JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

Menaker beri sinyal UMP naik

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, ia menyebut besaran kenaikan upah belum dibahas.

Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri.

Yassierli juga memastikan bahwa besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbaru tentang skenario kenaikan upah minimum 2025.

Dalam laporannya, Celios menyebutkan bahwa jika upah minimum 2025 naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Direktur Eksekutif sekaligus ekonom Celios, Bima Yudhistira, mengatakan bahwa dari hasil simulasi yang dilakukan lembaganya, jika upah minimum 2025 naik sebesar 10 persen, akan ada efek langsung terhadap konsumsi rumah tangga yang cukup besar.

"Jika kenaikan upah minimum sebesar 10 persen, maka efek ke konsumsi rumah tangga secara total diperkirakan bertambah Rp 67,23 triliun. Konsumsi rumah tangga ini dihasilkan dari konsumsi pekerja dan dampak berganda yang ditimbulkan dari kenaikan konsumsi," ujar Bhima, dilansir dari siaran pers Celios pada Sabtu (9/11/2024).

Sejalan dengan itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun bisa mendapatkan dampak positif dari kenaikan konsumsi pekerja yang lebih besar.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, mengungkapkan bahwa hasil modeling menunjukkan adanya kenaikan produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 122,2 triliun apabila pertumbuhan upah minimum tahun depan sebesar 10 persen atau setidaknya lebih tinggi dari formulasi PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang membatasi alpha.

Di sisi lain, apabila kenaikan upah minimum berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015, di mana kenaikan upah merujuk pada pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi, akan memberikan dampak kenaikan PDB sebesar Rp 106,3 triliun.

Lalu, jika menggunakan alpha yang ada pada PP 51 Tahun 2023, hanya didapatkan kenaikan PDB sebesar Rp 19,32 triliun.

Nailul melanjutkan, kenaikan upah minimum yang lebih tinggi juga akan membawa dampak kepada pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha.

"Selisih dampak skenario kenaikan upah lumayan besar. Begitu juga dengan dampak ke serapan tenaga kerja jika upah minimum naik 10 persen, yang akan memberi dampak kepada 1,19 juta orang di 2025," kata Nailul.

"Sementara formula PP 51 Tahun 2023 hanya bisa mendorong 188.000 kesempatan kerja baru," ungkapnya.

Selanjutnya, Huda menambahkan bahwa skenario kenaikan upah minimum 10 persen di 2025 akan berkontribusi pada kualitas pertumbuhan ekonomi melalui penurunan angka kemiskinan ke 8,94 persen jika dibandingkan dengan formula sebelumnya yang hanya berpengaruh sebesar 0,01 persen.

Saat ini pemerintah sedang membuat aturan mengenai formulasi upah minimum provinsi (UMP) sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan.

Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional.

MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

Menaker beri sinyal UMP naik

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan sinyal bahwa Upah Minimum Provinsi tahun 2025 bakal mengalami kenaikan.

Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

"Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, ia menyebut besaran kenaikan upah belum dibahas.

Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit.

"(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri.

Yassierli juga memastikan bahwa besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 mencapai 4,95% year on year (YoY). Angka ini melambat jika dibandingkan dengan kuartal II-2024 yang sebesar 5,05% yoy.

Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang juga melambat ke level 4,91% yoy.

Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengatakan bahwa potensi pelemahan daya beli masyarakat Indonesia memang sudah terlihat sejak Maret, seiring dengan penurunan signifikan dalam tingkat belanja selama Ramadan.

Menurutnya, tingkat konsumsi masyarakat yang semula tinggi dengan belanja yang 2,5 hingga 3 kali lipat selama Ramadan, kini mengalami penurunan yang drastis.

Menurutnya, masyarakat kini terpaksa mengandalkan tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan, dengan penurunan konsumsi tidak hanya terjadi pada barang-barang konsumsi non-prioritas, namun juga pada kebutuhan dasar.

"Memang secara proporsi meningkat, tetapi ada indikasi baik nilai maupun nominal tertahan," ujar Banjaran kepada Kontan.co.id, Selasa (5/11).

Banjaran menambahkan, meski terjadi penurunan konsumsi secara umum, namun ada sektor yang tetap menunjukkan angka positif. Salah satunya adalah belanja untuk sektor pendidikan yang tetap menunjukkan tren kenaikan.

