Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan transaksi digital sampai dengan tahun 2023 bakal melonjak signifikan. Pertumbuhan tersebut akan didorong oleh transaksi digital masyarakat terutama dari generasi Y dan Z.

“Yang kita temukan dalam perhitungan kami sampai 2030, transaksi digital bisa sekitar 14 kali lipat dari 0,6 miliar transaksi menjadi 10,05 miliar transaksi, di mana generasi Y dan Z saat ini sudah dominan di ekonomi kita. Mereka ini yang semakin dominan perannya di perekonomian sampai 2030,” kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ryan Rizaldy di Nusa Dua, Bali, Jumat (23/8) malam.

Begitu juga dengan hadirnya generasi alpha yang semakin memengaruhi pertumbuhan transaksi digital. Menurut Ryan, selera atau preferensi dari generasi tersebut akan menggerakan pertumbuhan transaksi digital ke depan.

Sehingga yang dilihat saat ini hanya dari prosek atau output ekonomi ke depan, tetapi juga pembayaran masyarakat. “Itu yang menentukan pembayaran ini yang akan menggerakan transkasi 14 kali lipat dan itu ditambah prospek ekonomi yang diperkirakan membaik ke depan,” ujar Ryan.

Untuk itu, infrastruktur perbankan perlu bersiap-siap untuk mengantisipasi proyeksi peningkatan transaksi digital. Begitu juga fitur-fitur layanan yang disiapkan oleh BI, perbankan, ataupun swasta.

“Kita harus melakukan sesuatu untuk merespons kenaikan transksi yang 14 kali lipat ini dengan infrastruktur disesuaikan dengan dengan kebutuhan yang ada, lebih modular, sanggup menjawab transksi 14 kali lipat lipat, sinergis, tidak mungkin ditanggung sendiri oleh BI Fast,” kata Ryan.

Itu sebabnya, BI juga masih harus melakukan pemeliharaan berkala untuk layanan BI Fast. Saat pemeliharaan berkala dilakukan, layanan BI Fast juga tidak bisa digunakan oleh masyarakat.

Saat ini, layanan BI Fast sedang masuk tahap pemiharaan, yang terlihat dari perilaku masyarakat yang lebih memilih menunggu terlebih dahulu. “Masyarakat rupanya lebih cenderung menunggu sampai BI Fast aktif lagi, dibandingkan pilih yang biaya transfer Rp 6.500 per transaksi,” ujar Ryan.

Untuk itu, BI membutuhkan penguatan infrastruktur untuk menjawab proyeksi kenaikan transaksi digital hingga 14 kali lipat tersebut. Dia menilai, inovasi perlu dilakukan dengan cepat demi menghadapi perkembangan transaksi digital.

Trasanksi Digital dan Uang Elektronik Naik

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2024 tetap kuat. Hal itu didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Perry mengungkapkan, transaksi digital mencapai 1.845,27 juta transaksi atau tumbuh 30,50% secara tahunan. Sementara transaksi uang elektronik tumbuh 22,61% secara tahunan mencapai 1.272,35 juta pada Juli 2024.

BI juga mencatat transaksi BI-RTGS meningkat 15,36% secara tahunan mencapai Rp 15.450 triliun. BI-RTGS merupakan sistem untuk sarana transfer dana elektronik yang dilakukan seketika per transaksi secara individual.

Dari sisi ritel, BI juga mencatat terjadi peningkatan transaksi yang menggunakan layanan BI Fast pada Juli 2024. Tercatat volume transaksi BI Fast melonjak 65,08% secara tahunan mencapai 301,41 juta transaksi.

Transaksi QRIS juga terus tumbuh pesat 207,55% secara tahunan pada Juli 2024. “Jumlah pengguna mencapai 51,43 juta dan jumlah merchant 33,21 juta,” ujar Perry.

Anak muda kini ternyata enggan menggunakan uang kertas. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mereka kini lebih suka menggunakan uang elektronik dengan metode pembayaran digital.

"Generasi Y, Generasi Z, Generasi Alpha, mereka semakin ogah dengan uang yang kertas. Mereka sekarang sudah biasa dengan uang elektronik, dengan serba QRIS, serba online, everything. Itulah generasi Y, generasi Z, but mereka suka dengan uang digital," ungkap Perry dalam sambutannya pada agenda 'Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran 2030' di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Perry menjelaskan dalam lima tahun ke depan ada tiga jenis uang yang harus dikeluarkan oleh BI. Pertama, adalah uang konvensional.

"Uang kertas buat bapak yang boomer ini, yang tua-tua ini. Pokoknya kalau gada orang yang kresek-kresek belum sugih belum kaya gitu lho. Itu ya. Ini boomer adalah seperti itu," jelasnya.

Kedua, uang elektronik, dan ketiga adalah Rupiah digital. Khusus Rupiah digital ada syarat yang harus dipenuhi yaitu kesiapan industri menerima Rupiah digital.

Jika syarat tersebut terpenuhi maka BI siap merilis Rupiah digital.

"BI satu-satunya lembaga yang sah bagi negara menerbitkan digital sehingga hanya BI yang menerbitkan rupiah digital, tidak ada yang lain. Tidak sah digital currency apapun yang diterbitkan swasta," jelas dia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan anak muda Indonesia yang didominasi generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha semakin enggan menggunakan uang kertas. Mereka kini lebih suka menggunakan uang elektronik yang tersinergi dengan metode pembayaran digital.

"Generasi Y, Generasi Z, Generasi Alpha, mereka semakin ogah dengan uang yang kertas. Mereka sekarang sudah biasa dengan uang elektronik, dengan serba QRIS, serba online, everything. Itulah generasi Y, generasi Z, but mereka suka dengan uang digital," ungkap Perry dalam sambutannya pada agenda 'Peluncuran Blueprint Sistem Pembayaran 2030' di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Oleh sebab itu untuk menghadapi fenomena tersebut, Perry menjelaskan dalam lima tahun ke depan ada tiga jenis uang yang harus dikeluarkan oleh BI. Pertama, adalah uang kertas yang konvensional, Perry menuturkan jenis uang ini masih dikeluarkan karena penggunanya masih banyak khususnya para generasi tua.

"Uang kertas buat bapak yang boomer ini, yang tua-tua ini. Pokoknya kalau gada orang yang kresek-kresek belum sugih belum kaya gitu lho. Itu ya. Ini boomer adalah seperti itu," jelasnya.

Jenis uang kedua adalah uang elektronik dan jenis uang ketiga adalah rupiah digital. Khusus mata uang terakhir, Perry menegaskan bahwa ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi BI, salah satunya adalah menyiapkan industri untuk mengedarkan rupiah digital.

Peredaran rupiah digital pun disirkulasikan lewat wholesale yang berisi industri yang besar, kuat kapasitas manajemen risikonya, memiliki sumber daya manusia yang banyak, serta memiliki infrastruktur teknologi.

Perry kemudian menegaskan, bahwa BI adalah satu-satunya lembaga yang sah di Indonesia yang bisa menerbitkan rupiah digital. "BI satu-satunya lembaga yang sah bagi negara menerbitkan digital sehingga hanya BI yang menerbitkan rupiah digital, tidak ada yang lain. Tidak sah digital currency apapun yang diterbitkan swasta," pungkasnya.