JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Tebet, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, upaya paksa ini menyangkut dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK).

Selain itu, penyidikan ini juga menyangkut dugaan suap pengurusan izin tambang pengusaha Muhaimin Syarif (MS) kepada AGK.

“Kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 24 Juli 2024, sedang ada kegiatan penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Tebet, Jakarta Selatan,” kata Tessa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (24/7/2024).

Tessa tidak mengungkap lebih lanjut ruangan mana saja yang digeledah tim penyidik. Ia hanya menyebut, operasi senyap penggeledahan itu masih dilakukan.

“Kegiatan saat ini masih berlangsung,” tutur Tessa.

Muhaimin saat ini tengah mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK setelah diumumkan sebagai tersangka beberapa waktu lalu.

Ia diduga menyuap AGK terkait pengurusan puluhan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM.

Adapun Abdul Gani disebut menerima suap dari sejumlah pihak, termasuk terkait perizinan tambang.

Adapun Abdul Gani saat ini sedang menjalani sidang atas dakwaan dugaan menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 109,7 miliar.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ternate, Jaksa KPK menyebut, Abdul Gani diduga menerima uang panas Rp 99,8 miliar dan 30 ribu dollar Amerika Serikat (AS).

Uang itu diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai.

Penerimaan uang di antaranya terkait proyek infrastruktur, suap jual beli jabatan, hingga uang dari pengusaha tambang.

KPK kemudian mengembangkan perkara Abdul Gani dan menetapkan sejumlah tersangka pemberi suap. Saat ini, perkara tersebut masih bergulir di tahap penyidikan.

Selain itu, perkara dugaan TPPU Abdul Gani juga masih diusut penyidik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tersangka penyuap eks Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) dari pihak swasta Muhaimin Syarif.

Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Malut itu dibawa penyidik ke Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (16/7/2024) pukul 20.38 WIB.

"Penyuap Gubernur Malut," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dihubungi, Rabu (17/7/2024).

Terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut, Muhaimin Syarif ditangkap di wilayah Banten pada pukul 18.45 WIB.

Menurut Ghufron, Muhaimin sudah dipanggil secara patut untuk menjalani pemeriksaan namun ia tidak hadir.

"Benar semalam sekitar jam 18.45 KPK menangkap Muhaimin Syarif alias UCU di wilayah Banten," ujar Ghufron.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Abdul Gani menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 109,7 miliar.

Jaksa KPK menyebut, Abdul Gani diduga menerima uang panas Rp 99,8 miliar dan 30 ribu dollar Amerika Serikat (AS).

Uang itu diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai.

Penerimaan uang di antaranya terkait proyek infrastruktur hingga suap jual beli jabatan.

KPK kemudian mengembangkan perkara Abdul Gani dan menetapkan sejumlah tersangka pemberi suap.

Saat ini, perkara tersebut masih bergulir di tahap penyidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara (Malut), Muhaimin Syarif.

Muhaimin Syarif mengajukan gugatan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke PN Jakarta Selatan lantaran ditetapkan sebagai tersangka suap eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba.

“Mengadili, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” demikian amar putusan gugatan nomor 61/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL yang dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2024).

Dengan ditolaknya praperadilan tersebut, status tersangka Muhaimin Syarif dalam perkara dugaan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara oleh KPK dinyatakan sah.

Setelah menetapkan tersangka, KPK juga telah mencegah Muhaimin untuk bepergian ke luar negeri.

Adapun perkara yang menjerat Muhaimin ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Abdul Gani pada 18 Desember tahun lalu.

Sesai menang praperadilan, KPK menangkap Muhaimin Syarif pada Selasa malam. Pengusaha tambang itu dibawa penyidik ke Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.38 WIB.

Dalam perkara ini, Abdul Ghani dan anak buahnya juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Belakangan, KPK ini melebarkan penyidikan dan mengusut dugaan korupsi di sektor izin tambang di daerah Maluku Utara.

KPK turut menetapkan Abdul Gani sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) lantaran Gubernur Maluku Utara itu diduga menyamarkan uang lebih dari Rp 100 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba (AGK) diduga meminta uang kepada para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, informasi mengenai permintaan tersebut disampaikan langsung oleh belasan pejabat SKPD di Pemprov Malut.

Mereka dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan suap Abdul Gani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate, Rabu (10/7/2024).

"Pemberian sejumlah uang kepada AGK oleh beberapa saksi tersebut, atas permintaan AGK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Adapun SKPD yang menjadi saksi tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan, Idhar Aidi Umar; Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Facruddin Takuboya; eks Kepala Biro Umum Jamaluddin Wua.

Lalu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Muhammad Miftah Bay; Kepala BPKAD, Ahmad Purbaya; Kepala Dinas Kehutanan, M. Sukur Lila; Kepala Dinas Perdagangan, Yudhitya Wahab.

Kemudian, Kepala Bappeda, Sarmin Adam; Mantan Ketua Pokja II ULP Malut, Abdul Hasan Tarate; Ketua Pokja VI BPBD, Yusmam Dumade; dan sejumlah saksi lain.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa Abdul Gani menerima suap dan gratifikasi dengan nilai Rp 109,7 miliar.

Jaksa KPK menyebut, Abdul Gani diduga menerima uang panas Rp 99,8 miliar dan 30 ribu dollar Amerika Serikat (AS).

Uang itu diterima melalui transfer perbankan maupun secara tunai. Penerimaan uang di antaranya terkait proyek infrastruktur hingga suap jual beli jabatan.