Di sisi lain, belanja untuk kegiatan sosial atau pemberian kepada orang lain (spending on giving others) tercatat stagnan, yang menandakan bahwa masyarakat lebih selektif dalam pengeluaran mereka, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Hanya spending di sektor pendidikan yang konsisten naik. Di sisi lain spending on giving others stagnan di tengah yang lainnya turun," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis perekonomian Indonesia pada tahun ini masih bisa tumbuh di level 5% secara tahunan alias year on year (yoy).

Airlangga menyebut, ketidakpastian global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik dan kondisi ekonomi di Amerika Serikat (AS) masih menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi dunia.

Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 ini diklaim masih stabil, yakni tumbuh 4,95% year on year (yoy). Ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,94%.

Airlangga menegaskan, Indonesia masih memiliki peluang untuk mempertahankan target pertumbuhan ekonomi di angka 5% pada akhir tahun ini, seiring dengan optimisme yang dihasilkan dari sektor konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.

"Kita masih berharap perekonomian kita bisa menjaga levelnya di angka 5% pada akhir tahun, sesuai dengan target APBN," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (11/5).

Ia menambahkan, dalam siklus pertumbuhan ekonomi Indonesia, pada kuartal III-2024 memang tidak terdapat hari besar seperti libur keagamaan atau libur sekolah sehingga pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut mengalami pelemahan.

"Jika dibandingkan dengan negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif baik, karena negara seperti Singapura hanya tumbuh 4,1%, Arab Saudi sebesar 2,8% dan Meksiko 1,5%," katanya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,95% pada kuartal III 2024. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat melemahnya daya beli masyarakat hingga sektor manufaktur yang mengalami kontraksi.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalita Situmorang mengatakan perekonomian Indonesia tumbuh 4,95% secara tahunan (yoy) pada kuartal III 2024, dengan peningkatan 1,5% Quarter-over-Quarter (QoQ) .

Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dari konsensus pasar di level 5,0% yoy. Namun, pertumbuhan ekonomi ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan 4,94% yoy yang tercatat pada kuartal III 2023.

"Ekspansi ini didukung oleh kekuatan berkelanjutan dalam kondisi domestik, menyusul kinerja yang kuat pada kuartal sebelumnya," jelas Hosianna kepada Kontan, Selasa (5/11).

Konsumsi rumah tangga menunjukkan tanda-tanda melambat, berkontribusi 2,55 poin persentase (pp) terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Biasanya, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 2,6 pp.

Pertumbuhan yang lebih lambat ini disebabkan oleh meningkatnya pengangguran, dengan pemutusan hubungan kerja di Indonesia naik 31% yoy hingga Oktober, yang jumlahnya hampir 60.000, menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja.

Selain itu, aktivitas manufaktur telah mengalami kontraksi selama empat bulan berturut-turut, menandai kemerosotan terpanjangnya setidaknya sejak 2021, berdasarkan Indeks Manajer Pembelian Global S&P.

"Akibatnya, permintaan domestik melemah, yang selanjutnya berdampak pada konsumsi. Periode kembali ke sekolah juga menekan daya beli rumah tangga, yang berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi yang lebih lambat," ujarnya.

Terutama, Hosianna mencatat, sektor manufaktur berkontribusi 0,96% terhadap pertumbuhan PDB pada kuartal III 2024. Industri makanan tumbuh sebesar 5,82% yoy, sementara industri logam dasar tumbuh sebesar 12,36%, dan industri yang terkait dengan produk logam, komputer, elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh sebesar 7,29%.

Sementara itu, sektor-sektor seperti transportasi dan penyimpanan, serta restoran dan hotel, mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Secara geografis, pertumbuhan di Jawa, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara melampaui wilayah lain pada kuartal III 2024. Di sisi lain, Sumatra, Sulawesi, dan Maluku & Papua mencatat pertumbuhan yang lebih lambat.

"Ke depannya, kami memperkirakan langkah-langkah stimulus pemerintah akan mendukung pertumbuhan domestik, dengan proyeksi pertumbuhan PDB setahun penuh sebesar 5% untuk tahun 2024," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi rumah tangga Indonesia pada kuartal III 2024 tumbuh 4,91 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini turun dibandingkan kuartal III 2023 maupun kuartal II 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jika dibandingkan dengan sebelumnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga turun tipis 0,2 persen dari 4,93 persen pada kuartal II 2024.

FREEPIK/FRIMUFILMS Ilustrasi pasar.

