka defisit kembali turun lagi menyentuh angka 1,61%.

Disiplin fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan terencana dan memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia. Dengan menerapkan disiplin fiskal yang baik, Indonesia menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat. Sepuluh tahun terakhir, pemerintah berhasil menerapkan disiplin fiskal dengan baik sehingga mampu terus membangun, merespons krisis, menangani pandemi, dan menjaga ekonomi Indonesia.(rn/yka)

Bisnis.com, JAKARTA – Investasiemas dinilai menjadi pilihan aman bagi investor untuk memperluas portofolionya di tengah gejolak perekonomian global.

Financial planner Aliyah Natasya menjelaskan bahwa tensi geopolitik banyak berpengaruh terhadap rantai pasok global, sehingga menyebabkan volatilitas ekonomi hingga level domestik. Hal ini menjadi salah satu pendorong pentingnya investasi dengan memilih instrumen yang tepat.

“Emas menjadi salah satu pilihan yang tepat karena relatif aman, likuid, dan menguntungkan dalam jangka waktu sedang maupun panjang,” katanya dalam Media Gathering BCA Syariah ‘Cerdas Berinvestasi Emas’ di Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Dia melanjutkan, investasi emas memiliki keunggulan keamanan dari segi modal dan kinerja secara historis. Investor dapat memulai dengan modal kecil, sementara nilai harga emas dalam jangka panjang terus bertambah.

Namun, keunggulan utama investasi emas menurut Aliyah adalah aspek likuiditasnya. Emas mudah dicairkan dalam bentuk uang tunai jikalau terdapat kebutuhan mendesak.

“Salah satu pilar emas adalah safety, dikenal sebagai safe-haven. Safety-nya punya nilai intrinsik yang harganya tetap terlindungi dari mata uang apa pun,” sambungnya.

Aliyah kemudian menjelaskan, harga emas dalam sepuluh tahun terakhir bahkan telah bertumbuh lebih dari 110%. Hal ini menjadi peluang bagi investor ataupun calon investor untuk mempertimbangkan investasi emas.

“Emas itu terbukti secara long term bisa melindungi nilai aset kita,” tuturnya.

Geliat investasi emas juga dirasakan oleh industri perbankan. Direktur PT Bank BCA Syariah, Pranata menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah emas menjadi salah satu produk yang diunggulkan pihaknya, terutama dari segi penetapan harga dan kepastian gramasi logam mulia tersebut.

“Generasi muda saat ini mengharapkan investasi yang mudah, cepat dan menguntungkan. Selain proses pengajuan pembiayaan yang sangat mudah, keunggulan dari pembiayaan emas kami antara lain kepastian gramasi dan angsuran hingga akhir pembiayaan, dengan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah,” jelas Pranata pada kesempatan yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Economist PermataBank Josua Pardede memandang terdapat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini, mengingat faktor high base effect tak begitu signifikan di paruh kedua tahun ini jika dibandingkan dengan paruh pertama 2024.

“Di semester I, pendorongnya ada pemilu, faktor musiman dari lebaran dan mudik, serta hari libur terkait dengan hari raya keagamaan. Sementara di semester II, kami melihat bahwa sekalipun memang ada dampak dari Pilkada, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional relatif lebih terbatas dibandingkan dampak dari Pileg dan Pilpres,” kata Josua dalam "PIER Economic Review: Mid-Year 2024" secara virtual di Jakarta, Kamis.

Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen pada kuartal III 2024 dan 5,00 persen pada kuartal IV 2024. Secara full year, PIER memperkirakan ekonomi tumbuh 5,04 persen di tahun 2024.

Adapun outlook dari lembaga-lembaga internasional, catat Josua, pertumbuhan ekonomi cenderung diproyeksikan membaik pada tahun depan dengan catatan harus ada pemulihan ataupun perbaikan dari sisi konsumsi rumah tangga.

Lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), serta Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen hingga 5,2 persen di tahun 2025.

Pada Senin (5/8/2024), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II 2024. Sebelumnya pada kuartal I 2024, ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 persen.

Head of Macroeconomics & Financial Market Research PermataBank Faisal Rachman memandang, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup resilien. Secara struktur, mayoritas pertumbuhan ekonomi ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi lebih dari 50 persen.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2024 cenderung stabil jika dibandingkan kuartal I 2024. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93 persen pada kuartal kedua dari 4,91 persen pada kuartal pertama.

“Apa yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi rumah tangga Indonesia terjaga adalah jika daya belinya memang terjaga. Memang kalau kita lihat, ini juga tidak terlepas dengan faktor inflasi. Karena tren inflasi kita dari kuartal pertama ke kuartal kedua itu cenderung menurun, terutama dari sisi pangan, sehingga memang sedikit memberikan angin segar bagi konsumsi rumah tangga di Indonesia,” jelas Faisal.

Namun jika dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19, Faisal mengamini bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di bawah 5 persen. Setelah pandemi COVID-19, konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan pemulihan meski belum sepenuhnya pulih di mana pada tahun 2022 terjadi penyesuaian harga BBM sehingga konsumsi rumah tangga terganggu.

“Ketika memasuki 2023 di semester kedua, itu memang juga ada faktor El Nino yang kena juga hit di harga pangan. Jadi memang sebenarnya kalau kita bandingkan dari pandemi sampai sekarang, sebenarnya sudah ada perbaikan di household consumption terkait dengan food beverage. Tetapi memang kita bisa bilang belum pulih juga ke level yang sebelum pre-pandemi karena memang beberapa kali kena hit sebelum pulih,” jelas Faisal.