Jakarta: Alumni Tampere University Finlandia Satia Prihatni Zen menyebut seleksi dan persiapan rekrutmen guru di Indonesia tidak ditentukan oleh kuota yang disediakan. Padahal, lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) banyak di Indonesia.

“Kita biasanya mengacu pada undang-undang guru dan dosennya dan ada list kompetensinya. Seleksi tidak berbasis kuota, rasionya jadi lebih,” kata Satia dalam Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 dalam Rangka Pra Kongres Pendidikan Partai Nasdem, di Kampus Akademi Bela Negara, Kamis 8 Agustus 2024.

Akibatnya seleksi rekrutmen tidak jelas. Minimnya faktor kolaborasi antara FKIP dan sekolah membuat kualitas tenaga pengajar di Indonesia masih kurang.
“Lulusan FKIP itu banyak sekali, skema seleksinya tidak berbasis yang jelas. Kolaborasi antara FKIP dan sekolah kurang,” tutur dia.

Satia mengungkapkan hal ini berbeda dengan Finlandia. Seluruh fakultas pendidikan di Finlandia mempunyai sekolah pelatihan karena tidak semua calon guru mempunyai mentor.

“Semua fakultas pendidikan di sana punya practice of school semacam lab school karena jumlahnya tidak banyak, semua calon guru atau mahasiswa FKIP punya guru mentor,” kata dia.

Proses latihannya dilakukan sejak tahun pertama masuk sekolah. Sehingga, latihan praktik terstruktur, akhirnya calon guru bisa mengajar dengan kualitas yang baik.

"Mereka melakukan praktik sejak tahun pertama, bukan praktik tapi masuk ke sekolah sejak tahun pertama. Bukan hanya di tahun terakhir,” ujar Satia.

“Jadi praktisnya itu latihan praktiknya itu terstruktur sampai akhirnya mereka bisa mengajar dan itu tetap didampingi oleh guru pamong (mentor). Guru pamongnya itu dosen yang bekerja di practice school,” beber dia.

Satia juga mengatakan hal penting dalam mendukung peningkatan kualitas guru adalah koordinasi antara kantor pusat dan pemerintah lokal. Indonesia masih mengembangkan kualitas tenaga pengajar karena perbedaan kebijakan antara pemerintah dan perguruan tinggi.

"Pemerintah punya kebijakan sendiri dalam distribusi, perguruan tinggi punya kebijakan sendiri dalam merekrut mahasiswanya. Belum tentu mereka sejalan hingga disitulah implementasinya menjadi kacau,” jelasnya. (Theresia Vania Somawidjaja)

Baca juga: Bappenas Sebut Guru PPPK Banyak Kelirunya, Rekomendasikan Hal Ini

(REN)

Tawau: Sebanyak 420 orang guru Indonesia dari Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Community Learning Center (CLC) di Negeri Sabah Malaysia mendapat pendidikan Pancasila yang disampaikan langsung Konsul RI Tawau, Aris Heru Utomo pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Para guru ini mengajar di SIKK atau CLC di Kalabakan, Tawau, Kunak, Semporna, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan, Kota Kinabalu, Keningau, Nawaban dan Beufort.

CLC adalah sebuah Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang didirikan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Pemerintah Malaysia dan Indonesia guna memberikan kesempatan bagi anak-anak Indonesia, yang orang tuanya bekerja di ladang kelapa sawit di Sabah dan Serawak, untuk mengenyam pendidikan. Mereka diajar oleh guru-guru yang didatangkan dari Indonesia dan dibantu guru-guru yang direkrut setempat
Pembekalan Pendidikan Pancasila dilakukan setelah pembukaan kegiatan “Percikan Sabindo 6 Tawau”, sebuah kegiatan Pekan Olah Raga tahunan guru Indonesia di Sabah, Malaysia yang diselenggarakan oleh guru dan untuk guru. Sebelumnya, selama 5 tahun pertama, kegiatan olah raga tahunan ini selalu diselenggarakan di SIKK. Tahun ini untuk pertama kalinya dilakukan di luar SIKK yaitu di gedung Sukan, Tawau, dari 27-28 Juli 2024.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Medcom pada Minggu, 28 Juli 2024, Konsul Aris Heru Utomo mengapresiasi para guru Indonesia yang aktif menyelenggarakan kegiatan ini. Selain itu juga mengapresiasi pengabdian para guru dalam mendidik anak-anak Indonesia yang berada jauh di pedalaman ladang kelapa sawit, sehingga anak-anak tersebut masih memiliki harapan untuk memperbaiki tingkat kehidupannya di masa mendatang.

Selanjutnya Konsul RI menyampaikan bahwa tujuan diberikannya pembekalan pendidikan Pancasila adalah untuk mengenalkan kembali Indonesia dan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam kaitannya dengan mengenalkan Kembali Indonesia, Konsul Aris Heru Utomo menjelaskan mengenai perlunya anak-anak Indonesia yang lahir dan besar serta menetap di Sabah mengenal Kembali Indonesia melalui bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Pendidikan Pancasila

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Pancasila sebagai muatan wajib maka para guru diharapkan dapat mulai mempelajari materi Pendidikan Pancasila dengan baik, sebelum nantinya memberikan pembelajaran Pendidikan Pancasila kepada anak-anak Indonesia yang belajar di SIKK dan CLC di wilayah Sabah.