"Kalau kita bandingkan dengan kuartal II 2024 ini tipis sebenarnya melambatnya, sangat tipis, hanya 0,02 persen," kata dia, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kemudian berdasarkan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 yang sebesar 4,95 persen, konsumsi rumah tangga periode ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun pada periode ini kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi sebesar 53,08 persen sedangkan pada Kuartal III 2023 hanya 52,62 persen.

Akan tetapi, dibandingkan kuartal sebelumnya, kontribusi konsumsi rumah tangga periode ini turun, di mana kontribusi konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2024 mencapai 54,53 persen.

Amalia mengungkapkan, konsumsi rumah tangga pada periode ini ditopang dari sektor transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel yang masing-masing tumbuh 6,54 persen dan 6,61 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan konsumsi rumah tangga Indonesia pada kuartal III 2024 tumbuh 4,91 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini turun dibandingkan kuartal III 2023 maupun kuartal II 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, jika dibandingkan dengan sebelumnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga turun tipis 0,2 persen dari 4,93 persen pada kuartal II 2024.

FREEPIK/FRIMUFILMS Ilustrasi pasar.

"Kalau kita bandingkan dengan kuartal II 2024 ini tipis sebenarnya melambatnya, sangat tipis, hanya 0,02 persen," kata dia, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kemudian berdasarkan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi kuartal III 2024 yang sebesar 4,95 persen, konsumsi rumah tangga periode ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun pada periode ini kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi sebesar 53,08 persen sedangkan pada Kuartal III 2023 hanya 52,62 persen.

Akan tetapi, dibandingkan kuartal sebelumnya, kontribusi konsumsi rumah tangga periode ini turun, di mana kontribusi konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2024 mencapai 54,53 persen.

Amalia mengungkapkan, konsumsi rumah tangga pada periode ini ditopang dari sektor transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel yang masing-masing tumbuh 6,54 persen dan 6,61 persen.

PEXELS/KSENIYA CHERNAYA Ilustrasi belanja pakaian.

Konsumsi di kedua sektor tersebut juga tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan kuartal sebelumnya yang masing-masing tumbuh 6,84 persen dan 6,8 persen.

Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini, kata Amalia, disebabkan oleh faktor musiman, di mana pada kuartal sebelumnya berlangsung momen Ramadan, Idul Fitri, hingga libur panjang.

"Kenapa sedikit lebih lambat? Karena memang di kuartal II 2024 itu terjadi puncak konsumsi masyarakat pasti terkait adanya Idul Adha, Idul Fitri ini meningkatkan transportasi, komunikasi dan juga konsumsi pada restoran dan hotel," jelasnya.

Di sisi lain, konsumsi di sektor makanan dan minuman, pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan pada periode ini relatif lebih cepat pertumbuhannya dibanding kuartal sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pada kuartal III/2024 secara tahunan dan kuartalan. Faktor musiman disebut menjadi penyebabnya.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% pada kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal III/2023 (5,05%) dan kuartal II/2024 (4,93%).

Amalia mengungkap, hal tersebut karena adanya perlambatan pertumbuhan di sejumlah komponen yang mendukung konsumsi rumah tangga secara tahunan. Hanya saja, dia tidak mendetailkan berapa persen perlambatan pertumbuhan masing-masing komponen tersebut.

"Komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pertumbuhan year-on-year [tahunan] kalau kita bandingkan adalah antara lain: perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta restoran, dan hotel," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara secara kuartalan, dia menyatakan perlambatan pertumbuhan konsumsi tangga lebih karena efek musiman. Amalia mengingatkan, pada kuartal II/2024 terjadi puncak konsumsi rumah tangga karena ada perayaan Idulfitri dan Iduladha.

Oleh sebab itu, sambungnya, terjadi perlambatan pertumbuhan di sektor transportasi dan komunikasi (dari 6,84% pada kuartal II/2024 menjadi 6,54% pada kuartal III/2024) serta restoran restoran dan hotel (dari 6,8% pada kuartal II/2024 menjadi 6,61% pada kuartal III/2024).

"Pasti terkait adanya Iduladha, Idulfitri, ini meningkatkan transportasi, komunikasi, dan juga konsumsi pada restoran dan hotel," jelas Amalia.

Sementara itu, secara keseluruhan, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 4,95% (Year on Year/YoY) pada kuartal III/2024. Angka tersebut lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024, yakni 5,05% (YoY).

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal III/2024 mencapai Rp5.638,9 triliun. Adapun, PDB berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.279,6 triliun.

"Komponen yang memberikan kontribusi terbesar [terhadap PDB] adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,08%," ujar Amalia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 sebesar 4,95% year on year (YoY). Angka ini melambat jika dibandingkan dengan kuartal II-2024 yang sebesar 5,05% YoY.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal III-2024 mencapai 4,91%. Pertumbuhan ini sedikit melambat jika dibandingkan kuartal II-2024 yang sebesar 4,93%. Angka ini juga lebih rendah jika dibandingkan kuartal III-2023 yang sebesar 5,05% YoY.

Meski begitu, Amalia memastikan bahwa meski terjadi perlambatan namun konsumsi rumah tangga masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi.

Ia memerinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga terjadi pada konsumsi untuk restoran dan hotel, yang tercermin dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar Hotel (TPHK) dan perjalanan wisatawan Nusantara.

"Konsumsi rumah tangga ini juga didorong oleh transportasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi tercermin dari meningkatnya penjualan sepeda motor dan meningkatnya penumpang angkutan rel, laut dan udara," ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/11).

Sementara itu, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berhasil tumbuh 5,15% YoY, atau meningkat jika dibandingkan dengan kuartal II-2024 yang hanya tumbuh 4,43% YoY.

Pertumbuhan ini didorong oleh pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta, seiring dengan berlanjutnya pembangunan IKN dan aktivitas konstruksi lainnya, seperti jalan tol dan infrastruktur lainnya.

Tidak hanya itu, pertumbuhan komponen PMTB juka didorong oleh peningkatan realisasi belanja modal pemerintah dan peningkatan impor barang modal, khususnya jenis mesin dan peralatan lainnya.

JAKARTA, investor.id – Konsumsi rumah tangga menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 53,08% dan tumbuh 4,91% pada kuartal III-2024.

“Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel, yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun komponen transportasi dan komunikasi tumbuh tinggi 5,15% pada kuartal III-2024. Hal ini tercermin dari meningkatnya penjualan sepeda motor dan meningkatnya penumpang angkutan rel laut dan udara.

Komponen investasi atau pembentukan modal tetap bruto juga tumbuh 29,75% dan memberikan kontribusi sebesar 5,15% pada kuartal III-2024. Pertumbuhan komponen PMTB didorong oleh pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta, seiring dengan berlanjutnya pembangunan IKN dan aktivitas konstruksi lainnya seperti jalan tol dan infrastruktur lainnya.

“Pada saat yang sama, ada peningkatan realisasi belanja modal pemerintah dan peningkatan impor barang modal khususnya jenis mesin dan peralatan lainnya,” jelas Amalia.

Selanjutnya, komponen ekspor tumbuh 9,09% dan memberikan kontribusi 22,53% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024. Laju ekspor didongkrak oleh peningkatan nilai dan volume beberapa komoditas seperti bahan bakar mineral mesin dan peralatan listrik serta kendaraan dan bagiannya.

“Ekspor jasa juga tumbuh karena didorong oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara,” sebut Amalia.

Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi lembaga non profit rumah tangga atau LNPRT yang tumbuh 11,69% pada kuartal III-2024. Hal ini didorong peningkatan aktivitas persiapan pilkada dan PON XXI. Meski tumbuh tinggi, sektor ini hanya memberikan kontribusi 1,29% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Tumbuh lebih lambat dibandingkan Kuartal II 2024, tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan Kuartal III 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi itu didapat dari produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.279,6 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III bila dibandingkan dengan Kuartal III 2023 atau secara year on year tumbuh 4,95 persen," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode Juli-September 2024 itu melambat dari kuartal sebelumnya.

Tercatat, laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II 2024 mencapai 5,05 persen secara yoy.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2024 lebih tinggi sedikit dibanding periode yang sama pada tahun lalu.

Tercatat, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2023 mencapai 4,94 persen secara tahunan.

Amalia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Dia melaporkan, konsumsi rumah tangga berkontribusi 2,55 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2024.

Selain itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 1,63 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, dan konsumsi pemerintah berkontribusi 0,32 persen.

Adapun jika dilihat secara kuartal ke kuartal (quarter to quarter/qtq), laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III 2024 mencapai 1,50 persen.

Angka ini jauh lebih rendah dibanding Kuartal II 2024, yang tumbuh 3,79 persen.

"Pertumbuhan ekonomi secara quarter to quarter sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan Kuartal III lebih rendah daripada Kuartal I," ucapnya.