Seperti halnya di tanah air, Pendidikan Pancasila merupakan hal yang penting untuk dimengerti dan dipahami, terlebih oleh anak-anak Indonesia yang lahir dan besar serta menetap di Sabah. Jangan sampai mereka tidak lagi mengenal Indonesia dan melupakan asal usulnya termasuk Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara Indonesia.

Disampaikan pula oleh Konsul RI bahwa sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan, maka Pemerintah Indonesia melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila bagi siswa kelas 1 s.d 12. Selain itu disiapkan pula Buku Panduan Pendidikan Pancasila bagi guru kelas 1 sampai dengan 12. Semua materi dapat diunduh dengan gratis di website yang sudah disiapkan Kemendikbudristek.

Ditambahkan oleh Konsul RI bahwa BTU Pendidikan Pancasila sendiri memuat pembelajaran terpadu yang terdiri dari 30 persen aspek pengetahuan (kognitif) dan 70 persen aspek praktek (afektif). Buku ini juga secara komprehensif membahas tentang 4 konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Harapannya, anak didik yang mempelajari Pendidikan Pancasila tidak hanya belajr hafalan tentang Pancasila tetapi juga praktek dalam kehidupan sehari di sekolah ataupun lingkungan sekitar.

Baca juga: Konsulat RI Tawau Dorong Ekspor Produk UMKM Indonesia ke Sabah

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com -Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengusulkan agar ratusan guru honorer di Jakarta yang terkena kebijakan cleansing tetap dipekerjakan dengan status yang berbeda.

"Demi menghargai larangan pengangkatan pegawai non ASN untuk pengisian jabatan ASN sesuai UU No.20 Tahun 2023, sepanjang guru yang bersangkutan tenaganya sangat dibutuhkan, maka solusinya dikontrak yang diberi nama" Guru Kontrak Sekolah" yang tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata," kata Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

FSGI menilai, guru honorer sangat dibutuhkan di banyak sekolah dan di berbagai daerah karena tingginya angka guru pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun tidak berimbang dengan jumlah penggantinya.

"Oleh karena itu, FSGI mengusulkan agar guru honorer bukan di-PHK, tetapi didorong untuk dikontrak," tegas Heru.

Heru melanjutkan, pembiayaan pembayaran honor guru honorer menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sesuai Juknis BOS Permendikbud ristek No.6 Tahun 2021.

Di Pasal 12 mengatur penggunaan dana BOS, di antaranya untuk pembayaran gaji guru honorer. Sedangkan di Pasal 13 regulasi ini menganggarkan dana BOS sebesar 50 persen untuk membayar honor guru non ASN.

"Apabila sekolah membutuhkan guru untuk memfasilitasi kebutuhan penyaluran minat, bakat, dan kemampuan sesuai amanat UU Sisdiknas UU No.20 Tahun 2003 Pasal 12 yang memperjuangkan hak peserta didik yang membutuhkan guru, maka langkah yang dilakukan adalah mengusulkan pengangkatan guru kepada instansi atasan," kata Heru.

"Pengangkatan guru oleh pemerintah memiliki keterbatasan dari segi anggaran, sehingga memakan waktu yang panjang. Solusi akhir adalah gunakan dana BOS untuk pembayaran honor guru kontrak sekolah. Ikatannya KUH Perdata, habis kontrak selesai dan tidak akan ada penuntutan di luar kesepakatan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri menuturkan, per Selasa (16/7/2024), terdapat 107 guru honorer di Jakarta yang diputus kontraknya secara sepihak karena kebijakan cleansing.

"Hari ini yang sudah kami terima sudah masuk 107 (guru honorer) di seluruh Jakarta dari tingkat SD, SMP, dan SMA," ujar Iman saat dikonfirmasi, Selasa.

Kebijakan sepihak itu mengakibatkan guru-guru honorer "dipecat" pada hari pertama bekerja pada tahun ajaran baru 2024.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengaku telah mengingatkan pihak sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer tanpa rekomendasi Disdik sejak 2017.

Para guru harus terdata dalam Dapodik jika ingin diangkat sebagai tenaga honorer oleh Disdik.

Selain itu, tenaga honorer bukan bagian dari aparatur sipil negara (ASN), tetapi memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).

Namun, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 memperlihatkan, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan realisasi guru honorer di Jakarta.

Budi mengatakan, banyak sekolah yang nekat merekrut guru honorer tanpa rekomendasi Disdik.

"Kami melakukan cleansing hasil temuan dari BPK. Guru honorer saat ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan," ucap Budi.

Karena itu, sejak 11 Juli 2024, Disdik DKI Jakarta melakukan penataan tenaga honorer pada satuan pendidikan negeri di wilayah Jakarta sesuai Permendikbud No. 63 tahun 2022 Pasal 40.

"Pertama karena mereka tidak sesuai ketentuan dalam pengangkatannya dan tidak di-publish, tidak ada di dalam data Dapodik kami (berdasar temuan) oleh BPK," ucapnya.